BIAYA NON PERSONIL ( PERSONEL ) di HPS Konsultan

Mohon bertanya, untuk jasa konsultan perencana di HPS di biaya non personil tertulis biaya pendukung membeli laptop dengan printer :

1. Apakah diperbolehkan di HPS konsultan untuk beli lap top dengan printer ?
2. untuk laptop dan printer nanti jadi milik siapa ? 
    Mohon petunjuk 

Konsultan perencana adalah kontrak lumsum.
1. Kontrak Konsultan perencana adalah kontrak lumpsum, sehingga tidak diperlukan rincian biaya non personil, karena yang diinginkan adalah produk perencanaannya.

2. Sehingga apabila diperlukan laptop atau sejenisnya sudah termasuk didalamnya.

Cenderung membuat perkiraan biaya konsultan perencana agar melihat harga kontrak-kontrak yang sejenis ruang lingkupnya.
Dalam hal kesulitan mencari harga kontrak konsultan perencana yang mempunyai ruang lingkup yang sejenis  maka dapat dilakukan pendekatan dengan membuat biaya personil dengan waktu sekian bulan dan biaya non personil yang berkaitan, sehingga ketemu harga perkiraannya.

Berikutnya dalam hal kontrak konsultan pengawas waktu penugasan. 
Untuk konsultan bekerja, ada alat yang sudah biasa dimiliki oleh konsultan atau mungkin perlu diadakan karena kurang atau tidak dimiliki oleh konsultan, sehingga diperlukan sewa.

Dalam hal ada kebutuhan lap top untuk khusus menjalankan kegiatan , maka dapat diadakan sebagai paket terpisah dari pengadaan jasa konsultan.

Dalam hal sewa lebih mahal daripada membeli, maka dapat dilakukan pembelian dan kepemilikan aset menjadi milik negara/ pemda.

Untuk biaya non personil konsultan sudah cukup jelas diuraikan dalam Perka 9/2018,  untuk peralatan kantor seperti pengadaan laptop & printer dapat melalui dengan sewa/bulan/efektif demikian juga untuk peralatan uji investigasi lapangan (bor mesin, sondir, benkleman beam, dll) dapat melalui sewa/bulan/efektif atau satuan bayar lainnya (per titik/meter/unit/dll).

Namun tidak bisa digeneralisir bahwa konsultan perencana tak perlu sewa alat, sangat dimungkinkan sewa alat apapun jenis alat, termasuk alat survey. 
Kalau alat dilakukan pembelian, di akhir masa kontrak harus diserahterimakan kembali ke PPK.

Peraturan LKPP No. 9 tahun 2018

Biaya Langsung Non Personel adalah biaya langsung yang diperlukan untuk menunjang pelaksanaan Kontrak yang dibuat dengan mempertimbangkan dan berdasarkan harga pasar yang wajar dan dapat dipertanggungjawabkan serta sesuai dengan perkiraan kegiatan. Biaya Non Personel dapat dibayarkan secara Lumsum, Harga Satuan dan/atau penggantian biaya sesuai yang dikeluarkan (at cost).

Biaya Non Personel yang dapat dibayarkan secara Lumsum diantaranya pengumpulan data sekunder, seminar, workshop, sosialisasi, pelatihan, diseminasi, lokakarya, survei, biaya tes laboratorium, hak cipta dan lain-lain.

Biaya Non Personel yang dapat dibayarkan secara Harga Satuan diantaranya sewa kendaraan, sewa kantor proyek, sewa peralatan kantor, biaya operasional kantor proyek, biaya ATK, biaya komputer dan pencetakan, biaya komunikasi dan tunjangan harian.

Biaya Non Personel yang dapat dibayarkan melalui penggantian biaya sesuai yang dikeluarkan (at cost) diantaranya dokumen perjalanan, tiket transportasi, biaya perjalanan, biaya kebutuhan proyek dan biaya instalasi telepon/internet/situs web.

Biaya Langsung Non Personel pada prinsipnya tidak melebihi 40% (empat puluh persen) dari total biaya, kecuali untuk jenis pekerjaan konsultansi yang bersifat khusus, seperti: pekerjaan penilaian aset, survei untuk memetakan cadangan minyak bumi, pemetaan udara, survei lapangan, pengukuran, penyelidikan tanah dan lain-lain.

Tulisan lain yang perlu dibaca :
1.  http://www.mudjisantosa.net/2019/05/konsultan-perencana.html
2. http://www.mudjisantosa.net/2019/05/konsultan-pengawas-2019.html
3. http://www.mudjisantosa.net/2019/01/mencermati-hasil-konsultan-perencana.html
4. http://www.mudjisantosa.net/2019/12/konsultan-pengawas-dalam-masa-pemberian.html
5. http://www.mudjisantosa.net/2018/05/konsultan-perencana-menjadi-konsultan.html

Bisa berlanjut dengan biaya sendiri ke danau Toba