Saturday, November 26, 2016

BETON K300 ter realisasi K200 ?

Semisal beton yang disyaratkan mutu setara K 300, volume dikerjakan dan dibayar semua, pada saat pemeriksaan hasil yang didapat semisal  K200, apakah terhadap kejadian ini, keseluruhan beton dengan volume dan mutu terlaksana statusnya bagaimana... (diterima/ditolak).
Jika beton nya membeli dri pihak lain (ready mix) akan ada bukti di dokumen pemesanan yaitu k300...Beton yg di beli pasti dilampiri jg hasil uji lab nya
Bisa juga waktu diaudit BPK, harus dibaca dulu cara pemeriksaan beton pak, ada SNI nya, karena cara memeriksa dan membaca mutu beton tidak sederhana, tidak ujug2 uji lab. Dan berdasar pengalaman, auditor waktu itu ternyata juga baru sama2 baca tata cara menguji dan membaca hasil uji mutu beton menurut peraturan yang berlaku. 😊
Misal mutu beton k 350 itu kalau diuji lab hasilnya 320 bukan artinya tidak memenuhi syarat, ada tahapan pengujian dan ada cara baca hasil pengujian.
K300 itu adalah spesifikasi yang dibutuhkan untuk menunjang struktur. Jika kurang, sangat membahayakan strukturnya.
Cuma persolannya seharusnya gak mungkin terjadi. Setiap pekerjaan beton harus dibuat design mix nya dan dibuat contoh,sampai ketemu campuran yang memenuhi Kekuatan yang diinginkan. Jadi kalau terjadi, memang kerjanya asalan.
Spesifikasi itu adalah kebutuhan, kalau kembali ke perpres dan isi kontrak, pekerjaan ini tidak bisa diterima. Terkait mutu beton nggak boleh kompromi krn terkait pekerjaan struktur
Tdk diterima dan tdk dibayar kan bukan tipidkor 😁
Pengalaman sy bila mutu beton kurang/ tdk sesuai & berdampak thd struktur harus dibongkar & cor ulang
Tdk akan terjadi kerugian negara selama belum di bayr
Contoh nya sudah ada di jalan layang lingkar luar tol di Jakarta, tdk tercapai mutu beton maka dibongkr & cor ulang
Dari sisi teknis utk pembetonan : mix design klo ok sesuai spek, kmudian saat pengecoran diuji slump test dan  silinder benda uji utk diuji di lab. Saat pengecoran mungkin saja terjadi kendala smisal hujan atau wkt tunggu truk lama, shg mempengaruhi mutu beton, maka kalau diragukan mutunya dpt di test lagi dg hammer test
Unt kasus diatas harus dilakukan tahapan2 pemeriksaan dahulu. Apakah beberapa titik struktur perlu dilakukan tes. Penyelesaiannya spt apa lihat hasil dari tahapan yg telah dilalui...
Jika perenc u k300 dikerjakan k200 dan itu diterima oleh PPK walaupun bukan tipikor tetapi  sdh pidana persengkokolan u menipu... krn bersepakat merubah spek menjadi tdk sesuai renc tentu akibatnya negara dirugikan umur guna tdk tercapai... Apa benar begitu, akan menjadi pidana ?
Kerugian negara bila tdk memenuhi... bgmn peran tim teknis atau konsultan pengawas atau pphp ? Jangan semua langsung tanggungjawab ppk
Rks dan gambar yg dijadikan pedoman utk pek.konstruksi karena mutu beton jd acuan sangat penting.... dan merupakan kebutuhan ......
Sesuaikan dgn dokumen pekerjaan itu point nya ... Tdk cocok jgn terima
Klu mau terima itu Tipikor punya URUSANnya ? Kalo ada maling dan kolusi terbukti maling. Kalo hanya kerugian negara dan tidak ada maling dan kolusi terbukti maling, harusnya kalo kerugian negara tanpa ada maling dan tanpa ada kolusi terbukti maling maka ya disetor saja.
Bisa terjadi yang tdk sesuai hanya disegmen sebagian kecil saja , tdk sepanjang yg dibangun, kalo utk pek yg khusus mutu beton akan menjd tolok ukur yg krusial alias bs membahayakan publik dan pekerja....itu harus menjadi perhatian dan dilakukan mitigasi risiko pekerjaan.
Beton kurang mutu, unt sekarang banyak cara retrofit unt memberbaikinya, dg fungsi semula yg tdk berubah... kecuali klu secara teknis harus dibongkar... klu saya penyelesaiannya tdk harus ditolak opo dibongkar.
Contoh soal yg ini spek K300 setelah di tes K298 bagaimana.
Dlm petencanaa ada safety faktor yg diperhitungkan untuk sebuah kekuatan kontruksi. jika dibawah toleransi.. bongkar... bila dlm toleransi ok saja.
Dikonstruksi karena ilmu pasti dpt dicek dgn hitungan apakah msh kuat atau tdk, kalau tdk y dibongkar
Klo itu terjadi tgjawabnya proporsional tentunya...kecuali ppk nekad tdk mendengar konsultan supervisi, pphp asal teken yaa... ini akan menjadi masalah, minimal masalah kerugian negara.
Cukup kerugian negara seperti di banyak negara..diminta memperbaiki atau mengembalikan.... ataukah harus pasti tipikor ?
Tdk sll tipikor...hrs didalami dulu..perbuatannya...
Jgn main bongkar aja. Hitung dulu strukturnya... kl perlu perkuatan ya diperkuat. Bongkar itu solusi terakhir.
Kadang sering perkuatannya lbh mahal daripada kl dibongkar.... cuma waktu tdk terbuang. Tp ttp nanti yg dipermasalahkan selisih harga mutu betonnya...
Mutu tercapai... negara ada kerugian tidak ?
Pengujian dilakukan di balai kemeneterian PU, atau Fak Teknik PTN atau lelmbaga uji. Diharapkan lembaga uji adalah lembaga uji ter akreditasi.

Pemakaian alat untuk audit konstruksi, dg alat yg sama pun tapi orangnya berbeda, hasilnya bisa jadi berbeda... apalagi dg alat yg berbeda (walaupun nama dan spek alatnya sama) oleh orang yg berbeda hasilnya sangat mungkin berbeda.... KN sebaiknya ditentukan oleh Komite Mutu Struktur semacam KNKT....
Jadi seharusnya tdk gampang men-tipikorkan..kecuali kalo maling dan kolusi terbukti maling.
Lha kalo cuman kalah salah prosedur dan buruknya manajemen kontrak kok serta merta ditakar sebagai tipikor?

Hasil diskusi dengan :
Tatang Sontani, Dio Anaha, Blesmiyanda, Hery Suroso, Saikun, Sri Wiharnanto, Fadli Arif, Rahfan Mokoginta dkk

No comments:

Post a Comment