BIAYA NON PERSONIL ( PERSONEL ) di HPS Konsultan

Mohon bertanya, untuk jasa konsultan perencana di HPS di biaya non personil tertulis biaya pendukung membeli laptop dengan printer :

1. Apakah diperbolehkan di HPS konsultan untuk beli lap top dengan printer ?
2. untuk laptop dan printer nanti jadi milik siapa ? 
    Mohon petunjuk 

Contoh contoh kontrak dari hasil konsolidasi pengadaan

1.  Satu DPA/DIPA  banyak akun tapi satu kontrak dengan penyedia Z


Kontrak pengadaan ATK dan barang lembar cetak kantor
Dinas pendidikan.... Kab

KATALOG WAJIB DIGUNAKAN ?

PASAL 1 angka 35

Pembelian secara Elektronik yang selanjutnya disebut E-purchasing adalah tata cara pembelian barang/jasa melalui sistem katalog elektronik.

Mengapa perlu ada mekanisme JAMINAN PEMBAYARAN di APBN

Disarankan kontrak jangan terlambat.
Disarankan kontrak jangan berakhir pada bulan Desember.
Bulan desember kok ngejar-ngejar agar kontrak selesai.
Bulan desember kok ikut kerumitan prosedural keuangan.
Bulan desember libur saja atau tender dini untuk 2020
Bagaimana kalau dibuat kontrak selesai sebelum bulan Desember.

Mengapa perlu ada mekanisme JAMINAN PEMBAYARAN di APBN, karena ada BATAS pengajuan pembayaran pada tanggal tertentu misal tanggal 20 des ( karena banyaknya administrasi keuangan di akhir tahun di Kemenkeu) sedangkan masa pelaksanaan kontrak di beberapa Kementerian/lembaga s.d 31 Des..
Artinya bagaimana membayar prestasi tanggal 20 s.d. 31 Des 2019 ?

PPK PINJAM DARI INSTANSI LAIN ?

4. PPK di suatu instansi harus memiliki sertifikat dasar pengadaan.

Selanjutnya dalam Perpres 16 tahun 2018

Pasal 10 ayat (5)  Dalam hal tidak ada personel yang dapat ditunjuk sebagai PPK, KPA dapat merangkap sebagai PPK.

Dalam hal KPA sebagai PPK, tidak wajib memiliki sertifikasi dasar pengadaan.

Namun disarankan memiliki sertifikasi pengadaan, bahkan kompetensi-kompetensi lainnya yang berkaitan dengan pengadaan. 

Dapatkah pinjam PPK dari instansi lain ? Dapat, namun disarankan dilakukan oleh pejabat /pegawai dari instansi sendiri.

HONOR PANITIA PENELITI PERUBAHAN KONTRAK

Honor panitia peneliti perubahan kontrak ?

Ketika pekerjaan ini sudah merupakan tupoksi ( tugas pokok dan fungsi ) atau sudah ada tunjangan untuk setiap pejabat / pegawai maka tidak perlu lagi ada honor.

Dalam hal bukan tupoksi dan belum ada tunjangan maka dapat dibuat honor.

Honor panitia peneliti perubahan kontrak tidak disebut dalam standar biaya masukan 2020 ( SBM APBN ).

Honor dibuat yang wajar.

Untuk pemda, honor ditetapkan oleh kepala daerah atau pejabat di pemda yang memiliki kewenangan menetapkan honor.

surat keputusan sebagai PPK

Mohon ijin ada masalah tentang status PA.

Bahwa di kecamatan pada th 2014 Camat   eselon  3a adalah PA, tetapi juga sekaligus sebagai ppkom ( PPK ). Mengacu pada permendagri 21 th 2011, yang menyebutkan PA atau KPA sekaligus bertindak ppkom.
Pertanyaannya, nomenklatur penyebutan pada saat tanda tangan kontrak
A. Pengguna anggaran
B. Pengguna anggaran selaku ppkom
C. Ppkom ( PPK )

Mohon jawabannya sama argumentasinya.
Terima kasih

KONSULTAN PENGAWAS DALAM MASA PEMBERIAN KESEMPATAN ?

KENDALIKAN KONTRAK DAN HINDARI PEMBERIAN KESEMPATAN !

Kontrak pekerjaan konstruksi selama 5 bulan.

Ternyata prestasi mencapai 77%.

PEMBERIAN KESEMPATAN untuk MENYELESAIKAN KONTRAK ?

Pengendalian kontrak adalah hal yang penting. 
Bukan sejak dari awal di pelaksanaan pengadaan, telah merencanakan adanya pemberian kesempatan.

Diupayakan kontrak untuk selesai, sebelum tanggal berakhirnya masa pelaksanaan kontrak. Sehingga prestasi kontrak dapat diperiksa dan dilakukan serah terima dengan tidak ada keterlambatan waktu.
Upayakan kontrak selesai sebelum tanggal berakhir masa pelaksanaan kontrak dan hindari terlambat, dan hindari pemberian kesempatan.

PPTK sebagai PPK ( PP 12 - 2019 )

PPTK = Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

Tugas PPTK dalam PP 12/2019
a. mengendalikan pelaksanaan Kegiatan;
b. melaporkan perkembangan pelaksanaan Kegiatan;
c. menyiapkan dokumen dalam rangka pelaksanaan anggaran atas Beban pengeluaran pelaksanaan Kegiatan;dan
d. melaksanakan kegiatan pengadaan barang/jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yangmengatur pengadaan barang/jasa.

Dari ketentuan pasal tsb PPTK dapat merangkap sebagai PPK asal memenuhi syarat menjadi PPK