BENCANA ALAM SEBAGAI KEADAAN KAHAR

1.    Berdasarkan ketentuan pada  Pasal 91 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 beserta Perubahannya tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, diatur bahwa:

a.      Keadaan Kahar adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak para pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam Kontrak menjadi tidak bisa terpenuhi;

b.      Keadaan Kahar antara lain namun tidak terbatas pada: bencana alam, bencana non alam, bencana sosial, pemogokan, kebakaran, gangguan industri lainnya, dan peristiwa lainnya yang tidak direncanakan dan diluar kendali para pihak;

c.      Penetapan jenis keadaan kahar harus yang diatur dalam Draft Kontrak maupun dalam Kontrak;

d.      Penetapan terjadinya peristiwa keadaan kahar harus dinyatakan oleh pejabat yang berwenang dan atau berdasarkan data yang dikeluarkan oleh instansi terkait, misalnya untuk pernyataan bencana skala kabupaten/kota/provinsi ditetapkan oleh Kepala Daerah;

e.      Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yang diakibatkan oleh terjadinya kahar tidak dikenakan sanksi dan tindak lanjut setelah terjadinya keadaan kahar mengacu pada ketentuan yang diatur dalam Kontrak. Apabila dalam kontrak belum mengatur tindak lanjut setelah terjadinya keadaan kahar, para pihak dapat melakukan negosiasi tindak lanjut setelah terjadinya keadaan kahar dan dituangkan dalam addendum kontrak.

2.   Selanjutnya keaadaan kahar sebagai berikut:

a.      Apabila peristiwa keadaan kahar seperti erupsi Gunung Agung ditetapkan oleh instansi yang berwenang sebagai bencana alam, maka peristiwa tersebut dikategorikan sebagai keadaan kahar;

b.      Perubahan lingkup, desain, struktur, perpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaan dan/atau perubahan harga hanya dapat dilakukan untuk kontrak yang terkena dampak bencana alam dan harus dituangkan dalam addendum kontrak;

c.      Tindak lanjut setelah terjadinya keadaan kahar mengacu pada ketentuan dalam kontrak dan atau berdasarkan hasil negosiasi antara PPK dengan Penyedia Barang/Jasa yang dituangkan dalam addendum kontrak;

d.      Apabila dapat dibuktikan bahwa bencana alam menimbulkan kenaikan harga pada kontrak-kontrak sebelumnya maka untuk menentukan besaran kenaikan harga dapat menggunakan rumus penyesuaian harga;

e.      Selanjutnya untuk menentukan pihak yang membayar kenaikan harga akibat bencana alam mengacu pada ketentuan dalam kontrak, apabila dalam kontrak tidak mengaturnya maka para pihak melakukan negosiasi yang hasilnya dituangkan dalam addendum kontrak. 

Baca juga 

1. http://www.mudjisantosa.net/2017/09/269-0719-dewa-tot-bali-pak-mudji.html

2. http://www.mudjisantosa.net/2017/09/contoh-surat-pemberitahuan-keadaan.html