Thursday, August 13, 2020

KEDALUWARSA TAGIHAN KONTRAK ?

Apakah pelaksanaan kontrak boleh terlambat, karena ada pemberian kesempatan 50 hari ?

Kontrak jangan sampai terlambat penyelesaian prestasinya.

Hindari keterlambatan penyelesaian kontrak.

Hindari adanya pemberian kesempatan seperti 50 hari.

 

Kalo penyedia  menagih boleh terlambat ?

Kalo ada prestasi secara bulanan atau prestasi termin, segera lakukan tagihan.

 

Kami penyedia punya  kontrak tahun 2019 berakhir 30 Des 2019

Ada prestasi

Belum dibayar lunas

Tahun anggaran 2019 telah berakhir.

Belum kami tagih ? bagaimana menagihnya ?

Kalo  kontrak telah berakhir dan tahun anggaran telah berakhir, haruskah ada keputusan pengadilan perdata ?


Tidak perlu ke pengadilan

Berdasar UU 1 tahun 2004

Pasal  40 (1) Hak tagih mengenai utang atas beban negara/daerah kedaluwarsa setelah 5 (lima) tahun sejak utang tersebut jatuh tempo, kecuali ditetapkan lain oleh undang-undang.

Selanjutnya ada PP 45 tahun 2013, dengan revisinya PP 50 tahun 2018

Di PP 50 tahun 2018

Pasal 76A

(1) Hak tagih mengenai tagihan atas beban negara kedaluwarsa setelah 5 (lima) tahun sejak timbulnya hak tagih, kecuali ditetapkan lain oleh undang-undang.

(2) Hak tagih mengenai tagihan atas beban negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) timbul pada saat telah terpenuhinya syarat penagihan kepada negara baik secara formal maupun material sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Kedaluwarsaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi dalam hal tagihan atas beban negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diajukan kepada negara sampai masa kedaluwarsa.

(4) Kedaluwarsaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertunda dalam hal pihak yang berpiutang mengajukan tagihan kepada negara sebelum berakhirnya masa kedaluwarsa.

(5) Kedaluwarsaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dihitung sejak tanggal 1 Januari tahun berikutnya

 

Saya sebagai penyedia mempunyai tagihan jasa konsultan perencanaan sebesar Rp 120 juta dan teman saya untuk pekerjaan konstruksi sebesar Rp 3 milyar bagaimana menagihnya ?

Silakan menagih Kembali.

Namun sangat mungkin belum dialokasikan anggarannya

Sehingga ada revisi anggaran terlebih dahulu yaitu untuk tahun 2020 merujuk kepada Permenkeu no 39 tahun 2020 tentang Tata cara Revisi anggaran tahun 2020

Setiap tahun biasanya akan keluar aturan petunjuk mengenai revisi anggaran

Bagaimana di APBD untuk Pemkab / Pemko / Pemprov ?

Apbd merujuk kepada UU 1 tahun 2004,  sedangkan aturan dibawahnya silakan merujuk kepada Kemendagri dan peraturan Kepala daerah

 Demikian semoga bermanfaat.


Penjelasan ini dapat dilihat di youtube = ... https://www.youtube.com/watch?v=Ssp-D1TzJgk

 

 Gambar mungkin berisi: 3 orang, teks yang menyatakan 'mudjisantosa antosa WORKSHOP PENCATATAN ASET PBJ-BMN Moderator MUKLIS ISN Narasumber MANDAR T. HADISAPUTRA Pembahas MUDJISANT TOSA SEMINAR ONLINE Senin, 17 Agustus 2020 Jam 14 15-30 WIB BERBAYAR Rp57.000 sertifikat kehadiran ShirtMS Pendaftaran ke: http://bit.ly/Catat-BMN MEMBANGUN SEMANGAT MEMBANGUN NEGERI'

 

 

Tuesday, July 28, 2020

APAKAH PPK BEKERJA SENDIRI ?

1.     Melihat peran PPK sekarang semakin banyak dan bisa berakibat salah. Kalau salah bisa dipidana Tipikor ?
Inilah menjadi keprihatinan kita semua, kenapa suatu perbuatan administrasi yang kalau salah dikenakan sanksi pidana tipikor. Orang itu dihukum karena serakah bukan karena salah.
Pesan saya jangan lakukan keserakahan, kalau terjadi kesalahan, segera lakukan perbaikan.

Sunday, July 19, 2020

HONOR TIM PELAKSANA KEGIATAN 2020

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 78 /PMK.02/2019
TENTANG
STANDAR BIAYA MASUKAN
TAHUN ANGGARAN 2020

Di poin ke 17
Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan

Monday, July 13, 2020

Wednesday, July 1, 2020

PENAMBAHAN PERSYARATAN DALAM DOKUMEN PENGADAAN PEKERJAAN KONSTRUKSI


1.  APAKAH PENAMBAHAN PERSYARATAN DALAM DOKUMEN PEMILIHAN DIPERLUKAN ?
Menurut saya tidak usah, ikuti saja standar dokumen Kemen PUPR 14 2020

Friday, June 26, 2020

peralatan utama dalam pekerjaan konstruksi Permen PUPR 14 2020


1. DOKUMEN PENAWARAN TEKNIS ANTARA LAIN DAFTAR PERALATAN UTAMA. APA ITU PERALATAN UTAMA ?
peralatan utama adalah peralatan yang mendukung langsung dan sesuai kebutuhan untuk melaksanakan pekerjaan utama (major item);
Contoh Dum truck, Excavator DLL , bukan cangkul, sekop dsb

Thursday, June 25, 2020

usaha baru harus memiliki KD, untuk paket nilai usaha menengah dan usaha besar ?

1. APAKAH PENYEDIA JASA KONSTRUKSI HARUS SELALU MEMPUNYAI pengalaman PEKERJAAN SEBAGAI SYARAT KUALIFIKASI ?
Ya
untuk usaha kecil, usaha menengah dan usaha besar, sesuai permen PUPR 14 2020 harus mempunyai  antara lain:
Memiliki pengalaman paling kurang 1 (satu) pekerjaan konstruksi dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir, baik di lingkungan pemerintah maupun swasta termasuk pengalaman subkontrak, kecuali bagi pelaku usaha yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun;

2. Bagaimana dengan syarat KD ?

Untuk pengadaan pekerjaan konstruksi
ada Persyaratan Kemampuan Dasar, bagi Kualifikasi Usaha Menengah dan Besar, dengan ketentuan:
1) Pengalaman pekerjaan yang digunakan adalah pengalaman dalam kurun waktu 15 tahun terakhir; 2) untuk kualifikasi Usaha Menengah, pengalaman pekerjaan sesuai sub bidang klasifikasi/layanan SBU yang disyaratkan;
3) usaha besar dst , silahkan dibaca di SDP PUPR 14 2020

3. Jadi kalo usaha baru harus memiliki KD untuk paket nilai usaha menengah ?

Monday, June 22, 2020

SANGGAH BANDING BERDASAR PERMEN PUPR 14 2020

1. APA ITU SANGGAH BANDING ?
Dalam hal sanggah dinyatakan salah atau tidak diterima:
Pada pelaksanaan Tender Terbatas atau Tender Pekerjaan Konstruksi, bila penyedia tidak puas dengan jawaban sanggah maka penyedia dapat menyampaikan sanggah banding dengan melampirkan jaminan sanggah banding.

Saturday, June 20, 2020

webinar reguler kelas mudjisantosa

KELAS MS1 & MS2

minat daftar ke = https://bit.ly/kelas-khusus

Info lebih lanjut ke 0821 - 1326 - 7698

PENGADAAN LANGSUNG UNTUK KONSULTAN KONSTRUKSI


PENGADAAN LANGSUNG UNTUK KONSULTAN KONSTRUKSI

APAKAH PEKERJAAN KONSULTAN KONSTRUKSI untuk nilai pengadaan langsung DAPAT DILAKUKAN DENGAN PERORANGAN ?

Berdasar Permen PUPR 14 2020

Friday, June 19, 2020

Syarat penyedia untuk pengadaan langsung pekerjaan konstruksi


Syarat penyedia  untuk pengadaan langsung pekerjaan konstruksi ?
Persyaratan penyedia badan usaha
a. Memiliki Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK).
b. Memiliki Sertifikat Badan Usaha (SBU) sesuai subklasifikasi usaha.
c. Memiliki NPWP dan telah memenuhi kewajiban pelaporan perpajakan (SPT Tahunan).
d. Memiliki akta pendirian perusahaan dan akta perubahan perusahaan (apabila ada perubahan);
e. Memiliki pengalaman pekerjaan konstruksi sesuai dengan subklasifikasi SBU yang disyaratkan paling kurang 1 (satu) pekerjaan dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir, baik di lingkungan pemerintah maupun swasta termasuk pengalaman subkontrak, kecuali bagi pelaku usaha yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun.

Wednesday, June 17, 2020

MINTA SKT DIBERI SKA

MINTA SKT DIBERI SKA ?

Kalo kompetensi nya segaris
Misal skt jalan diberi ska jalan dapat diterima


Misal meminta SKT mandor perkerasan jalan  kemudian diberi SKA ahli muda jalan.
Lulus

Misal meminta SKT plumbing  kemudian diberi SKA ahli muda jalan.
gugur

Tuesday, June 16, 2020

Apakah epurchasing wajib digunakan ?


1.       Apakah epurchasing wajib digunakan ?
Berdasar Pasal 50 ayat 5
Pelaksanaan E-purchasing wajib dilakukan untuk barang/jasa yang menyangkut pemenuhan kebutuhan nasional dan/atau strategis yang ditetapkan oleh menteri, kepala lembaga, atau kepala daerah.
Jadi kalo wajib kalua menyangkut pemenuhan kebutuhan nasional dan/atau strategis yang ditetapkan oleh menteri, kepala lembaga, atau kepala daerah.

2.       Dengan adanya katalog yang dikembangkan oleh Kementerian / pemda , apakah itu menjadi wajib ?
Ya menjadi wajib bagi kementerian / pemda ybs.
Untuk apa dibuat kalau tidak untuk dibeli.

Saturday, June 13, 2020

NEGOSIASI DI SELEKSI KONSULTAN KONSTRUKSI


1.    Apakah dalam pengadaan jasa konsultan dilakukan negosiasi harga ?
      Pada Perpres 16 tahun 2018 pasal 50 ayat 3
      Pelaksanaan pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk Seleksi Jasa Konsultansi dilakukan klarifikasi dan negosiasi terhadap penawaran teknis dan biaya setelah masa sanggah selesai.
      Kalo untuk konsultan kostruksi di sebut dalam pasal 47 Permen PUPR 14 2020

Wednesday, June 10, 2020

Persyaratan Izin Usaha Jasa Konstruksi, Sertifikat Badan Usaha, Sertifikat lainnya (apabila disyaratkan)

Berdasar Permen PUPR 14 2020

Persyaratan Izin Usaha Jasa Konstruksi, Sertifikat Badan Usaha, Sertifikat lainnya (apabila disyaratkan) dengan ketentuan:

BAGAIMANA BILA IZIN ATAU SERTIFIKAT SUDAH HABIS MASA BERLAKUNYA PADA SAAT TENDER ?

Pokja memeriksa masa berlaku izin/sertifikat dengan ketentuan:
1) Izin/sertifikat yang habis masa berlakunya sebelum batas akhir pemasukan Dokumen Penawaran tidak dapat diterima dan penyedia dinyatakan gugur;

2) Dalam hal masa berlaku izin/sertifikat habis setelah batas akhir pemasukan Dokumen Penawaran, maka Peserta harus menyampaikan izin/sertifikat yang sudah diperpanjang kepada Pejabat Pembuat Komitmen saat rapat persiapan penunjukan Penyedia;

3) Dalam hal IUJK diterbitkan oleh lembaga online single submission (OSS), IUJK badan usaha harus sudah berlaku efektif pada saat rapat persiapan penunjukan penyedia.

4) Khusus untuk SBU, tidak perlu mengevaluasi registrasi tahunan, melainkan cukup memperhatikan masa berlaku SBU.

Pokja Pemilihan dapat memeriksa kesesuaian izin/sertifikat dengan menghubungi penerbit dokumen, dan/atau mengecek melalui layanan daring (online) milik penerbit dokumen yang tersedia.

sumber SDP Permen PUPR 14 tahun 2020
Artikel ini dapat di dengar di youtube =

Gambar mungkin berisi: 3 orang, teks

Monday, June 8, 2020

KSO BERDASAR PERMEN PUPR 14 2020


1.       APA ITU KSO ?
Kerja Sama Operasi (KSO)
: yang selanjutnya disingkat KSO adalah kerja sama usaha antar penyedia yang masingmasing pihak mempunyai hak, kewajiban dan tanggung jawab yang jelas berdasarkan perjanjian tertulis.

2.       BAGAIMANA KUALIFIKASI USAHA YANG DAPAT BERKSO ?

Saturday, June 6, 2020

Vendor Management System ( VMS )

Perlukah peraturan yang detail ?
Detais is devil.
Detail memunculkan masalah, menaikkan emosi dan curiga. Bahkan karena kurang kompeten menjadi dosa ?

Yang detail dan kalau diperlukan harusnya diselesaikan dengan aplikasi
contoh SKA dikoneksikan dengan lembaga penerbitnya. Kalo dari penerbitnya SKA telah mati masa berlakunya maka di aplikasi pengadaan nya yo mati. Tidak perlu evaluasi lagi atas SKA.
Selesaikan dengan intensif peran aplikasi.

Kadang saya heran..
Pokja itu
Bukan pegawai pajak
Bukan pegawai akuntan..
Bukan asesor kompetensi

Friday, June 5, 2020

Sisa Kemampuan Paket (SKP) dalam Pekerjaan Konstruksi Permen PUPR 14 2020


P

DALAM PENGADAAN PEKERJAAN KONSTRUKSI DIKENAL SKP DAN SKN, APA ITU SKP DAN SKN ?
SKP = Sisa Kemampuan Paket
SKN = Sisa Kemampuan Nyata
SKP ini ada dalam standar dokumen pengadaan di Kemen PUPR 14 2020.
Digunakan untuk mengukur Batasan kemampuan paket yang bisa di tangani oleh usaha kecil
Untuk menilai kualifikasi usaha kecil.
Memenuhi Sisa Kemampuan Paket (SKP),  untuk pekerjaan Kualifikasi Usaha Kecil;
Sedang untuk usaha menengah dan usaha besar adalah SKN
Memiliki Sisa Kemampuan Nyata (SKN) dengan nilai paling kurang sama dengan 10% (sepuluh perseratus) dari nilai total HPS,  untuk pekerjaan Kualifikasi Usaha Menengah dan Usaha Besar

Thursday, June 4, 2020

persyaratan kemampuan dasar atau KD di Permen PUPR 14 2020

Gambar mungkin berisi: 3 orang, termasuk M Muklis Isn dan Mudji Santosa, janggut dan teks


Adakah persyaratan kemampuan dasar atau KD di Perpres 16 tahun 2018 ?
KD tidak dibahas dalam Perpres sekarang , perpres yang dulu  dibahas.
Termasuk dalam peraturan LKPP no 9 tahu 2018 tidak dibahas.
Persyaratan Kemampuan Dasar dibahas dalam Peraturan PUPR no 14 tahun 2020.

Bagaimana Persyaratan Kemampuan Dasar dalam Peraturan PUPR no 14 tahun 2020 ?

Monday, June 1, 2020

Metode Pelaksanaan Pekerjaan ( Permen PUPR 14 2020 )






APAKAH METODE PELAKSANAAN ?
Metode Pelaksanaan Pekerjaan
adalah metode yang menggambarkan penguasaan penyelesaian pekerjaan yang sistematis dari awal sampai akhir meliputi tahapan/urutan pekerjaan utama dan uraian/cara kerja dari masing-masing jenis kegiatan pekerjaan utama yang dapat dipertanggungjawabkan secara teknis.

Sunday, May 31, 2020

BILA HANYA ADA SATU PENYEDIA YANG MENAWAR ( Permen PUPR 14 2020 )





1. BAGAIMANA DALAM TENDER PEKERJAAN KONSTRUKSI YANG MENAWAR BANYAK TAPI YANG LULUS HANYA SATU ?
TIDAK GAGAL TENDERNYA

2. BAGAIMANA DALAM TENDER PEKERJAAN KONSTRUKSI YANG MENAWAR HANYA SATU ?
TIDAK GAGAL TENDERNYa

E-REVERSE AUCTION dalam Pekerjaan Konstruksi ( Permen PU PR 14 2020 )




APAKAH E-REVERSE AUCTION ?
dIsebutkan dalam Perpres 16 tahun 2018 dan PerLKPP 9 tahun 2018
Perpres 16 tahun 2018 sbb
Pasal 1  angka 42. E-reverse Auction adalah metode penawaran harga secara berulang
50 ayat 11  E-reverse Auction adalah metode penawaran harga secara berulang

Saturday, May 30, 2020

HARGA SATUAN TIMPANG di Permen PUPR 14 2020








APA ITU HARGA SATUAN TIMPANG ? 

harga satuan dari penawaran penyedia di item pekerjaan yang melebihi 110% dari HPS

Jaminan penawaran berdasar permen pupr 14 2020

BAGAIMANA KALO JAMINAN PENAWARAN DIBUAT SECARA BARCODE ? DAN MUDAH DICAIRKAN OLEH UKPBJ ?

Perlukah jaminan penawaran ? Cukup daftar hitam saja. Kena daftar hitam itu sungguh berat.
Adanya jaminan penawaran itu akan merepotkan penyedia dan akan merepotkan pokja UKPBJ.
Menurut saya jaminan penawaran bukan substansi tender,  apalagi zaman gini, yang banyak aplikasi.
Pendapat saya secara pribadi, saya MENGUSULKAN ketika penyedia sudah terdata dalam perijinan iujk , sbu , npwp dan spse maka sebaiknya mengenai ketentuan jaminan penawaran dihapus saja, atau kalau masih ada karena UU/peraturan diusulkan dijadikan jaminan secara elektronik saja.

ALAT DALAM TENDER DAN KONTRAK PEKERJAAN KONSTRUKSI BERDASAR PERMEN PUPR 14 2020





Mengenai ALAT, beberapa hal dapat saya simpulkan sbb (mohon koreksi juga ) :

Friday, May 29, 2020

Personel manajerial ( Permen PUPR 14 2020 )



1. APA ITU PERSONIL MANAJERIAL ?

Personel Manajerial :
adalah tenaga ahli atau tenaga teknis yang ditempatkan sesuai penugasan pada organisasi pelaksanaan pekerjaan.

2, apakah disyaratkan PERSONIL MANAJERIAL UNTUK USAHA KECIL ?

Untuk pekerjaan kualifikasi usaha kecil personel manajerial yang disyaratkan meliputi jabatan Pelaksana dan Petugas Keselamatan Konstruksi/Ahli K3 Konstruksi;

3, apakah disyaratkan  PERSONIL MANAJERIAL UNTUK USAHA MENENGAH DAN BESAR ?

Untuk pekerjaan kualifikasi usaha menengah dan besar personel manajerial yang disyaratkan meliputi jabatan:
Manajer Pelaksanaan/Proyek,
Manajer Teknik,
Manajer Keuangan, dan
Ahli K3 Konstruksi;

4. BERAPA Personel manajerial UNTUK MASING-MASING JABATAN ?

(a)           Hanya mensyaratkan 1 (satu) orang untuk masing-masing jabatan;
(b)          Untuk pekerjaan kualifikasi usaha besar, maka Manajer Teknik yang disyaratkan dapat lebih dari 1 (satu) orang, disesuaikan dengan kebutuhan.

5. BAGAIMANA perSYARATan SKA/SKTK ?
 Hanya mensyaratkan 1 (satu) sertifikat kompetensi kerja (SKA/SKTK) untuk setiap personel yang disyaratkan;

Pekerjaan untuk kualifikasi Usaha Kecil tidak mensyaratkan SKA, kecuali SKA Ahli K3 Konstruksi;

Untuk ualifikasi Usaha Menengah dan Usaha Besar tidak mensyaratkan SKTK;

BAGAIMANA persyaratan personil keselamatan konstruksi ?

(a)           risiko keselamatan konstruksi kecil, mensyaratkan Petugas Keselamatan Konstruksi;
(b)          risiko keselamatan konstruksi sedang, mensyaratkan Ahli Muda K3 Konstruksi dengan pengalaman 3 (tiga) tahun atau Ahli Madya K3 Konstruksi;
(c)           risiko keselamatan konstruksi besar, mensyaratkan Ahli Madya K3 Konstruksi dengan pengalaman 3 (tiga) tahun atau Ahli Utama K3 Konstruksi.

Kapan Sertifikat kompetensi dibuktikan ?
Pada saat rapat persiapan penunjukan penyedia.

untuk personel manajerial yang diusulkan dalam dokumen penawaran, pada saat rapat persiapan penunjukan penyedia dikenakan sanksi sebagai berikut:
        a. sanksi administratif, berupa pembatalan penetapan\              
            pemenang; dan/atau
        b. sanksi daftar hitam sesuai ketentuan peraturan perundang-
            undangan.


ARTIKEL bagian atas ini INI DAPAT DI LIHAT DI Youtube = https://www.youtube.com/watch?v=TVRc3Sc3T5E&t=3s



PROSES TENDER

1. di dokumen mana Personil manajerial disampaikan oleh penyedia ?

DI DOKUMEN PENAWARAN TEKNIS 

DAFTAR penawaran teknis antara lain
Daftar isian personel manajerial beserta daftar riwayat pengalaman kerja atau referensi kerja dari pengguna jasa;

2. Bagaimana mencermati penawaran teknis mengenai personil manajerial ?

Personel manajerial yang ditawarkan sesuai dengan yang ditetapkan dalam LDP, dengan ketentuan:

(1) Dalam hal peserta menawarkan Personel Manajerial atau Ahli K3 Konstruksi dengan pengalaman lebih dari yang disyaratkan, maka tidak digugurkan.

(2) Dalam hal disyaratkan jabatan petugas keselamatan konstruksi untuk pekerjaan yang memiliki tingkat risiko kecil, peserta dapat menawarkan personil dengan jabatan Ahli K3 Konstruksi.

(3) Sertifikat Kompetensi Kerja dibuktikan saat rapat persiapan penunjukan penyedia.

(4) Kompetensi personel manajerial meliputi lama pengalaman bekerja.

(5) Pengalaman kerja dihitung berdasarkan daftar riwayat pengalaman kerja atau referensi kerja dari pengguna jasa.

(6) Pengalaman yang disampaikan tanpa melampirkan daftar riwayat pengalaman kerja atau referensi maka tidak dapat dihitung sebagai pengalaman.

(7) Bidang pengalaman kerja yang dihitung adalah pengalaman sesuai dengan keterampilan/ keahlian yang disyaratkan, bukan berdasarkan jabatan yang disyaratkan.

(8) Pengalaman kerja dihitung per tahun tanpa memperhatikan lamanya pelaksanaan konstruksi (dihitung berdasarkan Tahun Anggaran).

(9) Pengalaman kerja yang dinilai adalah pengalaman kerja setelah personel lulus pendidikan minimal sesuai persyaratan untuk memperoleh SKA/SKTK sesuai yang disyaratkan dalam LDP. 

3. BAGAIMANA BILA PERSONIL MANAJERIAL YANG SAMA DITAWARKAN KE BANYAK PAKET TENDER ?

Apabila menawarkan personel yang sama untuk beberapa tender yang diikuti dan dalam evaluasi memenuhi persyaratan pada masing-masing tender, maka hanya dapat ditetapkan sebagai pemenang pada 1 (satu) tender paket pekerjaan setelah dilakukan klarifikasi untuk menentukan personel tersebut akan ditempatkan, sedangkan untuk tender lainnya dinyatakan personel tidak ada dan dinyatakan gugur;

4. BAGAIMANA BILA PERSONIL MANAJERIAL YANG SAMA SEDANG BEKERJA UNTUK SUATU KONTRAK ?

 Apabila peserta menawarkan personel manajerial yang sedang bekerja pada paket pekerjaan lain/yang sedang berjalan, maka hanya dapat ditetapkan sebagai pemenang, apabila setelah dilakukan klarifikasi personel tersebut sudah tidak terikat pada paket lain;

Ketentuan hanya dapat ditetapkan sebagai pemenang pada 1 (satu) paket pekerjaan konstruksi dikecualikan dengan syarat:

1) Personel yang diusulkan penugasannya sebagai Kepala Proyek/ General Supe r i n t e n d e n t ( G S ) dengan ketentuan maksimal 3 (tiga) paket bersamaan;

2) Jadwal penugasan personel tidak tumpang tindih ( overlap ) dengan kegiatan lain berdasarkan jadwal pelaksanaan pekerjaan atau jadwal penugasan; atau

3) Terdapat personel cadangan yang diusulkan dalam Dokumen Penawaran yang memenuhi syarat.  SKA/SKTK sesuai yang disyaratkan dalam LDP.

5. KAPAN SERTIFIKAT KOMPETENSI DIBUKTIKAN ?

Setiap tenaga ahli, teknisi/analis, dan operator yang akan melaksanakan pekerjaan wajib memiliki sertifikat kompetensi kerja.

Sertifikat Kompetensi Kerja tidak dievaluasi dan tidak dibuktikan pada saat pemilihan.


Pada rapat persiapan penunjukan penyedia, penyedia menyampaikan Sertifikat Kompetensi Kerja sesuai yang disyaratkan untuk personel manajerial. Bukan menghadirkan para personil.

ARTIKEL bagian atas ini INI DAPAT DI LIHAT DI Youtube =  https://www.youtube.com/watch?v=TwpmrzXYGew&t=14s



PERSONIL MANAJERIAL DALAM PELAKSANAAN KONTRAK

1. apakah dalam pelaksanaan kontrak , personil manejerial dapat diganti ?


Perubahan Kontrak dapat dilaksanakan apabila disetujui oleh para pihak, yang diakibatkan beberapa hal berikut meliputi:

a. perubahan pekerjaan;
b. perubahan Harga Kontrak;
c. perubahan jadwal pelaksanaan pekerjaan dan/atau Masa Pelaksanaan;
d. perubahan personel manajerial

2. Kalau bisa diganti bagaimana kualifikasi personil pengganti ?

Dalam hal penggantian Personel Manajerial perlu dilakukan, maka Penyedia berkewajiban untuk menyediakan pengganti dengan kualifikasi yang setara atau lebih baik dari tenaga kerja konstruksi  yang digantikan tanpa biaya tambahan apapun.

Pengguna Jasa dapat menyetujui penempatan/penggantian Personel Manajerial  menurut kualifikasi yang dibutuhkan setelah mendapat rekomendasi dari Pengawas Pekerjaan.

Perubahan Personel Manajerial  harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Pengguna Jasa dan dituangkan dalam adendum kontrak.

3. bagaimana dengan biaya mobilisasi/demobilisasi karena pergantian personil manejerial ?

Biaya mobilisasi/demobilisasi yang timbul akibat perubahan Personel Manajerial  menjadi tanggung jawab Penyedia.


4. BAGAIMANA BILA DALAM PELAKSANAAN KONTRAK, PERSONIL MANAJERIAL DINILAI TIDAK MAMPU ?


Jika Pengguna Jasa menilai bahwa Personel Manajerial DALAM PELAKSANAAN KONTRAK:

1. tidak mampu atau tidak dapat melakukan pekerjaan dengan baik;
2. tidak menerapkan prosedur SMKK; dan/atau

3. mengabaikan pekerjaan yang menjadi tugasnya. maka Penyedia berkewajiban untuk menyediakan pengganti dan menjamin Personel Manajerial tersebut meninggalkan lokasi kerja dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender sejak diminta oleh Pengguna Jasa

5. APA YANG DAPAT ANDA SAMPAIKAN MENGENAI PERSONIL MANAJERIAL ?

Yang saya sampaikan tadi berdasar  SDP PUPR 14 2020,  bila ada kurang lebihnya, mohon saya dikoreksi.


Setiap Tenaga Kerja Konstruksi yang bekerja pada pekerjaan ini wajib memiliki sertifikat kompetensi kerja.

Tenaga Kerja Konstruksi selain Personel Manajerial yang bekerja/akan bekerja pada pekerjaan ini dan belum memiliki sertifikat kompetensi kerja, maka Penyedia wajib memastikan dipenuhinya persyaratan sertifikat kompetensi kerja sepanjang Masa Pelaksanaan.\

Personel Manajerial yang ditempatkan dan diperkerjakan harus sesuai dengan yang tercantum dalam Lampiran A SSKK.

Personel Manajerial berkewajiban untuk menjaga kerahasiaan pekerjaannya. Jika diperlukan oleh Pengguna Jasa, Personel Manajerial dapat sewaktu-waktu disyaratkan untuk menjaga kerahasiaan pekerjaan di bawah sumpah

ARTIKEL bagian atas ini INI DAPAT DI LIHAT DI Youtube =  https://www.youtube.com/watch?v=nzMVSDmof14

Tuesday, May 26, 2020

pengantar sengketa kontrak

                   
SENGKETA PENGADAAN

1.       Apakah sengketa pengadaan  ?
  yaitu sengketa proses pemilihan dan sengketa kontrak

2.  Apa itu sengketa proses pemilihan ?

sengketa proses pemilihan yaitu sengketa pokja dengan penyedia atau para penyedia.
Diselesaikan dengan sanggah dan jawaban sanggah
Diselesaikan pengaduan oleh apip
Diselesaikan melalui PTUN atau Pengadilan Negeri

3. Apa itu sengketa kontrak ?

Sengketa antara PPK dan penyedia

Sengketa kontrak diselesaikan dengan musyawarah, mediasi, konsiliasi , dewan sengketa, arbitrase.
Atau diselesaikan secara perdata di pengadilan.

4. Sengketa kontrak diselesaikan dengan musyawarah, mediasi, konsiliasi , dewan sengketa, arbitrase adakah rujukan aturannya ?


a)        UU 2 2017
b)       PP 22 2020
c)        Perpres 16 tahun 2018
d)       PerLKPP 18 tahun 2018
e)        Permen PUPR tentang SBD

5.  Bagaimana praktek di berbagai dunia mengenai sengketa kontrak ?

Kebanyakan tidak di pengadilan.

Secara best practice pilihannya hampir mayoritas melalui arbitrase.
Tetapi arbitase juga dihindari , kalo perlu dengan mediasi saja.
Semua pihaknya ingin win win solution, cepat dan tidak mau bertele tele,

6.  Apa saran anda mengenai mediasi ini atau penyelesaian diluar pengadilan  ?

Lakukan untuk win-win solution , serta tidak menimbulkan kerugian negara maupun perbuatan korupsi.

7.   Apa contoh sengketa kontrak ?

Sengketa mengenai prestasi pekerjaan, nilai pembayaran, klaim, besarnya denda, pemutusan kontrak dsb.

8.    Benarkah LKPP mempunyai layanan sengketa kontrak ?

Benar dan tidak berbayar.


9. bagaimana permasalahan tuduhan korupsi bisakah dibawa ke layanan sengketa kontrak ?
Bukan disini forumnya, saran saya kumpulkan dasar aturan , logika tindakan, dan kelengkapan dokumen
serta buktikan tidak ada intervensi teman, pimpinan, kepala daerah , dewan dll
buktikan tidak ada kolusi atau ada fee atau pemberian jabatan.


Artikel dapat dilihat di youtube = 
https://www.youtube.com/watch?v=5QYx0iw_IFI

PENAWARAN DIBAWAH 80% untuk Pekerjaan Konstruksi ? PERMEN PUPR 14 2020

PENAWARAN DIBAWAH 80%





BAGAIMANA BILA DALAM PEKERJAAN KONSTRUKSI, JUMLAH  HARGA PENAWARAN PENYEDIA DIBAWAH 80% HPS KITA ?
Diklarifikasi secara nilai total apakah penyedia rugi atau tidak. Bukan rugi atau tidak permasing masing item.  Jadi secara total harga penawaran rugi atau tidak. 
Bila rugi digugurkan. Bukan di tanya sanggup atau tidak sanggup.

Monday, May 25, 2020

pengadaan di BUMN


1. Apakah pengadaan di BUMN  mengikuti Perpres 16 tahun 2018 ?

Berdasar Perpres 16 tahun 2018 ttg PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

Pasal 2
Ruang lingkup pemberlakuan Peraturan Presiden ini meliputi:

a. Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang menggunakan anggaran belanja dari APBN/APBD;

b. Pengadaan Barang/Jasa yang menggunakan anggaran belanja dari APBN/APBD , termasuk Pengadaan Barang/Jasa yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari pinjaman dalam negeri dan/atau hibah dalam negeri yang diterima oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah; dan/atau

c. Pengadaan Barang/Jasa yang menggunakan anggaran belanja dari APBN/APBD  termasuk Pengadaan Barang/Jasa yang sebagian atau seluruhnya dibiayai dari pinjaman luar negeri atau hibah luar negeri.

Berdasar rung lingkup ini , pengadaan di BUMN  tidak mengikuti Perpres 16 tahun 2018

2. Jadi untuk pengadaan di BUMN , bebas cara pengadaannya ?

Tidak bebas atau bebas tetapi ada
PERATURAN MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR PER - 08/MBU/ 12/2019 TENTANG PEDOMAN UMUM PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG DAN JASA BADAN USAHA MILIK NEGARA.

BUMN sebagai entitas profit maka pengadaan harus efektif / cepat untuk mendukung kinerja BUMN , efisien dan akuntabel serta best practice.
Jadi pengadaan di BUMN jangan lebih rumit atau ruwet dibanding pengadaan pemerintah. Pengadaan pemerintah saja sekarang lebih simpel.

3. Bagaimana peraturan pengadaan  untuk  anak perusahaan BUMN ?

Anak Perusahaan BUMN  adalah perusahaan yang sahamnya lebih dari 50% dimiliki oleh BUMN yang bersangkutan atau perusahaan yang sahamnya lebih dari 50% dimiliki oleh BUMN lain atau perusahaan patungan dengan jumlah gabungan kepemilikan saham BUMN lebih dari 50%. 

Perusahaan Terafiliasi BUMN adalah perusahaan yang sahamnya lebih dari 50% dimiliki oleh Anak Perusahaan, gabungan Anak Perusahaan, atau gabungan Anak Perusahaan dengan BUMN.

4. Peraturan Menteri BUMN ini telah cukup sebagai dasar pengadaan di BUMN atau diperlukan lagi peraturan Direksi ?

Diperlukan peraturan direksi, yang tentunya disesuaikan dengan best practice untuk masing masing BUMN

5. Apakah dana BUMN dari pelaksanaan subsidi/kewajiban pelayanan umum (public service obligation) / penugasan Pemerintah dilakukan berdasar peraturan BUMN ini  ?

Ya

6. Bagaimana penerapan vendor management system dalam aturan menteri BUMN ini ?

BUMN membuat daftar dan rekam jejak (track record) Penyedia Barang dan Jasa

dan silahkan dibuat kriteria dan aplikasinya 

7. Dapatkah kami dibantu membuat Perdir untuk BUMN kami, termasuk aplikasi pengadaan dan pendampingan pengadaannya ?

Ya, ada beberapa perusahaan atau konsultan perorangan yang dapat berperan untuk ini.
Silakan hubungi kami.

Artikel ini dapat didengan di Youtube = 



Saturday, May 23, 2020

PENGADAAN DI BLU D ( MEI 2020 )


1.       APA ITU  BLUD ?  apa contohnya satuan kerja  yang menjadi BLU di  pemda ?

      Badan Layanan Umum Daerah yang selanjuinya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksar'a teknis dinas/badan daerah dalam memberikan
pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.

Contoh BLUD di daerah adalah RSUD

2. APA PERATURAN TERKAIT PENGADAAN DI BLU D ?
Perpres 16 tahun 2018

Pasal 61 (1) Dikecualikan dari ketentuan dalam Peraturan Presiden ini adalah: Pengadaan Barang/Jasa pada Badan Layanan Umum

Per LKPP 8 tahun 2018
Kita dapat melakukan swakelola dengan BLU

Permendagri NOMOR 79 TAHUN 2018
TENTANG BADAN LAYANAN UMUM DAERAH