Thursday, November 23, 2017

Salah pengadaan tipikor ?

Masih banyak yang sebatas salah pengadaan dan kerugian negara dinilai sebagai perbuatan korupsi.

Korupsi itu apa hanya sekedar kesalahan prosedur dan kerugian negara ?

Hari ini dengerin ceramah apeha kalo pengadaan di atas rp 200jt harus lelang.
Kalo tidak berarti tipikor.

Saya pikir belum tentu lelang juga dan kalo lah salah belum tentu tipikor.

Ada orang melakukan
1. Salah prosedur
2. Kolusi n suap
3. Kerugian negara
Ditakar *dgn salah prosedur dan kerugian negara* ==> dihukum ya pantas saja

Ada orang melakukan
1. Salah prosesur
2. Kerugian negara
3. Tdk ada suap dsb.
Karena ditakar *dgn salah prosedur dan kerugian negara* maka diputus tipikor. Padahal ybs tdk terima suap dsb.

Ada orang terima suap.
1. tidak ada kesalahan prosedur
2. kontrak selesai dgn baik.
ditakar dgn kesalahan prosedur dan kerugian negara tidak ada, sehingga tdk kena proses hukum tipikor.

Tuesday, November 21, 2017

KONSULTAN MANAJEMEN KONSTRUKSI

Konsultan manajemen konstruksi membantu PPK dalam mengelola kegiatan dan menggantikan peran konsultan pengawas
Penyedia jasa manajemen konstruksi digunakan untuk pekerjaan:

Jenis kontrak

1. Kontrak konsultan perencana ==>  Jenis kontrak lumpsum.

Sunday, November 19, 2017

timbunan tanah

Pekerjaan penimbunan tanah..
Luas 30 x 120 x 1.5 = 5400m3
Masa pekerjaan 30 hari
Penyedia menyebut dalam dokumen penawaran  menggunakan traktor / baby roaler. Sumber timbunan 12km.

Thursday, November 16, 2017

Wednesday, November 8, 2017

HUJAN BERPERNGARUH DI PEKERJAAN KONSTRUKSI ?

•Apakah kondisi Hujan merupakan termasuk Keadaan Kahar?
•Siapa yang menetapkan atas kondisi tersebut?
•Hujan exterm yang merupakan keadaan Kahar dengan kondisi yang berdampak pada tidak terlaksananya penyelesaian pekerjaan karena:
-  Kondisi hujan extrem dengan kriteria curah hujan diatas 50 mm dalam satu hari;
-Curah hujan exterm yang menyebabkan banjir
-Banjir besar disebabkan bencana alam

•Kondisi tersebut ditetapkan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika 

Monday, November 6, 2017

Ada dua kali PPN menjadi kerugian negara ?

PT Z sebagai peserta lelang diminta mengembalikan kerugian negara ... dikembalikan atau tidak... ❓
Kontrak dgn instansi pemerintah senilai rp 13 milyar

Sunday, November 5, 2017

Konsolidasi pengadaan (1)

Gedung skpd perhubungan rp 10 m
Gedung skpd perindag rp 9 m
Gedung skpd pariwisata rp 8 m
3 gedung satu lokasi.

Konsultan perencana

Jasa konsultansi Perencanaan utk pekerjaan konstruksi gedung  sudah diserahterimakan November 2015.

Saturday, November 4, 2017

belajar RUP

https://www.youtube.com/watch?v=OPyt_PwbBPA

Addendum kontrak dan revisi DPA ( APBD )

Ada DPA senilai rp 1 milyar
Berkontrak untuk satu gedung senilai rp 945juta.
Akan dilakukan addendum kontrak menjadi rp 990 juta.
Untuk DPA dapatkah dilakukan revisi ?
Kalo dapat hal apa yg perlu disampaikan dan dikomunikasikan dpakd ?

Friday, November 3, 2017

ADDENDUM KONTRAK mudjisantosa2017

Berikut ini adalah bahan atau materi mengenai perubahan kontrak silakan di klik

ADDENDUM KONTRAK

Kena keadaan kahar , bisa dobayar ?

Pembangunan gedung yang mencapai 50 persen namun roboh dan habis karena keadaan kahar yaitu banjir besar... apakah tetap di bayar pak ?

Tuesday, October 31, 2017

Kontrak payung secara pengadaan bersama.

Kontrak payung bersama di suatu pemda siapa yang harus bertanda tangan di kontrak payung ?

Sunday, October 29, 2017

Friday, October 27, 2017

Thursday, October 26, 2017

Kontrak konsultan diputus, bagaimana pembayarannya

Pokja ULP telah mengadakan Pelelangan Pengadaan Penyusunan Dokumen AMDAL PMN Rumah Sakit Tahun 2017 yang berakhir pada tanggal 5 Septeber 2017. Pada saat pelaksanaan pekerjaan terdapat dokumen perijinan sebagai persyaratan dokumen AMDAL yaitu SPRR (Surat Permohonan Pemanfaatan Ruang) belum dapat diproses karena terganjal pengajuan diskresi yang belum selesai. Hingga akhir kontrak, pengajuan diskresi belum disetujui. Sehingga dengan kesepakatan antara PPK dan Penyedia dinyatakan putus kontrak.

kontrak penelitian oleh perguruan tinggi

Kontrak jasa konsultansi penelitian dgn kode rekening 5.2.2.21.01, dengan nilai Rp. 840 juta, dilakukan dengan swakelola bekerjasama dengan Perguruan Tinggi Negeri, kontrak sudah berakhir tgl 3 Agustus 2017, pekerjaan telah selesai, sdh ada Berita Acara dari tim PHO, namun sampai sekarang belum dibayar kepada penyedia jasa konsultasi tsb.

SWAKELOLA DENGAN PERGURUAN TINGGI

A : Tolong koreksi
Kalo kita berkontrak dgn perguruan tinggi ?
Kalo perguruan tinggi sebagai lembaga pemerintah maka at cost. Kontraknya tanpa ppn
Kalo perguruan tinggi pemerintah memiliki badan usaha sebagai penyedia maka kontrak harga satuan dengan pajak ppn

Tuesday, October 24, 2017

BINTEK HUKUM PBJ


PEKERJAAN TERLAMBAT 107 HARI !

Ada pekerjaan dengan kontrak berakhir pada tanggal 30 Juni 2017
Pekerjaan terlambat selesai 15 Oktober 2017, terlambat 107 hari, bila diterima menjadi tipikor ? Ketentuan denda keterlambatan sebesar 1/1000 dari nilai kontrak

Monday, October 23, 2017

Tenaga ahli di pekerjaan konsultansi diganti tanpa seijin ppk dan tidak sesuai

Mohon konsul terkait jasa konsultansi. Ada kualifikasi tenaga ahli yg ditawarkan ternyata beda dg kualifikasi tenaga ahli yg riil melaksanakan dan turun kualifikasix dan malah  beda pendidikannya ,

Sunday, October 22, 2017

Pekerjaan konstruksi ada protes dari masyarakat

saya mau konsultasi sedikit ni pak
saya ada permasalahan di lapangan berkaitan dgn protes masyarakat pak

Penyalahgunaan wewenang dan perbuatan korupsi ?

Dr. Andhi Nirwanto, berpendapat bahwa penyalahgunaan wewenang dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dalam hubungan pemberantasan tindak pidana korupsi sebagai berikut

Saturday, October 21, 2017

BENCANA ALAM SEBAGAI KEADAAN KAHAR

1.    Berdasarkan ketentuan pada  Pasal 91 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 beserta Perubahannya tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, diatur bahwa:
a.      Keadaan Kahar adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak para pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam Kontrak menjadi tidak bisa terpenuhi;

Thursday, October 19, 2017

HARGA SATUAN TIMPANG DALAM PELELANGAN DI NEGOSIASI ?

HARGA SATUAN TIMPANG !
Dalam pelelangan dengan HPS rp 3 milyar yang menang penyedia PT ABC dengan TOTAL penawaran Rp. 2.850.000.000

Saturday, October 14, 2017

buku konstruksi 2017





Harga buku@  rp 75.000 ( belum ongkir )
minat buku bisa hubungi Reza 0878 1312 1988

Thursday, October 12, 2017

Pengadaan kendaraan, stnk nya terlambat ?

 1. Pekerjaan pengadaan sepeda motor merk Y di proses melalui e Purcasing (e katalog), sudah kontrak disepaakati waktu penyesiaan barang 45 hari sd tgl 13 okt 2017.

Wednesday, October 11, 2017

MEMPERTANYAKAN MEMBERANTAS KESALAHAN PENGADAAN ATAU MEMBERANTAS Tindak pidana KORUPSI ?

Saya bukan  ahli atau pakar hukum, apalagi ahli pidana.
Tetapi ada pertanyaan yang membuat penasaran, kenapa hanya kesalahan pengadaan dan adanya kerugian negara dinilai menjadi kesalahan tindak pidana korupsi.

Konsultan perencana salah gambar

Jika dalam pekerjaan konstruksi ternyata banyak pekerjaan yg meleset dari perencanaan dan pekerjaan ini menambah biaya, siapa yg bertanggungjawab ?

Tuesday, October 10, 2017

Sunday, October 8, 2017

Pekerjaan s.d rp 2.5 milyar...klasifikasi atau sub klasifikasi

Jika berdasarkan Surat Edaran KemenPUPR No. 11/SE/M/2016, Point E (tata cara penetapan persyaratan klasifikasi bidang dan kualifikasi usaha)

Friday, October 6, 2017

LELANG MENDAHULUI ANGGARAN

Dalam hal pelelangan 2018 dilakukan sekarang di 2017
maka dicantumkan di dokumen pengadaan
1. bahwa bilamana anggaran tidak tersedia atau berkurang dari nilai paket ini maka pelelangan menjadi batal

Pergantian PPK

Bagaimana Addendum Kontrak akibat Perubahan PPK ?

Tuesday, October 3, 2017

PERUBAHAN KONTRAK DAPAT MELEBIHI 10 PERSEN, TETAPI SECARA NILAI TOTAL KONTRAK HANYA S.D. 10PERSEN SAJA

. Perubahan Lokasi Titik 0 pada ruas jalan yang sama disebabkan Permintaan Masyarakat Setempat
    akibat dari perubahan lokasi mengakibatkan terjadi perubahan konstruksi rencana..(penyesuaian kondisi kebutuhan lapangan)
    sehingga perubahan item pekerjaan melebihi 10% dengan nilai kontrak tetap.
2. sesuai dengan perpres 54 Tahun 2010 (Ayat 2 ) Pekerjaan Tambah Tidak Boleh Melebihi 10% dan tersedianya anggaran
    pertanyaan :
1. Mohon Penjelasannya tentang perpres 54 Tahun (Ayat 2 ) Pekerjaan Tambah Tidak Boleh Melebihi 10% dan tersedianya anggaran
    - Apakah perubahan nilai kontrak tidak boleh melebihi 10%

Thursday, September 28, 2017

CONTOH ADDENDUM KONTRAK

Nama Instansi



Addendum
Nomor: ................
Tanggal: .................

Atas

Surat Perjanjian
Nomor: .................   
Tanggal ................

Tuesday, September 26, 2017

Harga kontrak ketika ada bencana alam

Peningkatan aktifitas vulkanik Gunung Agung berpotensi menghambat pelaksanaan pekerjaan konstruksi di Bali

Sunday, September 24, 2017

Kontrak payung

Pengadaan secara kontrak payung
1. Satu kontrak yg berlaku beberapa tahun di suatu instansi untuk barang / jasa yg bersifat rutin
2. Satu kontrak yg berlaku satu tahun yg  melayani volume kebutuhan banyak instansi
3. Satu kontrak yang berlaku beberapa tahun yg melayani banyak instansi
4. Nomor 3 ada yg diwujudkan dalam bentuk kontrak katalog

Saturday, September 23, 2017

SPPBJ DAN TANDA TANGAN KONTRAK KETIKA LELANG SEBELUM ADA DIPA / DPA ?

Pelelangan atau seleksi dapat dilakukan sebelum ada DIPA / DPA, kapan SPPBJ dan kontrak di tandatangani ?

Friday, September 22, 2017

syarat teknis di lelang cepat

Pada suatu lelang cepat
suatu paket pekerjaan, ppk membutuhkan personil dan peralatan tertentu sebagai persyaratan kualifikasi penyedia...menurut pokja, pekerjaan ini dapat dilakukan pemilihannya melalui lelang cepat...pada saat membuat setting kriteria, pokja tidak dapat mengisikan kriteria personil dan peralatan...bagaimana langkah yg harus dilakukan pokja
Trims atas jawabannya pak...

Sunday, September 17, 2017

Denda dari konstruksi yang bertahap di kerjakan

Pada TA. 2017 ini, Dinas Perumahan mempunyai satu kegiatan yaitu Lanjutan Pembangunan Gedung Kantor (Tahap II) dengan nilai kontrak Rp. 15 milyar.- 

Audit Konstruksi pekerjaan gedung

Tim Audit  sedang melaksanakan Audit Operasional Pembangunan Gedung Pemda 
Pelaksanaan Kontrak sedang berjalan dengan jenis kontrak unit price
Berdasarkan hasil cek fisik diketahui penggunaan bekisting seperti buat kolom dan balok minimal 2 x pakai

Friday, September 15, 2017

KONTRAK DIPUTUS TAPI TIDAK KENA DENDA KETERLAMBATAN ?

Kontrak lump sum, dengan tanggal berakhir kontrak 30 Juni 2017, 
Pada tanggal berakhir kontrak 30 juni 2017 prestasi pekerjaan mencapai 48persen.
Keterlambatan ini, karena kesalahan penyedia.
Kemudian oleh PPK, penyedia diberi kesempatan menyelesaikan pekerjaan s,d 50 hari, yaitu s,d tanggal 19 Agustus 2017 dengan memperpanjang juga jaminan pelaksanaan.

KECIL NON KECIL DALAM PEKERJAAN KONSULTANSI


Saya mau tanya: bagaimana jika pekerjaan pengadaan perencanaan gedung dengan nilai dibawah 750jt diikuti oleh perusahaan kualifikasi besar. Sementara perusahaan tersebut sudah mengukuti pembuktian kualifikasi. Sebagai informasi bahwa didalam dokumen lelang kualifikasi tidak tercantum peruntukan badan usaha  perusahaan kecil / non kecil

Thursday, September 14, 2017

jaminan bisa dicairkan langsung oleh ULP atau PPK

unconditional
surat jaminan dari bank/asuransi/perusahaan penjaminan HARUS bersifat unconditional, artinya pokja ULP atau PPK bisa mencairkan tanpa syarat bila ada hal tertentu. Tanpa ada syarat ini itu.

Jaminan penawaran dicairkan bila penyedia mengundurkan diri atau memalsu dokumen lelang ==> dicairkan oleh ULP ==> disetor ke kas daerah / negara

Wednesday, September 13, 2017

Optimalisasi anggaran 2017

Optimalisasi yang saya maksud disini adalah menghabiskan anggaran untuk kegiatan yang bermanfaat.
Optimalisasi kadang dilarang kadang diperbolehkan.

Tuesday, September 12, 2017

PEMILIHAN DENDA DI RANCANGAN KONTRAK PEKERJAAN KONSTRUKSI

Ada pekerjaan lanjutan pembangunan kantor dgn nilai kontrak Rp  24.000.000.000 dimana pembanguan gedung sesuai kontrak masih blm selesai/masih blm bisa digunakan krn masih dilanjutkan utk tahun kedepan hal ini terjadi krn keterbatasan dana, nah sebagai PPK apabila pekerjaan tdk selesai pada tahun anggaran 2017 maka PPK menggunakan mekanisme menambah wkt 50 hari dengan tetap mengenakan denda 1/1000, kira kira perhitungan denda sebaiknya dihitung dari nilai kontrak atau nilai sisa pekerjaan..??? 

perubahan spesifikasi kontrak

Perencanaan Jalan menggunakan bahan HRS dan sudah dilelang dan sudah ada pemenang
Namun pada saat uitzet pelaksana memberi masukan kalo melihat kondisi exsiting sebaiknya material jalan yang digelar adalah Jenis AC

Monday, September 11, 2017

ADMINISTRASI KONTRAK TINDAK LANJUT PEMUTUSAN KONTRAK

       Dalam hal kontrak dengan pengadaan APBN untuk pemutusan kontrak agar melaporkan ke KPPN
       ( Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara ), dibuat surat pemutusan atau penghentian sebagaimana 

Saturday, September 9, 2017

Friday, September 8, 2017

Konsolidasi pengadaan ...secara sederhana

Konsolidasi sederhana

Suatu pemda.
Contoh masing2 skpd waktu peng anggaran pengadaan AC..

Thursday, September 7, 2017

Jenis kontrak konsultan konstruksi ( perencanaan dan pengawasan )

Konsultan perencana ..
Cocoknya kontrak lumpsum
Dengan skema termin sbb :
Contoh untuk pekerjaan perencanaan konstruksi bangunan gedung ( sesuai permen pu 45 tahun 2007) sebagai berikut :
1. Akan 80% bila selesai gambar, rab dsb
2. Dibayar 5% ketika selesai dilelangkan
3. Dibayar 15% ketika konstruksi selesai

Wednesday, September 6, 2017

Kontrak e-purchasing

Kontrak katalog mengikuti aturan perka katalog.
Jika tidak di atur mengikuti aturan perpres nya

Ijin multi year lambat


Kami sdg lelang ..kontrak tahun jamak waktupelaksanaan 1560 HK.. jika terkontrak pd bulan okt 2017 maka kontrak berakhir jan 2022 sdgkan kami sdg memproses Ijin MYC mulai 2017 sd 2021 .. jika ijin MYC nya terbit waktu nya hanya sd 2021 sdgkan kontrak berakhir 2022.. kira2 bgmn mengantisipasinya pak..

.waktu pelaksanaan sangat tergantung dari IJIN MYC dari keuangan...hal tersebut segera diinfokan ke pemenang....

Krn hal ini termasuk kesalahan (lambat Ijin MYCnya) dari pengguna...  maka harus ada percepatan pek... atau optimasi pek..... atau revisi anggaran bila bisa revisi?.....

Silahkan koordinasi internal pak (kpa ppk pokja dan pphp)

YANG TANDA TANGAN DI KSO DAN PORSI PEMBAYARANNYA

Penyedia  bermitra dgn penyedia lain.. berarti ada perjanjian kemitraan dinotaris..
Jadi yang tanda tangan masing2 penyedia..kecuali diatur di perjanjian notarisnya bahwa yg tandatangan yg ditunjuk di perjanjian notaris tersebut.

Jadi perjanjian di notaris itu bgmn ?

Tuesday, September 5, 2017

pemutusan kontrak

Apabila dalam pelaksanaan kontrak, pihak penyedia lamban dalam pengerjaan sehingga progres pekerjaan kecil sekali,  apakah boleh dilakukan pemutusan kontrak setelah diberikan 3 kali peringatan ? 
Bila rencana dengan realisasi ada keterlambatan progres, maka dapat diundang penyedianya, bahkan dalam pertemuan ini, bilamana penyedia memang tidak akan sanggup menyelesaikan maka akan diputus kontrak.

Apabila sudah dilakukan pemutusan kontrak,  apakah boleh sisa pekerjaan yang belum terselesaikan dilelang kembali? 

Monday, September 4, 2017

Pemaketan berdasar kompetensi penyedia

Pemaketan; contoh.... bolehkah memecah paket pekerjaan bahan kampanye (cetakan) dan Alat peraga kampanye (cetakan)?

Friday, September 1, 2017

Contoh FORM surat pemberitahuan keadaan kahar dari penyedia

Dalam hal terjadi Keadaan Kahar, Penyedia  Barang/Jasa memberitahukan tentang terjadinya Keadaan Kahar kepada PPK secara tertulis dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak terjadinya Keadaan Kahar, dengan menyertakan salinan pernyataan Keadaan Kahar yang dikeluarkan oleh pihak/instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Thursday, August 31, 2017

Pengadaan ruang meeting di hotel

Kegiatan acara di hotel bisa diselenggarakan dengan penunjukan langsung dengan pihak hotel. Tidak harus dengan penyedia event organizer.
Tetapi kalo kita punya ruangan, tenaga dan lebih hemat diselenggarakan di kantor, lebih diutamakan menggunakan ruangan kantor.

Tuesday, August 29, 2017

KONTRAK LUMP SUM DI ADDENDUM VOLUME PEKERJAANNYA

Pada lelang lumpsum kontruksi  terdapat sisa anggaran lelang anggaran tersebut kemudian di tambahkan kembali dengan mekanisme addendum misalkan anggaran 2,3 M didalam pagu anggaran kemudian pada hasil negosiasi dan penawaran penyedia menjadi 2,1 m  karena ada sisa 200 juta maka sisanya itu ditambahkan kembali untuk menambah volume pekerjaan sehingga nilai kontrak menjadi 2,3 M, mohon penjelasannya

PEMBERI DUKUNGAN DINYATAKAN DALAM DAFTAR HITAM

Bolehkan perusahaan  yang dinyatakan dalam daftar hitam memberi dukungan peralatan kepada penyedia yang mengikuti pelelangan ?

PPK NAIK HAJI

PPK berangkat pergi haji, maka agar digantikan kepada pejabat/pegawai yang kompeten dengan dibuat berita acara serah terima pekerjaan ( wewenang pekerjaan dan sudah sampai mana pekerjaannya ). Ketika yang bersangkutan kembali dari haji , bila ditunjuk kembali maka dibuat berita acara serah terima.

Saturday, August 26, 2017

Pengadaan secara e purchasing ( ada tambahan produk selain yang di catalog )

Dalam pengadaan lewat katalog ( e purchasing ) suatu produk misal dengan *penyedia W* , bila ada tambahan yang berkaitan dengan produk itu seperti pelatihan , pemasangan , dan atau pengiriman.

Wednesday, August 23, 2017

pembayaran kontrak untuk yang berkonsorsium

silakan klik ke
ftp://ftp1.perbendaharaan.go.id/peraturan/perdirjen/2012/per_22_pb_2012.pdf

UNDANGAN LELANG CEPAT

Bagi Penyedia yang ingin melihat undangan e-lelang cepat, silahkan Login SIKaP menggunakan user id dan password 
PENYEDIA yang sudah teraktivasi ADP di SPSE, lalu klik halaman inbox.

fROM Ida Asani

Tuesday, August 22, 2017

PENYELESAIAN PEKERJAAN BELUM TERKONTRAK

Ada pengadaan beberapa kapal, ternyata untuk diserahkan kepada kelompok masyarakat nelayan perlu biaya pengiriman. Kapal sudah dikirim dan ada biaya kirim.  Biaya kirim senilai 400juta, kontrak belum ada, dana tdk tersedia, bgmana langkah2nya? 

Monday, August 21, 2017

KONSULTAN PENGAWASAN

  1. Pekerjaan pembangunan suatu gedung menurut estimasi awal akan dilaksanakan dalam jangka waktu tujuh bulan atau 210 hari kalender sehingga rencana anggaran biaya untuk jasa konsultansi tersebut disusun untuk masa pelaksanaan tujuh bulan, jadi satu orang tenaga ahli bekerja selama 7 bulan.
  2. Tahapan proses lelang/tender jasa konsultansi selesai sesuai dengan estimasi yang direncanakan, namun untuk pekerjaan fisiknya tidak sesuai estimasi awal sehingga masa pelaksanaan pekerjaan hanya tersisa selama lima bulan atau  150 hari kalender.
  3. Dalam hal Kontrak Konsultan Pengawasan, jenis kontrak apa yang sebaiknya kami buat? apakah kontrak Harga satuan atau kontrak Lump Sum?

Swakelola tidak dibatasi nilai nya

Suatu instansi pemerintah dapat melakukan kegiatan swakelola sendiri tanpa batasan nilai rupiah jika
Kegiatan tersebut adalah tupoksi, memiliki kompetensi dan waktu. Bila ada pengadaan barang atau jasa pihak lain dilakukan dengan pelelangan / pengadaan langsung sesuai nilai rupiahnya.

Pembahasan mengenai swakelola agar dicari secara google sebai berikut ==> www.mudjisantosa.net  swakelola

KD UNTUK PENYEDIA YANG BERMITRA

Bagaimana perhitungan KD untuk perusahaan KSO/JO. Misal PT A dan B KSO untuk menawar paket konstruksi. PT A sebagai leadfirm 60% dan PT B 40%.

Kelebihan bayar atas prestasi pekerjaan

pertanyaan dan mhn pencerahan ttg gambaran kasus seperti ini, bbrp waktu lampau satker kantor  melaksanakan outbond dgn tema penguatan kelembagaan yg dmn kegiatan tsb menggunakan jasa EO, diperjalnan ad bbrp fasilitas dr EO tdk

Saturday, August 19, 2017

Keterlambatan penyelesaian kontrak s.d 143 hari.

Sekarang di tahun 2017
Kami ada pekerjaan bendungan  dikerjakan pt Z.
Untuk mencapai bendungan ada kegiatan pekerjaan konstruksi jalan yang dikerjakan pt  G di tahun 2015.

14. RANCANGAN KONTRAK DI ACARA PEMBERIAN PENJELASAN

1. Dalam waktu pemberian penjelasan, kita dapat menegaskan  atau memberitahukan kepada penyedia hal-hal yang perlu menjadi perhatian penyedia mengenai draft  atau rancangan kontrak .
2. penyedia dapat menyampaikan mengenai usulan untuk rancangan  kontrak.
3. penyedia dapat menyampaikan pertanyaan mengenai rancangan kontrak.

Bilamana hasil dari pemberian penjelasan, memerlukan adanya perubahan rancangan kontrak, maka disampaikan kepada PPK.

Selanjutnya bilamana PPK setuju maka dibuat addendukm dokumen rancangan kontrak atau  addendum dokumen pemilihan ( dokumen lelang )

Thursday, August 17, 2017

13. Rancangan Kontrak... kaji ulang di ulp

Kaji ulang... review sebelum pelelangan ...
Ppk menyampaikan kepada ULPmengenai dokumen untuk pelelangan ..
Seperti spesifikasi, hps dan draft kontrak..
Bahkan sering juga diperlukan KAK dan dokumen anggaran.

Monday, August 14, 2017

12. Merancang kontrak ( penambahan hal-hal baru )

Merancang kontrak
Dalam rancangan kontrak dapat ditambahkan hal hal yang bertujuan agar pelaksanaan kontrak dapat tercapai dengan baik atau mencegah risiko yang kemungkinan akan terjadi.

Merubah standar kontrak atau  menambah klausul klausul diperbolehkan, asal tidak bertentangan dengan aturan yang ada.
Penambahan hal - hal tersebut antara lain :

11. MERANCANG KONTRAK ( Pilihan penyelesaian sengketa kontrak )

Merancang kontrak
Menetapkan penyelesaian sengketa kontrak.
Dalam kontrak agar mencantumkan penyelesaian kontrak melalui tahapan penyelesaian sengketa sebagai berikut :

9. Membuat rancangan kontrak ( mendetailkan syarat prestasi pembayaran)

Merancang kontrak
Mengenai pembayaran.

10. MEMBUAT RANCANGAN KONTRAK ( PENYESUAIAN HARGA )

Rancangan kontrak
Mengenai penyesuaian harga.
Penyesuaian harga diberikan untuk kontrak multi years atau tahun jamak, yang melebihi sekian bulan sesuai peraturan dan bukan kontrak lumpsum.

Jadi kalau memenuhi kriteria tersebut dapat diberikan penyesuaian harga dan dicantumkan rumus perhitungannya.

Tata cara perhitungan penyesuaian harga harus dicantumkan dengan jelas dalam Dokumen Pengadaan.


Kalau kontraknya bukan multi years atau bukan tahun jamak, yang tidak melebihi sekian bulan sesuai peraturan dan kontraknya lumpsum maka tidak dapat diberikan penyesuaian harga.

Sehingga kalimat kalimat klausul penyesuaian harga dapat dihapus.

Untuk kontrak gabungan yaitu kontrak harga satuan dan lump sum, multiyear dan memenuhi sekian bulan sesuai peraturan maka agar ditegaskan atau ditetapkan bagian bagian pekerjaan yang merupakan.harga satuan sehingga dapat diberikan penyesuaian harga.

Penyesuaian harga nanti tidak diberlakukan terhadap Kontrak Tahun Tunggal dan Kontrak Lump Sum serta pekerjaan dengan Harga Satuan timpang

Kontrak multi years atau tahun jamak dapat pula tidak diberikan penyesuaian harga.

Kalau kontrak multiyears atau tahun jamak yang tidak diberikan penyesuaian harga maka kemungkinan akan berdampak pada nilai penawaran.

Dampak nilai penawaran penyedia akan cenderung mahal. karena penyedia harus mengcover kemungkinan kenaikan harga dalam waktu berkontrak.

7. Rancangan kontrak ( menentukan pengenaan besaran denda keterlambatan )

Rancangan kontrak
Pemilihan denda...

ANALISA HARGA SATUAN DI PEKERJAAN KONSTRUKSI

Dalam permen pu no 28 tahun 2016. Pengelola pengadaan dalam menyusun hps konstruksi didasarkan kepada analisa harga satuan.
Sedangkan untuk penyedia dalam menawar tidak perlu disyaratkan menyampaikan analisa harga satuan ( permen pu 31 tahun 2015 )

Sunday, August 13, 2017

5. Membuat rancangan kontrak mengenai pemberian uang muka

Rancangan kontrak
Pemberian uang muka...
Pemberian uang muka bukanlah suatu keharusan,  apalagi di pekerjaan konstruksi ada surat dukungan keuangan dari bank.
Ada suatu alasan bahwa tidak perlu adanya pemberian uang muka dalam rangka mendapatkan penyedia yang serius.

Saturday, August 12, 2017

4. Membuat rancangan kontrak ( memilih kontrak lumpsum atau kontrak harga satuan )

Yang paling populer kita dengar adalah kontrak lump sum atau kontrak harga satuan.

Bagaimana memilih jenis kontrak ini di rancangan kontrak.

8. MEMBUAT RANCANGAN KONTRAK ( PEMBAYARAN PRESTASI PEKERJAAN )

Pembayaran prestasi pekerjaan dapat diberikan dalam bentuk:
a.       pembayaran bulanan;
b.      pembayaran berdasarkan tahapan penyelesaian pekerjaan (termin); atau
c.      pembayaran secara sekaligus setelah penyelesaian pekerjaan.

Friday, August 11, 2017

6. Menyusun waktu pelaksanaan kontrak ( rancangan kontrak )

Waktu pelaksanaan kontrak, adalah salah satu hal yang harus disampaikan di dokumen di dokumen pengadaan.
Penyedia yang menawar nantinya, adalah yang menyanggupi melaksanakan kontrak dengan waktu tersebut.
Jika nanti dalam pelaksanaan kontrak, penyedia tidak dapat menyelesaikan kontrak dalam waktu yang ada maka akan diputus kontraknya atau kalau dilanjutkan pekerjaannya akan dikenakan denda.

VIDEO MENGENAI RANCANGAN KONTRAK

Silahkan di klik di
https://www.youtube.com/watch?v=jdAzeLJGs2k

HONOR PENGELOLA PENGADAAN

Bolehkah pokja ULP yang sudah menjadi pejabat fungsional pbj dan sudah mendapat tunjangan fungsional PBJ untuk menerima honor  untuk paket yang dilelangkan ?

Thursday, August 10, 2017

PERUBAHAN KONTRAK KARENA KONDISI LAPANGAN

Perlu kami sampaikan bahwa saat ini kami sedang melaksanakan pekerjaan pembangunan infrastrukur  yang didanai oleh pinjaman hibah luar negeri  senilai Rp. 52 milyar, ,dalam proses pekerjaan terjadi peristiwa pergeseran tanah di lokasi proyek sehingga harus dilakukan pekerjaan perbaikan di lokasi terdampak pergesaran, karena jika tidak diselesaikan maka pekerjaan utama terganggu dan tidak bisa diselesaikan, dampak perbaikan  pergeseran tanah nilai pekerjaan menjadi bertambah, kami telah mencoba  mengajukan permohonan addendum kontrak ke pemerintah luar negeri pemberi hibah tetapi tidak disetujui.

KONSULTAN PENGAWASAN / SUPERVISI

Pekerjaan jasa konsultan supervisi saat lelang jangka waktu 180 HK, setelah akan dilakukan kontrak jangka waktu diperpendek menjadi 135 HK. karena fisik menjadi 135 HK. Bagaimana dengan kontraknya pak? apakah nilai penawaran dikurangi?

Terima kasih 🙏🏻

LSM meminta data terkait paket pengadaan

LSM  meminta data terkait paket pengadaan, dokumen yang diminta itu mulai dr dokumen lelang, hps, kak, spk, bahkan sampai bast dan bap serta spm pembayaran untuk paket itu.

Sebenarnya adakah rujukan aturan mengenai kerahasiaan dokumen negara pak?
Takutnya kalo dokumen itu ditujukan pada pihak semacam lsm bs disalah gunakan.

*Asumsi saya, pekerjaan konstruksi ya pak....*

Menghitung Pajak Pengadaan Kendaraan Bermotor

Dalam kontrak pengadaan kendaraan bermotor pemerintah antara PPK dan penyedia
adalah harga plat merah  (on the road).
Harga tersebut merupakan *harga off the road* ditambah Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB), biaya administrasi STNK, dan ongkor kirim.

Wednesday, August 9, 2017

Lelucon pengadaan

Menentukan pengalaman penyedia...
Apakah berdasar lamanya tahun mengalami atau berapa kali mengalami.

Pacaran ke 1. Diputus .. saya nangis gulung gulung
Pacaran ke 2. Terjadi lagi. Diputus pacar. Saya cukup nangis. Tidak gulung gulung lagi.
Pacaran ke 3. Terjadi kejadian diputus pacar, saya tidak nangis lagi.
Pacaran ke 4. Kalo diputus pacar, no problemo. Pacar saya masih ada 5 lagi 😬

Kalau ada kesalahan substansial dalam membuat dokumen pengadaan maka lelang bisa gagal

EYD (ejaan yg disempurnakan) sudah diberlakukan sejak 1972 tapi sampai sekarang masih sering orang membuat kesalahan.
Contoh
"antri": salah, yg benèr "antre".
"apotik": salah, yg bener "apotek".
"suami": salah, yg bener selalu ISTRI :)

Set kriteria lelang cepat

Pokja login di SPSE Versi 4 dan membuat paket lelang sesuai paketnya yang sudah di sinkronkan dari aplikasi SiRUP (Sistem Rencana Umum Pengadaan), lalu pada pilihan menu metode pemilihan pilihlah "e-Lelang Cepat" susun jadwalnya, lalu klik menu "setting Kriteria" untuk menentukan Kriteria yang memiliki Kualifikasi seperti apa yang akan diundang oleh sistem untuk mendaftar pada Lelang tsb. Pokja dapat mengatur Kriteria Shortlist seperti : 
1. Mengatur Minimal Pengalaman Pekerjaan Sejenis 
2. Mengatur Minimal Nilai Kontrak 
3. Jangka Waktu Tahun 
4. Mengatur Izin Usaha sesuai KBLI 
5. Mengatur Klasifikasi yang sesuai

Sumber tulisan dari lkpp

Tuesday, August 8, 2017

APAKAH HARUS MENUNGGU PERINGATAN KEDUA DAN KETIGA

Prestasi kontrak dari Penyedia pada posisi tanggal 5 agustus 2017 seharusnya  46%, tetapi prestasi yang dapat dhitung adalah 14 persen, kami telah memberi teguran pertama pada penyedia per 15 Juli 2017.
Untuk pemutusan kontrak,  apakah kami harus menunggu memberi surat peringatan 2 dan 3 atau dapat dilakukan pemutusan kontrak ketika dinilai penyedia tersebut tidak akan mampu mengerjakan atau tidak akan mampu menyelesaikan kontrak.

TESTIMONI DIKLAT PIM UNTUK PENGADAAN BARANG JASA


1.  PROYEK PERUBAHAN UNTUK AISYAH B. DI HALMAHERA SELATAN

https://www.youtube.com/watch?v=7bRFf9JVGQA


 2. PROYEK PERUBAHAN UNTUK SUFYAN SURI KAB. TAPIN

 https://www.youtube.com/watch?v=2agBLq_Xi54

KONTRAK DIPUTUS DAN DILANJUTKAN PENYEDIA LAIN

Menindaklanjuti  ketentuan Perpres 4 Tahun 2015 Pasal 93 ayat 3 yang berbunyi "Dalam hal dilakukan pemutusan Kontrak secara sepihak oleh PPK karena kesalahan Penyedia Barang/Jasa , Kelompok Kerja ULP dapat melakukan Penunjukan Langsung kepada pemenang cadangan berikutnya pada paket pekerjaan yang sama atau Penyedia Barang/Jasa yang mampu dan memenuhi syarat" 

Saturday, August 5, 2017

Tidak ada masa pemeliharaan maka dapat dibayar 100 %

Paket penunjukan pemeliharaan rutin pengecatan trotoar jalan dalam kota. Pada saat melakukan pembayaran apakah bisa dibuat pembayaran 100% dgn langsung mengunakan penyerahan kedua (FHO) krn tidak ada wkt pemeliharaan. Makasih

Friday, August 4, 2017

Wednesday, August 2, 2017

Penyedia agar penuhi panggilan inspektorat untuk klarifikasi daftar hitam

Bisakah penayangan di portal LKPP mengenai daftar hitam untuk suatu penyedia di cabut dulu sementara, karena penyedia sedang mengajukan gugatan di PTUN mengenai daftar hitam ini ?

APH kapan boleh bertindak dalam pengadaan ?

Ass.Pak,mohon infonya, tentang surat edaran lkpp bersama...surat no. brapa dan tahun berapa? yang menyatakan aparat penegak hukum tidak dapat menindaklanjuti pengaduan/penyelidikan terhadap suatu pekerjaan sebelum pekerjaan tsb selesai di FHO..

Monday, July 31, 2017

PENGENDALIAN KONTRAK LEBIH PENTING DARIPADA DISKUSI PEMBERIAN KESEMPATAN 50 HARI

LAPORAN HARIAN DARI KONTRAKTOR KONSTRUKSI

Untuk kepentingan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan pekerjaan, seluruh aktivitas kegiatan pekerjaan dilokasi pekerjaan dicatat dalam buku harian sebagai bahan laporan harian pekerjaan yang berisi rencana dan realisasi pekerjaan harian.

pekerjaan konstruksi untuk usaha kecil di syaratkan adanya tenaga ahli ( SKA ) ?



Paket pekerjaan konstruksi, untuk usaha non kecil di atas Rp. 2.5 miliar agar mensyaratkan SKA sesuai kebutuhan minimalnya (jangan berlebihan dengan banyak tenaga ahli yang diminta, yang ternyata nanti juga tidak diperlukan dalam pelaksanaan pekerjaan ), sedangkan untuk usaha kecil ( badan usaha kecil ) yaitu untuk nilai s.d. Rp. 2.5 miliar sebaiknya agar tidak mensyaratkan mengenai tenaga ahli ( SKA), cukup tenaga teknis saja ( SKT ).

berkontrak ternyata dikenakan daftar hitam

Berdasarkan list daftar hitam LKPP pada alamat website http://inaproc.id/daftar-hitam  disebutkan bahwa perusahaan PT. zzz masuk daftar hitam LKPP. dengan tanggal penayangan 10 Juni 2017 dan berlaku mulai dari tanggal 10 April 2017 s/d 10  April 2019
Sehubungan dengan hal tersebut di atas, kami mohon jawaban dan klarifikasi dari pihak LKPP.
1. PT. zzz pada tanggal 20 Mei 2017 sudah melakukan pendatanganan KONTRAK dan SPMK Paket Pekerjaan “qqq” dengan KPA/PPK Dinas www Kab. rrr Tahun Anggaran 2017. Proses penandatangan ini dilakukan sebelum penayangan List Daftar Hitam LKPP. Bagaimana Keabsahan dari proses kontrak ini?

Sunday, July 30, 2017

LELANG CEPAT SEBAGAI INOVASI PENGADAAN

LELANG CEPAT SEBAGAI INOVASI PENGADAAN
Untuk melakukan pengadaan barang atau jasa di pemerintah sudah terbayang perlu suatu proses yang memerlukan waktu lama. Benarkah demikian ?

Thursday, July 27, 2017

PARA PENYEDIA BISA IKUT LELANG CEPAT

Yth. Penyedia Barang/Jasa di seluruh Indonesia
Sesuai dengan ketentuan yang tercantum pada Perka LKPP Nomor 1 Tahun 2015 tentang E-Tendering, khususnya mengenai e-Lelang Cepat, maka dengan ini kami menghimbau kepada seluruh penyedia Barang/Jasa untuk segera mengisi Data Penyedia pada website aplikasi SIKAP di URLhttps://sikap.lkpp.go.id, guna mengikuti e-Lelang Cepat.

PRAKUALIFIKASI bukan menyampaikan dokumen

Dalam pelelangan dikenal adanya 
1. prakualifikasi ( untuk pekerjaan konsultan, konstruksi yang kompleks atau pengadaan yang kompleks)
2. pascakualifikasi

surat peringatan dalam pemutusan kontrak

Kontrak sebagai hukum perdata...
Dasar sengketa kontrak adalah tertulis atau formil
Maka teguran dilakukan secara tertulis seperti surat peringatan 1 ( sp 1),  sp2  dan sp 3, kemudian dilakukan pemutusan kontrak.

Tuesday, July 25, 2017

Kapan Mulai masa pemeliharaan ?

mohon terkait pekerjaan kontruksi yang diberikan selama 90 hari kalender untuk menyelesaikan pekerjaan, yang jadi pertanyaan kapan masa pemeliharaan dimulai, apa sejak pekerjaan selesai setelah diberi waktu yaitu tanggal 15 maret 2017 atau abisnya masa pelaksaan sesuai kontrak tanggal 15 des 2016

Monday, July 24, 2017

KD DARI SBU YANG MANA ?

Mohon masukannya berkaitan dengan KD (kemampuan dasar), jika kita mensyaratkan SBU
BG 009,
BG 008,
MK 002,
MK 005,
EL 010,

PERPANJANGAN WAKTU KONTRAK

Perpanjangan Waktu Pelaksanaan Pekerjaan ( Kontrak )

Sunday, July 23, 2017

TEMUAN PEKERJAAN KONSTRUKSI, SELESAIKAN DULU MASALAHNYA

Selesaikan dulu sepanjang tidak ada perbuatan tipikor, jangan langsung dinilai sebagai perbuatan tipikor.  Upayakan perbaikan dulu.

Friday, July 21, 2017

Swakelola di internal kementerian

Kalo kontrak swakelola antar satker (beda eselon 1) masuknya swakelola tipe 1 atau 2 ya pak?

Thursday, July 20, 2017

Istilah adendum atau amandemen

Adendum dalam praktek biasa digunakan untuk melakukan penambahan Klausul pengaturan dalam kontrak.
Perubahan Klausul-Klausul dalam kontrak sering menggunakan istilah perubahan (amendement).
Anda punya arti lainnya ?

Wednesday, July 19, 2017

KONTRAK DISELESAIKAN LEBIH CEPAT

Dalam KAK dan Rancangan Kontrak telah kami sebutkan bahwa jangka waktu pelaksanaan pengadaan barang selama 140 hari kalender, apakah diperbolehkan dengan kesepakatan antara PPK dan Penyedia merubah jangka waktu pelaksanaan pengadaan barang tersebut menjadi 115 hari kalender dalam kontrak  ?

Metode pelaksanaan dalam pekerjaan konstruksi

Pekerjaan konstruksi ( umumnya atau kebanyakan ) adalah pekerjaan tidak kompleks. 

Bila pekerjaan konstruksi tidak kompleks maka dalam pelelangannya tidak perlu mensyaratkan metodologi kerja/ metode pelaksanaan. Apalagi setiap item pekerjaan konstruksi ada SNI nya.

Tuesday, July 18, 2017

Nama instansi tidak muncul di spse 4

berikut langkah - langkah yang harus dilakukan untuk penarikan Satker (RUP): 
1. Pertama pastikan data satker tersebut sudah tayang di SiRUP lalu 
2.Silahkan Pokja yang sudah terdaftar login melalui SPSE 3.6 terlebih dahulu 
3. Kemudian klik tombol buat paket. Saat pilih RUP, pilih instansi untuk satker yang tidak muncul dahulu 
4. lalu klik tombol refresh di bagian menu satker, sampai berhasil muncul satker nya 
5. Setelah itu admin agency login dan buat pokja/kepanitiaan di SPSE versi 3.6.

Konsultan pengawas konstruksi , apakah jenis kontraknya ?

Kontrak konsultan pengawas untuk mengawasi pekerjaan konstruksi yang umumnya pekerjaan konstruksi standar, apakah jenis kontraknya yang tepat, apakah harga satuan atau lumpsum ?

Monday, July 17, 2017

PERLUNYA TIM TEKNIS dalam pekerjaan konstruksi

Pada saat ini ditempat kami ada perkerjaan konstruksi senilai Rp.15.000.000.000, untuk pembangunan KONSTRUKSI. yang menjadi pertanyaan kami adalah sejauh mana ruang lingkup dan peran tim teknis dalam pekerjaan dan pembayaran tahapan pekerjaan. Apakah peran tim teknis itu wajib ? dan tanggung jawab tim teknis itu seperti apa ?

PERPANJANGAN BATAS WAKTU PENAWARAN

Pokja ULP dapat memperpanjang batas akhir jadwal pemasukkan penawaran dalam hal setelah batas akhir pemasukan penawaran tidak ada peserta yang memasukkan penawaran.
Pepanjangan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada huruf d dilakukan pada hari yang sama dengan batas akhir pemasukan penawaran.

Perka LKPP No. 1 tahun 2015

Sunday, July 16, 2017

Pakta integritas di kontrak

Mau bertanya...
Apakah didalam dokumen kontrak harus melampirkan pakta integritas?

Wednesday, July 12, 2017

BILA YANG MEMASUKKAN PENAWARAN HANYA DUA PENYEDIA ATAU SATU PENYEDIA MAKA LELANG TIDAK GAGAL

PERPRES 4 TAHUN 2015
Pasal 109 ayat 7c
(7) Dalam pelaksanaan E-Tendering dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
a. tidak diperlukan Jaminan Penawaran;
b. tidak diperlukan sanggahan kualifikasi;
c. apabila penawaran yang masuk kurang dari 3 (tiga) peserta, pemilihan penyedia dilanjutkan dengan dilakukan negosiasi teknis dan harga/biaya;
d. tidak diperlukan sanggahan banding;
e. untuk pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi:
1) daftar pendek berjumlah 3 (tiga) sampai 5 (lima) penyedia Jasa Konsultansi;
2) seleksi sederhana dilakukan dengan metode pascakualifikasi.

Monday, July 10, 2017

MARK UP dalam membuat HPS adalah perbuatan TIPIKOR ?

MARK UP dalam membuat HPS adalah perbuatan TIPIKOR

Mark up adalah menaikkan harga HPS melebihi harga pasar.
Apakah markup merupakan perbuatan tipikor ? Ya kalo disengaja sehingga menguntungkan pihak lain dan ada feed back.
Feed back yaitu pengelola pengadaan terima sesuatu ( uang / barang dsb ) sehubungan dengan kesengajaan mark up.

KSO PENYEDIA, HARUS DENGAN SATU LEVEL penyedia ( kualifikasi yang sama )?

Silahkan baca SE PUPR No. 11 tahun 2016

PENYELESAIAN PEKERJAAN KONSTRUKSI YANG MANGKRAK ?

Bagaimana penyelesaian proyek konstruksi pemerintah yang mangkrak ?
MANGKRAK = terbengkalai.
Harus dilihat status atau kondisi terkini :

   a.     Adakah kebutuhan untuk diselesaikan, sehingga diperoleh manfaat bagi masyarakat dan  negeri ini ?

Saturday, July 8, 2017

Pengadaan catalog , boleh menyebut merek dan tidak harus yang termurah.

Pengadaan dengan katalog. Dalam permintaan dari para user bolehh menyebut merek. Tidak harus yang termurah.

Sekilas lelang cepat

Untuk masuk sebagai penyedia di lelang cepat ( dengan aplikasi sikap ), penyedia diberi kemudahan tidak diklarifikasi.

Thursday, July 6, 2017

kesepakatan waktu pelaksanaan kontrak katalog

Sehubungan dengan pengadaan obat e- catalog, mengenai masa kontrak maximal waktu yang diperbolehkan berapa lama, adakah aturan yang mengaturnya? karena kontrak yang ada dibuat 90 hari kalender, sementara pihak distributor meminta untuk merivisi menjadi 120 hari kalender. tolong dijelaskan, trimakasih....,,.

Wednesday, July 5, 2017

Ekosistem pengadaan di tahun 2017

LKPP Membahas Ekosistem Pengadaan dengan Menko Ekon

KOLUSI DALAM PENGADAAN

1.  dengan spesifikasi tertentu yang bisa memenuhi hanya satu, misal pengadaan dilakukan di bulan Maret      2017, namun penyedia sudah melakukan kontrak dengan pemasoknya pada bulan Januari 2017
2. merancang pengadaan dengan paket besar dengan skenario bahwa pengadaan dengan paket besar dan   waktu singkat sehingga hanya penyedia Z saja yang bisa mengerjakan
3. merancang anggaran dan sudah merencanakan calon pemenangnya, siapapun pesaingnya akan dicari hal-hal yang akan menggugurkan

Hindari dalam pengadaan kolusi, fiktif, mark up, pemalsuan dan suap/gratifikasi

Tuesday, July 4, 2017

DISKUSI TENTANG KONTRAK

GRATIS
Mengenai kontrak payung, kontrak multiyears dan kontrak bersyarat

http://www.lkpp.go.id/v3/#/read/4735

IUJK / SBU / SKA / SKT habis masa berlakunya pada saat proses pelelangan

Kalau sedang proses evaluasi pelelangan, IUJK ( Ijin Usaha Jasa Konstruksi )  telah habis masa berlakunya sebelum batas waktu penyampaian dokumen, namun ada surat keterangan ( suket )  sedang dalam proses mengurus perpanjangan, apakah dengan demikian digugurkan atau diluluskan ?

Direktur utama / direktur dari penyedia merangkap sebagai tenaga ahli

Apa dibolehkan direktur utama bertindak sebagai pelaksana teknis dan masuk dlm personil inti pekerjaan yg akan dilaksanakan

Bila memenuhi syarat dokumen lelang maka sebagai tenaga ahli atau TA/Personil inti...tidak dilarang...

Monday, July 3, 2017

MENGENAL KONSOLIDASI PENGADAAN



HARGA KIRIM KATALOG LEBIH MAHAL

Mohon informasi belanja e catalog namun ongkos kirim 50% dari harga barang bagaimana solusinya, dan dasar hukumnya

Apa boleh ditenderkan atau wajib beli juga di e catalog (ini belanja alkes)


Perpres 4 tahun 2015 pasal 110 ayat 4

Saturday, July 1, 2017

BAGI PENYEDIA MENGENAI VERSI SPSE ?

[INFO HELPDESK LPSE]
Bagi REKANAN Pengguna SPSE di seluruh Indonesia, perlu diketahui bahwa Lelang Pengadaan Secara Elektronik melalui LPSE saat ini sudah banyak yang menggunakan Aplikasi SPSE Versi 4, dan sekaligus Aplikasi SPSE Versi 3.6 juga masih ŕunning/berjalan.
Jika Anda ingin ikut Lelang, pastiin dulu dech... Paket tersebut pakai SPSE Versi 4 atau SPSE Versi 3.6 ???
Caranya, buka dech alamat website LPSE masing-masing daerah dengan url seperti ini http://lpse.daerah.go.id/eproc4.
Jangan lupa yaa.... taruh "eproc4" dibelakang alamat web LPSE trus klik menu disebelahnya "Beranda", yaitu menu "Cari Lelang".
Pastiin dech ... "spse4" atau "spse3".
Catat dulu ID Lelang Paket yg diinginkan. Eittss ... yg dicatat yg "spse4" aja ya... agar nanti pas login di SPSE Versi 3.6 ngga ikutan di klik tombol "Setuju Ikut Lelang".
Kenapa sih harus repot2 catat segala???
Alasannya, repot diawal jauh lebih baik daripada repot dibelakang.
Loohh...!!!
Iya kalo udah terlanjur klik "Setuju Ikut Lelang" di SPSE Versi 3.6 padahal paket lelang tersebut adalah paket lelang menggunakan SPSE Versi 4, insya Allah jika Anda mau login di SPSE Versi 4, maka user ID perusahaan Anda tidak dikenali lagi di SPSE Versi 4, alias akan tertolak.
Nahh...jadi repot kannn.... Disitu repotnya, karena Helpdesk LPSE ngga akan bisa mengatasi, harus dilaporkan dulu ke LKPP. Akibatnya kelamaan nunggu teratasi masalah akun perusahaan Anda, jadi hangus dech paket lelang dambaan hati, karena butuh waktu untuk proses pemulihan akun SPSE perusahaan Anda.
Sekarang pilih mana, repot diawal atau repot dibelakang???
Semoga masalah Bug Aplikasi SPSE Versi 4 ini secepatnya diatasi oleh Tim Development LKPP.
~Helpdesk LPSE~
...

Penulis Sunarno Lomteng

Thursday, June 29, 2017

Wan prestasi

Wan prestasi ( prestasi buruk )
1. Tidak melakukan apa yang diperjanjikan
2. Melaksanakan yang dijanjikan tetapi tidak sesuai  yg dijanjikan
3. Melakukan yg dijanjikan dan sesuai namun terlambat
4. Melakukan sesuatu yang dilarang dalam perjanjian

Silakan baca juga :

1. http://www.mudjisantosa.net/2013/04/wan-prestasi.html

2. http://www.jawapos.com/read/2017/02/13/109271/wanprestasi-jangan-dipandang-sebagai-korupsi


Wednesday, June 28, 2017

Penyedia catalog tidak merespon

Pada pasal 110 perpres 54 sepanjang barangnya ada di catalog dan memenuhi spek / waktu /  volume maka wajib digunakan.

Pada awalnya saya percaya e katalog adalah jawaban untuk mendapatkan barang dgn cepat namun kita sudah 1 bln lebih lakukan e katalog --jangankan barang dikirim ---persetujuan dari penjual saja susah--respon mereka sanggat lambat- harus ada aturan yg mengatur waktu respon dari penyedia--agar barang dapat digunakan tepat waktu-

Bisa dihubungi dulu penyedianya atau distributornya, ditelp, didatangi boleh juga. Ketemuan tdk dilarang. Yang dilarang kolusi dan adanya tipikor.

Selanjutnya kalo tidak respon.
Coba baca Perka lkpp no 6 tahun 2016
Pasal 40 ayat 2 c

Selanjutnya Penyedia katalog khan banyak... pilih penyedia catalog  yg lain...yang bisa...meski lebih mahal...

Jika semua penyedia catalog tdk dapat memenuhi... tidak langsung *penunjukkan langsung*./ pengadaan langsung... tetapi sesuai nilai rp pengadaannya bagaimana ...kalo di atas rp 200jt menjadi lelang... penunjukan langsung jika penyedianya satu

Wednesday, June 21, 2017

NEGOSIASI KATALOG BILA ADA FITUR NEGO di aplikasi E-purchasing

Perka LKPP No. 6 tahun 2016  Pasal 38
Pejabat pemesan dalam melakukan Epurchasing melakukan negosiasi terhadap harga barang / jasa  yang tercantum pada katalog Elektronik  dalam hal aplikasi E-purchasing menyediakan Fitur Negosiasi.

Jadi jika tidak ada fitur negosiasi maka tidak perlu dilakukan negosiasi, contoh pengadaan obat.

Tuesday, June 20, 2017

pembayaran untuk pembayaran pekerjaan tahun 2016

Ada pekerjaan dari DIPA APBN senilai Rp. 6 milyar dengan kontrak Rp. 5,7 milyar , pekerjaan selesai 100 persen di tahun 2016, namun baru dibayar rp. 4,5 milyar. Bagaimana sisa yang belum terbayar senilai Rp. 1.2 milyar ?

Respon :
Dapat dibayar sesuai Pasal 24
Pasal 24 Permenkeu No. 10 tahun 2017 Tentang Tata Cara Revisi Tahun Anggaran 2017

Monday, June 19, 2017

Kontrak katalog lkpp bisa doubah oleh pengelola pengadaan

Mohon masukan, apakah kontrak payung yg terdapat pada e-catalog bersifat tetap atau masih bisa dirubah disesuaikan dengan kemauan user? (kasus sewa kendaraan operasional)

Kalau kontrak payungnya mengikat lkpp dan penyedia
Kalau kontrak pengadaan. Urusan para pihak ( penyedia catalog lkpp dan pengelola pengadaan )

Sunday, June 18, 2017

YOUTUBE PEMBERIAN KESEMPATAN VS PERPANJANGAN WAKTU

Klik disini 

Kalo kegiatannya berlanjut diselesaikan di tahun depan, membayarnya bagaimana ?
Misal anggaran yang belum terbayar di tahun 2016 tidak bisa terbawa ke tahun berikutnya (tahun 2017).
Dan tahun anggaran berikutnya (2017), tidak ada tambahan dana.
Dengan demikian mengambil dana ( merevisi) dari anggaran (2017) yang ada untuk membayar nilai sisa pekerjaan yang belum terbayar.

PENGADAAN BBM UNTUK KANTOR

Ada anggaran sebesar Rp. 900 juta untuk BBM ( bahan bakar minyak ).
Pengadaan ini  dilakukan untuk keperluan mobil dinas yang dimiliki, bagaimana cara pengadaannya ?
Karena harga BBM dimana mana sama, ya tidak perlu dilakukan lelang.
Pengadaan langsung/penunjukan langsung.
1. Bisa langsung beli di SPBU mana saja, bukti pembelian menjadi pertanggungjawaban keuangan, atau 

Wednesday, June 14, 2017

SLIDE SOLUSI KONTRAK YANG KENA PEMOTONGAN ANGGARAN

SILAHKAN KLIK DISINI

PENUNJUKAN LANGSUNG UNTUK PENGADAAN APLIKASI ?


Untuk Pengadaan aplikasi anti plagiat “noplag” kami sudah menghubungi ke  Korsel ternyata mereka sdh ada kerjasama dengan PT. F sebagai agensi di Indonesia. Saat ini PT. F memiliki ijin usaha berupa SIUP perdagangan buku dan E-book. Apakah SIUP tersebut sesuai dengan ijin Aplikasi Online sesuai aplikasi noplag? Atau bolehkah kami terima saja? Dan karena hanya ada 1 agen di Indonesia apakah bisa kami tunjuk langsung?Mohon arahannya pak.  Terimakasih atas perhatian Bapak. Wassalammualaikuam Wr, Wb

Tuesday, June 13, 2017

Pengadaan apakah harus lelang ?

Menanyakan, apakah dlm spesifikasi teknis pembangunan Reaktor   kita boleh menyebutkan code standard dari beberapa komponen atau alat karena membutuhkan presisi dari alat yg dibutuhkan utk menjamin keselamatan dari reaktor yg akan dibangun.

Persengkokolan lelang ( kppu )

Ada 3 penawaran yg masuk.
Evaluasi adm 1 gugur.. cv. A
Evaluasi teknis 1 gugur si cv B.
Evaluasi harga smp kualifikasi si cv C yg menang.

HAK DAN KEWAJIBAN SETELAH KONTRAK BERAKHIR

Pada tahun 2014 di Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kab. ZZZ terdapat paket Pengerasan Jalan Desa pelelangan masih dilakukan secara manual. Kontraknya adalah kontrak harga satuan dan kontrak tahun tunggal. Pada akhir kontrak tidak ada kesepakatan progres fisik pekerjaan antara PPK dan Penyedia. PPK berkeyakinan progres fisik 77% sedangkan penyedia bersikeras sudah 100%. Perselisihan ini terjadi sampai berakhirnya tahun anggaran 2014. Dan tidak ada pembayaran atas pekerjaan tersebut.
Saat ini, di dokumen anggaran (DPA/DIPA) tahun 2017 ini ada pencadangan dana untuk membayar pekerjaan tersebut,
Pertanyaan :

MAJALAH IAPI EDISI 5 TAHUN 2017

SILAKAN KLIK DISINI

Friday, June 9, 2017

DATA PALSU... ditemukan di wilayah/waktu Sebelum SPPBJ PPK

Apabila pemenang lelang setelah masa sanggah selesai kemudian ditemukan bukti bahwa ada data2 yang dipalsukan oleh pemenang...langkah apa yg bisa dilakukan oleh pokja maupun PPKo..? Thx

Setelah masa sanggah selesai maka tugas pokja selesai....setelah habis masa tersebut proses menuju SPPBJ...ketika ditemukan data palsu...maka menjadi tidak terjadi SPPBJ OLEH PPK...kemudian PPK menyurati ke KPA...mendapat surat dari PPK kmdian KPA MENYAMPAIKAN/MEMERINTAHKAN kpd Pokja untuk dilakukan evaluasi ulang.....

Copy pak Anton

KD BUKAN DARI ITEM PEKERJAAN

jika ada subkon misal mendapatkan nilai kontrak 6 M sebagai suplier beton, kemudian subkon tersebut ikut lelang pada TA berikut dalam pkerjaan pembangunan jalan aspal: apakah KD dapat diperhitungkan?  Tks

KD dihitung dari nilai total pek...bukan item pekerjaan... namun demikian dgn pek aspal/overlay? Rasanya nggak pas bila ngambil KD dari pembetonan....

Mengambil dari kompetensi pekerjaan yang sama

Edit pak Anton

KD DARI SUBKONTRAK

Penyedia jasa A melakukan ikatan kontrak multy years dengan salah satu balai kementerian PUPR.
Penyedia jasa B mendapat sub kontrak dari Penyedia jasa A, yang ingin saya tanyakan adalah :
1. Apakah sub kontrak antara penyedia jasa B dan penyedia jasa A harus diketahui oleh PPK atau Satker ?
2. Apakah pekerjaan yang di subkontrakkan bisa pekerjaan utama?
3. Apakah pengalaman sub kontrak penyedia jasa B dapat diperhitungkan sebagai Kemampuan Dasar (KD)?
4. Apabila Surat Perjanjian Sub Kontrak antara penyedia jasa B dan A tidak diketahui oleh PPK atau Satker dapat diterima sbg bukti kontrak?

1 bila nilainya pek diatas 50 milyar menurut aturan Permen PU 31 tahun 2015 dalam pelelangannya sudah harus menominasikan penyedia jasa kecil setempat.

2 jika mensubkobtrak an  pek utama berarti pek spesialis kepada penyedia jasa spesialis

3 dpt diperhitungkan SebAgai KD jika pek spesialis..

4 tidak dpt diterima...bila tidak diketahui berarti tidak sah....

Edit pak Anton

Monday, June 5, 2017

KONTRAK / PEKERJAAN TERLAMBAT KARENA SENGKETA TANAH

Kontrak  konstruksi berakhir tanggal  26 Mei 2017, namun diserahkan tanggal 6 Juni 2017.
Keterlambatan tersebut karena ada sengketa dengan masyarakat mengenai tanah selama 3 minggu, yang mengakibatkan proyek berhenti semua.
Apakah penyedia dikenakan sanksi keterlambatan.

LELANG SEBELUM ADA ANGGARAN

Perpres 4 tahun 2015 
Pasal 73 ayat 2 
Untuk Pengadaan Barang/Jasa tertentu, Kelompok Kerja ULP dapat mengumumkan pelaksanaan pemilihan Penyedia Barang/Jasa secara luas kepada masyarakat sebelum RUP diumumkan.

personil yang sama untuk beberapa paket yang diikuti ?

Permen PU PR No. 31 tahun 2015
Pasal 6d

Sunday, June 4, 2017

Belum terdaftar dalam sikap, bisakah ikut lelang cepat ?

Lelang cepat..
Penyedia yg terdaftar dalam sikap yang diundang lewat aplikasi.
Bagaimana penyedia yg belum terdaftar ?

Saturday, June 3, 2017

Tenaga ahli yang ditawarkan dalam beberapa seleksi konsultan

ada pertanyaan
(tentang KONSULTAN)
.
CV. MAJU MUNDUR
Lulus Passing Grade di Tender SDA
.
CV. NAIK TURUN
Lulus Passing Grade di Tender CK
.

Thursday, June 1, 2017

Sbu non konstruksi ?

Mohon dibahas tentang SBU Non Konstruksi.
Jika SBU Konstruksi jelas terwadahi dalam UU Jasa Konstruksi dengan KemenPUPR sbg induknya, bagaimana dengan penggunaan SBU Non Konstruksi, apakah memiliki dasar hukum perundangan?

Sertifikat Konsultan non konstruksi ?

Utk pekerjaan konsultan non konstruksi apakah tidak disyaratkan adanya SKA/ SKT utk  personilnya atau pertanyaannya diganti mjd tenaga ahli apa saja yg ada sertifikat pernyataan keahliannya, serta lembaga apa sj yg berwenang mengeluarkan sertifikat keahlian jasa konsultan non konstruksi, Mohon pencerahannya

Tuesday, May 30, 2017

Pekerjaan tidak selesai dikenakan denda ?

Tanggal kontrak berakhir 30 April 2017
Penyedia hanya menyelesaikan  pekerjaan 72%.
Dan tidak ada penyerahan pekerjaan lagi.
Apakah penyedia dikenakan denda ?

BELUM DIBAYAR INSTANSINYA BUBAR

Saya ingin menanyakan, di Daerah ada kejadian luar biasa, dimana Rekanan belum menerima pembayaran utk kegiatan 2016, sementara Pengguna Jasa sdh berubah nama dan Pengguna Anggaran juga sdh dimutasi ke Dinas Lain, Mohon Penjelasannya dengan UU No. 2 Thn 2017 tsb, apakah Tuntutan Rekanan dinyatakan Gugur karena Pengguna Anggaran dan OPD dimaksud sdh tak ada karena bertukar nama.
Respon :
Walaupun kontrak berakhir, namun bilamana prestasi belum dibayar, penyedia dapat menuntut untuk dibayar, silakan dihubungi bagian keuangan pemda. 
Dalam hal pemda tidak merespon, dapat diajukan gugatan perdata,
Batas kedaluwarsa tagihan adalah 5 tahun.

Monday, May 29, 2017

PERAN PPHP di pekerjaan konstruksi

Izin bertanya pak.sebenarnya pphp itu kewenangabnya mmeriksa apakah
1. Pekerjaan selesai 100 % dinyatakan oleh siapa??
2. Bekerja atas dasar perintah siapa?Pa atau ppk
3. Apabila ada yg tdk sesuai kotrak yg dilakukan mmberi laporan ke siapa?pa/kpa
4. Apakah kerja hanya diujung sja stelah ada pernytaan 100 % spt prtyaan no 1 atau stiap ada pemberian termijn (apabila termijn)

Bila SPSE terganggu

Terlait SPSE yg terganggu, ada alternatif  sebagai berikut

Pilihan alternatif=

Sunday, May 28, 2017

Design Build (DB)

Metoda yang bila diterapkan di pekerjaan konstruksi yaitu metode yang menggabungkan jasa konsultan perencanaan konstruksi dengan pelaksana konstruksi dalam SATU KONTRAK
Saat ini rujukannya adalah Permen PU No. 19 tahun 2015 ( khabarnya sedang direvisi )

Saturday, May 27, 2017

Dalam satu paket lelang ada nama yang sama

Apabila 2 peserta lelang terjadi afiliasi
Direktur perusahaan A, menjadi wakil direktur perusahaan B... ikut tender yg sama
Apakah masih harus d undang dalam acara pembuktian kualifikasi.
Mohon penjelasannya pak

Thursday, May 25, 2017

HARGA UNTUK VOLUME TAMBAHAN YANG MEMILIKI HARGA SATUAN TIMPANG

Untuk suatu item yang memiliki harga satuan timpang, dan memang harga item ini timpang , maka harga itu berlaku untuk volume itu. Jika volumenya bertambah, maka untuk tambahannya memakai harga negosiasi/ harga pasar wajar (Mudjisantosa)
Rujukan SBD LKPP yang terbaru dan SBD Kemen PUPR berdasar Permen PUPR 31/2015
Perka LKPP No. 14 tahun 2012 memakai harga HPS