Senin, 29 Agustus 2016

Perubahan kontrak lumpsum pengadaan barang

Sehubungan dengan kegiatan Pengadaan Peralatan Olahraga Pekan Olahraga Nasional di Bandung oleh Dinas Olahraga dan Pemuda Provinsi  dengan ini akan kami tanyakan pada saat pelaksanaan kontrak ternyata pelaksana mengirim barang yang sejenis tetapi berbeda dengan specifikasi yang ada dalam kontrak, namun demikian spesifikasi dan harga barang sejenis yang dikirim lebih tinggi dari yang ada dalam kontrak.

Sabtu, 27 Agustus 2016

Overhead harus ada ?

Overhead ( OH )
Cara memandang OH dan Keuntungan bukan surveinya dmn tp siapa calon penyedianya...
Kl penyedianya toko mk tdk boleh diperhitungkan.
Kalo dari analisa dlm menyusun hps tdk ada pemilik barang (tmsk toko) yg mau ikut pbjp, maka OH dan Keuntungan boleh ditambahkan krn penyedianya bukan mereka.
Yg penting, brp pantasnya besaran yg kita alokasikan (max 15%).
Sekedar kasih pendapat ya....
Sutan Lubis

Pengadaan obat tidak bisa dipenuhi oleh katalog

Pengadaan obat
Dalam hal penyedia catalog tidak bisa memenuhi atau penyedia obat tdk bisa melayani pembeli cq rumah sakit/dinas, maka berlaku Surat Edaran No. 3 Tahum 2015, yg intinya silahkan menggunakan metode pengadaan yang lain.
Ini juga berlaku utk semua komoditas, tidak hanya untuk obat saja.
Dalam hal pengadaan obat tidak menggunakan katalog dan akan dibayar oleh BPJS maka agar dikoordinasikan terlebih dulu dengan BPJS.

Jumat, 26 Agustus 2016

ALUR E - PURCHASING DENGAN NEGOSIASI

1. Registration Form
    Pejabat Pengadaan dan PPK mendaftar di akun LPSE

Hakikat kontrak pada Pekerjaan Konstruksi

Hakikat kontrak pada Pekerjaan Konstruksi seperti apa ?
Hakikat kontrak pada Pekerjaan Konstruksi adalah meng-eksekusi disain (gambar dan spesifikasi) yamg tidak luput dari perubahan.
Ketika dalam pelaksanaan ditemukan peristiwa ketidaksesuaian dengan kondisi lapangan maka untuk mencapai tujuan disain dilakukan revisi melalui adendum kontrak (VO/CCO).

Hati-hati menggunakan jenis kontrak lump-sum pada Pekerjaan Konstruksi yang disain nya telah tersedia (baru diselesaikan), bukan disain sederhana dan bukan disain yang telah berulang kali dikerjakan seperti bangunan standar.

Tulisan Riad Horem

Tindak lanjut persengkokolan atau adanya pemalsuan

?

Kamis, 25 Agustus 2016

Diskon yang terjadi ... TIPIKOR ?

DISKON ?
Diskon antar penyedia adalah urusan bisnis antar penyedia. Tidak dinilai sebagai kerugian negara.

Diskon yang diterima oleh pegawai pemerintah harus disetor ke kas negara kas daerah. Bisa dilihat di uu 1 tshun 2004 pada pasal 16  dan PP 45 tahun 2013 pasal 68

Rabu, 24 Agustus 2016

Penunjukan langsung untuk keadaan darurat

Penunjukan langsung karena bencana

Tanya didalam penunjukan langsung pekerjaan kontruksi dalam rangka penanganan darurat, berdasarkan pasal 57 ayat 3 hurup b pelaksanaan adm dilakukan secara simultan. Yg jadi pertanyaan bilamana berdasarkan hasil opname dan hps ppk nilai pekerjaan diatas 200jt (+-4 milyar) , yg melaksanakan proses adm pl tsb apakah ppk, pp pa pokja... sebelumya terima kasih

Respon :
1. Ada penetapan bencana dari kepala daerah
2. PA memerintahkan penunjukan langsung untuk hanya lingkup bencana
3. ULP memproses penunjukkan langsung
4. Ulp memproses penunjukan lsngsung kepada satu atau beberapa Penyedia terdekat yang mampu dengan negosiasi kewajaran harga
5. PPK memerintahkan penyedia mengirim barang atau melakukan pekerjaan. PPK membuat dokumen kontrak dan melakukan tanda tangan dengan penyedia.
5. Apip mengawal spesifikasi, prestasi penyedia dan pembayarannya.


Kejanggalan Beberapa Putusan Korupsi Pengadaan

Kejanggalan Beberapa Putusan Korupsi Pengadaan dan Kaitannya dengan Konstitusi

Article (PDF Available) · March 2016 with 259 Reads

1st Richo Andi Wibowo
0.6 · Gadjah Mada University
Abstract

Selasa, 23 Agustus 2016

Kisah Pengujian Pasal 2 dan 3 UU Tipikor ?

Sejauh ini pihak yang menggugat pasal ini mendalilkan setiap tindakan yang merugikan keuangan negara tidak serta merta berimplikasi tipikor. UU Administrasi Pemerintahan jadi amunisi.