Saturday, December 31, 2016

Kualifikasi atau klasifikasi dalam pekerjaan konstruksi

Dalam pekerjaan konstruksi dikenal
*Kualifikasi* seperi usaha kecil/non kecil mengarah kepada paket rupiah pekerjaan
Dalam SBU disebutkan kualifikasi nya kecil, menengah, besar, dan subkualifikasinya K1,2,M1,2,B1,2

Thursday, December 29, 2016

Penawaran waktu pekerjaan ( evaluasi dokumen )

Ini ada lelang pak dokumen kelang disebutkan waktu pekerjaan 75 hari tapi calon pemenang menyampaikan 90 hari
Respon

Tuesday, December 27, 2016

Penggunaan ambang batas dalam pekerjaan konstruksi

Pekerjaan konstruksi dengan evaluasi gugur ambang batas...  tidak disarankan di permen pu 31 tahun 2015 ?

Coba cek

Sunday, December 25, 2016

Hutang kontrak dan audit

mohon tanggapannya.
Kronologis:
Thn 2015 pd dinas kebersihan kota ada pengadaan solar bersubsidi utk truk sampah

PEMUTUSAN KONTRAK DAN SURAT PERINGATAN

SP = surat peringatan
Saya mau bertanya pak dalam hal pemutusan kontrak, dimana sp2 telah dikeluarkan namun di dalam kontrak bilang apabila dalam 14 hari vendor tidak dapat menyelesaikan pekerjaan maka akan diberikan sp3.

Friday, December 23, 2016

PENJELASAN HUKUM Unsur Melawan Hukum


Buku gratis :
PENJELASAN HUKUM
Unsur Melawan Hukum
PENAFSIRAN
UNSUR MELAWAN HUKUM DALAM PASAL 2  UNDANG -
UNDANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI

Tuesday, December 20, 2016

MATERIAL ON SITE ( MOS ) UNTUK PEKERJAAN KONSTRUKSI

 Perpres 54 tahun 2010 diubah terakhir dengan Perpres 4 tahun 2015

Pasal 89
2a) Pembayaran untuk pekerjaan konstruksi, dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang (Perpres 4 tahun 2015)

(4)      Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana diatur pada ayat (2) dan ayat (2a), pembayaran dapat dilakukan sebelum prestasi pekerjaan diterima/terpasang untuk:
c.    pembayaran peralatan dan/atau bahan yang menjadi bagian dari hasil pekerjaan yang akan diserahterimakan, namun belum terpasang.

Monday, December 19, 2016

DISKRESI Dalam Pelaksanaan Pengadaan Atau Kontrak ?


Diskresi adalah Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan oleh Pejabat Pemerintahan untuk mengatasi persoalan konkret yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam hal peraturan perundang-undangan yang memberikan pilihan, tidak mengatur, tidak lengkap atau tidak jelas, dan/atau adanya stagnasi pemerintahan. ( Pasal 1 butir 9)

Pengendalian kontrak

Ada kalimat mengenai kontrak kritis di kontrak kita ?
Misal kontrak 4 bulan.

Sunday, December 18, 2016

PPHP pengadaan makan minum pelatihan

Saya mohon informasinya pak, saya dari BKD yang sering mengadakan pelatihan PNS
Berita acara serah terima barang berupa makanan
Apakah harus hari yg sama dgn terlaksana kegiatan atau bisa di hari yg berbeda?
Bisa kah di hari yg bukan hari kerja?
Terima kasih

90 HARI ( PEMBERIAN KESEMPATAN PENYELESAIAN KONTRAK S.D. 90 HARI )

Untuk dana APBN.
Berpedoman pada
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 243/PMK.05/2015
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 194/PMK.05/2014 TENTANG PELAKSANAAN ANGGARAN DALAM RANGKA PENYELESAIAN PEKERJAAN YANG TIDAK TERSELESAIKAN SAMPAI DENGAN AKHIR TAHUN ANGGARAN.

Saturday, December 17, 2016

Hasil penilaian pekerjaan konstruksi berbeda antara PPHP dan konsultan pengawas ( audit )

Pekerjaan konstruksi..
hasil pekerjaannya ada penilaian berbeda antara PPHP ( panitia penerima hasil pekerjaan ) dengan hasil konsultan pengawas...
PPK memakai hasil dari PPHP..
akibatnya kontraktor merasa dirugikan

Bagaimana solusinya ?

Friday, December 16, 2016

8 Perintah Presiden Jokowi di Depan Kajati dan Kapolda se-Indonesia

1 Kebijakan dan diskresi pemerintah daerah tidak boleh dipidanakan
2 Tindakan administrasi harus dibedakan dengan yang memang berniat korupsi. Aturan BPK jelas, mana pengembalian dan yang bukan
3 Temuan BPK masih diberi peluang perbaikan 60 hari. Sebelum waktu itu habis, penegak hukum tidak boleh masuk dulu

UKURAN KEBERHASILAN KONTRAK

1.Diselesaikan dalam waktu sesuai rencana. 
2.Dilaksanakan dengan kualitas sesuai yang ditetapkan. 3.Dilaksanakan dengan kuantitas sesuai yang ditetapkan. 4.Diselesaikan dalam batasan biaya yang direncanakan. 5.Dilaksanakan dengan tertib administrasi sesuai yang ditetapkan.

Monday, December 12, 2016

Serah terima ke dua ternyata masih ada perbaikan ( kontrak )

Dalam hal serah terima ke dua ternyata masih ada perbaikan yang perlu dilakukan maka :

TIPIKOR PENGADAAN DIMULAI DARI PERBUATAN MEMPERKAYA DIRI SENDIRI BUKAN SEKEDAR SALAH PROSES LELANG / KONTRAK

Ada hal yang selama ini keliru ketika memaknai Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor). Sayangnya, pihak yang acapkali keliru justru berasal dari kalangan yang semestinya punya pemahaman baik dalam memaknai kedua pasal tersebut, termasuk para penegak hukum.

Sunday, December 11, 2016

syarat faktur pajak dalam pembayaran untuk pengadaan ( audit )

Faktur itu diminta kalo pkp (pengusaha kena pajak) ... bila bukan pkp..tdk perlu.
Kalo Peraturan Kemenkeu pmk 190 tahun 2012... minta semua transaksi harus ada pkp maka usaha kecil yg bukan pkp akan tdk bisa.  Seperti toko .. usaha tukang dsb . Shg pinjam bendera cv pt
.. mohon ada keperpihakan pada usaha kecil

konsultan perorangan konstruksi

Saya penyedia...Apa saja kriteria pekerjaan yang dipersyaratkan untuk jasa konsultansi perorangan konstruksi?

Saturday, December 10, 2016

STOP KRIMINALISASI PENGADAAN, EFEKTIFKAH INSTRUKSI JOKOWI?



STOP KRIMINALISASI PENGADAAN, EFEKTIFKAH INSTRUKSI JOKOWI?
Presiden Joko Widodo menegaskan kepada seluruh Kepala Kepolisian Daerah dan Kepala Kejaksaan Tinggi pada pertemuan di Istana Negara pertengahan Juli 2016 lalu bahwa jangan ada lagi kriminalisasi dalam penegakan hukum.

Tuesday, December 6, 2016

PEDOMAN PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI APBD

Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari pemerintah daerah kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah.

Saturday, December 3, 2016

EVALUASI SISTEM NILAI DI PEKERJAAN KONSTRUKSI ?



Apanya yang mau dipersaingkan  untuk di nilai ?
Metode evaluasi untuk pekerjaan konstruksi ada tiga yaitu
a.       Sistem gugur
b.       Sistem gugur dengan ambang batas

ALAT DALAM PEKERJAAN KONSTRUKSI


Urun rembug lg trkait prtanyaan brikut pada proses PQ Pak :
1. pnyedia A mncantumkn sewa bebrapa peralatan dalam surat perjanjian sewa tp tidak mncantumkn nama paket yg dilelangkan. Apakah jelas menggugurkan Pak??
2. Pnyedia B mncantumkn sewa bebrapa peralatan dalam surat perjanjian sewa tp mncantumkn nama paket yg lain (bukan paket yg dilelangkan). Apakah jelas jg menggugurkan Pak?? Krn sy sdh cb nyari di Permen 31 & Perpres tp aturanny ga ktemu.
3. Klo proses PQ sdh slsai & evaluasi diatas dianggap keliru, solusiny gmn ya Pak?? Apakh PPK & Satker dapat menolak hasil yg diusulkn Pokja shingga yg mnjadi pemenang adlh Cadangn 1?? Trima ksh sblmny ..

Wednesday, November 30, 2016

Penyamaan teknis untuk pekerjaan kompleks

Penyamaan teknis...
Untuk pengadaan yg kompleks bisakah kita menentukan teknologi dengan merek tertentu...

Agar dibuat pengadaan dengan metoda dua tahap ... tahap pertama menyampaikan pensearan sesuai teknis yg dimiliki atau yang ditawarkan.

Berdasar teknis yang ditawarkan dari penyedia yang memasukkan penawaran dicari teknis yang memenuhi.

Berdasar penilaian teknis yang memenuhi dari para penyedia dan dapat dilakukab negosiai teknis...penyedia diminta lagi menyampaikan teknis  dgn syarat teknis yg telah ditetapkan penyedia diminta menyampaikan penawaran teknis dan harga.

Monday, November 28, 2016

Mari segera penyedia mengisi SIKAP

SiKAP
Sistem kinerja penyedia
Manfaat bagi penyedia YANG TELAH mendaftar dalam sikap
Akan diberitahu adanya paket pelelangan yg sesuai kompetensinya .
Pemberitahuan di Email penyedia atau Inbox di aplikasi sikap.
Penyedia yg berminat menawar ..cukup menawar harga saja...
Mari para penyedia datang ke LPSE terdekat.

Sunday, November 27, 2016

PEMBUKTIAN ALAT DI PEKERJAAN KONSTRUKSI

Urun rembug lg trkait prtanyaan brikut pada proses PQ Pak :
1. pnyedia A mncantumkn sewa bebrapa peralatan dalam surat perjanjian sewa tp tidak mncantumkn nama paket yg dilelangkan. Apakah jelas menggugurkan Pak??
2. Pnyedia B mncantumkn sewa bebrapa peralatan dalam surat perjanjian sewa tp mncantumkn nama paket yg lain (bukan paket yg dilelangkan). Apakah jelas jg menggugurkan Pak?? Krn sy sdh cb nyari di Permen 31 & Perpres tp aturanny ga ktemu.
3. Klo proses PQ sdh slsai & evaluasi diatas dianggap keliru, solusiny gmn ya Pak?? Apakh PPK & Satker dapat menolak hasil yg diusulkn Pokja shingga yg mnjadi pemenang adlh Cadangn 1?? Trima ksh sblmny

Kesempatan perpanjangan waktu kontrak apbn

 Bapak/ibu mungkin ada yg sdh punya pengalaman untuk menerapkan PMK No.243 Tahun 2015 terkait Pekerjaan yg tdk terselesaikan sampai akhir tahun dengan diberikan kesempatan pada penyedia utk menyelesaikan pekerjaan keseluruhan selama 90 hari kalender tapi pembayaran sisa pekerjaan yg belum selesai tsb  dgn DIPA tahun berikutnya.

Pertanyaan bagaimana bunyi Perubahan Kontraknya atau apa saja yg dicantumkan dalam perubahan kontrak tsb.

Dalam PMK tsb memang sdh dijelaskan sbb

a. Mencantumkan sumber dana utk membiayai pemyelesaian sisa pekerjaan

b. Tidak boleh menambah jangka waktu /masa pelaksanaan pekerjaan.

PAJAK PEKERJAAN KONSTRUKSI

PPN = (11 m x 10/11)x 10% catt : pkp
PPh = (11 m x 10/11) x tarif
Tarifnya 2% = utk penyedia kontruksi yg punya kualifikasi usaha kontruksi kecil

Saturday, November 26, 2016

BETON K300 ter realisasi K200 ?

Semisal beton yang disyaratkan mutu setara K 300, volume dikerjakan dan dibayar semua, pada saat pemeriksaan hasil yang didapat semisal  K200, apakah terhadap kejadian ini, keseluruhan beton dengan volume dan mutu terlaksana statusnya bagaimana... (diterima/ditolak).

Mitigasi risiko kerugian negara :

Analisa harga satuan dari penyedia bukan hal yang harus diaudit.

Untuk perubahan nilai kontrak dan pembayaran kontrak
agar memperhatikan volume, mutu, waktu, berfungsi, harga yang wajar dan akuntabel.

LEBIH SERING GUNAKAN KONTRAK HARGA SATUAN SAJA


Tanya
Saya punya masalah dgn pengadaan yg kontraknya hampir selesai tgl 7 des 2016 ttp pabrikan tdk pernah menerbitkan spesifikasi ukuran brg tsb (tinggi filling cabinet 14.3m) dgn kontrak lampsum, bgmn penyelesainya ?

Thursday, November 24, 2016

KETERLAMBATAN KONTRAK DI DENDA

Contoh kontrak berakhir tanggal 31 Oktober 2016
Dengan demikian kalau ada penyerahan pekerjaan setelah tanggal 30 oktober akan dikenakan denda.

Denda bisa tidak dikenakan atau denda bisa dikurangi kalo ada perhitungan azas kompensasi.

Denda dari bagian kontrak ?

Konsultasi perhitungan denda: di kontrak berbunyi, denda 1/1000 terhadap sisa kontrak, apabila dapat berfungsi. 

Pada pekerjaan ini, nilai Rp. 2 M, untuk jalan Rp.1,3m gedungnya Rp. 700 jt.

Saturday, November 19, 2016

PERUBAHAN KONTRAK MELEBIHI 10% ?

Mohon infonya, kami ada rencana CCO pd sebuah pekerjaan taman hny sj yg kami bingungkan krn tyata CCO yg kami akan laksanakan berkonsekwensi pd hilangnya hingga 40 persen items pekerjaan, ini disebabkan krn kekeliruan perencanaan pd volume yg mreka susun d rab dan gambar yg hingga 60persen kekurangannya, tim teknis ada menyarankan ttp memunculkan semua items pekerjaan tp dikecilkan volumenya, tp ada jg yg berpendapat tdk apa berkonsekwensi pd hilangx items pekerjaan hingga 40 persen slama memilki back up data yg baik...  Gmn?  Trims sblmnya

KELEBIHAN PEMBAYARAN PEKERJAAN KONSTRUKSI

Dalam suatu pekerjaan kontruksi, pelaksana menyelesaikan pekerjaan lebih cepat dari batas kontrak.
PPHP melakukan pemeriksaan dan menilai bahwa volume pekerjaan sudah sesuai RAB/Desain Perencanaan, dan merekomendasikan pembayaran.
Setelah proses pembayaran/pencairan, hasil pemeriksaan APIP menemukan selisih kurang akan hasil pekerjaan yg dimaksud & merekomendasikan pengembalian atas kelebihan pembayaran terhadap kekurangan volume pekerjaan.
Apakah yg harus dilakukan oleh PPK dan PA dalam kasus ini ?

AHS dari penyedia perlu disampaikan ?

Dalam membuat HPS diperlukan membuat AHS
AHS = analisa harga satuan

Friday, November 18, 2016

kontrak katalog diperpanjang ?

Paket pengadaan kendaraan Angkut Alat & Obat kontrasepsi(e katalog) sdh diterima dan kontraknya sudah ditandatangani oleh penyedia 

Tuesday, November 15, 2016

PEMOTONGAN ANGGARAN, BAGAIMANA DENGAN KONTRAK nya ?

1.   Penghematan anggaran sedapat mungkin tidak mengganggu anggaran kontrak yang sudah ditandatangani, sehingga tetap dapat dilaksanakan sebagaimana rencana semula dan tidak menimbulkan permasalahan dengan Penyedia Barang/Jasa yang sudah berkontrak.

Narasumber pengadaan


Saturday, November 12, 2016

BUKU PEMBAHASAN AUDIT PENGADAAN DAN KONTRAK ( MUDJISANTOSA )

Harga :
1. Buku Peraturan Audit Pengadaan Rp. 100.000 + ongkir
2. Buku Pembahasan Temuan Audit Pengadaan Rp. 70.000 + ongkir


Bagi yang berminat silakan hubungi Reza hp. 0878 1312 1988 atau Ayu hp 0812 9596 5262

AHS TIDAK PERLU DILAMPIRKAN DALAM PENAWARAN


Tulisan ini dibuat dari berbagai para narasumber.
Terimakasih atas diskusinya. Mohon maaf saya catat hasil diskusi disini.

Dokumen pengadaan dari pokja ULP jangan mensyaratkan bahwa penyedia dalam menyampaikan penawaran harus ada analisa harga satuan.

Friday, November 11, 2016

KSO / SUBKONTRAK MENJADI TIPIKOR ?

Mohon penjelasan mengenai kekuatan hukum untuk pelaksanaan proyek2 APBN/APBD yang di laksanakan oleh sub kontraktor dari main kontraktor.. Terima kasih

Thursday, November 10, 2016

narasumber administrasi pengadaan ( mudji santosa )


Aplikasi e purchasing tidak jalan ?

RUP dan Epurchasing
Pak kita mau epurchasing, sistem nggak berjalan bgmn nie ?
Coba cek RUP nya... dilabeli epurchasing atau pengadaan langsung.
Pengadaan langsung kalee

Harga Jual Tidak Boleh Ditambah Keuntungan Lagi ?



Namanya harga jual itu sudah untung, maka tidak perlu ditambah keuntungan.
Harusnya kita beli meja kursi untuk pribadi Rp. 10 juta, namun untuk kebutuhan kantor kok bisa menjadi lebih dari Rp. 10 juta.

Tuesday, November 8, 2016

HUMOR PENGADAAN

Cerita Lucu Mukidi: Surga atau Neraka
Bu Guru: “Anak-anak. Siapa yang mau masuk surga?”

Keberatan KEPUTUSAN AUDIT

Keputusan audit atau LHP ( Laporan Hasil Pemeriksaan ) dibuat oleh Inspektorat, BPKP atau BPK

Apakah keputusan audit atau LHP bisa digugat di pengadilan, dan di pengadilan mana ? 

Saturday, November 5, 2016

PENGERTIAN KERUGIAN NEGARA DALAM ARTI KEUANGAN NEGARA ATAU TIPIKOR

Sangat disayangkan dalam pemberantasan korupsi di negeri ini, selama ini sangat didasarkan hanya kepada kesalahan proses lelang atau buruknya pelaksanaan kontrak (walau sekarang sudah dimulai ada perubahan ).
Kesalahan proses lelang atau buruknya pelaksanaan kontrak, kemudian dikaitkan dengan kerugian negara, sering dinilai sebagai perbuatan tindak pidana korupsi (tipikor)
Terjadinya kerugian negara sering dinilai sebagai perbuatan tipikor, benarkah setiap kerugian negara harus dinilai sebagai tipikor ?

Wednesday, November 2, 2016

KONTRAK TIDAK SELESAI TIPIKOR ?

Akibat penerapan UU Tipikor yang berlebihan, yaitu bahwa hanya sekedar mencari kesalahan prosedur pengadaan atau buruknya kontrak saja akan dinilai sebagai perbuatan tipikor.

Mencari kesalahan atas pelaksanaan pengadaan, mencari kesalahan atas pelaksanaan kontrak, berakibat suasana menjadi horor dan paranoid bagi para penggerak pembangunan Indonesia.

Carilah keserakahannya bukan mencari kesalahanannya.
Orang boleh salah, yang tidak boleh adalah serakahnya.
Orang bisa saja salah proses lelang, buruk pelaksanaan kontraknya,
YANG TIDAK BOLEH ADALAH MELAKUKAN PERBUATAN KORUPSI.

Monday, October 31, 2016

UU Tipikor Dianggap Berlebihan Jika Berlaku pada Perjanjian Kontrak

UNAIR NEWS – Pemberlakuan tindak pidana korupsi atas kontrak kerja konstruksi antara pemerintah sebagai pengguna jasa dengan pelaksana konstruksi sebagai penyedia jasa dirasa tidak adil dan berlebihan.
Pemberlakuan undang-undang yang dimaksud adalah pasal 2 dan 3 Undang-undang no. 31 tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang diubah menjadi UU No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor).

Sunday, October 30, 2016

Mempersaingkan pembelian katalog

Bgmn kalo instansi beli zzz... sebanyak satu ... tapi menghubungi lewat aplikasi ke banyak penyedia...yg ketemu cocok..harga dsb.. kemudian baru minta aproval ppk.
Yg lain tdk diaproval... bisa ya ?

REFERENSI PENGADAAN ATAU KAJIAN PENGADAAN MAJALAH GRATIS ( MAJALAH IAPI )


GRATIS

Silahkan hubungi

 procurementnews@yahoo.com atau WA ke 087888754531

Thursday, October 27, 2016

Audit Kontrak Lump sum ?

Mohon pencerahan .....jika kontrak lumsum jika karena sesuatu hal ada item yg tidak mungkin dikerjakan oleh penyedia...apakah penyedia bisa dituntut? Dan apakah auditor bisa menjadikan ini sebagai temuan kerugian negara?
Klausul mengenai penyelesaian kontrak lumsum ini apa perlu dinyatakan eksplisit bahwa jika tidak bisa dikerjakan maka penyedia tidak bisa diminta untuk mengembalikan kelebihan pembayaran? Mksh banyak 

koefisien dalam eskalasi

semoga sempat ditulis

Wednesday, October 26, 2016

MENGENAL SIRUP VERSI 2

Silakan klik di  http://www.lkpp.go.id/v3/#/read/4419

Rup dan lelang

jadi ada 3 skenario lelang dari sisi waktu:
1. lelang sebelum rup diumumkan (pra dipa/dpa )
2. lelang setelah rup diumumkan ( pra dipa/dpa atau pasca dipa/dpa )
3. lelang pasca (dipa/dpa)

Tuesday, October 25, 2016

Monday, October 24, 2016

LELANG SEBELUM TAHUN ANGGARAN atau ANGGARAN lagi direvisi

Untuk percepatan pelaksanaan pembangunan maka Kelompok Kerja ULP segera mengumumkan pelaksanaan pemilihan Penyedia Barang/Jasa secara luas kepada masyarakat setelah RUP diumumkan, untuk Pengadaan Barang/Jasa tertentu, Kelompok Kerja ULP dapat mengumumkan pelaksanaan pemilihan Penyedia Barang/Jasa secara luas kepada masyarakat sebelum RUP diumumkan.

Saturday, October 22, 2016

MEMAHAMI AKSES SPSE

Bagaimana cara memiliki account di SPSE (LPSE) ?

Silahkan Daftar secara online di LPSE Terdekat dengan mengakses url lpse tsb, caranya bisa dengan cari di google nama LPSE K/L/D/i contoh : lpse kabupaten Badung atau di website inaproc.lkpp.go.id cari nama LPSE yang diiginkan untuk didaftar, jika sudah mengakses website lpse yang dituju silahkan klik Mendaftar sebagai penyedia barang / jasa yang ada pada tampilan depan website, masukkan alamat email resmi perusahaan anda lalu klik mendaftar setelah itu akan ada balesan Konfirmasi email pendaftaran pada email perusahaan anda yang didaftarkan. Klik konfirmasi url di email anda dan isilah formulir elektronik tsb dengan lengkap lalu klik mendaftar, simpanlah user id dan password yg anda buat. silahkan datang langsung ke kantor lpse tsb untuk melakukan proses Verifikasi Data Penyedia oleh Verifikator

Memahami akses APLIKASI E-PURCHASING

Mengapa data Satuan Kerja (satker) tidak ditemukan ketika membuat paket ?

Thursday, October 20, 2016

PENYEDIA MELAKUKAN SANGGAHAN

Penyedia dalam menyanggah agar memperhatikan sebagai berikut :

Sanggah ke ulp atau pengaduan ke inspektorat dan terakhir ke PTUN..
pertama apakah menurut dokumen pengadaan anda seharusnya tdk gugur
kedua apakah anda adalah penawar yang menawar paling murah

PERGANTIAN PPK

Ass. Pak  ada perubahan PPK setelah kontrak berjalan.
Karena PPK lama
1) promosi jabatan dan
2) alasan kesehatan/sakit.
Apa saja yg harus dirubah selain SK PPK? Trims,

PENGADAAN DENGAN CATALOG ( E-PURCHASING) APAKAH HARUS YANG MURAH

Mekanisme e-purchasing memberikan keleluasaan bagi semua instansi pemerintah untuk memilih produk yang benar-benar sesuai kebutuhan. Meskipun terdapat selisih harga untuk beberapa produk yang sejenis, instansi pemerintah tidak lagi diharuskan untuk memilih yang termurah selama produk tersebut telah tersedia di e-katalog.
Bahkan, pemerintah dapat memilih produk yang paling berkualitas sekalipun.

Tuesday, October 18, 2016

ijin penyedia dan ijin produk dalam PENGADAAN BARANG

Dalam pengadaan barang diperlukan adanya status yang jelas penyedia dan status barang ( ijin produk).
Status Penyedia seperti ijin usaha antara lain SIUP dsb.
Mengenai ijin usaha dapat dibaca 

Sunday, October 16, 2016

waktu pelaksanaan kontrak terbatas

Selamat siang.. Saya lihat di salah satu LPSE, saat ini masih ada lelang pekerjaan (TA 2016) kenapa ga jauh-jauh hari... Mana nilainya besar lagi, mau nawar jadi ngeri-ngeri sedap..

GRATIS... MEMAHAMI RUP

GRATIS........................................................
Pengumuman Sosialisasi Soft Launching SiRUP V.2 Tahun Anggaran 2017
http://www.lkpp.go.id/v3/#/read/4405

Saturday, October 15, 2016

PERSONIL YANG SAMA DITAWARKAN UNTUK BEBERAPA PAKET PEKERJAAN KONSTRUKSI



Dalam hal Penyedia Jasa mengikuti beberapa paket pekerjaan konstruksi atau jasa konsultansi dalam waktu
penetapan pemenang bersamaan dengan menawarkan personil yang sama untuk beberapa paket yang diikuti
dan dalam evaluasi memenuhi persyaratan pada masing
-masing paket pekerjaan, maka hanya dapat ditetapkan sebagai pemenang pada 1 (satu) paket pekerjaan dengan cara melakukan klarifikasi untuk menentukan personil tersebut akan ditempatkan, sedangkan untuk paket pekerjaan  lainnya personil dinyatakan tidak ada dan dinyatakan gugur.

MENAWARKAN ALAT YANG SAMA DALAM PENAWARAN PEKERJAAN KONSTRUKSI



Dalam hal Penyedia Jasa mengikuti beberapa paket pekerjaan konstruksi dalam waktu penetapan pemenang bersamaan dengan menawarkan peralatan yang sama untuk beberapa paket yang diikuti dan dalam evaluasi memenuhi  persyaratan pada masing-masing paket pekerjaan, maka hanya dapat ditetapkan sebagai pemenang pada satu paket pekerjaan dengan cara melakukan klarifikasi untuk menentukan peralatan tersebut akan ditempatkan, sedangkan untuk paket pekerjaan lainnya dinyatakan peralatan tidak ada dan dinyatakan gugur.

SUBKONTRAK PADA PEKERJAAN KONSTRUKSI



a. Sebagian pekerjaan utama di subkontrakkan kepada penyedia jasa spesialis;

TANGGUNG JAWAB KONSULTAN PERENCANA


Konsultan perencana bertanggung jawab terhadap hasil desain sekurang-kurangnya sampai produk desain tersebut selesai dilaksanakan pembangunannya, sepanjang lingkup dan /atau kondisi lingkungan masihsesuai dengan kriteria desain awal

azas kompensasi

Studi kasus pada proyek rehab/revitalisasi pasar yg pelaksanaan perencanaan hingga fisiknya dalam 1 thn anggaran..seringkali permasalahan perpindahan pedagang dan pkl menjadi polemik yg menyebabkan keterlambatan jadwal pekerjaan..molor nya waktu mereka utk pindah, perlu intensitas komunikasi agar tidak terjadi kerusuhan, hingga review desain utk menyederhanakan desain dan evaluasi metode pelaksanaan utk mengimbangi permasalahan klasik di lapangan..apakah kondisi kahar bisa dipergunakan utk menambah/addendum waktu dlm kasus ini? Contoh harusnya semua pedagang sudah tidak ada pada tanggal Z, namun  kenyataannya terlambat pindah, sehingga pekerjaan dapat dilaksanakan  pada tanggal Z + 16, mohon pencerahan bapak...

Tuesday, October 11, 2016

PEMOTONGAN PEMUNGUTAN PAJAK DI DANA DESA

Pengelola dana desa adalah bukan PNS, atau kelompok masyarakat.
Berdasar Permendagri  No  113  tahun 2014 pasal 31
diwajibkan sebagai wapot wapu ( wajib potong atau wajib pungut) atas PPh dan pajak lainnya.

Silakan dipelajari
Walau saya belum setuju ketika belum ada aturan dari dirjen pajak  atau kemenkeu, namun dalam pelaksanaannya ternyata ada aturan permendagri tersebut.
Baiknya aturan permendagri diubah...
dari
....
menjadi,,,

Pemotongan atau pemungutan pajak mengikuti ketentuan perpajakan.

Kalo ketentuan perpajakan nya nggak ada seharusnya tidak ada pemotongan atau pemungutan pengenaan pajak,

Sunday, October 9, 2016

pemutusan kontrak pekerjaan konstruksi dan dilanjutkan dengan penunjukan langsung

Terjadi pemutusan kontrak secara sepihak oleh PPK karena kesalahan penyedia. Adapun dalam proses pemilihan penyedia barang/jasa (proses lelang) paket tersebut CV. Z adalah pemenang tunggal, dimana pemenang cadangan untuk paket ini tidak ada. 
Sesuai Pasal 93 ayat (3) Perpres Nomor 54 Tahun 2010 beserta perubahannya disebutkan: “Dalam hal dilakukan pemutusan Kontrak secara sepihak oleh PPK karena kesalahan Penyedia Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kelompok Kerja ULP dapat melakukan Penunjukan Langsung kepada pemenang cadangan berikutnya pada paket pekerjaan yang sama atau Penyedia Barang/Jasa yang mampu dan memenuhi syarat.”

Wednesday, October 5, 2016

Pengusulan anggaran untuk gedung kantor

Bgmn mengusulkan anggaran untuk gedung kantor :
Apakah cukup menyampaikan luas meter persegi x harga satuan kepala daerah ?
 Atau harus dgn gambar dan RAB dari konsultan ... padahal anggaran konsultan perencana belum ada ?

Friday, September 30, 2016

MAJALAH IAPI EDISI 1

Edisi softcopy gratis..( yang berminat hubungi procurementnews@yahoo.com )


Edisi cetak rp 40.000 + ongkir , yang berminat hubungi procurementnews@yahoo.com

WA 087888754531   BB 57685E82



Wednesday, September 28, 2016

PEKERJAAN LANJUTAN KONSULTAN KONSTRUKSI

Kami saat ini tahun 2016 telah berkontrak dengan konsultan perencana  senilai rp 510 juta dengan ruan lingkup membuat DED, RAB, dan membantu proses pelelangan kontraktor konstruksi.

Pekerjaan konstruksi akan dikerjakan di tahun 2017. Di tahun 2017 diperlukan peran kehadiran konsultan perencana untuk koordinasi dalam pelaksanaan konstruksi sesuai hasil perencanaan, senilai Rp. 90 juta.

PRESTASI KERJA TAHUN LALU BELUM DIBAYAR

Prestasi kerja kami (kontraktor) untuk tahun 2015 belum dibayar. Bagaimana kami dapat menuntut pembayaran ?

Monday, September 26, 2016

FAKTUR PAJAK UNTUK PENYEDIA

Apakah semua penyedia konstruksi ( terutama kontraktor kecil) bisa menerbitkan faktur pajak ?
Pnyedia yg dpt mnerbitkan faktur pajak, tdk dilihat dr kualifikasi usahax, namun dilihat apakah pnyedia trsebut *tlh dikukuhkan sbg Pengusaha Kena Pajak* atau tdk.

BUKU KONSTRUKSI BAPAK RIAD HOREM

Yang berminat dapat menghubungi bapak Reza HP 0822 111 94 866
Harga Rp. 100rb + ongkir

Saturday, September 24, 2016

PEMBAYARAN KONTRAK

1.     Pahami aturan pembayaran dan ketentuan pembayaran di kontrak, termasuk eskalasi harga sesuai peraturan dan ketentuan kontrak, adanya syarat pembayaran ke sub kontrak dsb

Wednesday, September 21, 2016

PENYELESAIAN SENGKETA KONTRAK

Sesuai kontraknya tertulis apa ?
Misal ke Pengadilan Negeri atau ke arbitrase.
Arbistrase disebut jelas saja misal BANI, Badapksi atau lainnya

Bila tidak tertulis di kontraknya mengenai siapa yang menyelesaikan sengketa, maka penyelesaiannya ke pengadilan negeri.

KEWAJIBAN SYARAT SPT PAJAK DALAM PELELANGAN

Minta tolong bantuannya nih..
Dalam evaluasi kualifikasi pokja menggugurkan penyedia dgn alasan : " belum memenuhi kewajiban perpajakan tahun terakhir (status SPT Tahun 2015 kurang bayar"
Apakah masalah kurang bayar tersebut wewenang pokja untuk menggugurkan
Silakan baca penjelasannya...

Sunday, September 18, 2016

STANDAR DAN PEDOMAN PENGADAAN PEKERJAAN KONSTRUKSI DAN JASA KONSULTANSI

PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 31 /PRT/M/2015
TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM
NOMOR 07/PRT/M/2011 TENTANG STANDAR DAN PEDOMAN PENGADAAN
PEKERJAAN KONSTRUKSI DAN JASA KONSULTANSI

PEDOMAN ANALISIS HARGA SATUAN PEKERJAAN BIDANG PEKERJAAN UMUM

PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA  NOMOR 28/PRT/M/2016

Analisis Harga Satuan Pekerjaan yang selanjutnya disingkat AHSP adalah perhitungan kebutuhan biaya tenaga kerja, bahan dan peralatan untuk mendapatkan harga satuan atau satu jenis pekerjaan
tertentu
Silahkan klik

Saturday, September 17, 2016

HAL - HAL YANG HARUS ADA DALAM KONTRAK KONSTRUKSI

Secara normatif, ada 13 item yang harus ada dalam suatu kontrak jasa konstruksi. Oh ya, sesuai Pasal 22 ayat (1) UU No. 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi, hubungan kerja para pihak dituangkan dalam apa yang disebut kontrak jasa konstruksi. Kontrak itu, kata Pasal 18 ayat (3) mengikat bagi para pihak. Salah satu pihak tak bisa secara sepihak mengubah isi dokumen kontrak.

Harga Penawaran penyedia jasa konstruksi di bawah 80 % dari hps

Bagaimana mengenai analisa harga satuan dalam pekerjaan konstruksi

1.  AHSP  (analisa harga satuan pekerjaan) hanya diminta terhadap yang menawar <80% saat mintanyapun pada saat klarifikasi kewajaran harga ( Permen PU 31 / 2015)

Tuesday, September 13, 2016

apakah hasil pekerjaan yang sudah digunakan, dapat dinilai TOTAL LOST ?

Total lost, kita  artikan hasil pengadaan tidak dapat dibayar sama sekali
Hasil pekerjaannya ada, bahkan sudah digunakan oleh pengguna, kok dihitung sebagai total lost.
Total lost seharusnya :

Addendum kontrak ( By Riad Horem )

Riad Horem wrote :
Pemahaman SOP MC-Nol sd MC-Akhir terkait Shop Drawing, Construction Drawing sampai As-Build Drawing yang diikuti proses Adendum Kontrak.

Penghentian Kontrak

Riad Horem wrote
Masih ada yang belum paham bagaimana tahapan penghentian kontrak pada pekerjaan konstruksi akibat bencana atau unforseen-condition.

Monday, September 12, 2016

Sayembara atau kontes di SPSE

Sayembara dan kontes belum difasilitasi oleh SPSE
Namun untuk alat menyebarkan luaskan pengadaannya , maka pengumuman sayembara atau kontes dapat dilakukan di spse

KPA SEBAGAI PPK

Kepala bidang/ kepala bagian sebagai KPA bisa sebagai PPK.. KPA mempunyai kewenangan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran..
Kewenangan KPA sama dengan kewenangan PPK.. berdasar UU No, 1 tahun 2004.. PA/KPA diangkat bukan berdasar sertifikasi pengadaan...

Perubahan dalam kontrak konstruksi



Riad Horem :
Skema tahapan pelaksanaan kontrak pekerjaan konstruksi.
Untuk mencapai tujuan disain, akibat kondisi lapangan maka gambar/ spesifikasi mengalami penyesuaian agar terhindar dari kegagalan konstruksi/ bangunan ( kontrak lumpsum/ harga satuan)

Perubahan pekerjaan dalam kontrak lump sum

Banyak yang belum memahami bagaimana menyelesaikan persoalan ketika ditemukan peristiwa didalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi (lumpsum kontrak) terdapat kondisi lapangan yang tidak sesuai dengan kontrak.
Sementara pemahaman yang didapat berdasarkan P54 dan perubahan nya bahwa dilarang melakukan pekerjaan tambah kurang pada kontrak lumpsum.
Mudah !!!

Saturday, September 10, 2016

VO dan CCO

Riad Horem, Wrote :
Tak jarang yang memahami penggunaan VO ketika tidak diperkenankan melakukan perubahan biaya dan waktu.
Mudah !!!

Thursday, September 8, 2016

kontrak diperpanjang 50 hari atau diputus ?

Akibat kelalaian atau memang kita tidak memahaminya apa yang mesti dilakukan, sehingga ketika terjadi peristiwa pekerjaan tidak selesai menjelang akhir tahun anggaran, kita selalu panik mempertanggung jawabkan nya.
Lalu kita dengan mudah memberikan penambahan waktu sekian hari melangkahi tahun anggaran dengan konsekuensi denda. 

TUJUAN SCM Pekerjaan KOnstruksi

Masih banyak yang menganggap SCM (show caused meeting) dilakukan hanya untuk menjatuhkan sanksi pemutusan kontrak sepihak bila penyedia jasa tidak mampu mambuktikan dan mengembalikan progresnya ke status bukan kritis.

TEMUAN AUDIT BERLANJUT DIKENAKAN DAFTAR HITAM

Penyedia Barang/Jasa dikenakan sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam antara lain apabila :  
tidak menindaklanjuti hasil rekomendasi audit Badan Pemeriksa Keuangan /APIP yang mengakibatkan timbulnya kerugian keuangan Negara 
Perka LKPP No 18 tahun 2015 Pasal 3 ayat 2s.

Wednesday, September 7, 2016

Sedang BERKONTRAK DIKENAKAN DAFTAR HITAM ?

Pasal 19 ayat 1, huruf n.
tidak masuk dalam Daftar Hitam;
Penjelasan: Yang dimaksud Daftar Hitam adalah daftar yang memuat identitas Penyedia Barang/Jasa yang dikenakan sanksi oleh K/L/D/I, BUMN/BUMD, lembaga donor, dan/atau Pemerintah negara lain.

Dapat ditegaskan disini bahwa pengenaan daftar hitam tidak dibatasi hanya yang tertayang di web LKPP.
Bagaimana kalau sudah berkontrak diketahui, penyedianya dikenakan daftar hitam ?

Tuesday, September 6, 2016

kontrak lump sum konstruksi , mutlak tidak berubah ?

Pengertian kontrak lumpsum tidak boleh ada pekerjaan tambah kurang adalah kontraktor tidak diperkenankan mengklaim kelebihan volume pekerjaan atau mengubah ruang lingkup pekerjaan. Namun PPK boleh melakukan perubahan kontrak sepanjang perubahan tersebut memang dibutuhkan dengan kompensasi pembayaran sesuai dengan perhitungan dan negosiasi. Jadi tidak haram melakukan perubahan dalam kontrak lumpsum. 

Denda keterlambatan pada Pekerjaan Konstruksi

Denda keterlambatan pada Pekerjaan Konstruksi, seperti apa ?

Anggaran dalam Pekerjaan Konstruksi Kontrak Design & Build

Pagu Anggaran dalam Pekerjaan Konstruksi Kontrak Design & Build, perannya seperti apa ?

Peristiwa unforseen condition terjadi pada lump-sum contract

Peristiwa unforseen condition terjadi pada lump-sum contract pekerjaan konstruksi, seperti apa ?
1/ merupakan peristiwa tidak terduga seperti ditemukan tanah lunak atau keras berbatuan dlsbgnya diluar disain/ spesifikasi yang ditentukan

Merancang waktu pelaksanaan pekerjaan konstruksi

Waktu pelaksanaan fisik pada pekerjaan konstruksi, seperti apa ?
(1)Tidak dapat langsung ditetapkan.
(2) Diperoleh berdasarkan kalkulasi kebutuhan yang dipengaruhi metode pelaksanaan terhadap kondisi lapangan yang terprediksi maupun tidak terprediksi (unforseen condition) sesuai target/kualitas yang akan dicapai.

NEGOSIASI DI PENGADAAN JASA KONSTRUKSI

Di periode pelaksanaan kontrak, kegiatan-kegiatan yang memerlukan negosiasi: 
1. dalam penyiapan konsep kontrak pekerjaan konstruksi, 
2. dalam rapat persiapan lapangan (PCM), 
3. dalam pembuatan adendum atas hasil pemeriksaan bersama (Field Engineering),
4. dalam negosiasi penetapan jumlah hari perpanjangan waktu yang akan diberikan kepada kontraktor, 

Monday, September 5, 2016

Konsultan perencana, dibayar bukan kehadiran tetapi capaian hasil.

Pake pek.jasa konsultansi perencanaan konstruksi
Pada paket ini waktu peyelesaian produk perencanaan sesuai KAK dan penawaran adlh 1 bulan, perhitngan masing2 TA 1 bulan, mengingat utk percepatan lelang konstruksi PPK/KPA meminta penyedia menyelesaikan dlm waktu 15 hari. Namun penyedia menolak dgn alasan takut biaya personilnya dipotong (argumennya sesuai pengalaman ketika diperiksa)
Mohon pendapat dan masukan para suhu PBJ bgm menykapi hal ini ??
Terima kasih

Sunday, September 4, 2016

Kontrak belum terbayar di tahun lalu

Ada sebuah kontrak pengerjaan yg sudah selesai di thn 2015...tp gagal bayar karena kesalahan admintrasi....apa masih bisa di buatkan kontrak  baru untuk pekerjaan yg sama di thn 2016...

Evaluasi penawaran mengenai alat ?

Di dokumen minta satu dump truck kapasitas 6 - 8 ton

Saturday, September 3, 2016

ESKALASI HARGA DAN BATASAN WAKTUNYA ?

Eskalasi atau penyesuaian harga, bagaimana batasan waktu tidak bisa dicairkan ?
Pertama, silakan dilihat apakah pemberian eskalasi harga sudah memenuhi ketentuan di Perpres 54 tahun 2010 dan perubahannya.

Thursday, September 1, 2016

Kontraktor fisik minta perpanjangan waktu, bagaimana dengan konsultan pengawas ?

Pekerjaan fisik yang diawasi oleh pihak konsultan belum berakhir, dikarenakan pihak kontraktor meminta perpanjangan waktu untuk menyeleasikan pekerjaan dalam waktu 20 hari.

Tuesday, August 30, 2016

Pemutusan kontrak karena pemotongan anggaran ?

Artikel lain yang perlu dibaca
silakan klik di 
http://www.mudjisantosa.net/2016/11/pemotongan-anggaran-bagaimana-dengan.html


Pembangunan sekolah bersumber dari dau.tapi karena dana dau ditangguhkan maka pembyaranya pun blum bisa dibayarkan.bagaimana kalau 

Perubahan kontrak karena harga pasar naik ?

kontrak untuk pekerjaan Pembuatan Jalan Setapak (Paving Blok) senilai Rp. 195.000.000,-. Pekerjaan tersebut antara lain adalah Pemasangan Paving Blok dan Pemasangan Kanstin di sisi kanan/kiri paving blok. Untuk material paving blok dan kanstin adalah barang jadi yang disediakan oleh industry/pabrikan. 

Perubahan kontrak , menambah volume pekerjaan ?

Terkait Perubahan/Adendum Kontrak..
1.  boleh kah adenddum dlm hal nambah pekerjaan (sebelumnya paving hanya ukuran 16 x 10 nilai, apakah boleh di tambah menjadi 20 x 20)
2. Bolehkah Adenddum Kontrak Merubah nilai Kontrak (misal Kontrak Awal 9.500.000.000 menjadi 103.300.000.000).

Monday, August 29, 2016

Perubahan kontrak lumpsum pengadaan barang

Sehubungan dengan kegiatan untuk Pengadaan Peralatan Olahraga Pekan Olahraga Nasional dengan ini akan kami tanyakan pada saat pelaksanaan kontrak ternyata pelaksana mengirim barang yang sejenis tetapi berbeda dengan specifikasi yang ada dalam kontrak, namun demikian spesifikasi dan harga barang sejenis yang dikirim lebih tinggi dari yang ada dalam kontrak.

Saturday, August 27, 2016

Overhead harus ada ?

Overhead ( OH )
Cara memandang OH dan Keuntungan bukan surveinya dmn tp siapa calon penyedianya...
Kl penyedianya toko mk tdk boleh diperhitungkan.
Kalo dari analisa dlm menyusun hps tdk ada pemilik barang (tmsk toko) yg mau ikut pbjp, maka OH dan Keuntungan boleh ditambahkan krn penyedianya bukan mereka.
Yg penting, brp pantasnya besaran yg kita alokasikan (max 15%).
Sekedar kasih pendapat ya....
Sutan Lubis

Pengadaan obat tidak bisa dipenuhi oleh katalog

Pengadaan obat
Dalam hal penyedia catalog tidak bisa memenuhi atau penyedia obat tdk bisa melayani pembeli cq rumah sakit/dinas, maka berlaku Surat Edaran No. 3 Tahum 2015, yg intinya silahkan menggunakan metode pengadaan yang lain.
Ini juga berlaku utk semua komoditas, tidak hanya untuk obat saja.
Dalam hal pengadaan obat tidak menggunakan katalog dan akan dibayar oleh BPJS maka agar dikoordinasikan terlebih dulu dengan BPJS.

Friday, August 26, 2016

ALUR E - PURCHASING DENGAN NEGOSIASI

1. Registration Form
    Pejabat Pengadaan dan PPK mendaftar di akun LPSE

Hakikat kontrak pada Pekerjaan Konstruksi

Hakikat kontrak pada Pekerjaan Konstruksi seperti apa ?
Hakikat kontrak pada Pekerjaan Konstruksi adalah meng-eksekusi disain (gambar dan spesifikasi) yamg tidak luput dari perubahan.
Ketika dalam pelaksanaan ditemukan peristiwa ketidaksesuaian dengan kondisi lapangan maka untuk mencapai tujuan disain dilakukan revisi melalui adendum kontrak (VO/CCO).

Hati-hati menggunakan jenis kontrak lump-sum pada Pekerjaan Konstruksi yang disain nya telah tersedia (baru diselesaikan), bukan disain sederhana dan bukan disain yang telah berulang kali dikerjakan seperti bangunan standar.

Tulisan Riad Horem

Tindak lanjut persengkokolan atau adanya pemalsuan

?

Thursday, August 25, 2016

Diskon yang terjadi ... TIPIKOR ?

DISKON ?
Diskon antar penyedia adalah urusan bisnis antar penyedia.  Tidak dinilai sebagai kerugian negara atau jangan dinilai sebagai kerugian negara.

Diskon yang diterima oleh pegawai pemerintah harus disetor ke kas negara/kas daerah. Mengenai diskon atau potongan harga, bisa dilihat di UU No.1 Tahun 2004 pada pasal 16  dan PP 45 tahun 2013 pasal 68.

UU No.1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara pada pasal 16 sebagai berikut :

Penerimaan berupa komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh negara/daerah adalah hak negara/daerah.

PP 45 tahun 2013 pasal 64 sebagai berikut
Komisi, rabat, potongan, dan penerimaan lain dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang dapat dinilai dengan uang, yang secara langsung atau tidak langsung terkait dengan Kegiatan penjualan dan/atau pengadaan/penggunaan barang/jasa dalam rangka pelaksanaan APBN, merupakan hak negara.

Dalam UU N0. 31 tahun 1999 mengenai Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi disebutkan dengan jelas yang menerima adalah pegawai negeri
Pasal 13
Setiap orang yang memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap, melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan atau denda paling banyak Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah)

Jadi hadiah atau diskon yang diterima pegawai negeri harus disetor ke kas negara/daerah sedangkan  diskon yang terjadi diantara penyedia dengan penyedia/pemasoknya adalah hubungan bisnis, yang tidak perlu disetor ke kas negara/daerah

Dalam membuat hps diusahakan untuk menanyakan diskon.

Diskon yang ternyata terjadi, antar penyedia walaupun melebihi 15 persen itu adalah kepintaran penyedia dalam berbisnis.

Seandainya kita menanyakan ke pabrikan / distributor mengenai diskon ternyata diberikan informasi bahwa hanya ada diskon sebesar 5%. Kemudian kenyataannya, ternyata penyedia yang menang dalam pelelangan kita mendapat diskon 25%. Bagaimana ini ? Ini adalah masalah hubungan bisnis.

Dimana pasal dalam Perpres 54 dan seluruh perubahannya yang mengatakan keuntungan penyedia tidak boleh lebih dari 15% ? Tidak ada. Dicontohkan dalam membuat HPS di penjelasan pasal 66 sebagai berikut :

Contoh keuntungan dan biaya overhead yang wajar untuk Pekerjaan Konstruksi maksimal 15% (lima belas perseratus).

 


Dengan  demikian,  perlu dilakukan untuk tercapai pengadaan lebih baik, perlu berusaha mencari  level penyedia yang tepat untuk harga yang tepat,  karena memperhatikan skala atau ukuran volume yang akan di adakan. Semakin besar volumenya yang diadakan disesuaikan semakin tinggi level penyedianya.
Semakin besar volume berarti mencari harga pasar pada level penyedia yang lebih tinggi. Di sini strategi pencapaian pengadaan menjadi suatu seni, yaitu seni pengadaan, suatu seni untuk memilih strategi terbaik dan jangan dilakukan untuk suatu seni bertujuan korupsi. Dengan demikian ketidaktepatan yang akan terjadi janganlah langsung di nilai sebagai serta merta kesalahan tindak pidana korupsi, sepanjang tidak ada perbuatan korupsi.


Yang dicari adalah suatu keserakahan yang diterima, bukan sibuk mencari kesalahan prosedur.

Wednesday, August 24, 2016

Penunjukan langsung untuk keadaan darurat

Penunjukan langsung karena bencana

Tanya didalam penunjukan langsung pekerjaan kontruksi dalam rangka penanganan darurat, berdasarkan pasal 57 ayat 3 hurup b pelaksanaan adm dilakukan secara simultan. Yg jadi pertanyaan bilamana berdasarkan hasil opname dan hps ppk nilai pekerjaan diatas 200jt (+-4 milyar) , yg melaksanakan proses adm pl tsb apakah ppk, pp pa pokja... sebelumya terima kasih

Respon :
1. Ada penetapan bencana dari kepala daerah
2. PA memerintahkan penunjukan langsung untuk hanya lingkup bencana
3. ULP memproses penunjukkan langsung
4. Ulp memproses penunjukan lsngsung kepada satu atau beberapa Penyedia terdekat yang mampu dengan negosiasi kewajaran harga
5. PPK memerintahkan penyedia mengirim barang atau melakukan pekerjaan. PPK membuat dokumen kontrak dan melakukan tanda tangan dengan penyedia.
5. Apip mengawal spesifikasi, prestasi penyedia dan pembayarannya.


Kejanggalan Beberapa Putusan Korupsi Pengadaan

Kejanggalan Beberapa Putusan Korupsi Pengadaan dan Kaitannya dengan Konstitusi

Article (PDF Available) · March 2016 with 259 Reads

1st Richo Andi Wibowo
0.6 · Gadjah Mada University
Abstract

Tuesday, August 23, 2016

Kisah Pengujian Pasal 2 dan 3 UU Tipikor ?

Sejauh ini pihak yang menggugat pasal ini mendalilkan setiap tindakan yang merugikan keuangan negara tidak serta merta berimplikasi tipikor. UU Administrasi Pemerintahan jadi amunisi.

Kehadiran tenaga ahli dari penyedia konstruksi pada saat pembuktian kebenaran dokumen ?

Kami ada lelang konstruksi sedang tahap pembuktian kualifikasi, dari 3 tenaga ahli yg diminta, sampai saat ini calon pemenang baru bisa menghadirkan 1 tenaga ahli saat pembuktian, sedang yg 2 lagi menurut informasi dari calon penyedia sedang diluar kota, kami sudah kasih waktu utk mendatangkan 2 tenaga ahli di maksud, apakah memang ada keharusan menghadirkan ke 3 tenaga ahli tsb saat belum pengumuman pemenang, atau nanti saat rapat pertama setelah kontrak.

Tenaga Konsultan tidak hadir di lokasi pekerjaan

Konsultan Pengawas tidak mengirimkan tenaga sebagaimana yg ada di penawaran.
Tenaga yg dikirim tdk dibawakan surat tugas dan tidak tiap hari di lapangan,padahal kontrak man/month.
Bagaimana solusinya ?

Monday, August 22, 2016

BIMTEK PENGADAAN DAN KONTRAK DI PEKANBARU


WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN MENJADI BERKURANG

Sehubungan dengan lelang jasa konstruksi bangunan gedung dapat disampaikan sbb :

Dalam dokumen lelang konstruksi pembangunan gedung melalui pemilihan langsung dengan pagu dana Rp. 3,2 M disebutkan bahwa waktu pelaksanaan selam 5 bulan.

konsultan pengawas berkurang waktu pelaksanaan kontraknya

Sehubungan dengan lelang jasa konsultansi pengawas bangunan gedung dapat disampaikan sbb :

Dalam dokumen lelang konsultan pengawas pembangunan gedung melalui seleksi sederhana disebutkan bahwa waktu pelaksanaan selam 5 bulan.
Pemenang lelang telah ditunjuk namun belum dilakukan penandatangan kontrak
Penandatanganan kontrak direncanakan sama dengan waktu pelakanaan jasa konstruksi pembangunan gedung kantor yang diawasi

Saturday, August 20, 2016

PHO Pekerjaan Konstruksi

PHO Pekerjaan Konstruksi seperti apa ?
(1) Merupakan penyerahan pertama ketika pekerjaan selesai 100 % sesuai disain, kuantitas dan kualitas yang dipersyaratkan. Ketika persyaratan belum terpenuhi maka PHO belum dapat dilakukan.
(2) Masa pemeliharaan adalah waktu untuk melakukan pemeliharaan/fungsionalisasi setelah ditetapkan PHO , bukan masa menyelesaikan pekerjaan.
(3) Dalam hal terdapat kekurangan fisik (disain, kualitas dan kuantitas) ditemukan setelah PHO, menjadi resiko pihak yang menerima pekerjaan.
(4) Bila seluruh catatan "defect-list" yang merupakan kegiatan yang mesti diselesaikan penyedia dalam masa pemeliharaan telah diselesaikan dengan sempurna, maka dapat dilakukan Penyerahan Kedua/ terakhir (FHO).
Riad Horem

PPHP Pekerjaan Konstruksi ( Pedapat Riad Horem )

PPHP Pekerjaan Konstruksi seperti apa?
(1) Pada hakikatnya adalah tim yang melakukan cross-check atas "hasil pekerjaan" yang telah dilaksanakan yang diperlukan PA/KPA dalam rangka penyerahan pertama (PHO).
(2) Dalam pelaksanaan nya, tidak bertindak sebagai auditor apalagi mengambil tugas pokok PPK melakukan serah-terima pekerjaan.
(3) Serah terima pekerjaan adalah tugas tanggung jawab pihak yang berkontrak bukan PPHP.

Pengakhiran Kontrak Pekerjaan Konstruksi

Pengakhiran Kontrak Pekerjaan Konstruksi yang disepakati seperti apa ?
(1) Ketika fisik pekerjaan selesai 100 ℅ sesuai persyaratan yang ditetapkan termasuk pemeriksaan hasil pekerjaan oleh tim PHO.
(2) Dalam hal terjadi peristiwa diluar kemampuan pihak berkontrak ketika pelaksanaan fisik berlangsung pekerjaan, dapat dilakukan pengakhiran yang disepakati.

Riad Horem

Perpanjangan Waktu Pekerjaan Konstruksi

Perpanjangan Waktu Pekerjaan Konstruksi seperti apa ?
(1) Dalam hal terjadi peristiwa yaitu tidak atau belum terpenuhi nya sarana/ prasarana yang menjadi kewajiban pengguna al persoalan lahan, perubahan disain dan lambatnya keputusan atau peristiwa diluar kemampuan pihak berkontrak al cuaca, bencana alam dan kebijakan moneter dapat dilakukan perpanjang waktu penyelesaian pekerjaan atau pengakhiran kontrak yang disepakati (bila sebagai pilihan)
(2) Perpanjangan waktu adalah penggantian jumlah hari yang hilang akibat persoalan tersebut pada point (1) bukan menambah jumlah hari kerja. Jumlah hari kerja tetap. Yang berubah hanya waktu /tanggal penyelesaian pekerjaan dinyatakan dalam adendum kontrak.

Riad Horem

Perpanjangan Waktu Pekerjaan Konstruksi

Perpanjangan Waktu Pekerjaan Konstruksi seperti apa ?
(1) Dalam hal terjadi peristiwa yaitu tidak atau belum terpenuhi nya sarana/ prasarana yang menjadi kewajiban pengguna al persoalan lahan, perubahan disain dan lambatnya keputusan atau peristiwa diluar kemampuan pihak berkontrak al cuaca, bencana alam dan kebijakan moneter dapat dilakukan perpanjang waktu penyelesaian pekerjaan atau pengakhiran kontrak yang disepakati (bila sebagai pilihan)
(2) Perpanjangan waktu adalah penggantian jumlah hari yang hilang akibat persoalan tersebut pada point (1) bukan menambah jumlah hari kerja. Jumlah hari kerja tetap. Yang berubah hanya waktu /tanggal penyelesaian pekerjaan dinyatakan dalam adendum kontrak.

Riad Horem

Kontrak Rancang Bangun pada Pekerjaan Konstruksi

Kontrak Rancang Bangun pada Pekerjaan Konstruksi seperti apa ?
(1) DED dikerjakan bersamaan pada pelaksanaan fisik dapat menghemat waktu dan berkembang nya inovasi teknologi tanpa terjadi perubahan kontrak (fix-price)
(2) Akibat DED dikerjakan bersamaan pada pelaksanaan fisik maka HPS menggunakan Pagu Anggaran. Konsekuensi pengembangan inovasi maka kontrak menggunakan kontrak Lump-sum (resiko pada penyedia)
(3) RAB Penawaran bersifat ancar-ancar. Tidak mengikat. Yang mengikat Total Harga Penawaran.

Riad Horem

Pemutusan kontrak oleh penyedia

Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi Melakukan Pemutusan Kontrak Sepihak, seperti apa ?
Dalam hal kewajiban penyedia telah dipenuhi ditemukan peristiwa sarana dan prasarana tidak sesuai seperti yang dipersyaratkan, pengguna terlambat membayar atau tidak membayar maka penyedia berhak melakukan pemutusan sepihak.

Riad Horem

"Basic Design Critera" Kontrak Rancang Bangun pada Pekerjaan Konstruksi

"Basic Design Critera" Kontrak Rancang Bangun pada Pekerjaan Konstruksi seperti apa ?
Sebagai rancangan, dasar pembuatan DED, digunakan untuk dokumen teknis pagu anggaran dan dasar penawaran penyedia.

Riad Horem