TRANSISI PERMEN PUPR 14 2020

Sejak 2 Februari 2021 telah berlaku Perpres 12 tahun 2021

Sebagai perubahan dari Perpres 16 tahun 2018

bukan mengganti tapi mengubah beberapa ketentuan di Perpres 16 2018

Antara lain di pasal 65 ayat 4 

Paket pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi / Jasa Lainnya dengan nilai Pagu Anggaran sampai dengan Rp15.000.000.O0O,00 (lima belas miliar rupiah) diperuntukan bagi usaha kecil dan/atau koperasi.

Termasuk untuk usaha kecil s.d 15 miliar

Namun disebut dalam Perpres 12 tahun 2021

Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, Pengadaan Pekerjaan Konstruksi/Pengadaan Jasa Konsultansi Konstruksi/Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi tetap dilaksanakan sesuai Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14 Tahun 2O2O tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia dan peraturan pelaksana.

sampai diterbitkannya Peraturan LKPP mengenai Pengadaan Pekerjaan Konstruksi/Pengadaan Jasa Konsultansi Konstruksi/Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi

Bagaimana pengadaan pekerjaan konstruksi di atas Rp 2.5 miliar ?

ini ditegaskan kembali dalam SE LKPP no 1 tahun 2021 tanggal 9 maret 2021

1. pada saat perpres 12 tahun 2021 mulai berlaku pada tanggal diundangkan, ketentuan dalam Perpres 16 tahun 2018 dan semua peraturan pelaksanaanya dinyatakan masih tetap berlaku 

sepanjang tidak bertentangan dan atau belum di ganti dengan peraturan lkpp

2. proses pengadaan yang sedang dilaksankan berdasar permen pupr 14 2020 tetap dilanjutkan.

dilanjutkan saja, diselesaikan.

demikian yang dapat saya sampaikan 

akan ada segera

inshallah akan ada segera peraturan lkpp mengenai hal ini.

mungkin akhir maret atau awal april 2021

hasil gugatan TUN

 Ijin tanya para suhu.... Kalau ada gugatan ptun  berkaitan proses tender sedangkan kontrak sudah berjalan dan ptun membutuhkan proses yg panjang..... Bila gugatan dikabulkan bagaimana dengan proses kontrak yg sudah berjalan atau bahkan bila putusan ptun sudah melewati tahun anggaran?

DR Dian Puji Simatupang ,( dosen UI ): 

Jalan aja terus Pak kan kalau dikabulkan bisa banding kasasi pk dll

Kontrak tetap dijalankan sesuai asas contrarius actus bergantung pada pejabat pemerintah sejalan dgn upaya hukum lainnya

Lisa LKPP

ijin pak, kalo pendapat saya apabila putusan PTUN tersebut menetapkan bahwa proses tendernya tidak sah, maka kontrak yang sudah berjalan seharusnya tidak sah. Terhadap prestasi pekerjaan sebaiknya diaudit layak dibayarnya berapa, untuk lebih kuatnya untuk PPK baiknya diajukan ke pengadilan perdata untuk diputus oleh hakim layaknya dibayar berapa (hal tersebut dilakukan agar PPK mengambil keputusan berdasarkan putusan pengadilan).🙏🏻

PERATURAN TERKAIT DENGAN PENGADAAN DI PANDEMI COVID (JANUARI 2021)

                      PERATURAN TERKAIT DENGAN PENGADAAN DI PANDEMI COVID

(JANUARI 2021)

 

A. PENETAPAN  BENCANA OLEH PRESIDEN 

( BELUM DI CABUT PER JANUARI 2021 )

1.       Keppres Nomor 11 Tahun 2020

31 Maret 2020

Keputusan Presiden (KEPPRES) tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)

 

2.       Keppres Nomor 12 Tahun 2020

 13 April 2020

Keputusan Presiden (KEPPRES) tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Sebagai Bencana Nasional

 

B.  PERATURAN PRESIDEN NO  16 TAHUN 2018 mengenai Pengadaan Barang dan Jasa

 Pasal  59

 

C.  Peraturan LKPP no. 13 tahun 2018

Pengadaan Barang/Jasa Dalam Penanganan Keadaan Darurat

 

D. Surat Edaran LKPP no. 3 tahun 2020

Tentang Penjelasan Atas Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa 

Dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)

 

E.  Surat Edaran LKPP No. 32 tahun  2020

                 Tentang Penegasan Atas Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pada Masa Bencana 

  Nasional Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)

TIGA WEBINAR MENARIK DALAM BULAN JANUARI 2021