APAKAH KONTRAK PENGADAAN PEMERINTAH HANYA BERDASAR HUKUM PERDATA ?

Mengenai perikatan atau kontrak disebut dalam KUHPerdata, disebut dalam buku 3.

Selanjutnya pembahasan mengenai kontrak disebut azas-azas kontrak, seperti  Asas Kepastian Hukum (pacta sunt servanda)

Asas kepastian hukum atau disebut juga dengan asas pacta sunt servanda merupakan asas yang berhubungan dengan akibat perjanjian. Asas pacta sunt servanda merupakan asas bahwa hakim atau pihak ketiga harus menghormati substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak, sebagaimana layaknya sebuah undang-undang.

Akses auditor atau aph

Saya mau nanya tentang hak akses auditor di lpse

JAMINAN PELAKSANAAN UNTUK KONTRAK PEMERINTAH RI

JAMINAN PELAKSANAAN DALAM PENGADAAN BARANG JASA PEMERINTAH

1.     Jaminan pelaksanaan pelaksanaan dibuat untuk menjamin pelaksanaan kontrak s.d serahterima pertama ( sehingga masa berlaku jaminan pelaksanaan s.d serah terima pertama di tambah 14 hari kalender.)

2.     Jaminan pelaksanaan diserahkan  oleh penyedia sebelum tanda tangan kontrak.

3.     Jaminan pelaksanaan oleh PPK diklarifikasi ke penerbit.

4.     Jaminan pelaksanaan digunakan untuk pengadaan barang, jasa konstruksi dan jasa lainnya untuk nilai di atas Rp 200 juta

5.     Jaminan pelaksanaan diperpanjang bila ada pemberian kesempatan atau perpanjangan waktu pelaksanaan kontrak.

6.     Jaminan pelaksanaan dicairkan bila penyedia tidak memenuhi syarat sebagai penyedia yang diketahui saat berkontrak atau terjadi wan prestasi.

7.     Jaminan pelaksanaan dalam hal dicairkan, disetorkan ke kas negara /kas daerah.

8.     Dalam hal PPK lalai / lupa mencairkan jaminan pelaksanaan, dalam beberapa kejadian diproses sebagai tindak pidana korupsi dan dihukum.  Ini suatu kesalahan penerapan hukum, seharusnya diproses sebagai perbuatan kerugian negara. Suatu ironi, bagaimana suatu kesalahan adminitrasi kontrak dan ada kerugian negara, meloncat jadi proses pidana. Ini pemberantasan korupsi atau ternyata hanya pemberantasan kesalahan administrasi kontrak ? 

PEMUTUSAN MULTI YEARS DAN DI TUNJUK LANGSUNG ?

Saat ini Pemda sedang melaksanakan Pembangunan Gedung dengan kontrak tahun jamak yang telah dimulai dari Tahun 2018 s/d 2020 dari dana APBD. Namun saat ini bobot pekerjaan diperkirakan  35%, dan saat ini penyedia telah dikenakan SP II dan kemungkinan akan putus kontrak.

Pertanyaan:

BUKU TANYA JAWAB DIREKTORAT 43 TAHUN 2019

 TEMA 1 :  PEMBERIAN KESEMPATAN

Apakah kontrak yang telah diberikan kesempatan 50 hari atau 90 hari masih dapat diberikan pemberian kesempatan kembali?

Bedakan keuntungan di HPS dan keuntungan di kontrak

Soal fakpi 839
Dalam harga kontrak yang wajar

Keuntungan penyedia

A. di atas 15 persen
B. dibawah 10 persen
C. Rugi
D. Semua jawaban benar

Jawabannya D.

HUBUNGAN PENYEDIA DAN SUBKON

Pada Dinas Perikanan  terdapat pekerjaan konstruksi Pembangunan Kolam dengan nilai pekerjaan  7.8 Milyar rupiah. Dalam pekerjaan ini terdapat 2 pekerjaan subkontrak yaitu:

·         pekerjaan pondasi konstruksi jaring laba dengan nilai pekerjaan 2,3 Milyar rupiah.

·         pekerjaan konstruksi atap dengan menggunakan space frame sebesar 1,7 Milyar Rupiah. 

Dalam penyusunan HPS yang dibuat berdasarkan hasil engineering estimate dari Konsultan Perencana, yang dimasukan kedalam HPS adalah harga penawaran dari penyedia  jaring laba dan space frame, belum termasuk PPN.

Dalam kontrak PPK mengijinkan dua item tersebut di subkontrakkan

PERSONIL DI PEKERJAAN KONSTRUKSI BERDASAR PERMEN 7 TAHUN 2019

Dalam kualifikasi penyedia di isi di dokumen kualifikasi

Dalam kualifikasi penyedia

Memiliki paling kurang:

1.    satu tenaga tetap bersertifikat terampil  (SKT) yang sesuai dengan Klasifikasi SBU yang disyaratkan (untuk Usaha Kecil);

2.     1 (satu) tenaga tetap bersertifikat ahli (SKA) Muda yang sesuai dengan Subklasifikasi SBU yang disyaratkan (untuk Usaha Menengah); dan

3.     1 (satu) tenaga tetap bersertifikat ahli (SKA) Madya yang sesuai dengan Subklasifikasi SBU yang disyaratkan (untuk Usaha Besar).

Dalam dokumen pemilihan disyaratkan
Personil manajerial adalah tenaga ahli atau tenaga teknis yang ditempatkan sesuai penugasan pada organisasi pelaksanaan pekerjaan.

Dokumen Penawaran Teknis:

a)  Metode pelaksanaan pekerjaan;

b)  Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan;

c)  Daftar Peralatan Utama;

d)  Daftar Personel Manajerial;

Daftar isian personel manajerial beserta daftar riwayat pengalaman kerja atau referensi kerja dari pemberi tugas dan Surat pernyataan kepemilikan sertifikat kompetensi kerja;

Pembayaran kontrak payung

Kontrak payung untuk 4 tahun  dengan anggaran dari APBD/APBN
Anggaran 2019, 2020, 2021, dan 2022

Kontrak yang diajukan untuk pembayaran  2019  ke bagian keuangan/KPPN adalah kontrak.....

A. Kontrak payung
B. Kontrak per tahun
C. Kontrak payung dan kontrak per tahun
D. tidak ada jawaban

 *Respon:*

Pelaksanaan keg yg membebani pengeluaran diawali dgn pembuatan komitmen.

salah satu bentuk komitmen adalah bentuk kontrak sebagaimana diatur pd perpres 16/18 pasal 28.

kontrak yg akan di-ttd tdk boleh melebihi batas anggaran atau tdk boleh dilakukan apabila anggaran tdk tersedia.

subsatnsi kontrak setidakx;
1. ada pemberi pekerjaan
2. ada penerima pekerjaan
3. ada pekerjaan atau yg dikerjakan
4. ada nilai pekerjaan.

kontrak trsebut (yg memiliki nilai pekerjaan) dilaporkan pd BUN/BUD utk keperluan pencatatan dan pembayaran.

kontrak payung, menurut sy blum ada nilai kontrak. hanya terdapat harga satuan barang dgn volume dan waktu pengiriman yg blum dpt ditentukan.

sehingga yg disampaikan kpd BUN/BUD adalah yg berdampak pd pembayaran yaitu cukup kontrak tahunanx saja.

kontrak bisa berupa:
- bukti pembelian
- kuitansi
- SPK
- Surat Perjanjian
- Surat pesanan.

mirip2 dulu dgn kebiasaan dulu pd kontrak tahun jamak... ada dikenal;
1. kontrak induk
2. kontrak anak (tahunan)
istilah tersebut sdh tdk dikenal lagi.

mirip dgn kontrak payung dan kontrak tahunan trhdap kontrak payung, meskipun secara substansi berbeda

From Mandar TH

Sbu habis masa berlakunya

Mau nanya dlm lelang bagaimana kalau yg diupload pihak ketiga ternyata sudah kadaluarsa masa berlakunya seperti SBU, ? Terima kasih diucapkan bagi  yg memberi pencerahan, smg manfaat ilmunya

Respon :
Asal ketika pada tanggal / waktu batas menyampaikan penawaran belum mati.
Misal tanggal batas waktu penyampaian.10 juli 2019.

Sbu berlaku s.d 12 juli 2019.

Ketika akan sppbj harus sudah ada penggantinya

SDP PU Point 30.6 b b)
Sertifikat Badan Usaha (SBU) yang habis masa berlakunya sebelum batas akhir pemasukan Dokumen Penawaran tidak dapat diterima dan penyedia dinyatakan gugur

SDP PU di BAB VIII. Tata Cara Evaluasi Kualifikasi B.b.2 2) Izin/sertifikat yang habis masa berlakunya sebelum batas akhir pemasukan Dokumen Penawaran tidak dapat diterima dan penyedia dinyatakan gugur