Kebutuhan SKA / SKT dalam pekerjaan konstruksi

JAKARTA 12 Juli 2013

Dalam UU 18 tahun 1999 mengenai jasa konstruksi dalam pasal 8 dan 9 disyaratkan para pelaku pekerjaan konstruksi harus memiliki sertifikat.

SKA = sertifikat keahlian kerja

SKT = sertifikat ketrampilan kerja

Dalam pelaksanaan lelang, di dokumen pengadaan sering disebutkan tenaga yang memiliki SKA / SKT yang harus ditawarkan penyedia.  Dalam menentukan persyaratan, sering menjadi pertanyaan dari pokja ULP (panitia pengadaan) seberapa ideal jumlah tenaga ahli/ terampil yang perlu disyaratkan. Sedangkan bagi penyedia yang akan menawar sering mengeluh bahwa pokja ULP (panitia pengadaan) meminta terlalu banyak /mensyaratkan banyak SKA dan SKT, padahal SKA/SKT yang dimiliki oleh penyedia  sangat terbatas.

Sampai saat ini, belum ada patokan yang jelas sehingga kita diminta untuk menyesuaikan  jenis/sifat/kriteria pekerjaan konstruksi dengan  kebutuhan dan kewajaran jumlah tenaga ahli/terampil  yang diperlukan.

Untuk pekerjaan sederhana diperlukan sedikit tenaga ahli/terampil atau mungkin cukup terampil saja, kemudian dengan memperhatikan luas dan kompleksitas pekerjaan maka dapat dipersyaratkan tenaga yang cenderung ahli.

Mungkin kita bisa melihat di LPJK yang mempunyai pendekatan untuk menetapkan kualifikasi usaha dikaitkan dengan tenaga ahli/terampil  yang  harus ada sebagai berikut  (bisa juga dibandingkan dengan  Lampiran 3 Peraturan Menteri Nomor 08/PRT/M/2011 Tanggal: 13 Juni 2011:) :

Versi LPJK yang telah diedit

No.	Nilai Pekerjaan  s.d.	Tenaga ahli
1	100.000.000	Diri sendiri  minimal berpengalaman dalam Jasa Konstruksi bersertifikat sesuai bidang : A/S/M/E/T yang dibuktikan dgn SKT Tingkat I (usaha perseorangan)
2	500.000.000	Satu orang   berpengalaman dalam Jasa Konstruksi yang dibuktikan dgn SKT Tingkat III
3	1.000.000.000	Satu orang   berpengalaman dalam Jasa Konstruksi yang dibuktikan dgn SKT Tingkat II
4	2.500.000.000	Satu orang   berpengalaman dalam Jasa Konstruksi yang dibuktikan dgn SKT Tingkat II
5	10..000.000.000	Satu orang   berpengalaman dalam Jasa Konstruksi yang dibuktikan dgn SKA (sertifikat keahlian ) minimal Muda, dan satu orang penanggung jawab bidang berpengalaman dalam Jasa Konstruksi yang dibuktikan dgn SKA (sertifikat keahlian ) minimal Muda
6	50.000.000	Satu orang   berpengalaman dalam Jasa Konstruksi yang dibuktikan dgn SKA (sertifikat keahlian ) minimal Madya , satu orang penanggung jawab bidang berpengalaman dalam Jasa Konstruksi yang dibuktikan dgn SKA (sertifikat keahlian ) minimal Muda
7	Tidak terbatas	Satu orang   berpengalaman dalam Jasa Konstruksi yang dibuktikan dgn SKA (sertifikat keahlian ) minimal Madya , satu orang penanggung jawab bidang berpengalaman dalam Jasa Konstruksi yang dibuktikan dgn SKA (sertifikat keahlian ) minimal Madya

UU 18 tahun 1999

Pasal 9

(1) Perencana konstruksi dan pengawas konstruksi orang perseorangan harus memiliki sertifikat keahlian.

(2) Pelaksana konstruksi orang perseorangan harus memiliki sertifikat keterampilan kerja dan sertifikat keahlian kerja.

(3) Orang perseorangan yang dipekerjakan oleh badan usaha sebagai perencana konstruksi atau pengawas konstruksi atau tenaga tertentu dalam badan usaha pelaksana konstruksi harus memiliki sertifikat keahlian.

(4) Tenaga kerja yang melaksanakan pekerjaan keteknikan yang bekerja pada pelaksana konstruksi harus memiliki sertifikat keterampilan dan keahlian kerja.