Tuesday, July 16, 2019

Pembayaran kontrak payung

Kontrak payung untuk 4 tahun  dengan anggaran dari APBD/APBN
Anggaran 2019, 2020, 2021, dan 2022

Kontrak yang diajukan untuk pembayaran  2019  ke bagian keuangan/KPPN adalah kontrak.....

A. Kontrak payung
B. Kontrak per tahun
C. Kontrak payung dan kontrak per tahun
D. tidak ada jawaban

 *Respon:*

Pelaksanaan keg yg membebani pengeluaran diawali dgn pembuatan komitmen.

salah satu bentuk komitmen adalah bentuk kontrak sebagaimana diatur pd perpres 16/18 pasal 28.

kontrak yg akan di-ttd tdk boleh melebihi batas anggaran atau tdk boleh dilakukan apabila anggaran tdk tersedia.

subsatnsi kontrak setidakx;
1. ada pemberi pekerjaan
2. ada penerima pekerjaan
3. ada pekerjaan atau yg dikerjakan
4. ada nilai pekerjaan.

kontrak trsebut (yg memiliki nilai pekerjaan) dilaporkan pd BUN/BUD utk keperluan pencatatan dan pembayaran.

kontrak payung, menurut sy blum ada nilai kontrak. hanya terdapat harga satuan barang dgn volume dan waktu pengiriman yg blum dpt ditentukan.

sehingga yg disampaikan kpd BUN/BUD adalah yg berdampak pd pembayaran yaitu cukup kontrak tahunanx saja.

kontrak bisa berupa:
- bukti pembelian
- kuitansi
- SPK
- Surat Perjanjian
- Surat pesanan.

mirip2 dulu dgn kebiasaan dulu pd kontrak tahun jamak... ada dikenal;
1. kontrak induk
2. kontrak anak (tahunan)
istilah tersebut sdh tdk dikenal lagi.

mirip dgn kontrak payung dan kontrak tahunan trhdap kontrak payung, meskipun secara substansi berbeda

From Mandar TH

Sbu habis masa berlakunya

Mau nanya dlm lelang bagaimana kalau yg diupload pihak ketiga ternyata sudah kadaluarsa masa berlakunya seperti SBU, ? Terima kasih diucapkan bagi  yg memberi pencerahan, smg manfaat ilmunya

Respon :
Asal ketika pada tanggal / waktu batas menyampaikan penawaran belum mati.
Misal tanggal batas waktu penyampaian.10 juli 2019.

Sbu berlaku s.d 12 juli 2019.

Ketika akan sppbj harus sudah ada penggantinya

SDP PU Point 30.6 b b)
Sertifikat Badan Usaha (SBU) yang habis masa berlakunya sebelum batas akhir pemasukan Dokumen Penawaran tidak dapat diterima dan penyedia dinyatakan gugur

SDP PU di BAB VIII. Tata Cara Evaluasi Kualifikasi B.b.2 2) Izin/sertifikat yang habis masa berlakunya sebelum batas akhir pemasukan Dokumen Penawaran tidak dapat diterima dan penyedia dinyatakan gugur

Friday, July 12, 2019

Biaya e purchasing

mohon info dan masukan terkait dengan batasan  ongkos kirim dalam e-purchasing apakah selain biaya transportasi  termasuk sewa gudang, biaya adminstrasi,ppn dan pph..Terima ksh

Ya dilihat di catalog nya
Biaya mana saja yg termasuk ?

Bila tdk termasuk namun diperlukan ya di nego dan wajar biayanya

Wednesday, July 10, 2019

Jenis kontrak untuk jasa boga

Pengadaan jasa boga..

Bagaimana jenis kontraknya ?

Kalo untuk even atau acara yang sekali saja lebih cocok menggunakan jenis kontrak lumsum.

Untuk kebutuhan yang volume dan jenis nya bisa berubah ubah
Maka lebih cocok menggunakan kontrak harga satuan

Tuesday, July 9, 2019

Perubahan kontrak bisa lebih dari satu kali

Nilai kontrak rp 1.5  milyar termasuk PPN
Bisa diubah / di addendum kalau ada kebutuhan lapangan dan kalo dananya masih ada.
Hingga berubah maksimal menjadi rp. 1,65 milyar

Contoh menjadi maksimal rp 1.65

Kontrak *boleh ber ubah berapa kali* asal tidak melebihi batasan rp maksimalnya maksimal contoh rp. 1.65 milyar

Perubahan kontrak yang banyak bisa menunjukkan perencanaan yang kurang matang

Kbli atau OSS

https://m.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5bc982105f2f4/kewajiban-perusahaan-mengubah-kbli-menjadi-yang-baru

Wednesday, July 3, 2019

Serah terima secara administrasi oleh pphp

Izin bertanya pak,,kapan waktu PPHP/PjPHP melaksanakan pekerjaannya khusus pekerjaan konstruksi?apakah setelah masa pemeliharaan berakhir FHO (100%) atau saat PHO (95%)?

Monday, June 24, 2019

Penyedia tidak menyampaikan rincian harga penawaran

mohon arahan bapak ibu.
tender konstruksi bangunan gedung dgn hps sktr 3.5Milyar kontrak harga satuan.
salah satu penyedia menawar sktr 3.3M, setelah d lihat rincian harga penawaran pada sistem spse. uraian pekerjaan yg d tawar hanya 1 jenis harga saja langsung 3.3M. dan semua harga satuan lainnya di tawar dengan harga Rp. 0.
apa yang harus dilakukan pokja terhadap penawaran tersebut.

Wednesday, June 19, 2019

Satu kontrak bisa dari banyak sumber dana

Soal fakpi 701

Pekerjaan konstruksi ditender dengan konsilidasi, setelah  kontrak diketahui bahwa didalam paket tersebut ada DAK reguler dan DAK penugasan. Pihak KPPN tidak mau kalau menggunakan 1 nomor kontrak

A. Hasil tender dibatalkan
B. Addendum menjadi dua kontrak
C.  Menjelaskan ke KPPN
D. Tidak ada jawaban

jawaban C.

Tuesday, June 18, 2019

Korupsi - suap

Korupsi, suap bertahun tahun masih bisa diproses

GE Way

19 June 2019
Oleh : Dahlan Iskan


Ada buku baru. Judulnya: American Trap. Indonesia banyak disebut di situ. Penulisnya baru saja bebas dari penjara Amerika. Setelah dihukum selama 30 bulan. Dianggap terlibat kasus korupsi PLTU di Lampung. Di dekat pantai Tarahan.

Nama penulis itu: Frederic Pierucci. Saat ditangkap umurnya 49 tahun. Warga negara Prancis.


Jabatan saat itu: CEO salah satu anak perusahaan Alstom yang ada di Amerika. Di negara bagian Connecticut. Bidang utamanya pembuatan boiler untuk PLTU di seluruh dunia.

Hari itu Pierucci baru saja mendarat di bandara JFK New York. Tanggal 4 April 2014. Jam 08.00 malam.

Pierucci naik pesawat Cathay Pacific dari Singapura. Transit dulu di Hongkong. Total penerbangan 24 jam.

Begitu pesawat Boeing 777 itu mendekati garbarata, Pierucci mendengar pengumuman. Namanya disebut. Agar menghubungi pramugari di dekat pintu pesawat. Ia pikir ada barangnya yang tertinggal saat transit. Misalnya HP. Yang akan diberikan kembali kepadanya.

Begitu pintu pesawat dibuka terlihat tiga petugas FBI. Satu wanita, dua pria. Pierucci langsung diborgol. Dengan posisi tangan di belakang.

Ia langsung merasa: ini pasti terkait urusan di Indonesia.

Sejak dua bulan sebelumnya ia sudah mendengar selentingan itu. Saat ia di Singapura. Ia memang punya kantor di negara tetangga itu.

Tapi, tulisnya, posisinya aman. Manajer di bawahnya lah yang akan kena urusan. Maka ia tenang saja pergi ke Amerika. Untuk urusan tiga hari di Boston. Yang ternyata berakhir di sel sempit FBI. Dengan tangan terus diborgol. Dan badan diikatkan ke salah satu ikatan di dinding sel.

Semula Pierucci terus ngotot tidak bersalah. Tapi posisinya lemah. Ia berubah sikap: plead guilty.

FBI memang menemukan bukti: Alstom menyogok anggota DPR dan pejabat PLN. Untuk memenangkan proyek Rp 1,5 triliun (nilai sekarang).

FBI juga menemukan bukti lain: Alstom melakukan hal yang sama di Bahama, Mesir, Taiwan dan di Saudi Arabia.

Persaingan internasional memang keras. Lawan berat Alstom (Prancis) biasanya Siemen Jerman, Mitsubishi Jepang dan GE (General Electric) Amerika.

GE kalah di negara-negara itu. Secara tidak fair. GE tidak bisa melakukan sogok menyogok. UU di Amerika sangat keras. Perusahaan Amerika selalu mengeluhkan persaingan yang tidak fair itu.

Kongres Amerika lantas mengesankan UU Praktek Korupsi di Luar Negeri. Menurut UU itu, di negara mana pun korupsi itu bisa diperkarakan. Bila bersinggungan dengan kepentingan Amerika.

Lihatlah: yang menyogok orang Prancis. Yang disogok orang Indonesia. Tujuannya: mengalahkan pesaing. Termasuk perusahaan dari Amerika. GE.

Peristiwanya terjadi tahun 2004. Penangkapan Pierucci baru dilakukan tahun 2014. Begitu lama jaraknya.

Ternyata, tahun 2014 itu, menurut, Pierucci, GE lagi ingin membeli Alstom. Sulit. Prancis terlalu bangga dengan Alstom. Nasionalisme Prancis terusik. Alstom adalah kebanggaan nasional. Hebat dalam membuat lokomotif. Kereta api buatan Alstom sangat terkenal. Untuk pasar seluruh dunia.

Pierucci merasa penangkapannya itu bagian dari perang dagang. Mirip yang dialami Sabrina Meng Wanzhou. Eksekutif teras Huawei itu. Yang ditangkap di bandara Vancouver Kanada itu. Atas perintah Amerika itu.

Sabrina juga sudah mendengar desas-desus itu. Dia akan ditangkap. Kalau mendarat di Amerika. Karena itu dia lewat Kanada. Saat akan terbang ke Meksiko. Meski lewat Los Angeles sebenarnya lebih dekat. Sabrina tidak menyangka bisa ditangkap di Kanada.

Setelah Pierucci mengaku bersalah, pengusutan tidak berlanjut. Tidak dikembangkan sampai ke atasannya.

Bahkan kemudian terjadilah deal: Alstom setuju dibeli GE. Khusus untuk divisi boiler dan turbin dan transmisi. Dengan nilai pembelian sekitar Rp 200 triliun.

Alstom masih tetap hidup. Dengan berbagai bisnisnya. Terutama kereta apinya.

Bahkan kemudian memasuki bisnis baru: pembangkit listrik tenaga nuklir.

Maka bertambahlah perusahaan nuklir yang bertemu saya. Yang menjelaskan teknologi terbaru. Termasuk pengamanannya. Baik dari serangan tsunami seperti di Fukushima. Pun dari serangan teroris.

Misalkan ada pesawat sebesar Boeing 747. Ditabrakkan ke instalasi PLTN Alstom. Tidak akan ada masalah. Begitu penjelasan eksekutif mereka pada saya.

Bagaimana GE sendiri setelah membeli Alstom?

Menyesal.

Menyesal sekali.

Kinerja GE merosot drastis. Terutama tahun 2016, 2017 dan 2018. Jeblok. Nilai saham GE turun terus. Tahun 2017 turun separonya. Dan tahun lalu turun lagi. Separonya lagi.

Pun pemerintah Prancis tidak puas. Menjatuhkan denda ke GE: sekitar Rp 500 miliar. Awal tahun ini tadi.

Prancis menilai GE tidak memenuhi komitmen. Dalam  jual beli itu dijanjikan GE bisa menambah tenaga kerja lokal. Sebanyak 1.000 orang. Di tahun ketiga. Nyatanya, menurut Prancis, hanya bertambah 25 orang.

Dunia ternyata sudah berubah di tahun 2015. Itu di luar perhitungan GE. Permintaan akan turbin gas ternyata menurun drastis. Renewable energy ternyata naik daun. Green energy lebih mendunia.

Padahal di bidang turbin-gas itulah keunggulan GE. Padahal dengan membeli Alstom pasar turbin-gas langsung bisa dikuasai.

Mestinya.

GE yang juga membuat turbin pesawat, peralatan medis, lokomotif dan apa saja, kaget. Tiba-tiba iklim bisnis berubah. Tahun 2017 digantilah CEO-nya. Dengan tokoh dari dalam. Namanya: John Flannery.

1

Tidak terselamatkan.

GE terus merosot.

Diganti lagi CEO-nya. Oktober tahun lalu. Dengan tokoh dari luar: Larry Culp. Lulusan Harvard.



Inilah untuk pertama kalinya. GE minta tolong orang luar. Dalam sejarahnya yang 125 tahun.

Reputasi GE lagi dipertaruhkan di tangan Culp. Padahal selama ini GE adalah kiblat ilmu nyata di bidang manajemen. 'Manajemen GE' sudah menjadi jaminan. 'GE Way' adalah mantra.

Manajer mana pun yang pernah sekolah singkat di GE sangat bangga. GE memang membuka diri. Menjadi tempat magang manajer senior dari seluruh dunia. Lebih 20 orang PLN yang pernah mendapat pendidikan singkat di GE.

Apalagi GE selalu menempati urutan 10 besar dalam Fortune 500. Sering pula di urutan 6 atau 7.

Tiga tahun terakhir rankingnya merosot ke nomor 20-an.

Gajah besar itu lagi sakit. Tapi masih tetap besar. Apalagi kalau bisa sehat kembali.(Dahlan Iskan).

https://www.disway.id/r/487/ge-way

Tuesday, June 11, 2019

BILA YANG MEMASUKKAN SATU PENAWARAN , ADAKAH MASA SANGGAH ?


PERLKPP No. 9 tahun 2018
Apabila hasil prakualifikasi ulang jumlah peserta yang lulus 1 (satu) peserta, maka dilanjutkan dengan proses Penunjukan Langsung

SBD LKPP
Apabila hanya 1 (satu) peserta yang lulus evaluasi teknis maka dilanjutkan dengan klarifikasi dan negosiasi teknis dan harga

Saturday, June 8, 2019

PUTUS KONTRAK DILAKUKAN PENUNJUKAN LANGSUNG

PERPRES 16 TAHUN 2018  Pasal 52
(1) Pelaksanaan Kontrak terdiri atas:
a. Penetapan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ);
b. Penandatanganan Kontrak;
c. Pemberian uang muka;
d. Pembayaran prestasi pekerjaan;
e. Perubahan Kontrak;
f. Penyesuaian harga;
g. Penghentian Kontrak atau Berakhirnya Kontrak;
h. Pemutusan Kontrak;

Sunday, May 26, 2019

tidak diwadahi oleh suatu aturan maka agar dilakukan audit

Jasa kebersihan kantor melalui lelang umum dengan nilai 3,3 miliyar, telah dilaksanakan dengan pekerjaan dimulai per tanggal 1 maret 2019, dikarenakan proses lelang membutuhkan waktu, dan kebutuhan kebersihan kantor. oleh karena itu kami mengajukan pertanyaan sebagai berikut :

Friday, May 24, 2019

Pengadaan barang s.d rp 50 juta

Nilai pengadaan sd 50 jt itu sesuai perpres kan cukup dg kuitansi ya Pak ?

Pengadaan s.d 50 juta , bukti perikatan dengan kuitansi.
Namun dalam hal diperlukan mengungkapkan hak dan kewajiban para pihak , yang tidak cukup dengan kuitansi maka dibuat kontrak sederhana atau SPK ( ini umumnya untuk pengadaan yang masih memerlukan proses pembuatan atau barang  sudah ada tidak dapat dikirim segera )

Di perpres tdk dijelaskan siapa yg melakukan pembelian barang tsb, mhn pencerahan siapa seb3narnya yg melakukan pembelian barang tsb ?
Kalau harganya sudah pasti maka siapa saja dari instansi dapat ditugaskan dan diserahkan ke pejabat pengadaan bukti transaksinya.
Kalau harga masih perlu dinegosiasi maka peran dari pejabat pengadaan.

Tuesday, May 21, 2019

Denda keterlambatan pekerjaan berdasar Perpres 16 2018 dan Per lkpp 9 2018

Tidak ada denda maksimal 5%.

Bolehkah membuat sanksi lain untuk denda selain 1/1000 ?
Bisa contoh untuk jasa catering dalam hal makanan basi atau terlambat sekian jam maka misal didenda sebesar biaya catering hari itu 

Denda dari sisa bagian kontrak tidak ada, tetapi yang benar dari nilai bagian kontrak

Saturday, May 18, 2019

Buku pengadaan secara swakelola berdasar Perpres 16 tahun 2018

Buku pengadaan secara swakelola berdasar Perpres 16 tahun 2018
bisa dibeli Rp.  70.000 ( belum ongkir ).
Silakan hubungi HP / WA ke Sofiana 0821 1223 3577 


Sunday, May 12, 2019

catatan tentang SPSE


Ada panduan spse 4.3 untuk pokja ?

Minta masukanya..lpse  GGGG semntara maintenence sejak seminggu lalu dan belum ada kepastian sampai kapan..bolehkah proses pengadaan diproses offline saja dengan alasan spse masih eeror?
Bisa menggunakan spse kabupaten lain

Masukan SNI Konstruksi

12Mei2019

Sumbang saran tentang perkembangan peraturan di Indonesia( buat bahan perenungan)

1. Setiap peraturan yang keluar umumnya tidak pernah mengevaluasi performance bangunan2 yang sudah didesain memakai peraturan2 sebelumnya.

2. Contoh peraturan beton (mohon koreksi kalau ada yg keliru): PBI-50(55) ikuti peraturan Belanda GBV. Usaha luar biasa dilakukan alm. Prof. Wiratman dkk merubah total menjadi PBI NI-2 1971 (menurut saya sudah luar biasa baiknya).
Model peraturan beton tipikal indonesia (kombinasi CEB & ACI) semua notasi ganti total dari sigma b (K) menjadi sigma bk.
Berikutnya SKBI 1989 ganti total lagi pakai fc’ mulai adopsi ACI dstnya sampai sekarang SNI 2847 ... 2013(202X) , sudah mulai consistent tidak rubah2 karena mengikuti ACI.

NOTE :
Perhatikan peraturan format ACI sejak 1900-2014  , sampul warnanya tetap biru konsisten, perubahannya gradually (peraturan lama dulu masih berlaku ditaruh di appendix sebagai alternatif) , demikian juga peraturan lainnya ASCE 7-02..7-16, AISC ... 2015 (2018) dstnya.

Buat pengajar seperti saya,  _apalagi mahasiswa_,  bikin pusing gonta-ganti notasi, akhirnya pemahamannya 'incomplete'  peraturan satu dengan yang lebih baru selanjutnya dst.

3. Kita lihat peraturan gempa mulai PMI-70 (adopsi Japan) rubah menjadi SK... 1989 (adopsi NZ & US code) , yang menarik saya ikuti pembahasannya waktu itu (...dapat tugas belajar dari LPMB) usulan Prof. Wiratman untuk  tidak begitu saja meningkatkan gaya gempa (respons spetra) dengan tetap mempertahankan untuk Jakarta C= 0.05 supaya tidak  drastis perubahannya (...lebih fokus penyempurnaan detailing, konsep criteria design,  gempa design, besar & umur bangunan) dengan bangunan2 yang didesign sebelumnya.
A wise thought.

Berikutnya peraturan rubah total dengan mengadopsi ASCE 7, ganti SNI 1726-2002 , PGA 0.18 naik untuk Jakarta.
SNI 1726-2012,  PGA naik lagi 0.23 untuk Jakarta.
SNI 1726-2019 PGA naik lagi ??? + ketentuan baru tidak  ada kompensasi buat analisa dinamis dari 80% (85%) menjadi 100%.

4. Realita bangunan2 yang _completely failure_ pada gempa di Aceh, Padang, Jogya , Sukabumi , Palu , Bali-Lombok umumnya ruko  & bangunan2 yang tidak didesign & detail sesuai peraturan PMI-70, SKBI-98 atau SNI 1726.

Pernah design menara air di Aceh  dengan PMI-70, Padang, Bali  (SKBI) , Palu (SNI 2002) krn _detailing & kualitas pelaksanaan cukup (baik)_ dihantam gempa 2000 tahunan Aceh masih tidak collapse, Palu gempa 500 tahunan msh immediate occupancy.

5. Haruskah gaya gempa naik 'instead of improvement in detailing & tight supervision of the actual construction'?

Menaikan gaya gempa (artinya) 'increasing the structural costs significantly' baik untuk bangunan dengan T rendah (ruko, low rise) maupun T besar (high rise) padahal 'in reality it is wise or OK'.

Ironinya beberapa bangunan di Jakarta didesain sesuai peraturan SNI 1989, 2002 'by the time in completion' berlaku peraturan SNI 1726-2012 belum operational harus dlakukan perkuatan, SLF tidak keluar , siapa yang salah???

Bilamana dilakukan building audit hampir semua bangunan tinggi di Indonesia (walaupun sudah 'in service'  lebih dari 15 tahun) menjadi tidak layak pakai.
Bagaimana dengan para tenant , ini realita yang  dihadapi saat ini.
Siapa yang salah ???

6. Buat yang bikin peraturan baru sih sangat bagus karena (bangunan2) akan jadi lebih aman. (Namun) buat yang mengalami selaku pelaku/pengguna SNI seperti saya, client/owner, users (society) ini benar2 'harmful'.

Buat direnungkan bersama.
(Saya pernah harus beberapa kali perkuat bangunan baru selesai akibat hal2 tersebut)

Hadi Rusjanto
Annin H

Thursday, May 9, 2019

UANG MUKA UNTUK USAHA KECIL SESUAI PERMEN PU PR 7 2019

Salam Pak..
Mau konsultasi terkait pemberian uang muka pakerjaan kontruksi dengan nilai 7,8 M seperti kita ketahui di p16 di segmentasi 2,5 kebawah kecil dan 2,5 keatas non kecil dan diberikan uang muka maksimal 30 untuk kecil dan non kecil 20 yg menjadi pertanyaan kami adalah pemahaman auditor terhadap p16 dan permen PU yg mana terjadi perbedaan segmentasi 10 kebawah kecil 10-100 menengah dan besar 100 keatas terkait pemberian uang mukanya untuk pekerjaan 7,8 M sebaiknya berapa pak mohon pencerahan terima kasih 🙏


Wednesday, May 8, 2019

Surat dukungan alat berdasar PERMEN PU 7 2019




Dalam Permen PUPR No. 7 tahun 2019  mengenai surat dukungan alat utama, tidak boleh dipersyaratkan.

Misal suatu paket  PxwT  diikuti penyedia A, B, C, D dan E dengan semua penyedia A, B, C, D dan di dukung oleh Z maka hal demikian akan diarahkan atau sikap Z menentukan siapa yang akan menang.
Sedang kalau dengan adanya  perjanjian sewa maka setiap penyedia telah ada perjanjian sewa, sehingga sewa untuk Z hanya satu penyedia saja untuk satu alat dan penyedia yang lainnya memiliki sendiri atau sewa kepada pihak lain lagi.



Daftar isian alat utama dan lampiran bukti milik / sewabeli / perjanjian sewa dilampirkan

Tuesday, May 7, 2019

KOEFISIEN DI ANALISA HARGA SATUAN MENJADI TEMUAN AUDIT

Soal fakpi 616

Konsultan perencana membuat RAB berdasar koefisien dan AHS sesuai permen pu pr 28 tahun 2016.
Selanjutnya Penyedia pekerjaan konstruksi mencapai prestasi tidak tepat berdasar koefisien permen pupr tersebut.

Berikutnya pertanyaannya, Auditor menilai hal ini akan kerugian negara bila ?

Monday, May 6, 2019

PERAN PPHP BERDASAR PERPRES 16 TAHUN 2018

Paket pengadaan Jasa Kebersihan sebesar Rp 700 juta di suatu Rumah Sakit telah dilakukan tender dan  pembayaran prestasi pekerjaan menggunakan cara pembayaran bulanan. Didalam kontrak tercantum setiap bulan akan dicairkan sebesar Rp 70 juta selama 10 bulan.
PERTANYAAN
Apakah Rumah Sakit tersebut wajib membentuk PPHP (Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan) atau cukup menggunakan PjPHP (Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan) mengacu pada Perpres 16/2018 pasal 15 :
(1) PjPHP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf g memiliki tugas memeriksa administrasi hasil pekerjaan pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan Jasa Konsultansi yang bernilai paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
(2) PPHP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf g memiliki tugas memeriksa administrasi hasil pekerjaan pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling sedikit di atas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan Jasa Konsultansi yang bernilai paling sedikit di atas Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
PPK beranggapan bahwa hasil pekerjaan merupakan prestasi per bulan yang akan dibayar sebesar Rp 70 juta sedangkan PPHP beranggapan hasil pekerjaan PBJ mengacu pada nilai total kontrak sebesar Rp 700 juta sehingga wajib dibentuk PPHP dan bukan PjPHP.
Demikian pertanyaan disampaikan. Atas bantuannya diucapkan terima kasih.

Respon :
1.  Ketika pekerjaan selesai 100%, jadi ketika selesai 100% PPHP melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen administrasi sejak perencanaan s.d serah terima
2. ketika ada prestasi yang dapat untuk pembayaran , misal cleaning service setiap bulan, maka peran PPK untuk memeriksa atau peran tim pendukung untuk memeriksa setiap bulan

Saturday, May 4, 2019

Hps konsultan berdasar permen pupr 7 2019

Sumber hps konsultan konstruksi dari Kepmen pupr 897 tahun 2017.

Angka angka di kepmen pupr tersebut sebagai batasan minimal.

Permasalahannya, Anggaran di APBD tidak mengalokasikan sebesar itu.

Angka rp untuk mengalokasikan anggaran sebesar itu tidak tersedia anggarannya.

Dampaknya ?
Tidak mendapatkan tenaga konsultan yang berkualitas

Atau ada konsultan yang mau ?

Boleh asal output tercapai. Dengan demikian adalah salah tidak memenuhi aturan PUPR tetapi tidak terjadi kerugian negara.

PR kita membuat anggaran yang memadai

Monday, April 29, 2019

SETELAH PHO ADA FORCE MAJEURE

mohon masukannya, jika pada suatu pekerjaan dimana pekerjaaan tersebut telah dilakukan serah terima pertma (PHO), Kemudian pada saat masa pemeliharaan terjadi force majure, bagai mana sikap ppk sebaikknya, mengingat kondisi

Friday, April 26, 2019

Konsultan presentasi penawaran

 apakah dalam evaluasi teknis jasa konsultansi oleh Pokja atau oleh Pejabat pengadaan ( PP) dapat mengundang penyedia untuk melakukan paparan atas dokumen teknis yg ditawarkan ? Terima kasih 🙏

Boleh.
Bahkan pokja atau PP dapat melibatkan tim teknis atau orang yang kompeten untuk mengkritisi presentase peserta

Monday, April 22, 2019

HPS KONSULTAN konstruksi perlu survai ?

Pak mau tanya untuk pejabat pengadaan wajib upload survey harga pembanding untuk pengadaan langsung jasa konsultansi?

HPS untuk pengadaan jasa Konsultan konstruksi, untuk tenaga ahli mengenai sumber harga bukan harga dari survai tetapi rujukan harga dari Kepmen PUPR nomer 897 tahun 2017

pengadaan pekerjaan konstruksi untuk usaha kecil berdasar permen pupr 7 2019

Pengadaan pekerjaan konstruksi untuk usaha kecil berdasar permen PUPR no. 7 tahun 2019 s.d Rp 10 milyar.
Selanjutnya  silakan diikuti permen PUPR tersebut, tidak perlu membuat peraturan kepala daerah.
Kewenangan Kemen PUPR berdasar UU 2 tahun 2017

Hal-hal yang menarik untuk usaha  kecil sebagai berikut :

1. Tidak mensyaratkan KD ( Kemampuan Dasar )
2.  mensyaratkan SKP ( sisa kemampuan paket )
3. tidak mensyaratkan SKN
4. tidak mensyaratkan SKA

Bila diterapkan usaha kecil s.d Rp 10 milyar maka PERLU DIKENDALIKAN KONTRAKNYA DENGAN BAIK

Baca juga  Uang Muka untuk usaha kecil

TENAGA AHLI PADA PEKERJAAN KONSTRUKSI UNTUK USAHA KECIL ( PERMEN PU PR 7 2019 )

22-4-2019
Pertanyaan :
Dalam dokumen *pemilihan* untuk pengadaan pekerjaan konstruksi sederhana senilai rp 7 milyar untuk syarat teknis tenaga ahli ( ska)  berdasar permen PUPR 7 2019
A. Minimal satu orang
B. Tidak perlu ada karena nilainya dibawah rp 10 M
C. Sesuai kebutuhan
D. Tidak ada jawaban

Thursday, April 11, 2019

NILAI KONTRAK TETAP TETAPI PERUBAHANNYA MELEBIHI 10% ?

Perubahan kontrak
untuk pemahaman tentang Perpres 54 Tahun 2010 pasal 87 ayat 2 tentang pekerjaan tambah tidak boleh melebihi 10% dari nilai kontrak awal; dan tersedia anggaran.

Sunday, April 7, 2019

MENYIMAK PERMEN PU PR 7 2019

SEGMENTASI KUALIFIKASI KONSULTAN

Peserta pada paket pekerjaan Jasa Konsultansi Konstruksi dengan nilai HPS paket sampai dengan Rp1 Miliar ,  dipersyaratkan hanya untuk pelaku usaha Jasa Konsultansi Konstruksi dengan kualifikasi Usaha Kecil.

Saturday, April 6, 2019

penyelesaian kontrak melebihi 90 hari ?

Depe :  Saya PPK paket Gedung Rp  33Milyar.
Kontrak berakhir 31 Desember 2018 
1 januari 2019 kami melakukan pemberian kesempatan 50 hari sesuai Pepres  16/2018 dan PerLKPP 9 tahun 2018

Friday, April 5, 2019

PENELITIAN

Perpres 16 tahun 2018 Pasal 1 angka 34

Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk  memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta menarik kesimpulan ilmiah bagi keperluan kemajuan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi

SWAKELOLA DENGAN TNI ( Tentara Nasional Indonesia )

Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor PER-27/PB/2017 Tanggal 08 Desember 2017
Tentang: Petunjuk Pelaksanaan Pembayaran Belanja Melalui K erja Sama Swakelola Kementerian Negara/Lembaga Dengan Tentara Nasional Indonesia

Swakelola dengan perguruan tinggi negeri

Swakelola antara satker pemda dengan perguruan tinggi negeri.

Ada MoU antara kepala satker pemda dengan pimpinan lembaga  perguruan tinggi negeri

Ada kontrak antara PPK satker dengan ketua tim dari perguruan tinggi negeri.
Kontrak tdk ada PPN.

Penggunaan dana secara atcost. Dengan bukti rincian-rincian. Bukan total secara lumsum. ( pertanggungjawaban keuangan untuk pencairan atas rincian dan auditnya )

Dalam hal ada pengadaan dilakukan dengan ketentuan, seperti tender, epurchasing, pengadaan langsung dsb ( dengan memperhatikan pemungutan/pemotongan pajak, antara lain PPN dan PPh pada saat pembayaran kepada penyedia atau pihak lainnya).

pertanggungjawabanx mesti diatur detail .. mengenai ;
1. Pembayaran
2. Pengadaan

Diatur di kontrak
Lkpp sdh tdk mengatur pembayaran swakelola krn diserahkan kpd kementrrian yg bertanggung jawab.

Sedangkan kemenkeu, blum mengatur cara pembayaran swakelola yg berlaku umum. Sehingga mesti diatur pd kontrak

Untuk APBN bisa ikutin Permenkeu 27/2017 pembayaran swakelola TNI

Pejabat pengadaan / pokja pemilihan dapat dari perguruan tinggi.

Aset dari hasil pengadaan menjadi milik pemda.

Swakelola pengelolaan SBMPTN, bila ada belanja modal, aset dimiliki pelaksana swakelola, dg cara hibah BMN.

Rujukan
1. PerLKPP 8 2018
2. Peraturan di BLU PTN
3. Peraturan keuangan

Tuesday, March 26, 2019

mohon izin pak Mudji... mau tanya.. terkait kontrak multiyears... 3 tahun... di tahun kedua,... pekerjaan sisa 2 tahun mau diubah menjadi 4 tahun dgn alasan ketersediaan anggaran... apakah kontrak dapat diaddendum?? yg semula 3 tahun menjadi 5 tahun? bgmana dgn jaminan pelaksanaan, apakah ikut diganti juga?? mohon pencerahannya 🙏

Respon
1.  Harus ada perhitungan ketidaksediaan anggaran..
Jaminan pelaksanaan di perpanjang

2. silakanlihatyou tube mengenai 5 solusi kontrak

https://youtu.be/GW7KNAkaYjA

3.  Masih dalam masa jabatan kepala daerah
4. Pekerjaan dapat diselesaikan sekarang , namun  pembayaran dapat disesuaikan dgn ketersediaan anggaran

  • 5. Penyesuaian harga dikonsultasikan ke BPKP

Sunday, March 24, 2019

MATERIAL ON SITE

P1618 pasal 53 ayat 6
Pembayaran dapat dilakukan untuk peralatan dan/atau bahan yang belum terpasang yang menjadi bagian dari hasil pekerjaan yang berada di lokasi pekerjaan dan telah dicantumkan dalam Kontrak.

ALAT / TENAGA / PENYEDIA MENANG DI BANYAK PAKET


Untuk kontrak lum sum dalam waktu bersamaan dapat dimenangkan oleh satu penyedia untuk 3 paket ?

Thursday, March 21, 2019

KONSULTAN PENGAWAS GEDUNG

BIAYA Konsultan Pengawas Gedung
a. honorarium tenaga ahli dan tenaga penunjang;
b. materi dan penggandaan laporan;
c. pembelian dan atau sewa peralatan;

Monday, March 18, 2019

SBU sedang diperpanjang ?

Mohon arahannya pak..... Kami saat ini kebingungan dengan akan menetapkan pemenang atau batal lelang. Permasalahannya sbb: 1. akhir pemasukan dokumen penawaran tgl. 26 February 2019. SBU yang diupload berlaku sd. Tgl. 3 Februari 2019. Dalam isian kualifikasi ditulis berlaku sd. 3 April 2019 dengan dasar surat keterangan dari asosiasi perihal perpanjangan. Apa yang harus kami lakukan? Apakah harus menggugurkan penawaran atau meluluskannya? Setelah kami verifikasi di SIKAP terlihat SBU tidak berlaku lagi. 2. Apakah surat keterangan bisa digunakan untuk memperpanjang masa berlakunya SBU? Terima kasih banyak pak. Kami sangat mohon pencerahannya.

Jawabannya ?
Gugur


Thursday, March 14, 2019

PENYELESAIAN PEMUTUSAN KONTRAK

Mau minta tolong masukannya bapak dan ibu ...
Ada kontrak tahun 2018 tidak selesai.
Sekarang Maret 2019.
Bagaimana kalau pekerjaan sudah diputus kontraknya..apakah PA/KPA/PPK  yang kerjakan secara swakelola atau ditender ulang ?

Friday, March 8, 2019

Pengadaan langsung untuk pengadaan mebeler kantor Rp. 17 juta

Bagaimana pengadaan mebeler kantor senilai Rp. 17 juta ?
Info : Harga sudah termasuk PPN
Ke penyedia perorangan toko mebel.
Bagaimana pengenaan pajaknya ?

Wednesday, March 6, 2019

Buku buku tentang kontrak


Sertifikat pbj hilang

SOP utk permintaan pencetakan ulang Sertifikat PBJ Tk Dasar, persyaratannya sbb :

• *surat asli permohonan cetak ulang, ditujukan kepada Deputi Bidang Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia LKPP up Direktur Sertifikasi Profesi* (yang mengajukan surat adalah Pimpinan Kementerian/Lembaga/Pemda/Instansi minimal Pejabat Eselon II/Kepala Kantor/Pejabat yang menangani urusan pengadaan/kepegawaian/Pusdiklat)
• *surat asli hilang dari Kepolisian* atas nama Pelapor.
• *fotokopi KTP*
• *screenshoot data hasil ujian* yg bisa diperoleh di web ppsdm.lkpp.go.id (menu data pemegang sertifikat)
• *pasfoto terbaru berwarna uk 3x4*

Demikian utk diketahui . Trims

Friday, March 1, 2019

PEMUTUSAN KONTRAK DILANJUTKAN DENGAN PENUNJUKAN LANGSUNG

Dalam hal dilakukan pemutusan Kontrak secara sepihak oleh Pejabat Penandatangan Kontrak karena kesalahan Penyedia, maka Pokja Pemilihan dapat menunjuk pemenang cadangan berikutnya pada paket pekerjaan yang sama atau Penyedia yang mampu dan memenuhi syarat ( PerLKPP No 9 tahun 2018 )

Saturday, February 23, 2019

Contoh optimasi pengadaan - best value for money

TENDER ( dulu disebut lelang )  tidak harus menjadi pilihan yang  pertama

P1618 
Pasal 38 ayat 
(1) Metode  pemilihan  Penyedia  Barang/ Pekerjaan  Konstruksi/Jasa Lainnya terdiri atas: 
a. E-purchasing; 
b. Pengadaan Langsung; 
c. Penunjukan Langsung; 
d. Tender Cepat; dan 
e. Tender. 

(7) Tender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dilaksanakan dalam hal tidak dapat menggunakan metode pemilihan Penyedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d. 

Saturday, February 16, 2019

contoh contoh pengadaan dengan perorangan

transaksi atau kontrak dengan
1.  konsultan perorangan
2. dengan seorang cleaning service atau beberapa cleaning sevice
3.  seorang tukang atau beberapa tukang


PERATURAN LKPP NO 9 TAHUN 2018

Untuk usaha perorangan tidak diperlukan izin usaha.

Thursday, February 14, 2019

PENGADAAN YANG DIKECUALIKAN

Ada dinas kearsipan dan perpustakan..untuk menelusuri sejarah ingin membeli buku sejarah kuno di belanda..tetapi universitas dibelanda dalam menggandakan bukun sejarah tidak dalam bentuk buku tetapi softcopy..tetapi DPA adalah pengadaan buku.
1.Bagaimana mekanisme pengadaannya dan bukti pengadaan. (Harga 1buku sekitar 10juta ..pengadaan 2 jenis)
2Bagaimana pajaknya dan siapa yang bayar dan buktinya.
Makasih

Respon  :
1. Mekanismex mnurut sy masuk pbj pngecualian. Jd silahkan saja beli buku sesuai ketentuan dan prosedur pihak yg mnjual buku.
Bukti transfer bisa sbg bukti pengeluaran dan bukti2 lainx yg diberikan dr pihak universitas belanda

2. Krn softcopi, mka ngak kena PPN dan pph.
Klau berbentuk brang, mungkin di kntor pos bisa dicegat BC. dengan nilai tertentu bisa saja (mungkin) kna bea masuk atau pph impor.

Coba tanyakan juga ke kantor pajak

From Mandar TH

Tuesday, February 12, 2019

Satu paket saja ?

 saya merencanakan renovasi sub terminal agribisnis (STA) paket pekerjaannya :
1. Renovasi Gudang.
2. Pemagaran.
3. Perbaikan lantai jemur
4. Pembuatan sumur dan sanitasi
5. Pembuatan plang STA,
6. Instalasi Listik.
Apakah paket2 tersebut bisa dipisah2 atau disatukan..??
Mohon petunjuk pak.. tksh.

Respon :

1. Adakah keterkaitan struktur konstruksi  ?
Kalo ada secara efektif menjadi satu paket
2. Kompetensi penyedia sama untuk berbagai pekerjaan  ? Bila sama di satukan
3. Apakah dalam satu lokasi yang efektif dgn satu penyedia ?

Bila ya  semua maka satu paket

Monday, February 11, 2019

Pemutusan kontrak di 2018 dan akan dilanjutkan di 2019

    Siapa yang bisa mengerjakan kelanjutan pekerjaan tersebut ?
   
Banyak penyedia atau satu penyedia

Bila ada satu penyedia maka dilakukan penunjukan langsung.  Dalam hal banyak penyedia dilakukan dengan tender atau penunjukan langsung, dasarnya adalah justifikasi teknis  dan waktu.

Sunday, February 10, 2019

Pengadaan langsung dikonsolidasikan

Kami di kabupaten zz tahnun ini dianggarkan oleh semua OPD  pengadaan mesin absen dg jasa pemasangan, instalasi terintegrasi, pelatihan operator, dengan melihat satu kesatuan pekerjaan keterkaitan sistem antara opd satu dg opd lainnya apa kami bisa tunjuk satu penyedia yg kompeten? Atau saran bapa seperti apa? Pagu per OPD di bawah 200jt

Respon
Digabungkan saja...
Kalo nilai penggabungan nya di atas rp 200jt ditenderkan ..

Satu kontrak dengan pembebanan anggaran ke banyak dpa opd

sisa dana anggaran untuk menambah pekerjaan konstruksi

Tahun ini kantor kami ada anggaran APBN untuk pembangunan kantor senilai 25 M, sesuai regulasi permenPUPR tahun 2018, diperoleh nilai interpolasi
Perencenaan :  1.8 milyar
Konstruksi  : 21 milyar
Pengawasan : 1.2  milyar

Saat ini PPK sedang menyusun HPS perencaaan dengan nilai 750.000.000 selain dengan alasan sesuai dengan interpolasi harga rekomendasi PU yang lama, juga menurut aturan di lampiran permen pupr 22 nilai sisa perencaan bisa dimanfaatkan untuk memaksimalkan pekerjaan fisik,
Apakah hal ini di bolehkan bapak ?

Saturday, February 9, 2019

Pengadaan dengan catalog LKPP ( E-purchasing ) berdasar Perpres 16 tahun 2018 ( P1618) dan Peraturan LKPP No. 9 tahun 2018

Pembelian secara Elektronik yang selanjutnya disebut  E-purchasing adalah tata cara pembelian barang/jasa rnelalui sistem katalog elektronik.  ( P1618 pasal 1 angka 35 )

PPK dalam Pengadaan Barang/Jasa memiliki tugas:  melaksanakan E-purchasing untuk nilai paling sedikit di atas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah); .  ( P1618 pasal 11 angka 1 huruf i )

Pejabat Pengadaan dalam Pengadaan Barang/Jasa memiliki tugas   melaksanakan E-purchasing yang bernilai paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).  ( P1618 pasal 12 huruf d )

Wednesday, February 6, 2019

Manajemen fee

utk Manajemen Fee dalam HPS berapa % nilai Maksimal menurut Auditor atau APH?

Pendapat saya..
Manajemen fee ( umumnya ) 10% kalo ada overhead bisa menjadi 15%.

Beberapa pekerjaan seperti advokat mengikuti harga pasarnya, sehingga bisa melebihi 15%.

Pendapat saya keuntungan maksimal 10%
Overhead 5%

Ketika melebihi nilai itu perlu ada justifikasi  atau sudah ada harga pasar atau best prectice nya sehingga profit melebihi 15%

Tuesday, February 5, 2019

Pengenaan pajak untuk cleaning service perorangan

suatu kantor berkontrak dengan dua orang sebagai tenaga cleaning service.
Masing masing senilai rp. 2.6 juta.
A. Tidak kena PPN dan PPh
B. Dikenakan PPN dan PPh
C. Hanya dikenakan PPH
D. Tidak ada jawaban
Respon : 

Sunday, February 3, 2019

Peraturan pembayaran APBN terkait kontrak

1.  UU 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

2. UU 17 tahun 2003 tentang Keuangan negara

3.  UU 15 tahun 2004 PEMERIKSAAN PENGELOLAAN DAN TANGGUNG JAWABKEUANGAN NEGARA

4.  PP Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan APBN

5. PP 38 tahun 2016 TATA CARA TUNTUTAN GANTI KERUGIAN NEGARA/DAERAH TERHADAP PEGAWAI NEGERI BUKANBENDAHARA ATAU PEJABAT LAIN

6. PMK No. 178/PMK.05/2018 tentang Perubahan atas PMK No. 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan APBN

7. Permenkeu 145 2017 TATA CARA PEMBAYARAN ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DANBELANJA NEGARA SEBELUM BARANG I JASA DITERIMA

8. Permenkeu  243 tahun 2015 PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTER! KEUANGANNOMOR 194/PMK.05/2014 TENTANG PELAKSANAAN ANGGARANDALAM RANGKA PENYELESAIAN PEKERJAAN YANG TIDAK TERSELESAIKANSAMPAI DENGAN AKHIR TAHUN ANGGARAN 

9.  Permenkeu 32 tahun 2018 ( standar biaya masukan ) ( berubah setiap tahun )
    STANDAR BIAYA MASUKAN TAHUN ANGGARAN 2019

10. Permenkeu 206 tahun 2018 ( usulan / revisi anggaran ) ( berubah setiap tahun )
     TATA CARA REVIS! ANGGARAN TAHUN ANGGARAN 20 19

11. Permenkeu 60 tahun 2018 tahun persetujuan kontrak tahun jamak oleh kemenkeu

12.  Perdirjen Perbendaharaan  13 tahun 2018  ( Setiap tahun berubah )
      PEDOMAN PELAKSANAAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN NEGARA 
      PADA AKHIR TAHUN ANGGARAN 2018

13.  Permenkeu 196 tahun 2018
    TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENGGUNAANKARTU KREDIT PEMERINTAH 



Thursday, January 31, 2019

HONOR PENELITI KONTRAK

Ada usulan perubahan kontrak ( lebih sering dikenal dengan addendum kontrak ) dari PPK atau dari penyedia, memerlukan pendapat dari peneliti kontrak .

Friday, January 25, 2019

E PRCHASING BERDASAR PERLKPP NO 9 TAHUN 2018


PERSIAPAN PENGADAAN
Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 dalam pasal 50 ayat (5), bahwa pelaksanaan E-purchasing wajib dilakukan untuk barang/jasa yang menyangkut pemenuhan kebutuhan nasional dan/atau strategis yang ditetapkan oleh menteri, kepala lembaga, atau kepala daerah.

Monday, January 21, 2019

Pengadaan kerja sama operasi ( kso ) di rumah sakit

Kami ada kerjasama KSO Alat Hemodialisa dimana pembelian bahan habis pakai otomatis sudah ditunjuk melalui PT X.bahan habis pakai kami selama satu tahun ini penganggaran hampir 1 milyar. metode pengadaan bahan habis pakainya seperti apa ya pak(bolehkan dengan penunjukan langsung)? mohon bantuannya pak.🙏🙏🙏


Respon
Karena dari KSO maka bahan habis pakai nya penunjukan langsung dengan klarifikasi teknis dan kewajaran harga.

Sunday, January 20, 2019

Kelalaian mengubah di RUP

Mohon ijin untuk bertanya,
Dalam RUP telah kita umumkan pagu pekerjaan 2,4 M.
Seiring berjalannya waktu terjadi perubahan/pergeseran di DPA pada kegiatan tsb menjadi 1,5 M.

Saturday, January 19, 2019

STANDAR DOKUMEN PENGADAAN KONTRUKSI UNTUK KEMEN PUPR 2019

SE MENTERI PU PR 14 TAHUN 2018

OPTIMASI PENGADAAN berdasar Perpres 16 tahun 2018

Kami instansi APBN, apakah bisa sewa kendaraan maksudnya sewa mobil untuk 1 tahun dengan terhitung mulai tanggal 1 Februari s,d, 31 Jan 2020 ?

Respon :
Pengadaan berdasar Perpres 16 tahun 2018 mulai mengenal optimasi

Friday, January 18, 2019

PEKERJAAN TIDAK SELESAI TAHUN LALU, AKAN DISELESAIKAN TAHUN SEKARANG

Apakah boleh menunjuk kontraktor baru. Jika sekiranya kontraktor yang sekarang diputus kontraknya karena pertimbangan tidak mampu menyelesaikan tambahan waktu yang ada?

PERTAMA
adakah di 2019 ada anggarannya ?

Wednesday, January 16, 2019

Sunday, January 13, 2019

contoh bast dan BAHP konsultan sistem aplikasi

       
BERITA ACARA SERAH TERIMA PEKERJAAN
Jasa Konsultan Pengembangan Sistem Layanan Aplikasi .....................................

Nomor.........................................../2019

Monday, January 7, 2019

Film rancangan kontrak 1 - 2019


Ass wr wb
Salam pengadaan
Untuk para pengelola pengadaan, para penyedia dan pemerhati pengadaan barang dan jasa di seluruh Indonesia
Dalam melakukan proses tender , PPK harus meng input antara lain mengenai rancangan kontrak .
Rancangan kontrak tersebut  terdiri  Dari SSUK , SSKK dan Surat Perjanjian.
Yang perlu untuk menjadi perhatian kita yaitu apakah rancangan kontrak telah diisi dengan baik oleh PPK.
Jadi perlu ditegaskan rancangan kontrak harus sudah diisi.
Kalau tidak diisi, kita mentenderkan sesuatu yang tidak jelas.
Dalam SPSE 4.3 tugas PPK menyampaikan SSUK , SSKK dan Surat Perjanjian.
Selanjutnya bagi  pokja pemilihan di UKPBJ, terhadap rancangan kontrak dilakukan kaji ulang atau review bersama PPK.
Dalam hal masih diperlukan perbaikan maka PPK dapat memperbaiki dan mengirimkan kembali lewat SPSE
Hasil dari review atau perbaikan rancangan kontrak maka pokja pemilihan menyatukan ke dalam dokumen pemilihan untuk ditenderkan.
Demikian sekilas pembahasan, semoga bermanfaat. 
Salam pengadaan.
Mudjisantosa LKPP

Friday, January 4, 2019

MENCERMATI HASIL KONSULTAN PERENCANA KONSTRUKSI GEDUNG NEGARA

Hari ini saya melakukan diskusi mengenai peran Konsultan perencana dengan bapak Sudirman M dari Kemen PUPR, ada beberapa catatan  sebagai berikut, ( dalam hal ada ketidaktepatan, maka hal tersebut adalah persepsi saya, yang mungkin perlu dikoreksi )

Hasil untuk konsultan perencana sbb :

Thursday, January 3, 2019

PENGHENTIAN KONTRAK ATAU PEMUTUSAN KONTRAK

Kontrak berakhir 30 Desember 2018, prestasi pekerjaan 93 persen .

1.  Apakah dihentikan kontrak atau diputus kontrak ?

PEMBERIAN KESEMPATAN ATAU PERPANJANGAN WAKTU

Pekerjaan terlambat
1. Bukan karena kesalahan penyedia ==> Perpanjangan waktu kontrak ===> tidak dikenakan denda