Thursday, December 31, 2015

PROYEK SELESAI (KONTRAK KONSTRUKSI SELESAI)

Bedeng dll menjadi milik siapa ? PPK atau Penyedia.
Kita lihat dulu di kontraknya. 
a. bila tidak diatur, maka menjadi milik penyedia sebagai sarana untuk mencapai kegiatan
b. disebutkan dalam kontraknya sebagai sewa, maka bukan milik PPK, kembali kepada yang memiliki/membuat
c. disebutkan dalam kontrak sebagai milik PPK
d. disebutkan dalam RAB maka menjadi milik PPK

Wednesday, December 30, 2015

LELANG HANYA SATU JAM

JAKARTA, KOMPAS.com - Lembaga Kebijakan Pengadaan barang dan jasa Pemerintah (LKPP) tengah membuat sistem lelang pekerjaan konstruksi dengan waktu tersingkat yakni satu jam.
Kepala LKPP Agus Prabowo mengatakan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta akan menjadi daerah percontohan penerapan sistem baru tersebut. 
"Ini ide baru, untuk mencari kontraktor, pekerjaan konstruksi. Sudah disiapkan oleh tim LKPP, nah Pak Gubernur bersedia dan Pemprov DKI bersedia dijadikan pilot project," kata Agus, di Balai Kota, Selasa (29/12/2015).

Tuesday, December 29, 2015

PENUNJUKAN LANGSUNG KONSULTAN PERENCANA UNTUK PEKERJAAN LANJUTAN

Pekerjaan konsultan perencana PT XYZ , untuk tahun 2015 hanya mencapai tahap penyusunan RKS dan RAB, sedangkan kegiatan untuk tahap pelelangan dan pengawasan berkala dari konsultan perencana akan dilakukan di tahun 2016.

BATASAN PERAN PPHP

Endang Diah Pitaloka 
PPPH bekerja dipenghujung pekerjaan. Bekerja jika ada permintaan pemeriksaan dr PPK. Efektif bekerja maksimal 1 minggu dan tergantung item pekerjaan yg diperiksa. Pemeriksaan berupa "hasil pekerjaan" dari tim pelaksanaan teknis kegiatan (pengawas, konsultan jika ada, PPTK dan penyedia sendiri). Hasil berupa administrasi kegiatan, jika sdh lengkap dan memenuhi syarat dlm kontrak baru dilanjutkan pemeriksaan visual/teknis "hasil pekerjaan" fisik dr penyedia. 

Monday, December 28, 2015

BIAYA PENYELENGGARAAN SMK3 KONSTRUKSI

BIAYA PENYELENGGARAAN SISTEM MANAJEMEN KESELAMATANDAN KESEHATAN KERJA (SMK3) KONSTRUKSI BIDANG PEKERJAAN UMUM

SURAT EDARANNOMOR: 66/SE/M/2015

Friday, December 25, 2015

unforeseen condition

kontrak terjadi unforeseen condition, selanjutnya 
a. kemungkinan diperpanjang waktu pelaksanaan kontrak
b. kemungkinan bertambah nilai biaya kontrak
c. kemungkinan dilakukan perubahan ruang lingkup kontrak

Wednesday, December 23, 2015

SURAT PESANAN ATAU KONTRAK E-PURCHASING

Tanda bukti perjanjian antara lain surat pesanan.
(Pasal 55ayat 1e Perpres 4 tahun 2015)
Jadi kalo PPK sudah menyetujui proses epurchasing dari pejabat pengadaan dengan penyedia katalog maka terjadilah perikatan/kontrak yang berupa surat pesanan, walau surat pesanan / kontraknya tidak ditandatangani basah.
Surat pesanan ditandatangani basah dalah hal pertanggungjawaban keuangan meminta demikian.

Atau untuk pertanggungjawaban keuangan meminta spk atau kontrak yang bertandatangan basah ..

Tuesday, December 22, 2015

MENUANGKAN DOKUMEN ANGGARAN DALAM RUP

Dokumen anggaran sbb :
1. Biaya perjalanan dinas Rp 70 jt
2. Honor tim Rp 30 juta
3. Konsultan IT Rp. 120 juta

Thursday, December 17, 2015

Prestasi pekerjaan

Kontrak tidak selesai dan dikenakan sanksi Denda Maksimal 5%
Jaminan Pelaksanaan dan Blacklist tetap dijalankan
Bagaimana perhitungan progres pekerjaan :
Apakah setelah tanggal berakhir kontrak (hari kelima puluh) atau sampai perhitungan pelaksanaan terakhir dari penyedia yang juga dilakukan pengecekan oleh tim lapangan yaitu dihari ke 56.
Perhitungan dihitung sampai hari ke 50 namun bila ada prestasi yang dapat dinilai dan diterima (oleh PPK karena ini diluar kesepakatan kontrak) maka dapat dihitung prestasi sampai hari ke 56, pembayaran tetap dikenakan denda sehingga denda setara dengan 5,6%.

Dapat dihitung s.d hari ke 56 berdasar azas manfaat dan negara tidak dirugikan (diberlakukan denda melebihi 5%).

RUP

Dalam dokumen anggaran dalam satu kode rekening anggaran diuraikan :
1. pembangunan pagar rp 120 juta
2. pembangunan pavling box rp 95 juta
3. pos satpam Rp 48 juta
4. Kamar mandi rp 60 juta
Apakah ditulis satu paket atau 4 paket ?
Bila dalam satu kompetensi penyedia dan satu lokasi maka dibuat dalam satu paket saja

Sunday, December 13, 2015

BEA MATERAI

PENGERTIAN BEA METERAI
Bea Meterai merupakan pajak yang dikenakan terhadap dokumen yang menurut Undang-undang Bea Meterai menjadi objek Bea Meterai. Atas setiap dokumen yang menjadi objek Bea Meterai harus sudah dibubuhi benda meterai atau pelunasan Bea Meterai dengan menggunakan cara lain sebelum dokumen itu digunakan.
  

Saturday, December 12, 2015

TERLANJUR BUKAN DENGAN PROSES KATALOG

Pada tahun 2015 pengadaan laptop tidak melalui e-cataloge...karena ketidaktahuan ppengadaan kalau barang tersebut sudah ada di katalog, apakah hal itu dapat disalahkan oleh auditor....tks

Friday, December 11, 2015

KOntrak diperpanjang, bagaimana konsultan pengawas nya

Bagaimana kalo ada perpanjangan kontrak konstruksi ?
Dilihat kontraknya.
1. kontrak pengawas mengikuti kontrak kontruksi
2. kontrak pengawas tidak mengikuti kontrak kontruksi
a. perlu dilakukan perpanjangan juga dengan menambah nilai rp kontrak
b. perlu dilakukan perpanjangan dengan beban biaya dari penyedia konstruksi
c. dilakukan pengawasan oleh pihak PPK

Thursday, December 10, 2015

PPK DIGANTI DALAM PELAKSANAAN KONTRAK

Pergantian PPK dilakukan dengan pembuatan berita acara penggantian PPK dan kontrak dilakukan addendum mengenai nama PPK pengganti. 

Tuesday, December 8, 2015

JAMINAN PEMBAYARAN

JAMINAN PEMBAYARAN di APBN
Kontrak berakhir 31 Desember 2015
Batas pembayaran 23 Desember 2015

Monday, December 7, 2015

BELUM ADA RUP TETAPI LELANG HARUS SEGERA AGAR TIDAK TERLAMBAT

Belum ada RUP, karena anggaran belum selesai disepakati bersama oleh Kepala Daerah dan DPRD

Pasal 73 ayat 2 Perpres 4 tahun 2015

Untuk Pengadaan Barang/Jasa tertentu, Kelompok Kerja ULP dapat mengumumkan pelaksanaan pemilihan Penyedia Barang/Jasa secara luas kepada masyarakat sebelum RUP diumumkan.

lelang cepat

Semua penyedia nasional maupun lokal , dapat ikut dalam lelang cepat
Penyedia agar mengisi bidang/subbidang (klasifikasi/ subklasifikasi) di aplikasi SIKAP. 
Manfaatnya penyedia yang sudah masuk SIKAP akan diberitahu nanti dalam lelang cepat 
mengenai adanya suatu paket lelang cepat berdasar bidang/subbidang yang dilelangkan

Friday, December 4, 2015

IP Address ( memasukkan penawaran dari satu laptop )

MASIH RELEVAN KAH ?
Kaitan pembahasan ini berkaitan dengan persengkokolan lelang atau pengaturan lelang
Dalam suatu pelelangan, ada 3 penyedia dalam kendali satu grup.
memasukkan data dari satu laptop yang sama ( IP Addres yang sama). Apakah hal demikian bermasalah ketika SPSE bersifat terbuka untuk semua penyedia yang berminat ?
Hal demikian bermasalah kalau sistem SPSE hanya memberi kesempatan kepada 3 penyedia itu saja !
Ketika sistem terbuka bagi penyedia yang lain yang mau ikut, masuknya 3 penyedia dalam satu grup kelihatannya tidak perlu menjadi masalah.
Apalagi dalam Perpres 4 /2015, kepada penawaran yang masuk hanya satu tidak masalah, bisa terus diproses dievaluasi.


Mungkin hukum persaingan usaha perlu ditinjau kembali menyesuaikan perkembangan teknologi IT atau aturan Perpres pengadaan yang terbaru.

Thursday, December 3, 2015

KONTRAK BERLAKU MUNDUR

KAK dan HPS diterima pejabat pada bulan september utk paket kegiatan di PAPBD yg belum disahkan, dgn masa pelaksanaan 90 hari. Proses pengadaan dilaksanakan mendahului pengesahan PAPBD/DPA. Pengesahan DPA di awal nopember. Dapatkah kontrak/SPK bersifat retroaktif?

ini perlu diklarifikasi pertanyaannya...apakah masa pekerjaan bisa dibuat menjadi sisa waktu yang ada ? sehingga kontrak cukup dengan waktu yang ada...
atau bila memang dikerjakan 90 hari ,,baiknya dibuat 2 kontrak ..kontrak yang telah dilaksanakan yang pembayarannya agar diaudit terlebih dulu oleh inspektorat  untuk mencegah adnaya kerugian negara dan satunya lagi adalah kontrak yang akan berjalan..

spesifikasi diskontinu

Spesifikasi sesuai kontrak discontinue, kontrak dapat diputus

Namun bila PPK menyetujui penyedia untuk memberi spek lebih tinggi.


Asal barang dapat dimanfaatkan dan harga satuannya tetap ya..

Kalo spek tinggi dan harga pasarnya lebih murah ya turun dunk harga kontraknya

Perpres 54 tahun 2010 pasal 93 ayat 1b
PPK dapat memutuskan Kontrak secara sepihak apabila Penyedia Barang/Jasa lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan

Saturday, November 28, 2015

sub kontrak

Penyedia dilarang melakukan subkontrak, kecuali :
  a. Untuk bagian pekerjaan yang telah disebutkan dalam kontrak untuk dilakukan subkontrak 
    b.  Telah diijinkan oleh PPK untuk melakukan subkontrak

Friday, November 27, 2015

penulisan spesifikasi di dokumen penawaran

Dalam dokumen penawaran penyedia mengenai spesifikasi tidak ada yang disampaikan, hanya disampaikan sebagai berikut "spesifikasi mengikuti dokumen pengadaan".
Bagaimana sepakat diluluskan ?

Friday, November 20, 2015

PPHP

Tidak sekedar tandatangan di BAST
tetapi berperan memeriksa dan menerima hasil pekerjaan
Tugas pentingnya apakah hasil pekerjaan sudah sesuai yang disyaratkan dalam dokumen kontraknya ?
Jadi perlu dilihat kontraknya oleh PPHP, seperti apa hasil pekerjaan yang diminta, volumenya berapa, sertifikat uji barang/uji pekerjaan yang bagaimana dst

Kontrak sering diubah, termasuk CCO nya
Apakah PPHP perlu setuju tidak setuju dengan perubahan kontrak ?
Peran PPHP sebatas menilai antara kontrak/adendum kontrak dengan hasil pekerjaannya

Dampak dari pernyataan PPHP menjadi dasar pembayaran kontrak. Perlu kehati-hatian disini

Tuesday, November 17, 2015

Penawaran yang masuk hanya satu, adakah masa sanggah ?

Pasal 81 ayat 1
(1) Peserta pemilihan yang memasukan dokumen kualifikasi atau penawaran yang merasa dirugikan, baik secara sendiri maupun bersama-sama dengan peserta lainnya dapat mengajukan sanggahan ...

Jadi tidak diperlukan..

Friday, November 13, 2015

KONSULTAN PERENCANA

Sering konsultan perencana, kontraknya hanya sampai RAB, DED selesai. Tidak terlibat lagi pada saat pelelangan konstruksi, apalagi dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi.
Ini yang perlu ditegaskan dalam kontrak konsultan perencana.

CCO TIDAK DIBATASI 10% ATAU 30%, TOTAL KONTRAK YANG DIBATASI 10%

Yang saya temukan dlm Permen PU No. 31 Tahun 2015

20. Perubahan Lingkup Pekerjaan 
20.1 Apabila terdapat perbedaan yang signifikan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan dengan Kerangka Acuan Kerja yang telah ditentukan dalam Kontrak, maka PPK bersama penyedia dapat melakukan perubahan Kontrak yang meliputi antara lain:

Thursday, November 12, 2015

Perubahan draft kontrak

Penyedia diberi SPPBJ..namun draft kontrak yang merupakan dokumen pengadaan..menyebut masa pelaksanaan kontrak adalah 60 hari..sedangkan sekarang hari kalendernya tersisa 
58 hari bagaimana solusinya ? Dokumen draft kontrak yang bisa diubah sebelum tandatangan kontrak ya mengenai perubahan waktu..bila penyedia menolak tidak sanggup dengan waktu yang lebih singkat maka penyedia dapat mundur dan tidak dikenakan sanksi.

Wednesday, November 11, 2015

Masa berlaku sertifikat PBJ

Perka LKPP No 23 tahun 2015
Tentang Petunjuk Teknis Operasional Sertifikasi Keahlian Tingkat Dasar Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Monday, November 9, 2015

CARA MENGHITUNG ANGGARAN SAYEMBARA DESIGN GEDUNG PEMERINTAH

Dapat dibuat oleh konsultan perencana  atau dilakukan dengan sayembara design.
Diharapkan dengan sayembara akan ada design gedung yang indah,  bagus dan dapat memasukkan  nilai arsitektural budaya lokal, tidak sekedar fungsional saja.  

Sunday, November 8, 2015

DATA PENAWARAN PENYEDIA TIDAK BISA DIBUKA DI SPSE

Mungkin bisa dicoba untuk membuka di beberapa lap top atau komputer.
Masih tidak bisa,  coba hubungi LPSE nya
Masih tidak bisa juga, coba hubungi beberapa LPSE, kemungkinan ada pengalaman dari mereka atau ke LKPP.

Bila diperlukan dapat diminta LKPP untuk membuka data yang tidak bisa terbuka tersebut.
LKPP akan bekerja sama dengan Lembaga Sandi Negara.
Permintaan ke LKPP agar memperhatikan cukupnya waktu lelang dan cukupnya waktu pelaksanaan kontrak.  Bila tidak cukup waktunya, maka cukup sampai di LPSE saja dengan pernyataan LPSE Saudara.


Saturday, November 7, 2015

KEWAJIBAN PENGGUNAAN KATALOG

Kewajiban K/L/D/I melakukan e-Purchasing  dikecualikan dalam hal (antara lain ):
a.       Penyedia barang/jasa tidak menanggapi pesanan sedangkan kebutuhan terhadap barang/jasa tersebut mendesak dan tidak dapat ditunda lagi;
b.      Penyedia barang/jasa tidak mampu menyediakan barang baik sebagian maupun keseluruhan dalam jangka waktu yang ditentukan dalam rencana pelaksanaan pengadaan barang/jasa karena kelangkaan ketersediaan barang (stock);
c.       Penyedia barang/jasa tidak mampu melayani pemesanan barang/jasa karena keterbatasan jangkauan layanan penyedia barang/jasa;
d.      Penyedia barang/jasa tidak dapat menyediakan barang/jasa sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan setelah Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)/Pejabat yang ditetapkan oleh Pimpinan Institusi menyetujui pesanan barang/jasa;

SE LKPP No. 3 tahun 2015

Tuesday, November 3, 2015

Masa jabatan pengelola pengadaan

Masa jabatan dalam surat keputusan penunjukan sebagai pengelola pengadaan adalah selama-lamanya bukan per 31 Desember. Sepanjang ybs tidak pensiun, tidak dimutasi, tidak diberhentikan, anggaran untuk paket-paket yang menjadi tugasnya untuk lelang masih ada dsb
Sehingga untuk setiap ada pelelangan, tidak terhambat yang biasanya menunggu untuk membuat sk terlebih dahulu. 

Saturday, October 31, 2015

PELATIHAN BULAN NOVEMBER 2015


Surat Pernyataan Tidak Diperlukan Atau Diperlukan

       Penyedia tidak perlu menyampaikan surat pernyataan sebagaimana disebut sebagai berikut  :

Dengan mengirimkan data kualifikasi secara elektronik Penyedia barang/jasa menyetujui pernyataan sebagai berikut:

Wednesday, October 28, 2015

sumber hps konsultan

SUMBER HPS JASA KONSULTAN
untuk biaya personil, bisa mengambil dari
- INKINDO untuk jasa konsultan non konstruksi atau asosiasi terkait
- SE PU No. 3 tahun 2013 untuk konsultan konstruksi
Namun setiap penawaran yang masuk mengenai biaya personil 
perlu dinegosiasikan dengan bukti pembayaran pajaknya

Sunday, October 25, 2015

TIDAK DILAKUKAN NEGOSIASI HARGA

Dalam pengadaan dengan spse, bila yang masuk dua atau satu.
Untuk skema pengadaan lumpsum tidak diperlukan negosiasi harga.
Untuk skema pengadaan kontrak gabungan lump sum dan harga satuan, untuk bagian lumpsum tidak diperlukan negosiasi harga.

Namun masih diperlukan klarifikasi teknis dan negosiasi teknis

Kesimpulan di atas dapat ditelusuri dari standar dokumen pengadaan. 

KPBU

Kerjasama pemerintah dengan badan usaha (swasta), dilakukan dengan pemilihan penyedia, kemudian kontrak jangka panjang antara pihak swasta dengan entitas pemerintah, untuk penyediaan layanan publik dan/atau infrastruktur publik dengan memperhatikan pembagian risiko antara para pihak.

Thursday, October 22, 2015

KERJASAMA PEMERINTAH DENGAN BADAN USAHA UNTUK INFRASTRUKTUR

Infrastruktur yang dapat dikerjasamakan adalah infrastruktur ekonomi dan infrastruktur sosial mencakup:

Tuesday, October 20, 2015

UMUR PENYEDIA KURANG DARI SATU TAHUN

Penyedia disyaratkan NPWP dan SPT tahunan
Kalau umur penyedia belum satu tahun bagaimana ?
Cukup NPWP saja dulu.

Syarat-syarat  yang lain bagaimana, terpenuhi ?

PENCATATAN BMN ( BARANG MILIK NEGARA )

Dalam pengadaan dengan skema kontrak lump sum
penawaran penyedia tidak perlu mencantumkan rincian harga
untuk masing-masing item harga satuannya.
Bagaimana pencatatan BMN nya untuk masing-masing item ?

Friday, October 16, 2015

Pemaketan / itemize

Proses Pengadaan Barang di Satker kami dengan permaslahan sebagai berikut
1. Kegiatan Ini merupakan Kegiatan dengan 1 Judul Kegiatan dengan 4 Kode Rekening Belanja yang berbeda
2. Kegiatan ini merupakan kegiatan dengan 1 judul Kegiatan dengan 4 Kode RUP yang berbeda
3. apabila di lelangkan dengan metode lelang secara itemized bagaimana pelaksanaanya sedangkan kegiatan ini memiliki 4 Kode RUP yang berbeda
TANGGAPAN
1. dilelangkan dalam satu paket bila 4 kode rekening dalam satu kompetensi penyedia
2. bisa dilelangkan dalam satu paket dengan satu pemenang atau satu paket dengan banyak pemenang (itemize)
3. karena tidak boleh melebihi masing2 rekening maka nilai masing2 rekening dapat disampaikan di dokumen pengadaan
4. dalam hal dilakukan pelelangan dengan itemize, mengenai penggunaan aplikasinya dapat ditanyakan ke LPSE

Thursday, October 15, 2015

Wednesday, October 14, 2015

HARUS DIBUKTIKAN ADANYA SUAP / GRATIFIKASI NYA, BUKAN KESALAHAN PROSEDURNYA

Harus dibuktikan kesengajaan adanya niat jahat merekayasa pelelangan.
"carilah keserakahannya bukan untuk mencari menemukan kesalahannya sesuai perpres pengadaan"


Monday, October 12, 2015

Pembayaran pengadaan di akhir tahun 2015

Surat Edaran Dirjen Perbendaharaan Kemenkeu   PER 24/PB/2015  tanggal 2 Oktober 2015 mengenai  Pedoman Pelaksanaan Penerimaan dan Pengeluaran Negara pada akhir tahun anggaran 2015.

Pedoman ini mengatur antara lain seperti bagaimana pembayaran pengadaan pada akhir tahun anggaran 2015 untuk anggaran Kementerian/Lembaga.

Untuk daerah yang menggunakan APBD mungkin perlu membuat Peraturan Kepala Daerah.



BESARNYA HONOR ULP / PPK / PEJABAT PENGADAAN / PPHP

Untuk kementerian / lembaga ( yang menggunakan dana APBN ) mengikuti PMK ( Peraturan Menteri Keuangan ). Kemenkeu setiap tahun menerbitkan aturan PMK mengenai standar biaya masukan.  Contoh untuk menganggarkan tahun anggaran 2016 ada PMK 65 tahun 2015 ( 65/PMK.02/2015).

E PURCHASING ( kirim barang dulu kemudian dibayar )

BUKAN KIRIM UANG DULU, kemudian barang diterima ( bukan seperti kita beli ke toko online yang harus kirim uang dulu, kemudian barang diterima ).

Saturday, October 10, 2015

ALAT MEMILIKI SENDIRI ATAU SEWA

Penyedia bisa disyaratkan mengenai alat, yaitu memiliki atau sewa.
Syarat alat, tidak harus memiliki, namun dalam hal alat akan menjadi kritikal dalam pencapaian pekerjaan maka dapat disyaratkan harus memiliki.
Pasal 19 ayat 1
e. memiliki sumber daya manusia, modal, peralatan dan fasilitas lain yang diperlukan dalam Pengadaan Barang/ Jasa;

Tulisan ini didapat dari fanspage "ikatan ahli pengadaan indonesia" di facebook.
Silahkan yang suka facebook untuk ikuti dengan disukai pada fanspage tersebut.

Friday, October 9, 2015

ALAMAT KANTOR LKPP / ALAMAT KANTOR MUDJISANTOSA


TIDAK PERLU LAGI MEMBUAT SURAT PERNYATAAN KUALIFIKASI

Dalam pengadaan dengan SPSE, penyedia yang dapat mengisi/mengirimkan data kualifikasi secara elektronik dinilai telah membuat pernyataan, sehingga TIDAK PERLU ada lagi, mengenai surat pernyataan yang harus diupload, seperti :

GUGUR SUBSTANSIAL

BAGAIMANA DALAM SUATU PENAWARAN ADA HAL YANG TIDAK JELAS ATAU ADA HAL/INFORMASI YANG BERTENTANGAN ?

Wednesday, October 7, 2015

KETIDAK HADIRAN DALAM PEMBUKTIAN KUALIFIKASI

1.       Apakah pokja ULP dapat langsung menggugurkan calon penyedia yang tidak menghadiri Jadwal Pembuktian Kualifikasi.
2.       Apakah ada aturan soal waktu minimal acara pembuktian kualifikasi, misalnya minimal sekian jam atau maksimal sekian jam ? Mohon jawabannya, dan terimakasih atas jawabannya.

Tuesday, October 6, 2015

PEKERJAAN JASA KONSTRUKSI ATAU PEKERJAAN SEWA ALAT ?

Perubahan metode pekerjaan yang dilaksanakan tidak sesuai. seperti yang disampaikan dalam dokumen penawaran, tetapi hasil pekerjaan tercapai.
Contoh penggunaan alat escavator yang disampaikan di dokumen penawaran ada tiga, namun yang dioperasikan hanya dua saja, dan pekerjaan tercapai. 
Auditor menilai ada kerugian negara akibat perubahan penggunaan alat. Mohon penjelasannya, PPK fokus pada hasil atau fokus pada perubahan penggunaan alat ? Tks

Monday, October 5, 2015

Pasal 19 ayat 1 e
memiliki sumber daya manusia, modal, peralatan dan fasilitas lain yang diperlukan dalam Pengadaan Barang/ Jasa.

Syarat tersebut dibuat syarat minimal yang diperlukan untuk mencapai kinerja dari penyedia yang akan dipilih/ditunjuk.

Persyaratan modal, jarang diperlukan lagi, untuk usaha konstruksi disyaratkan adanya dukungan keuangan dari bank.

Untuk konstruksi, syarat penyedia  bisa mengacu kepada permen pupr no 31 tahun 2015.

buku permen pu 45 tahun 2007

Harga rp 60 ribu + ongkir
sms 087 8855 89 333

Saturday, October 3, 2015

PENGADAAN LANGSUNG MENGACU HARGA KATALOG

Kami sudah merencanakan pengadaan langsung atas tindaklanjut e-purchasing yang gagal sebelumnya. Dimana pada saat survey terhadap penyedia dalam proses pengadaan langsung tidak ada yang bersedia untuk mengikuti dan menyanggupi harga yang dibuat dalam HPS (harga sesuai ecatalog+ongkos kirim), mohon petunjuk ? tks

KANTOR LKPP yang baru Jalan Epicentrum Tengah Rasuna Said Kuningan Jakarta


Tuesday, September 29, 2015

DENDA

DENDA keterlambatan penyelesaian pekerjaan
bisa disetor oleh penyedia di bank/pos untuk kas negara/daerah atau dipotong dari pembayaran ketika diterbitkan surat perintah membayar

KEWAJIBAN KONSULTAN PERENCANA

Untuk pekerjaan pembangunan dengan luas bangunan diatas 12.000 m2 atau diatas 8 lantai, penyedia jasa perencanaan diwajibkan pada tahap pra-rencana menyelenggarakan paket satuan kerja lokakarya value engineering (VE) selama 40 jam secara in-house, untuk mengembangkan konsep perencanaan, dengan melibatkan partisipasi pengelola kegiatan, penyedia jasa manajemen konstruksi, dan pemberi jasa keahlian VE;
Biaya penyelenggaraan lokakarya, termasuk biaya kerja sama dengan pemberi jasa keahlian VE merupakan bagian dari biaya penyedia jasa perencanaan

Permen PU 45 tahun 2007

Monday, September 28, 2015

TKDN

digunakan untuk menghitung preferensi harga

TKDN yang dinilai adalah yang ada di web kemenperin


http://tkdn.kemenperin.go.id/


Bila tidak/belum ada di web tersebut maka dinilai tidak mempunyai TKDN

Saturday, September 26, 2015

PELATIHAN DAN UJIAN SERTIFIKASI OKTOBER 2015


PENGADAAN TAYANGAN DI TV


KPU Prov akan melaksanakan Debat Publik bln november rencana disiarkan di TV nasional dan bertempat di Hotel , yang ingin saya tanyakan adalah:
1. jika TV nasional itu adalah TVRI dengan penawaran diatas 300 jt, apakah bisa dilaksanakan pengadaan langsung karena TVRI adalah LPP milik pemerintah
2. dalam pelaksanaan debat publik, apakah kami bisa menunjuk EO untuk mengcover seluruh kegiatan dari hotel hingga sarana pendukung lainnya yang ada di hotel
3. apakah kedua paket itu bisa dilaksanakan terpisah (antara penyiaran dan pelaksanaan di Hotel) . mohon petunjuknya

Friday, September 25, 2015

KERUGIAN NEGARA , RENUNGAN UNTUK PENGHITUNG DAN PENEGAK HUKUM

Opportunity Cost – Koran Sindo

Anda yang pernah belajar ilmu ekonomi pasti kenal dengan istilah opportunity cost. Ini istilah dasar yang penting dipahami para pelaku ekonomi, pembuat kebijakan, dan terlebih kini para penegak hukum, auditor, dan para komentator

MATERIAL ON SITE

Pembayaran kontrak dapat memperhitungkan bahan yang ada di lapangan atau  material on site ( MOS ), jadi dilihat dulu bagaimana kontraknya, apakah sudah mencantumkan mengenai mos..

Namun untuk barang yang sifatnya mudah rusak (semen mengeras), yang rawan penyusutan volume selama penyimpanan.seperti pasir, batu dsb tidak dimasukkan sebagai bagian MOS yang dapat dibayar.

Material on site, bisa dihitung dibayar, bila dicantumkan di dalam kontraknya

Thursday, September 17, 2015

BATAS WAKTU KONTRAK DAN DENDA

Menambah ruang lingkup kontrak, bisa menambah waktu pelaksanaan kontrak, tambahan waktu karena perubahan ruang lingkup tidak dikenakan denda.

Tidak ada penambahan ruang lingkup pekerjaan, namun pekerjaan terlambat karena bukan kesalahan penyedia ( misal karena ada demo masyarakat  dua minggu), maka penyedia dapat diberikan perpanjangan waktu sesuai waktu yang menghambat yang terjadi (yang diluar kendali penyedia) dan tidak dikenakan denda.

Wednesday, September 16, 2015

DAFTAR PERUSAHAAN ASURANSI UMUM DAN ASURANSI PENJAMINAN YANG DAPAT MENERBITKAN SURAT JAMINAN

pembayaran konsorsium

Dalam pelaksanaan perjanjian pengadaan, penyedia barang/jasa dapat melakukan secara konsorsium.
Pencatatan nilai kontrak harus tercantum dengan jelas nilai kontrak total dan bagian nilai kontrak untuk masing-masing perusahaan yang tergabung dalam konsorsium, nomor rekening dan NPWP masing-masing perusahaan.

Saturday, September 12, 2015

Thursday, September 10, 2015

HARGA PENAWARAN TIDAK BISA DI NEGOSIASI

PASTIKAN HPS NYA TELAH SESUAI
Pelelangan dengan SPSE, yang memasukkan penawaran hanya satu, maka diperlukan negosiasi harga. Kemudian dalam hal penyedia tidak mau merubah harga atau skema pengadaaan dengan kontrak lump sum, sehingga harga penawaran penyedia tetap, tidak berubah.

SURAT PENAWARAN DISAMPAIKAN OLEH :

surat penawaran disampaikan ( kalau lelang manual ditandatangani) oleh:

swakelola pengelolaan sampah

Dalam rangka peningkatan pelayanan pengangkutan sampah di Kota Sentosa  yang selama ini dilakukan secara swakelola pada 11 kecamatan yang mana sampah terangkut ke TPA kurang lebih 430 ton/hari sementara timbulan sampah di 11 Kecamatan kurang lebih 1.010 ton/hari. untuk itu diperlukan suatu inovasi untuk merealisasikannya, salah satunya dengan melibatkan penyedia jasa pengangkutan sampah dengan penganggaran multiyears.

PEMAKETAN

Ada dana anggaran sebagai berikut :
1. Pengadaan kertas suara Rp. 700 juta
2. Pengadaan formulir Rp. 840 juta

Mengingat kompetensi penyedia untuk pengadaan kertas suara dan pengadaan formulir adalah sama yaitu penyedia usaha percetakan maka pengadaan dapat dibuat dalam satu paket yaitu pengadaan kertas suara dan formulir.

Atau dapat juga dibuat dalam dua paket, untuk memperbanyak menyediakan paket-paket untuk usaha kecil.

Wednesday, September 9, 2015

Kerjasama pemerintah dengan swasta

Kerjasama pemerintah dengan badan usaha ( KPBU) adalah kerjasama antara pemerintah dengan badan usaha ( BUMN, BUMD, Swasta, perusahaan asing dan koperasi ) dalam penyediaan infrastruktur untuk kepentingan umum dengan mengacu kepada spesifikasi yang telah ditetapkan sebelumnya oleh Menteri/Kepala lembaga/Kepala Daerah/BUMN/BUMD yang sebagian atau seluruhnya menggunakan sumber daya badan usaha dengan memperhatikan pembagian risiko di antara para pihak.
Perka LKPP No. 19 tahun 2015 

Tuesday, September 8, 2015

PELATIHAN / TRAINING / BIMTEK MANAJEMEN KONTRAK


Dalam pengadaan dengan kontrak lump sum yang memasukan penawaran , kurang dari tiga

Kontrak lumpsum ,  yang masuk hanya dua 
harga penawaran penyedia yang ditunjuk mendekati HPS ?

Berdasarkan Perpres 4 tahun 2015, pengadaaan yang menggunakan SPSE, dalam hal yang memasukan penawaran kurang dari tiga, misal dua atau satu maka dilakukan evaluasi, bila hasil evaluasi lulus maka dilakukan negosiasi teknis dan harga.

Monday, September 7, 2015

Pengadaan DANA DESA PERLU PERBUP / PERWALI

PP 43 tahun 2014 , Pasal 105
Pengadaan barang/jasa di desa di atur dengan peraturan bupati/walikota dengan berpedoman pada peraturan pe UU an.

pengadaan berkaitan dengan aplikasi ( program / software )

Bila   mengembangkan aplikasi namanya pengadaan jasa konsultan
Bila membeli aplikasi yang ada namanya pengadaan barang
Bila sekedar mengisi data untuk aplikasi namanya pengadaan jasa lainnya.

Pengadaan konsultan aplikasi bisa konsultan perusahaan atau konsultan perorangan

Sunday, September 6, 2015

BIDANG / SUB BIDANG

BIDANG / SUBBIDANG ( kalau Konstruksi = klasifikasi / subklasifikasi )
Pasal 19 ayat 1 g. memiliki kemampuan pada bidang pekerjaan yang sesuai untuk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan koperasi kecil serta kemampuan pada subbidang pekerjaan yang sesuai untuk usaha non-kecil;

Bidang atau klasifikasi = untuk usaha kecil
Subbidang atau sub klasifikasi = untuk usaha non kecil
Penggolongan bidang / subbidang bisa di dilihat di KBLI ( klasifikasi baku lapangan usaha indonesia ) yang diterbitkan oleh BPS

Sedangkan klasifikasi/subklasifikasi untuk pekerjaan konstruksi bisa dilihat di Permen PU No 19 tahun 2014

Saturday, September 5, 2015

PELELANGAN SEBELUM TAHUN ANGGARAN

LELANG LEBIH AWAL
Prov Kalteng per 31 Agustus 2015 penyerapan anggaran mencapai 56%. Hal ini disebabkan proses pelelangan dilakukan sebelum tahun anggaran 2015 ( dilakukan pada tahun 2014) dan dilakukan tanda tangan kontrak pada awal tahun 2015.

Pelelangan dapat dilakukan sebelum tahun anggaran namun SPPJ dan kontrak dilakukan pada saat DIPA/DPA telah efektif dapat digunakan.

Masalah denda di kontrak

1. ditulis denda dari keseluruhan dan/atau denda dari sebagian kontrak yang belum    

    diselesaikan (ditulis dua-duanya dari keseluruhan dan dari sebagian kontrak)
2. tidak ditulis mengenai denda
3. tidak tepat memilih denda ( harusnya denda dari keseluruhan tetapi ditulis denda

     dari sebagian kontrak)

Tuesday, September 1, 2015

aplikasi epurchasing belum update ?

Aplikasi untuk menjalankan epurchasing yang terbaru adalah versi 3 yaitu untuk  pejabat pengadaan dan pejabat yang ditunjuk sudah difasilitasi.
Untuk beberapa produk katalog masih menggunakan versi 2 yang hanya memfasilitasi pokja ULP, namun demikian silahkan bagi pejabat pengadaan/ppk/ pejabat pengadaan untuk menggunakan failitas pokja ULP

Saturday, August 29, 2015

TRAINING / BIMTEK IAPI SEPTEMBER , OKTOBER , DAN NOPEMBER 2015



siapa penyedia dalam penunjukan langsung

Dalam hal `pengadaan barang dilakukan dengan penunjukan langsung, agar dilakukan dengan level penyedia yang tepat. Diutamakan ke pabrikan/distributor tunggal.

Kalau pekerjaan konstruksi, penyedia konstruksinya sesuai dengan level kualifikasinya.

Negosiasi teknis dan negosiasi kewajaran harga, diperlukan dalam pengadaan secara penunjukan langsung, karena proses pemilihan tidak dilakukan dengan persaingan (pelelangan) .

Friday, August 28, 2015

SYARAT ALAT

Dapat disyaratkan mempunyai sendiri atau sewa,  tetapi saat alat dinilai akan menjadi penghambat pencapaian pekerjaan, misal ketika pemakaian alat lagi overload karena banyak yang memakai, maka syarat memiliki sendiri menjadi penting.
Pengadaan memerlukan strategi dan pilihan-pilihan terbaik untuk mencapai value for money

Sunday, August 23, 2015

Penerapan PERBUATAN MELAWAN HUKUM ?

PERBUATAN MELAWAN HUKUM  dalam pengadaan ?
Sering ada pertanyaan atau kejadian sbb :
1.       Aturannya nggak jelas atau nggak detail, jangan dilakukan, nanti ditipikorkan ?
2.       Pengelola pengadaannya melakukan kesalahan administrasi /perdata kok ditipikorkan ?
3.       Aparat penegak hukum kok kebablasan membahas kesalahan prosedural pengadaan/kontrak , bukan pidana korupsinya ?

Saturday, August 22, 2015

PENGADAAN TIDAK SELALU HARUS LELANG

Kami instansi pemerintah pusat, mempunyai dana Rp. 2,2 miliar, yang akan digunakan untuk sosialisasi/pelatihan di 10 lokasi di Indonesia.

Bagaimana pengadaannya ?

Friday, August 21, 2015

KETIKA LELANG, MUNCUL BARANGNYA DI CATALOG

Terhadap proses pengadaan barang/jasa yang sedang berlangsung sebelum e-Catalogue diterbitkan, maka proses pengadaan barang/jasa dapat dilanjutkan sampai selesai. Jika proses pengadaan barang/jasa tersebut dinyatakan gagal, maka proses pengadaan barang/jasa dilanjutkan dengan e-Purchasing. 

SE LKPP No 3 tahun 2015

bila aplikasi epurchasing tidak dapat dilakukan

Dalam hal aplikasi e-Purchasing mengalami kendala operasional yang menyebabkan aplikasi tersebut belum/tidak dapat dipergunakan, maka pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara e-Purchasing dilakukan secara offline (manual) dengan cara sebagai berikut:

Wednesday, August 19, 2015

PERMEN PU PR NO 19 TAHUN 2014 MENGENAI KLASIFIKASI DAN SUB KLASIFIKASI

http://birohukum.pu.go.id/uploads/DPU/2014/PermenPUPR19-2014.pdf

14 hari tanda tangan kontrak

Perpres 54 /Perpres 70/2012 
Pasal 86 ayat (3)
Para pihak menandatangani Kontrak setelah Penyedia Barang/Jasa menyerahkan Jaminan Pelaksanaan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak diterbitkannya SPPBJ.

Perpres 54 / Perpres  4/2015 Pasal 86 ayat (3)
Para pihak menandatangani Kontrak setelah Penyedia Barang/Jasa menyerahkan Jaminan Pelaksanaan.

SURAT PENAWARAN DALAM SPSE

Tidak perlu tandatangan manual dan materai
Perka LKPP No 1 tahun 2015
d) Surat/Form penawaran dan/atau surat/form lain sebagai bagian dari dokumen penawaran yang
diunggah (upload) ke dalam aplikasi SPSE dianggap sah sebagai dokumen elektronik dan telah
ditandatangani secara elektronik oleh pemimpin/direktur perusahaanatau kepala cabang
perusahaan yang diangkat oleh kantor pusat yang dibuktikan dengan dokumen otentik atau pejabat yang
menurut perjanjian kerjasama adalah yang berhak mewakili perusahaan yang bekerjasama.


Karena tidak perlu tandatangan manual maka tidak perlu materai

Tuesday, August 18, 2015

DISERTASI PENGADAAN

S3 PENGADAAN
DR Ika Mardiah
Disertasi : Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam Meujudkan Akuntabilitas Pemerintah Provinsi Jawa Barat ( Studi Penggunaan Aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik ) 

DR Hery Suliantoro : 
Disertasi : Adopsi Teknologi E-procurement pada Sektor Publik, Pengembangan Model Teoritik melalui Pendekatan Nilai Sosialm Personal dan Organisasi

Siapa menyusul ?

Sunday, August 16, 2015

International Public Procurement Conference

International Public Procurement Conference (IPPC) adalah sebuah wadah konferensi pengadaan publik global dengan anggota lebih dari 60 negara dalam membahas pengadaan publik secara ilmiah serta menjadi ajang pertemuan praktisi pengadaan publik seluruh dunia. IPPC diadakan setiap 2 (dua) tahun sekali, dimana IPPC kali ini sudah mencapai yang ke-7.


International Public Procurement Conference ke-7 (IPPC7) akan dilaksanakan pada:
Hari/Tanggal                  : Rabu – Jumat, 3 – 5 Agustus 2016
Venue                          : Bali Nusa Dua Convention Center (BNDCC) Bali, Indonesia
Tema                            : “Trends in Public Procurement.”

Saturday, August 15, 2015

KEWAJIBAN PENGGUNAAN KATALOG

Kewajiban K/L/D/I melakukan e-Purchasing, dikecualikan dalam hal:
Harga Katalog Elektronik pada komoditas online shop dan hasil negosiasi harga barang/jasa melalui e-Purchasing untuk komoditas online shop pada periode penjualan, jumlah, merek, tempat, spesifikasi teknis,dan persyaratan yang sama, lebih mahal dari harga barang/jasa yang diadakan selain melaluie-Purchasing.
SE LKPP NO 3 TAHUN 2015

PEKERJAAN REHAB / PEMELIHARAAN, APAKAH MEMERLUKAN KONSULTAN ?

Penggantian atas gedung senilai Rp 900 juta  ( diganti kerangka baja, genteng, plafon, pengecatan )
Perlukah adanya konsultan perencana dan konsultan pengawas ?

harga penawaran dibawah 80%

berapapun penawaran dibawah hps, diperbolehkan
dalam hal penawaran dibawah 80%, perlu dilakukan klarifikasi
dalam hal tidak wajar, namun penyedia sanggup maka perlu dilakukan pengendalian kontrak
jaminan pelaksanaan 5% dari HPS

Namun dalam hal dokumen pengadaannya mengikuti skema peraturan menteri pupr maka silakan dibaca 
http://www.mudjisantosa.net/2016/09/harga-penawaran-penyedia-di-bawah-80.html