Diperkirakan tidak selesai pekerjaan konstruksi

Di kabupaten kami pada tahun anggaran 2014 terdapat pekerjaan jasa konstruksi yang menggunakan kontrak tahun tunggal, jika ada perubahan desain/ pekerjaan tambah yang sudah masuk dalam adendum kontrak, dan pekerjaan tersebut tidak selesai sampai dengan berakhirnya kontrak. apabila pejabat pembuat komitmen tidak memberikan perpanjangan waktu pelaksanaan dengan pertimbangan waktu pelaksanaan tidak mencukupi sampai dengan tanggal 31 desember (batas satu tahun anggaran), apakah penyedia tersebut bisa dikenakan blacklist atau sanksi yang lain ? terimakasih.

Perubahan design dan pekerjaan tambah dibuat dengan adendum kontrak, termasuk di dalamnya ada perpanjangan waktu kontrak atau tidak merubah waktu kontrak.

 Dalam Perka LKPP No. 14 tahun 2012 disebutkan sebagai berikut :

Perpanjangan Waktu Pelaksanaan Pekerjaan

1) Perpanjangan waktu pelaksanaan dapat diberikan oleh PPK atas pertimbangan yang layak dan wajar untuk hal-hal sebagai berikut:

a) pekerjaan tambah;

b) perubahan disain;

c) keterlambatan yang disebabkan oleh PPK;

d) masalah yang timbul di luar kendali Penyedia; dan/atau

e) keadaan kahar.

2)Waktu penyelesaian pekerjaan dapat diperpanjang sekurangkurangnya sama dengan waktu terhentinya Kontrak akibat keadaan kahar.

3)PPK dapat menyetujui perpanjangan waktu pelaksanaan atas Kontrak setelah melakukan penelitian terhadap usulan tertulis yang diajukan oleh Penyedia.

4)PPK dapat menugaskan Panitia/Pejabat Peneliti Pelaksanaan Kontrak untuk meneliti kelayakan usulan perpanjangan waktu pelaksanaan.

5)Persetujuan perpanjangan waktu pelaksanaan dituangkan dalam Adendum Kontrak.

Dengan demikian ketika ada adendum kontrak dan waktu kontrak untuk serah terima pertama disebut misal tanggal 31 Desember 2014 ( adanya kontrak dan adendum kontrak maka penyedia setuju dengan klausul kontrak, termasuk tanggal batas waktu pekerjaan), maka penyedia yang menyerahkan pekerjaan melebihi tanggal 31 Desember 2014 akan dikenakan denda, yang tidak menyelesaikan akan kena sanksi lainnya seperti daftar hitam. Selanjutnya agar dilakukan pengendalian kontrak, penyedia dapat diberitahu batasan-batasan tersebut.

Silahkan dibaca kembali di SSUK dan SSKK (klausul2 kontrak).

Selanjutnya bila Saudara ada pertanyaan agar disampaikan ke 

www.konsultasi.lkpp.go.id