Cara PENCAIRAN JAMINAN PELAKSANAAN

Penyedia tidak dapat menyelesaikan pekerjaan akan dikenai sanksi pemutusan kontrak, sanksi antara lain yaitu pencairan jaminan pelaksanaan.

Sebelum pencairan perlu dibaca dulu mengenai pernyataan di jaminan pelaksanaan itu sendiri.
Pencairan jaminan pelaksanaan dilakukan dengan membawa dokumen asli jaminan pelaksanaan dan surat pernyataan wan prestasi atau silahkan ditanyakan ke penerbit (bank/perusahaan ansuransi). Untuk penerbit jaminan yang tidak sekota, perlu segera dihubungi penerbit jaminan, mengingat jarak tempuh. Semoga dapat diklaim tanpa perlu datang.

Contoh surat pernyataan wan prestasi atau surat pemutusan kontrak
http://www.mudjisantosa.net/2013/12/surat-pemutusan-kontrak.html

Pengadaan ansuransi

Pelelangan pengadaan jasa asuransi, secara pelelangan sederhana dengan pascakualifikasi. Ada lima penyedia yang memasukan penawaran. Empat penawar di atas HPS. Hanya satu yang dibawah pagu.

Harga yang pas .. kadang sulit pas

JAKARTA - Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Agus Rahardjo mengatakan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan merevisi Peraturan Presiden (Perpres) terkait Pengadaan.

‪"Saya ke sana supaya dapat intruksi dari beliau. Area apa yang akan diperbaiki, saya masih tunggu arahan," katanya di Istana Negara, Jakarta, Kamis (4/12/2014).

Menurutnya, LKPP siap menerima arahan Presiden. "Kita kan memperkenalkan e-catalog. Itu sangat cepat sekali karena begitu masuk di e-catalog, kita bisa langsung melihat barang dan membeli dengan harga murah," kata dia.

Dia menjelaskan, salah satu kendala yang dihadapinya yakni sejumlah barang yang tidak beredar secara luas. Sehingga kesulitan mendapat6kan referensi harga yang pas, misalnya alat-alat kesehatan.

Selain Agus, Jokowi juga memanggil menteri kabinet kerja lainnya yakni Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro, Kepala Bappenas Andrinof Chaniago dan Mensesneg Pratikno.

‪"Kami akan dipanggil beliau untuk arahan apa yang harus diperbaiki," tegasnya.

SINDONEWSCOM

buku akhir tahun 2014

1. buku berisi tanya jawab mengenai pengadaan (Tanya Jawab dst ) 
2. buku berisi kumpulan peraturan ( Catatan Pengadaan 2014)

Harga masing-masing Rp. 50 ribu + ongkir
Minat SMS ke 0878 8558 9333

surat pemutusan kontrak

http://www.mudjisantosa.net/2013/12/surat-pemutusan-kontrak.html

ACARA TRAINING AHLI ADVOKASI PENGADAAN

			AGENDA ACARA TRAINING AHLI ADVOKASI PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH (AAP) PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
	No	WAKTU		Materi	Pengajar	KET.
	5 Februari 2015
	1.	07.30-08.00		Registrasi	Panitia
	2.	08.00-08.30		Peran IAPI	Ketua IAPI
	3.	08.30-08.45		Pre test	Panitia
	4.	08.45-12.00		- Permasalahan PBJ - Peran LKPP dalam permasalahan PBJ - Hukum Adm Negara dan Proses PTUN - Hukum Perdata dan Proses sengketa Perdata	Direktur PPH LKPP
	5.	12.00-13.00		Ishoma
	6.	13.00-17.00		UU Tipikor dan Pengadaan B/J	Prof Romli A
	6 Februari 2015
	1.	08.00-10.00		Cara Menghitung Kerugian Negara	BPKP
	2.	10.00-12.00		- Proses Penyelidikan /Penyidikan - Proses Pengadilan - Proses Banding/Proses PK - Hak Tersangka	Surahmin (Hakim)
	3.	12.00-13.00		Ishoma
		13.00-15.00		- Peran Pengacara dan Peran Ahli - Batasan BAP - Peran Ahli di Pengadilan	Praktisi
	4.	15.00-17.00		Arbitrase	Praktisi
	5.	17.00-17.15		Post Test	Panitia
	6.	17.15-17.30		Penutupan

*) narasumber dalam klarifikasi

pembayaran jasa konsultansi yang menggunakan kontrak lumpsum

Apakah pembayaran kontrak jasa konsultansi yang menggunakan kontrak lumpsum masih diperlukan Rincian Bukti ". Kemudian apakah tidak diperlukan adanya rincian pembayaran seperti daftar hadir , tiket perjalanan dan sebagainya.

KPA melakukan penunjukan langsung setelah lelang dua kali gagal

Pasal 84 ayat 6

Dalam hal Pelelangan/Seleksi/Pemilihan Langsung ulang gagal, Kelompok Kerja ULP dapat melakukan Penunjukan Langsung berdasarkan persetujuan PA, dengan tetap

memperhatikan prinsip efisiensi, efektifitas, dan akuntabilitas, dengan ketentuan:

BERAKHIR KONTRAK DENGAN PEMUTUSAN KONTRAK ?

Tanggal kontrak berakhir 20 Desember2014

Pada saat ini 15 Desember 2014, pekerjaan mencapai 66%.

Diperkirakan pada tanggal 20 Desember pekerjaan akan mencapai 79% saja.

Apakah adanya denda keterlambatan kontrak diperlukan addendum kontrak ?

Konstrak konstruksi senilai Rp. 600 juta
Masa Pekerjaan kontrak berakhir 10 Desember 2014
Hasil pekerjaan diserahterimakan tanggal 15 Desember 2014
Dalam kontrak disebut denda dikenakan sebesar 1/1000 perhari dari dari nilai total kontrak.

LATIHAN EVALUASI DOKUMEN MARET 2015 ( iapi )

IAPI HADIR DI BALI

AHLI ADVOKASI PENGADAAN

Pekerjaan dapat diperpanjang ?

Apa benar pekerjaan di akhir tahun yang tidak selesai dapat diperpanjang, sampai dengan 50 hari melebihi akhir tahun anggaran, sehingga dapat s.d. tahun anggaran 2015  ?

Apa hal demikian diatur dalam Perpres 70 tahun 2012 ? Bagaimana dengan Peraturan Menkeu No. 194 tahun 2014 ?

BATAS PEMBAYARAN KONTRAK DI BULAN DESEMBER 2014

1. Saya ada satu pekerjaan dengan suatu instansi pemerintah, batas akhir kontrak adalah 31 Desember 2014 senilai Rp. 750 juta.
2. Tanggal 25 desember s.d. 28 Desember 2014, libur
3. Kita baru menyerahkan barang pada tanggal 23 Desember 2014, termasuk install barang.

Keuntungan antara 3% sampai 32%.

Banyak pendapat beredar bahwa, keuntungan bisnis di transaksi barang lebih tinggi dari pekerjaan konstruksi.

Dalam kesempatan ini kita mencoba melihat keuntungan di sektor konstruksi.

Bagaimana besar keuntungan di perusahaan konstruksi?  Seberapa besar keuntungan kontraktor ?

pengadaan melalui lelang, namun ternyata ada dalam catalog LKPP

Dalam pengadaan alat berat yang dilakukan oleh pokja dilakukan tanpa melihat ada/tidaknya harga alat berat tersebut di ecatalogue..karena pokja melakukan lelang tahap pertama tidak ada didalam ecatalogue dan lelang ulang kedua tanpa lihat ecatalogue melakukan pelelangan dan ternyata harga barang serta specifikasi alat berat itu ada dalam epurchasing dan ppk telah melakukan perjanjian serta barang sudah ada dilokasi...menjadi permasalahan ppk didalam kontrak harga serta specifikasi diatas harga ecatalogue..apa yang mesti di lakukan oleh ppk serta pokja...

18 Desember 2014 IAPI

SERAH TERIMA PEKERJAAN dengan PPHP yang terlambat ?

Suatu kontrak akan  berakhir tanggal 17 Des 2014.

Penyedia akan menyerahkan pada tanggal tersebut.

PPHP (Panitia Penerima Hasil Pekerjaan) akan memeriksa, kemungkinan perlu waktu tiga hari selesai tanggal 20 Desember 2014.

Bagian keuangan meminta berkas permintaan pembayaran paling lambat diserahkan tanggal 19 Desember 2014.

PENCABUTAN PENGENAAAN DAFTAR HITAM

Bagi penyedia yang sudah dikenakan daftar hitam, kemudian menghendaki agar pencantuman tersebut dibatalkan, maka sebagai berikut :

Perka LKPP No. 18 tahun 2014
Pasal  19
Pembatalan atas penetapan sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam didasarkan atas putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap.

Perpres 172 tahun 2014 sebagai perubahan ketiga dari Perpres 54 tahun 2010

Terlampir

PELATIHAN HPS , KONTRAK DSB TANGGAL 11-14 Desember 2014

GRATIS BAGI ANGGOTA IAPI UNTUK ACARA 18 DESEMBER 2014 DI JAKARTA

REKAYASA / PENGATURAN OLEH PENYEDIA UNTUK MEMENANGKAN PELELANGAN

AKAN DITULIS ?

WAN PREATASI, ATAS SPK/KONTRAK, BAGAIMANA PEJABAT PENGADAAN/POKJA ULP

AKAN DITULIS ?

KESALAHAN EVALUASI akan berakibat TIPIKOR ?

Misal ada pengadaan Genset dengan HPS, senilai Rp 940 juta

a.       Penawaran penyedia A. urutan 1 =  Rp. 700 juta

b.      Penawaran penyedia B, urutan 2 =  Rp. 880 juta

c.       Penawaran penyedia C, urutan 3 =  Rp. 893 juta

d.      Penawaran penyedia D, urutan 4 =  Rp. 914 juta

Pokja ULP melakukan ketidak tepatan dalam evaluasi, sehingga dapat digambarkan sebagai berikut :

Dalam dokumen penawaran ada perbedaan informasi

Dalam melakukan evaluasi dokumen penawaran didalam metode pelaksanaan banyak/volume bahan lebih besar dengan Daftar Kuantitas dan Harga yang ada dalam dokumen penawaran minsalnya pada Daftar Kuantitas banyaknya 0.175 gr, dalam metoda pelaksanaan 0.256 gr. apakah hal tersebut dapat menggugurkan?

Bilamana terdapat perbedaan/ketidaksamaan pernyataan di dalam dokumen penawaran yang sedang dievaluasi, Pokja ULP dapat melakukan klarifikasi kepada penyedia.

Yang tidak boleh adalah adanya penambahan data/dokumen penawaran.

Bila ada pertanyaan agar disampaikan ke www.konsultasi.lkpp.go.id

Buku pengantar konstruksi

Harga Rp. 80 ribu + ongkir
Tebal buku 365 hlmn, info pemesanan ke hp 087 88 5589 333 by sms

MEMBAHAS SWAKELOLA DENGAN INSTANSI PEMERINTAH LAIN

Buku ini membahas mengenai RUP  dan swakelolla'.

JAKARTA 18 DESEMBER 2014 IAPI

dalam kontrak jasa konsultansi ada pengadaan barang

1. Berdasarkan Perpres 54 tahun 2010 dan perubahannya pada pasal 22, Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dalam melakukan pengadaan barang dan jasa, melakukan pemaketan pekerjaan dengan swakelola atau melalui penyedia.

Jasa Konsultansi

Seperti Jasa Konsultansi Perencana Konstruksi harus memilki SBU sesuai LPJK (yang menjadi wadah). Apakah Jasa Konsultansi pembuatan Web harus memiliki SBU juga, atau cukup SIUP ?

Dan Apabila Perseorangan, Apa kriterianya?
Apakah cukup Ijazah, Pengalaman kerja dan sertifikat lain-lain,  Atau adakah keharusan memiliki Sertifikat Lembaga Resmi Seperti SKT atau SKA dari LPJK?

PERBUATAN MELAWAN HUKUM untuk Perpres 54 tahun 2010 ?

Perbuatan melawan hukum dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disingkat UU PTPK) merupakan inti delik (bestanddeel delict) yang harus dibuktikan untuk menyatakan perbuatan yang dapat dipidana. Selain itu, penjelasan UU PTPK memberikan pengertian bahwa unsur melawan hukum dalam pasal 2 UU PTPK meliputi pengertian formal dan materiil.

DIDUNIA MANA SAJA PROSEDUR PENGADAAN ADALAH HUKUM ADMINISTRASI

Copy paste dari Zainuddin H.Abdulkadir

Perumusan yang luas dengan memasukkan unsur melawan hukum sebagai sarana memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 telah membuka kemungkinan terjadinya multi interpretasi melalui interpretasi ekstensif. Hal ini ditandai adanya suatu kecenderungan dalam praktek peradilan dimana para praktisi hukum melalui perdebatan dan polemik yang diajukan dalam requesitoir, pledoi maupun putusan pengadilan menginterpretasikan unsur

PERBUATAN MELAWAN HUKUM

1. PERPRES 54/2010 seseorang melanggar prosedurnya maka hanya perbuatan melawan hukum administrasi negara saja, jangan dinilai serta merta pidana korupsi, sepanjang tidak ada memperkaya diri sendiri, memperkaya orang lain secara tidak patut dan adanya kerugian negara
2. menghitung kerugian negara harus benar, jangan asal dari bukti beli tapi dari kewajaran harga pasar
3. Perpres 54/2010 apakah termasuk peraturan perundang-undangan ?

CONTOH FORMAT EVALUASI ADMINISTRASI

Kertas Kerja Evaluasi Penawaran

Silahkan klik FORMAT EVALUASI ADMINISTRASI

PPN jasa konsultan konstruksi

maaf pak numpang tanya, kalo untuk jasa konsultansi konstruksi di kenakan PPN apa tidak? terima kasih

kalo konsultan badan usaha ya...kalo konsultan perorangan tidak

selanjutnya kalau ada pertanyaan agar disampaikan ke www.konsultasi.lkpp.go.id

di Bandung tanggal 25 November 2014 mengenai PENGADAAN DANA DESA

MEMBUAT JADWAL LELANG VERSI SPSE

Silahkan klik ==> JADWAL PELELANGAN SEDERHANA 

Telah hadir buku sederhana tentang konstruksi

yang berminat buku ini bisa sms ke  087 88 55 89 333
Harga Rp. 80.000 + ongkir

pengadaan band with internet di catalog lkpp dibawah kebutuhan paket kami

Kami memerlukan jasa band width internet. Sebesar  430 Mbps
Di katalog LKPP hanya tersedia 200 Mbps.

Bagaimana pengadaan kami untuk hal tersebut ?

PEDOMAN PENYUSUNAN APBD 2015

KEPMENDAGRI 37 Tahun 2014
Lampiran Kepmendagri 37  tahun 2014

DI BANDUNG MEMBAHAS DANA DESA

GRATIS UNTUK ANGGOTA IAPI

PEDOMAN PEMBAYARAN AKHIR TAHUN ANGGARAN 2014

Terlampir adalah pedoman pembayaran prestasi pekerjaan di akhir tahun 2014  untuk dana APBN 2014 untuk Kementerian/Lembaga

Per 37 / PB / 2014 

Bagaimana untuk dana APBD ? Mungkin perlu dibuat aturannya

PEDOMAN TATA CARA PENGADAAN BARANG/JASA DI DESA

Peraturan Kepala LKPP No. 13 tahun 2011 mengenai
PEDOMAN TATA CARA PENGADAAN BARANG/JASA DI DESA

MEMBUAT PERATURAN KEPALA DAERAH MENGENAI PENGADAAN DANA DESA

Contoh silahkan diklik Format Peraturan.

Selanjutnya aturan mengenai Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagai berikut :

1. Permendagri No. 1 tahun 2014
2. Lampiran I
3. Lampiran II
4. Lampiran III

PERATURAN KEPALA LKPP mengenai pengadaan dana desa.

Selanjutnya yang berminat dapat mendaftar dalam acara

BUKU PENGANTAR PENGADAAN DAN KONTRAK JASA KONSTRUKSI

Buku untuk pengadaan dan kontrak, dari dana APBN / APBD 

Harga buku Rp. 80.000 + ongkir
Bagi yang ingin memesan buku desa dapat sms ke ke Latansa 087 88 55 89 333

BUKU KUMPULAN PERATURAN DESA

Buku ini akan dibagikan di Bandung tanggal 25 Nop 2014
Yang berminat dapat mengikuti acara Bimtek Dana Desa tersebut
silahkan klik di
http://www.mudjisantosa.net/2014/11/membahas-dana-desa-di-bandung.html

Bagi yang ingin memesan buku desa dapat sms ke ke Latansa 087 88 55 89 333
Harga buku Rp. 50rb + ongkir

PEMBERI DUKUNGAN DAN PENERIMA DUKUNGAN IKUT DALAM PAKET YANG SAMA

Mensyaratkan adanya dukungan, harus dipikirkan urgensinya ( perlunya), jangan-jangan tidak perlu ?

Bila diperlukan untuk terjaminnya pekerjaan dan atau kepastian adanya barang, maka dapat disyaratkan.

Back date / tanggal mundur

Kegiatan pelaksanaan pentas seni, telah ada namun anggarannya perlu direvisi. Revisi dilakukan dengan APBD perubahannya diawal Nopember 2014.

MOU SWAKELOLA dengan INSTANSI PEMERINTAH LAINNYA ( MEMORANDUM OF UNDERSTANDING / NOTA KESEPAHAMAN )

Terlampir contoh format  MOU / Nota Kesepahaman dalam rangka swakelola dengan instansi pemerintah lainnya.

MEMBAHAS DANA DESA DI BANDUNG

BAGAIMANA HPS ALAT KESEHATAN ?

1. Pengadaan alat kesehatan, dalam hal ada di catalog LKPP, maka agar dilakukan dengan catalog tersebut dengan memilih barang yang diperlukan dan selanjutnya dilakukan negosiasi harga.

2. Dalam hal tidak ada di catalog, dan dilakukan dengan pelelangan, maka membuat HPS sebagai berikut :

a. Berdasarkan Perpres 54 tahun 2010 dan perubahannya pada pasal 66 pada ayat 6 bahwa  HPS bukan sebagai dasar untuk menentukan besaran kerugian negara dan pada ayat 7 bahwa menyusun HPS agar dibuat secara profesional dengan memperhatikan harga pasar.

Peran brosur dalam pengadaan barang.

1.  Akankah menggugurkan rekanan karena brosurnya kurang jelas/kabur sedangkan pendukungnya adalah sama dengan pemenang yang harga tawarannya lebih tinggi ?

PELATIHAN PBJ TINGKAT DASAR DI PADANG

Tidak kena PPN telah dipotong PPN

Suatu kontrak sebesar  Rp. 1.650.000.000

Termasuk PPN sebesar 10%, yaitu Rp. 150.000.000

Kontrak bersih Rp. 1.500.000.000

Pekerjaan selesai dan dibayar lunas.

Ternyata untuk pengadaan ini, tidak dikenakan PPN ?

Apakah PPN dapat diminta menjadi milik penyedia (perusahaan).

Bimtek dana desa di Bandung terbuka untuk umum

Petunjuk Teknis Pengadaan setelah Perpres pengadaan

Ada beberapa petunjuk teknis pelaksanaan pengadaan antara lain, Peraturan Kepala LKPP (Perka)  :

a. Perka LKPP No. 14 tahun 2012
b. Perka LKPP No. 18 tahun 2012

sangsi tidak hadir pada tahap pembuktian kualifikasi

Apa sangsi terhadap perusahaan yang tidak hadir pada tahap pembuktian kualifikasi.

CONTOH FORM BERITA ACARA EVALUASI, PENETAPAN , DAN PENGUMUMAN PEMENANG

Silahkan klik  berikut ini :

1. Berita acara  evaluasi
2. berita acara hasil evaluasi
3. berita acara penetapan dan berita acara pengumuman

Peran konsultan pengawas dalam pemutusan pekerjaan konstruksi

Kami punya permasalahan sebagai berikut (Lelang Konstruksi) :

1. Sudah ada kontrak dengan penyedia ,berakhirnya kontrak di tgl 26 November 2014

Peran konsultan perencana

Kami punya permasalahan sebagai berikut (Lelang Konstruksi) :

1. Sudah ada kontrak dengan penyedia ,berakhirnya kontrak di tgl 26 November 2014

BUKAN ANGGOTA IAPI BISA HADIR

FORMAT SURAT SURVAI HPS BARANG

Sebelum melakukan survai agar melakukan pemaketan yang benar, misal pengadaaan barang, ada genset dan komputer, maka dibuat dalam dua paket sesuai kompetensi penyedianya yaitu untuk paket genset dan untuk paket komputer. Kalau dibuat satu pemaketan genset dan komputer, maka penyedia yang bisa menyediakan dua barang tersebut adalah penyedia perantara.

Lihat juga di catalog LKPP, adakah barang-barang tersebut yang akan diadakan, kalau ada lakukan dengan E-purchasing saja, tidak usah lelang.

Dalam mencari data HPS, banyak cara bisa dilakukan, antra lain survai HPS dengan mendatangai langsung penyedianya atau melalui surat. Berikut ini contoh surat format survai  HPS.

Silahkan diklik "Contoh Format surat survai HPS barang"

Selanjutnya bila ada pertanyaan agar disampaikan ke konsultasi.lkpp.go.id

KPK MERUBAH BUDAYA KORUPSI

Mengurus KTP, dsb nggak enak kalo nggak beri
maka memberi 5rb atau 10 rb
aparat menyatakan tolak saja
kalo nggak enak menolak
maka menyodorkan buku catatan penerimaan
yang bersangkutan tandatangan dan menerima tanda kupon amal
penerimaan diberikan ke lembaga sosial...

Berikut ini adalah presentasi dari KPK
"Mengenai Pencegahan Korupsi" pada seminar IAPI tgl. 30-10-2014

 IAPI = IKATAN AHLI PENGADAAN INDONESIA

Peraturan Bupati mengenai dana desa

Semoga dibahas diBandung...

HARGA CATALOG ALAT BERAT

Untuk Pengadaan Bakhoe Loader menggunakan aplikasi e-purchasing
1. apakah untuk perhitungan pajak alat berat dapat ditambahkan kedalam HPS.
2. Apakah HPS boleh melebihi Harga yang tertera dalam e-purchasing,
3. Khusus Untuk Provinsi Aceh ada Pungutan Zakat, Infaq, Sadaqah (ZIS) 2,5% apakah ditambahkan dalam HPS.

Konsultan pengawasan ( perorangan )

Apakah bisa jasa pengawasan Proyek yang besarnya Rp 5 Juta dilaksanakan oleh konsultan perorangan ?

Bisa,syaratnya kalau dia kompeten dan ada waktu, bukan pns...
selanjutnya kalo ada pertanyaan agar di www.konsultasi.lkpp.go.id

SELAMAT DATANG

SELAMAT DATANG PESERTA SEMINAR
TEMPAT HOTEL BEST WESTERN
DI CAWANG JAKARTA

CONTOH SPK ( SURAT PERINTAH KERJA ) / KONTRAK SEDERHANA PENYEDIA PERORANGAN

Standar Dokumen pengadaan / acuan dokumen pengadaan dapat diedit sesuai kebutuhan pengadaan / perikatan yang dikehendaki, terutama untuk mencegah ketidaksuksesan pelaksanaan pekerjaan.

Contoh Kontrak sederhana / SPK penyedia perorangan silahkan klik berikut " SPK Penyedia Perorangan "

Penyedia jasa perorangan untuk nilai setiap paket perorangan yang nilainya  di atas Rp. 200 juta dilakukan dengan pelelangan (untuk konsultan yang di atas Rp. 50 juta). Bilamana dibawah nilai tersebut dilakukan dengan pengadaan langsung.

Dalam hal dengan pengadaan langsung diperlukan adanya negosiasi kewajaran harga.

Mengenai berita acara negosiasi harga dapat dibaca di http://www.mudjisantosa.net/2014/10/contoh-berita-acara-kontrak-perorangan.html

CONTOH BERITA ACARA NEGOSIASI KONTRAK PERORANGAN

Pengadaan barang atau jasa dapat dilakukan dengan penyedia perorangan.
Seperti untuk pengadaan satpam, cleaning service, sopir dsb

Untuk pengadaan penyedia perorangan dengan pengadaan langsung diperlukan adanya negosiasi kewajaran harga.

Berikut silahkan klik BA PENYEDIA NEGOSIASI PERORANGAN

NILAI SELEKSI SEDERAHNA DIJADIKAN PENGADAAN LANGSUNG

Nilai Rp. 98 juta untuk seleksi sederhana gagal proses pemilihan penyedianya, kami akan membuat HPS dalam nilai s.d. Rp. 50 juta untuk dilakukan dengan pengadaan langsung. Bagaimana ?

PERHATIKAN JADWAL DAN WAKTU YANG CUKUP

Kami sebagai salah satu peserta pengadaan mendapat email undangan pembuktian kualifikasi pada Jumat, 24 Oktober 2014 pk. 6 pagi dan harus hadir paling lambat pk.14 pada hari yang sama di xxx,

BIMTEK PENGADAAN DANA DESA DI BANDUNG

Diperkirakan tidak selesai pekerjaan konstruksi

Di kabupaten kami pada tahun anggaran 2014 terdapat pekerjaan jasa konstruksi yang menggunakan kontrak tahun tunggal, jika ada perubahan desain/ pekerjaan tambah yang sudah masuk dalam adendum kontrak, dan pekerjaan tersebut tidak selesai sampai dengan berakhirnya kontrak. apabila pejabat pembuat komitmen tidak memberikan perpanjangan waktu pelaksanaan dengan pertimbangan waktu pelaksanaan tidak mencukupi sampai dengan tanggal 31 desember (batas satu tahun anggaran), apakah penyedia tersebut bisa dikenakan blacklist atau sanksi yang lain ? terimakasih.

Perubahan design dan pekerjaan tambah dibuat dengan adendum kontrak, termasuk di dalamnya ada perpanjangan waktu kontrak atau tidak merubah waktu kontrak.

SOSIALISASI DANA DESA

BPJS 2015

Pengadaan asuransi anggota dewan, s.d. April 2015, namun mulia Januari 2015 mulai berlaku pelaksanaan BPJS.

Bagaimana kontrak kami dan bagaimana pengadaan tahun 2015 ?

Tanah bermasalah, apakah pengadaan dapat diproses

1. Sehubungan dengan permasalahan tanah yang belum selesai, kegiatan pelelangan dapat dilakukan

sisa anggaran pengadaan catalog karena out put belum tercapai

1. Pada pengadaan alkes melalui ecatalog dengan pagu 1,5 milyar yg dibelikan alkes melalui ecatalog sebesar 1,35 milyar, sisa uang yang 150 juta direncanakan akan dibelikan alkes yg diluar ecatalog (sesuai outputnya), yg menjadi permasalahan apakah sisa uang tersebut harus melalui lelang terkait dg paket awal pengadaan  yg 1,5 milyar atau cukup pengadaan langsung ?

KERJASAMA RUMAH SAKIT DENGAN PIHAK SWASTA

AKAN DITULIS :)

PELATIHAN HPS DAN KONTRAK NOVEMBER 2014

Lelang lanjutan pekerjaan konstruksi

Kami berencana untuk melanjutkan pembangunan gedung diklat tahap 2 di tahun 2015, pertanyaan :

1. Apakah proses pemilihan penyedia dapat kami laksanakan di tahun 2014, misalnya dibulan November atau Desember walaupun proses pembangunan tahap 1 tahun 2014 masih berlangsung?

Pengadaan langsung ke satu penyedia ?

Pada Kegiatan Pembuatan Jalan di Desa Karaya senilai Rp. 185 juta.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor: 70 Tahun 2012 pada pasal 57 ayat (5) huruf b. Pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan metode Pengadaan Langsung dilakukan sebagai berikut:

b. Permintaan penawaran yang disertai dengan klarifikasi serta negosiasi teknis dan harga kepada Penyedia untuk Pengadaan Langsung yang menggunakan SPK.

Belanja jasa listrik, air dan telpon dalam RUP ?

Dalam membuat RUP ( Rencana Umum Pengadaan ) akan menggolongkan cara pengadaan melalui  dua kelompok besar yaitu pengadaan melalui swakelola atau melalui penyedia.

DISKUSI DENGAN PENYEDIA ( FORUM PENYEDIA )

TRAINING PROFESIONAL KONTRAK ( IAPI )

AHLI HUKUM PENGADAAN ( IAPI )

BIMTEK PENGELOLAAN DANA DESA ( IAPI )

PUTUS KONTRAK BAGAIMANA KELANJUTAN PEKERJAAN ?

Pekerjaan seharusnya 70% namun baru mencapai 25%, sudah ada teguran 1 dan 2. Bagaimana dengan waktu yang semakin singkat menjelang batas waktu anggaran, siapa yang ditunjuk untuk menyelesaiakn pekerjaan ini atau dilelang kembali ? Bila dilelang kembali waktu tidak cukup, demikian juga batasan pekerjaan belum ditegaskan, demikian juga akan ada nilai manfaat yang kan terabaikan.

Pengaturan mengenai hal ini, saat ini ( Okt 2014) belum ada. Ada tiga pilihan sebagai berikut :
a. Dilelang ulang bila waktu masih cukup

Biaya pengiriman Alkes

RSUD Kab. melaksanakan pekerjaan Pengadaan Alat Kesehatan yang dilaksanakan dengan e-purchasing yang ada di e-catalog. Yang menjadi permasalahan, untuk 1 item barang yaitu XX dengan distributor PT. MM, dengan harga 34 juta rupiah, ketika dilakukan negosiasi, pihak distributor menginginkan kenaikan harga sebesar 24% untuk biaya distribusi dan asuransi.

Yang ingin kami tanyakan, apakah diperbolehkan ketika negosiasi terjadi kenaikan harga melebihi yang harga yang tertera di e-catalog. Dan, kalau tidak diperbolehkan, apa tindakan kami selanjutnya atas pengadaan barang terebut, mengingat PT MM merupakan distributor satu-satunya untuk alat XX yang ada di e-catalog.

Berdasarkan ketentuan yang ada di e-katalog, nilai 24 % tersebut bukan kenaikan harga, tapi biaya distribusi untuk daerah Saudara yaitu 21% dan biaya asuransi sebesar 3 %. Untuk lebih jelasnya saudara dapat mengunjungi e-katalog dan silahkan buka file lampiran pada bagian kanan, di atas alat penyedia.

PENYELESAIAN PEKERJAAN DALAM AKHIR TAHUN 2014

Untuk dana APBN Menteri Keuangan telah mengeluarkan peraturan mengenai

PELAKSANAAN ANGGARAN DALAM RANGKA PENYELESAIAN PEKERJAAN
YANG TIDAK TERSELESAIKAN SAMPAI DENGAN AKHIR TAHUN ANGGARAN

yaitu Permenkeu No 194 tahun 2014 tanggal 6 Oktober 2014

Bagaimana untuk APBD...silahkan dibuat Peraturan Kepala Daerah, dan sebaiknya dikoordinasikan dengan Kemendagri

Pelatihan Sertifikasi

Pelatihan HPS dan Evaluasi dokumen

TAHAPAN PEMBAYARAN KONTRAK

PEMBAYARAN KONTRAK

audit hasil kontrak konstruksi

Mau konsul pak, kami terdapat permasalahan pada satker kami dan beberapa pokja memiliki beberapa perbedaan pandangan mengenai masalah ini.

Kami punya permasalahan sebagai berikut (pekerjaan konstruksi):

SEMINAR HUKUM PENGADAAN

Peraturan Kepala ( Perka ) LKPP mengenai Daftar hitam

Silahkan klik sebagai berikut :

1. Perka 18 tahun 2014
2. Perka  7  tahun 2011
3. Pasal dan ayat dari Perpres 54 tahun 2010 yang berkaitan dengan black list ( daftar hitam )

Bilamana Saudara ada pertanyaan agar disampaikan ke www.konsultasi.lkpp.go.id

LKPP

TRAINING / PELATIHAN PENGADAAN OKTOBER 2014

Swakelola ke PTN

Apakah pekerjaan swakelola dengan Perguruan Tinggi Negeri untuk pemetaan potensi pegawai  dengan RAB sebagai berikut belanja jasa pemetaan potensi  volume 1000 orang  harga satuan Rp.345.000,- total Rp.345.000.000,- apakah  RAB seperti diatas sudah tepat dan apakah dikenakan pajak?