Surat Pernyataan Tidak Diperlukan Atau Diperlukan

       Penyedia tidak perlu menyampaikan surat pernyataan sebagaimana disebut sebagai berikut  :

Dengan mengirimkan data kualifikasi secara elektronik Penyedia barang/jasa menyetujui pernyataan sebagai berikut:

(1) yang bersangkutan dan manajemennya tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, dan kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan;

(2) yang bersangkutan berikut pengurus badan usaha tidak masuk dalam daftar hitam;

(3) perorangan/yang bertindak untuk dan atas nama badan usaha tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana;

(4) data kualifikasi yang diisikan benar, dan jika dikemudian hari ditemukan bahwa data/dokumen yang disampaikan tidak benar dan ada pemalsuan, maka direktur utama/pimpinan perusahaan, atau kepala cabang, atau pejabat yang menurut perjanjian kerja sama berhak mewakili badan usaha yang bekerja sama dan badan usaha yang diwakili bersedia dikenakan sanksi administratif, sanksi pencantuman dalam daftar hitam, gugatan secara perdata,dan/atau pelaporan secara pidana kepada pihak berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

(5) pimpinan dan pengurus badan usaha bukan sebagai pegawai K/L/D/I atau pimpinan dan pengurus badan usaha sebagai pegawai K/L/D/I yangsedang mengambil cuti diluar tanggungan K/L/D/I.

(6) pernyataan lain yang menjadi syarat kualifikasi yang tercantum dalam dokumen pengadaan.

Rujukan : Perka LKPP No. 1 tahun 2015

Untuk surat pernyataan yang tidak disebut diatas, bila disyaratkan dalam dokumen maka penyedia harus memenuhi. Dengan demikian penyedia agar memperhatikan dokumen pengadaan.

Kadang sering terjadi pokja ULP, masih meminta surat-surat pernyataan tersebut. Sebaiknya penyedia menanyakan dalam penjelasan lelang. Bila pokja ULP tetap mensyaratkan maka dengan demikian penyedia harus memenuhinya.