Saturday, March 28, 2020

waktu penugasan dalam konsultan pengawas

personil manajerial apakah harus di lapangan selama masa kontrak konsultan pengawas ?
Atau tidak harus..

Ketika tdk harus .. apa dibayar 100% untuk item tenaga ahli manajerial atau tidak ?

Konsultan pengawas ketika konstruksi terlambat

Assalamualaikum Pak Muji.
Untuk konsultan pengawas ada pertanyaan yg dh sering di diskusikan tp blm ada solusi menurut saya, yaitu.
Durasi pekerjaan konsultan pengawas mengikuti waktu pekerjaan kontraktor pelaksana.
Jika pekerjaan fisil lebih lambat/melebihi waktu kontrak, maka konsultan pengawas tidak ada pnambahan biaya pengawasan.
Jika pekerjaan fisik lebih cepat dari waktu kontrak, maka biaya konsultan pengawas dipangkas sesuai waktu yg dilaksanakan.
Saya kira tdk ada nilai keadilan disini.

HPS UNTUK KONSULTAN PENGAWAS

BAGAIMANA MEMBUAT HPS UNTUK KONSULTAN PENGAWAS

Untuk menyusun HPS konsultan pengawas dimulai dari KAK atau kerangka acuan kerja.
KAK menggambarkan kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan untuk mencapai output pekerjaan.

KAK ini menjelaskan ruang lingkup, metodologi pekerjaan , urutan pekerjaan, kompleksitas pekerjaan dan waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan.

Selanjutnya diperlukan berapa tenaga ahli yang dibutuhkan, waktu-waktu penugasan yang diperlukan. termasuk mengenai tenaga pendukung yang diperlukan.

Untuk Kementerian PUPR ada. SURAT EDARAN NOMOR 21/SE/M/2019 

Friday, March 27, 2020

PENGADAAN LANGSUNG DILAKUKAN DENGAN BANYAK CARA

Peraturan pengadaan langsung di atur dimana ?

Perpres 16 tahun 2018 dan PerLKPP 9 tahun 2018

Bagaimana Pengadaan langsung untuk barang dibawah rp 200 juta ?

Peraturan Pengadaan pada saat kejadian wabah corona

PERATURAN LKPP

SE LKPP 4 2020  tentang TATA CARA PELAKSANAAN PEMBUKTIAN KUALIFIKASI/KLARIFIKASI DAN NEGOSIASI PADA PEMILIHAN PENYEDIA DALAM MASA WABAH VIRUS CORONA (COVID-19)

Thursday, March 26, 2020

audit untuk konsultan kontrak lumsum

Bila untuk konsultan yang diperlukan adalah capaian capaian output bukan kehadiran, apakah jenis kontraknya ?

Tuesday, March 24, 2020

Pengadaan jasa hotel senilai rp 300 juta

Pengadaan jasa hotel senilai rp 300 juta untuk acara rapat 3 hari, bagaimana proses pengadaannya ?
Berdasar Perpres 16 2018 pada pasal 61 ayat 1 huruf c
Dikecualikan dari ketentuan dalam Peraturan Presiden ini , Pengadaan Barang/Jasa yang dilaksanakan sesuai dengan praktik bisnis yang sudah mapan

Monday, March 23, 2020

pengadaan bahan bakar minyak berdasar Perpres 16 tahun 2018

1.    Kami memiliki kebutuhan dan anggaran pengadaan untuk bahan bakar minyak senilai rp 360 juta, bagaimana pengadaannya ?
Sesuai Pepres 16 tahun 2018 pada pasal 61 , disebutkan ada pengadaan yang dikecualikan.
Di ayat 2 disebutkan
Pengadaan Barang/Jasa yang dilaksanakan berdasarkan tarif yang dipublikasikan secara luas kepada masyarakat;

Sunday, March 22, 2020

SIRUP atau RUP untuk pengadaan penanganan darurat ?

Apakah kegiatan tanggap darurat tetap di buat RUP nya
Setiap belanja harus ada RUPnya.... Kalau belum ada RUP nya atau tidak sesuai RUP nya maka RUPnya dibuat atau di revisi.

pengadaan kapal pengadaan konstruksi ?

Pengadaan kapal apakah pengadaan barang atau konstruksi ?

Berdasar uu 2 tahun 2017 mengenai jasa konstruksi
Jasa Konstruksi adalah layanan jasa konsultansi konstruksi dan/atau pekerjaan konstruksi. 
Di UU ini selalu dikaitkan dengan BANGUNAN

Friday, March 20, 2020

PPK SEBAGAI PELAKU PENGADAAN DARURAT

Apakah rujukan peraturan dalam penangangan darurat seperti ini

Peraturan LKPP No 13 tahun 2018

untuk masa ( waktu ) keadaan darurat saja

Tuesday, March 17, 2020

keadaan kahar ketika pelaksanaan kontrak ( berdasar permen pupr 7 2019 )

Keadaan Kahar
38.1 Contoh Keadaan Kahar tidak terbatas pada: bencana alam, bencana non alam, bencana sosial, pemogokan, kebakaran, kondisi cuaca ekstrem, dan gangguan industri lainnya.

Pengadaan masa tanggap darurat



Sekalian saya mau tanya utk.pengadaan darurat krn bencana alam (longsor) yg sudah ada kep bupati ttg tanggap darurat 14 hr.

Apakah pembangunan jembatan akibat longsor tsb dg nilai 500 jt dpt dilakukan dengan penunjukan langsung oleh PPK spt dlm perlem 13/18??

Selama pembangunan dimulai/dilaksanakan selama Masa Tanggap Darurat atau keadaan tertentu dapat menggunakan perlem 13

Sebaiknya bersurat ke lkpp saja

Thursday, March 12, 2020

NEGOSIASI PEKERJAAN KONSULTAN KONSTRUKSI

Klarifiksi teknis dan negosiasi harga.

Negosiasi harga dilakukan bukan untuk menurunkan serendah-rendahnya biaya personil, tetapi untuk menempatkan sewajarnya biaya personil, selanjutnya berdasar SDP Permen PU PR 7 2019  sebagai berikut.

Klarifikasi dan negosiasi terhadap unit biaya personel (Tenaga Ahli) di pengadaan jasa konsultasi dilakukan dengan ketentuan:

Tuesday, March 10, 2020

KONSOLIDASI PENGADAAN

Sibuklah pada pencapaian kinerja, jangan sibuk dengan pengadaan.

Jadikan pengadaan bernilai strategis
Jadikan pengadaan untuk mendukung kinerja kita.
Selanjutnya ada pilihan untuk melakukan konsolidasi pengadaan.

Perpres 16 tahun 2018
Pasal 1 angka 51
Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa adalah strategi Pengadaan Barang/Jasa yang menggabungkan beberapa paket Pengadaan Barang/Jasa sejenis.

Monday, March 9, 2020

Peraturan K3


Permen PUPR 7 2019  pasal 1 angka
Keselamatan Konstruksi adalah segala kegiatan yang meliputi kegiatan keteknikan dalam mewujudkan Pekerjaan Konstruksi yang aman dan handal serta menjaga keselamatan pekerja dan lingkungan.
Spesifikasi teknis disusun dengan ketentuan antara lain  metode pelaksanaan harus logis, realistis, aman, berkeselamatan, dan dapat dilaksanakan;
Prinsip Konstruksi Berkelanjutan antara lain mitigasi risiko keselamatan, kesehatan, perubahan iklim, dan bencana;
Keselamatan Konstruksi  = adalah segala kegiatan keteknikan konstruksi dalam mewujudkan proses pekerjaan konstruksi yang handal, aman, dan ramah lingkungan;
Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) = yang selanjutnya disingkat K3 adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi keselamatan dan kesehatan tenaga kerja melalui upaya pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja;
Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK)
SMKK adalah bagian dari sistem manajemen pekerjaan konstruksi dalam rangka penerapan keamanan, keselamatan, kesehatan dan keberlanjutan pada setiap pekerjaan Konstruksi;
Rencana Keselamatan Konstruksi  
RKK adalah dokumen lengkap rencana penerapan SMKK dan merupakan satu kesatuan dengan dokumen kontrak suatu pekerjaan konstruksi, yang dibuat oleh Penyedia Jasa dan disetujui oleh Pengguna Jasa, untuk selanjutnya dijadikan sebagai sarana interaksi antara Penyedia Jasa dengan Pengguna Jasa dalam penerapan SMKK;
Komponen/Item pekerjaan penyelenggaraan keamanan dan kesehatan kerja serta Keselamatan Konstruksi dimasukkan dalam Daftar Kuantitas dan Harga dengan besaran biaya sesuai dengan kebutuhan.
Perkiraan biaya penyelenggaraan keamanan dan kesehatan kerja serta Keselamatan Konstruksi minimal mencakup penyiapan RKK, sosialisasi dan promosi K3, alat pelindung kerja/diri, asuransi dan perijinan, personel K3, fasilitas prasarana kesehatan, rambu-rambu yang diperlukan, konsultasi dengan ahli keselamatan konstruksi, dan lain-lain terkait pengendalian risiko K3 dan Keselamatan Konstruksi.
Dokumen Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK) meliputi penilaian terhadap:
(1). manajemen risiko dan rencana tindakan (minimal sesuai identifikasi bahaya yang ditentukan PPK), terdiri atas:
(a) Penjelasan manajemen meliputi mengidentifikasi bahaya, menilai tingkat risiko, dan mengendalikan tingkat risiko
(b) Penjelasan rencana tindakan meliputi sasaran umum, sasaran khusus, dan Program K3.
(2). Pakta komitmen yang ditanda- tangani oleh wakil sah badan usaha.
Apabila tidak menyampaikan perkiraan biaya penyelenggaraan keamanan dan kesehatan kerja serta Keselamatan Konstruksi maka dinyatakan gugur.
Dalam Rapat Persiapan Penandatanganan Kontrak, dibahas Kelengkapan Rencana Keselamatan Konstruksi;
Memiliki Sertifikat Manajemen Mutu, Sertifikat Manajemen Lingkungan, serta Sertifikat Keselamatan dan Kesehatan Kerja; (hanya disyaratkan untuk Pekerjaan Konstruksi yang bersifat Kompleks/Berisiko Tinggi dan/atau diperuntukkan bagi Kualifikasi Usaha Besar)
Pengawas Pekerjaan melaksanakan tugas dan wewenang  memeriksa dan menilai mutu dan keselamatan konstruksi terhadap hasil akhir pekerjaan;
Penyedia berkewajiban untuk mempresentasikan dan menyerahkan RMPK sebagai penjaminan dan pengendalian mutu pelaksanaan pekerjaan pada rapat persiapan pelaksanaan Kontrak, kemudian dibahas dan disetujui oleh PPK.
RMPK disusun paling sedikit berisi:
  1. Rencana Pelaksanaan Pekerjaan (Method Statement );
  2. Rencana Pemeriksaan dan Pengujian/ Inspection and Test Plan (ITP);
  3. Pengendalian Subpenyedia dan Pemasok.
Penyedia wajib menerapkan dan mengendalikan pelaksanaan RMPK secara konsisten untuk mencapai mutu yang dipersyaratkan pada pelaksanaan pekerjaan ini.
RMPK dapat direvisi sesuai dengan kondisi pekerjaan.
Penyedia berkewajiban untuk memutakhirkan RMPK jika terjadi Adendum Kontrak dan/atau Peristiwa Kompensasi.
Pemutakhiran RMPK harus menunjukkan perkembangan kemajuan setiap pekerjaan dan dampaknya terhadap penjadwalan sisa pekerjaan, termasuk perubahan terhadap urutan pekerjaan. Pemutakhiran RMPK harus mendapatkan persetujuan PPK.
Persetujuan PPK terhadap RMPK tidak mengubah kewajiban kontraktual Penyedia.
Penyedia berkewajiban untuk mempresentasikan dan menyerahkan RKK pada saat rapat persiapan pelaksanaan Kontrak, kemudian pelaksanaan RKK dibahas dan disetujui oleh PPK.
Para Pihak wajib menerapkan dan mengendalikan pelaksanaan RKK secara konsisten.
RKK menjadi bagian dari Dokumen Kontrak.

Penyedia berkewajiban untuk memutakhirkan RKK sesuai dengan kondisi pekerjaan, jika terjadi perubahan maka dituangkan dalam adendum Kontrak.
Pemutakhiran RKK harus mendapat persetujuan PPK.
Persetujuan PPK terhadap pelaksanaan RKK tidak mengubah kewajiban kontraktual Penyedia.
Penyedia dan Subpenyedia berkewajiban atas biaya sendiri untuk mengikutsertakan Tenaga Kerja Konstruksinya pada program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
Penyedia berkewajiban untuk mematuhi dan memerintahkan Tenaga Kerja Konstruksinya untuk mematuhi peraturan keselamatan kerja. Pada waktu pelaksanaan pekerjaan, Penyedia beserta Tenaga Kerja Konstruksinya dianggap telah membaca dan memahami peraturan keselamatan kerja tersebut.
Penyedia berkewajiban untuk menyediakan kepada setiap Tenaga Kerja Konstruksinya (termasuk Tenaga Kerja Konstruksi Subpenyedia, jika ada) perlengkapan keselamatan kerja yang sesuai dan memadai.
Tanpa mengurangi kewajiban Penyedia untuk melaporkan kecelakaan berdasarkan hukum yang berlaku, Penyedia wajib melaporkan kepada PPK mengenai setiap kecelakaan yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Kontrak ini dalam waktu 24 (dua puluh empat) jam setelah kejadian.
  1. Harga Kontrak telah memperhitungkan meliputi :
    1. beban pajak;
    2. keuntungan dan biaya overhead (biaya umum);
    3. biaya pelaksanaan pekerjaan; dan
    4. biaya penyelenggaraan keamanan dan kesehatan kerja serta keselamatan konstruksi.

Spesifikasi Proses/Kegiatan:
  1. PokjaPemilihan (yang bersertifikat Ahli / petugas K3 Konstruksi atau dengan
melibatkan Ahli K3/Petugas K3 Konstruksi) harus menilai kesesuaian identifikasi bahaya dari setiap tahapan kegiatan yang sudah ditetapkan oleh PPK;
  1. Setiap proses/kegiatan harus dilengkapi dengan prosedur kerja, sistem
perlindungan terhadap pekerja, perlengkapan pengaman, dan rambu-rambu peringatan dan kewajiban pekerja menggunakan alat pelindung diri (APD) yang sesuai dengan potensi bahaya pada proses tersebut;
  1. Setiap jenis proses/kegiatan pekerjaan yang berisiko tinggi, atau pekerjaan yang berisiko tinggi pada keadaan yang berbeda, harus lebih dulu dilakukan analisis keselamatan pekerjaan (Job Safety Analysis) dan tindakan pengendaliannya;
  2. Setiap proses/kegiatan yang berbahaya harus melalui prosedur izin kerja lebih dulu dari penanggung-jawab proses dan Ahli K3 Konstruksi;
  3. Setiap proses dan kegiatan pekerjaan hanya boleh dilakukan oleh tenaga kerja dan/atau operator yang telah terlatih dan telah mempunyai kompetensi untuk melaksanakan jenis pekerjaan/tugasnya, termasuk kompetensi melaksanakan prosedur keselamatan dan kesehatan kerja yang sesuai pada jenis pekerjaan/tugasnya tersebut.

 Selanjutnya agar dibaca Permen PUPR 7 2019

Pelatihan pengadaan jasa konstruksi dan konsultan konstruksi, Jakarta 16-17 April 2020
silakan dibaca sebagai berikut :




Untuk yang ingin memajukan sektor kesehatan.Mari pengelola RSUD, Dinkes, Puskesmas , ULP atau UKPBJ atau para instruktur atau konsultan atau akademisi untuk menghadirinya. 



Saturday, March 7, 2020

PPK MENGUNDURKAN DIRI

Tahun ini Saya ditunjuk ppk.. Dan sudah ada beberapa paket pengadaan yg kami kerjakan..
Dan sekarang dalam proses pengiriman barang.. Namun karena ada masalah personal sehingga saya mau mengajukan pengunduran diri sebagai PPK.. Bagaimana prosedur yang harus kami lakukan selanjutnya..Terima kasih banyak sebelumnya 🙏🙏

Respon
Dalam bertindak di pengadaan perlu melihat kepada 3L ( Legal atau peraturan terkait, Logis, dan Lengkap dokumentasi )
Selanjutnya mengenai PPK bilamana mundur, dapat diproses sebagai berikut
1. Membuat surat pengunduran diri kepada PA/KPA

Monday, March 2, 2020

pihak penyedia yang dapat tanda tangan kontrak

Berdasar SDP Permen PUPR 7 2019 pihak penyedia yang dapat tanda tangan kontrak adalah


Direktur utama/pimpinan perusahaan atau yang namanya tercantum dalam Akta Pendirian/Anggaran Dasar, yang telah didaftarkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan

Sunday, March 1, 2020

PENGAJUAN CETAK ULANG SERTIFIKAT ( hilang ? )

Saya mau menanyakan Bapak,

Sertifikat Saya hilang, mau mengajukan ulang penerbitannya. Caranya bagaimana ya Pak 🙏.

Kalo hilang bisa mengajukan cetak ulang, Tata Cara Cetak ulang Sertifikat bisa dilihat di Keputusan Deputi PPSDM No.75 Tahun 2019 halaman 34-36 , tks

Terkait dengan permohonan cetak ulang sertifikat Saudara, berikut adalah berkas yang harus dilengkapi.

TATA CARA PENGAJUAN CETAK ULANG SERTIFIKAT

Wednesday, February 26, 2020

PENGADAAN KONSULTAN PERORANGAN non konstruksi


Misal untuk kebutuhan kinerja organisasi suatu instansi pemerintah lokasi di Jakarta diperlukan adanya aplikasi pelayanan untuk tahun 2020 dst ( konsultan non konstruksi )
Kebutuhan untuk aplikasi pelayanan ditindaklanjuti dengan membuat kerangka acuan kerja ( KAK / TOR ) dan disetujuinya anggarannya, terlihat tercantum untuk anggaran kegiatan sebesar Rp. 260 juta dan ada anggaran  untuk pembuatan aplikasi oleh konsultan aplikasi secara perorangan dengan dana sebesar rp 33 juta.

Berdasar aturan untuk pengadaan konsultan perorangan untuk nilai s.d. Rp 100 juta dapat dilakukan dengan pengadaan langsung.

Saturday, February 15, 2020

apa saja syarat pengadaan SEWA gedung atau sewa RUKO (rumah toko )?

Adakah ijin sebagai penyedia untuk sewa sewa ruko atau sewa ruangan atau sewa gedung ?

Dilakukan pengadaan sewa ruko atau gedung dengan pemilik perorangan atau pemilik badan usaha.
Dengan pemiliknya

Thursday, February 13, 2020

Anggaran terbatas, tersedia dalam dua tahun anggaran

Ada paket kami, di tahun anggaran 2020 ini untuk pembangunan gedung nilainya Rp. 2,8M
Namun di tahun ini dianggarkan hanya Rp. 1,5M
Dana sisanya akan dianggarkan di 2021
Bagaimana jika saya lelang dengan nilai 2,8M
Semacam multiyears ?

Sunday, February 9, 2020

PMK 231 2019 permenkeu

Sehubungan dengan terbitnya PMK  Nomor 231 /PMK.03/2019 Tentang Tata Cara Pendaffaran Dan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak, Pengukuhan Dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, Serta Pemotongan Dan/Atau Pemungutan, Penyetoran, Dan Pelaporan Pajak Bagi Instansi Pemerintah dapat kami sampaikan :
1. PMK tersebut ditetapkan dan diundangkan tanggal 31 Desember 2019, tetapi mulai berlaku setelah 3(tiga) bulan sejak tanggal diundangkan. Dengan demikian akan mulai tanggal 1 April 2020.

Saturday, February 8, 2020

SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN KONSTRUKSI


Pedoman SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN KONSTRUKSI


1.   Peraturan Menteri PUPR  No. 21/PRT/M/2019
TENTANG . PEDOMAN SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN KONSTRUKSI


2. SURAT EDARAN Menteri PUPR NOMOR: 11/SE/M/2019 
TENTANG PETUNJUK TEKNIS BIAYA PENYELENGGARAAN SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN KONSTRUKSI

3.  Peraturan Menteri PUPR NOMOR 07/PRT/M/2019
TENTANG STANDAR DAN PEDOMAN PENGADAAN JASA KONSTRUKSI MELALUI PENYEDIA 

Monday, February 3, 2020

SUMBER HPS KONSULTAN KONSTRUKSI

Cukup dari satu sumber yaitu dari Kepmen PUPR 897 tahun 2017

Pasal 43 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi mengamanatkan bahwa dalam hal pemilihan penyedia layanan jasa Konsultansi Konstruksi yang menggunakan tenaga kerja konstruksi pada jenjang jabatan ahli, serta Pengguna Jasa harus memperhatikan standar remunerasi minimal yang ditetapkan oleh Menteri;

Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 897/KPTS/M/2017 Tahun 2017 tentang



Sunday, February 2, 2020

PENGADAAN PEKERJAAN KONSTRUKSI UNTUK USAHA KECIL DISYARATKAN HANYA SKT

Peraturan Menteri PUPR no 7 tahun 2019 untuk pengadaan pekerjaan konstruksi untuk nilai s.d Rp 10 milyar untuk usaha kecil.  Berikutnya Peraturan Menteri PUPR no 7 tahun 2019 pada bagian standar dokumen pengadaan untuk pekerjaan konstruksi hanya mensyaratkan SKT, tersebut sebagai berikut :

Wednesday, January 29, 2020

pengadaan konsultan perorangan /jasa lainnya perorangan


Perpres 16 tahun 2018
26.       Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia adalah cara memperoleh barang/jasa yang disediakan oleh Pelaku Usaha.
27.       Pelaku Usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.

Tuesday, January 28, 2020

E-reverse Auction


Perpres 16 tahun 2018

Pasal 1 angka 42
E-reverse Auction adalah metode penawaran harga secara berulang.
Pasal 50 ayat 11
Penawaran harga dapat dilakukan dengan metode penawaran harga secara berulang (E-reverse Auction).

PER LKPP NO 9 TAHUN 2018

Monday, January 27, 2020

NEGOSIASI DI PENGADAAN PEMERINTAH


NEGOSIASI ?

Saturday, January 25, 2020

iklan di Media

Kerjasama dengan Media Online, Media Cetak, Media Elektronik (radio & TV) dengan Dinas Kominfo selama ini terdapat kendala dalam penyusunan HPS. dimana setiap media berbeda beda harganya pak.

Pengadaan darah dengan PMI

Mohon bantuan info. RSUD membeli darah dari PMI, apakah pakai mekanisme Perpres 16? Atau cukup dgn MoU?

Mhn pencerahan. 🙏

Friday, January 24, 2020

Dapatkah nilai pengadaan dengan TENDER atau seleksi menjadi pengadaan langsung ?


Dapatkah nilai pengadaan dengan TENDER atau seleksi diturunkan  nilai pengadaannya sehingga menjadi pengadaan langsung ?

Jawabannya bukan boleh atau tidak boleh tetapi ada argumennya yaitu :

Misal ada anggaran  untuk pengadaan alat tulis kantor senilai Rp  247 Juta , dapatkah dilakukan pengadaan langsung ?

Saturday, January 18, 2020

BOLEHKAH PENGADAAN MELALUI TOKO ???


Siapa penyedia untuk pengadaan pemerintah ?

Perpres 16 tahun 2018
Pasal 1 angka 27 dan 28
27. Pelaku Usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.
28. Penyedia Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Penyedia adalah Pelaku Usaha yang menyediakan barang/jasa berdasarkan kontrak.

TOKO ?

Wednesday, January 15, 2020

Sunday, January 12, 2020

Perubahan hasil konsultan perencana ?

Mhn pencerahan nya
Kontrak dengan jasa konsultan perencana sdh di bayar 85 % ( sdh sampai tahap aanwijzing tender) , pada saat pelaksnaan konstruksi perlu perubahan design agar pekerjaan sesuai yg dilapangkan. Konsultan perencana tidak bersedia melaksanan perubahan design..akhirnya disepakati gambar perubahan design dibuat kontraktor dan persetujuan pengawas dan tim teknis..kemudian pekerjaan selesai 100 %
Dari Masalah tsb mengenai perubahan design yg dilakukan kontraktor dg persetujuan konsultan pengawas dan tim teknis apakah diperbolehkan?

Supartono Jateng:
Pemikiran, dicermati output perenc dg cakupan/lingkupnya (KAK), apakah sudah memenuhi ? Kewajiban kons perenc dalam pemberian penjelasan, pengawasan berkala dan serah terima Kemudian sejauhmana perubahan design tsb, apakah merupakan hal yang prinsip keengineeringan/ substansial atau non substansial (sekedar menyesuaikan/mengakomodir kondisi lapangan), dalam hal yang substansial menyangkut pertanggung jawaban kons perenc jika terjadi kegagalan bangunan... Jika ketidak bersediaan karena pertimbangan 'cidera janji' maka kons perenc perlu dikenakan sanksi...namun jika perubahan tsb termasuk yang substansial, perlu ditelusuri KAK, output dan dipikirkan kemungikinan terjadi design yang gagal ?

Monday, January 6, 2020

Pejabat struktural boleh menjadi pokja pemilihan ? ( Konflik kepentingan )

Adakah COI ( Conflict of Interest ) ?

Apakah pejabat struktural di UKPBJ dapat merangkap sebagai pokja ?

Sepanjang belum berlaku pasal 88 Perpres 16 tahun 2018 maka masih boleh, tetapi saya sarankan tidak dilakukan, karena masih banyak penilaian dari banyak pihak yang masih belum percaya terhadap proses-proses pengadaan, sehingga perlu dijaga integritas, independen dan profesionalitas.