Tuesday, January 12, 2021

PERATURAN TERKAIT DENGAN PENGADAAN DI PANDEMI COVID (JANUARI 2021)

                      PERATURAN TERKAIT DENGAN PENGADAAN DI PANDEMI COVID

(JANUARI 2021)

 

A. PENETAPAN  BENCANA OLEH PRESIDEN 

( BELUM DI CABUT PER JANUARI 2021 )

1.       Keppres Nomor 11 Tahun 2020

31 Maret 2020

Keputusan Presiden (KEPPRES) tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)

 

2.       Keppres Nomor 12 Tahun 2020

 13 April 2020

Keputusan Presiden (KEPPRES) tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Sebagai Bencana Nasional

 

B.  PERATURAN PRESIDEN NO  16 TAHUN 2018 mengenai Pengadaan Barang dan Jasa

 Pasal  59

 

C.  Peraturan LKPP no. 13 tahun 2018

Pengadaan Barang/Jasa Dalam Penanganan Keadaan Darurat

 

D. Surat Edaran LKPP no. 3 tahun 2020

Tentang Penjelasan Atas Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa 

Dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)

 

E.  Surat Edaran LKPP No. 32 tahun  2020

                 Tentang Penegasan Atas Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pada Masa Bencana 

  Nasional Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)


TIGA WEBINAR MENARIK DALAM BULAN JANUARI 2021






 

Sunday, December 20, 2020

SISA DANA DAK 2020

 Saya belum memberi pendapat

masih mengumpulkan aturan saja


1. Pemernkeu 130 tahun 2019  Pengelolaan DAK Fisik

https://jdih.kemenkeu.go.id/fullText/2019/130~PMK.07~2019Per.pdf

2.  Permendagri 64 tahun 2020

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021.  

https://jdih.surabaya.go.id/pdfdoc/3723_permendagri_64-2020.pdf 

Monday, November 30, 2020

BERTANDA TANGAN KONTRAK SEBELUM TAHUN ANGGARAN

 

BERTANDA TANGAN KONTRAK SEBELUM TAHUN ANGGARAN

UU 1 2004

Pasal 3 (3) Setiap pejabat dilarang melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban APBN/APBD jika anggaran untuk membiayai pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia.

Perpres 16 tahun 2018

Pasal 52

(2) PPK dilarang mengadakan ikatan perjanjian atau menandatangani Kontrak dengan Penyedia, dalam hal belum tersedia anggaran belanja atau tidak cukup tersedia anggaran belanja yang dapat mengakibatkan dilampauinya batas anggaran belanja yang tersedia untuk kegiatan yang dibiayai APBN/APBD.

 

Sekarang tanggal 30 Nopember 2020 sudah ada DIPA

Bolehkah kita tanda tangan kontrak untuk anggaran tahun 2021

Boleh

Tapi berlaku efektif per 1 jan 2021

 

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 50 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 45 TAHUN 2013 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN Menimbang Mengingat DAN BELANJA NEGARA

 

Pasal 59

Penandatanganan perjanjian dapat dilakukan sebelum tahun anggaran dimulai setelah DIPA disahkan.

(2a) Perjanjian yang ditandatangani sebelum tahun anggaran dimulai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) , mulai berlaku dan dilaksanakan setelah DIPA berlaku efektif

 

Sekarang tanggal 30 Nopember 2020 sudah ada DIPA

Bolehkah kita tanda tangan kontrak untuk anggaran tahun 2021

Boleh

Tapi berlaku efektif per 1 jan 2021

 

Bolehkan kita bertanda tangan kontrak di hari libur

Tidak ada larangannya

Yang tidak boleh melakukan tindakan fiktif

 

Sunday, November 29, 2020

Jaminan atas pembayaran

 

Jaminan atas pembayaran

Jaminan atas Pembayaran untuk Tagihan Pihak Ketiga atas Kontrak yang Prestasi Pekerjaannya Belum Mencapai 1 00°/o (seratus persen) pada Akhir Tahun Anggaran yang selanjutnya disebut sebagai Jaminan Pembayaran Akhir Tahun Anggaran adalah Jaminan tertulis dari Bank dengan nilai jaminan paling sedikit sebesar persentase pekerjaan yang belum diselesaikan untuk menjamin bahwa apabila penyedia barangjjasa tidak menyelesaikan pekerj aan yang telah dilakukan pembayarannya, maka Penjamin akan membayar kepada PPK sebesar nilai jaminan.

Jaminan atas pembayaran

Dibahas dalam Permenkeu 145 tahun 2017 TATA CARA PEMBAYARAN ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA SEBELUM BARANG I JASA DITERIMA

 

Dan setiap tahun dalam perdirjen perbendaharaan kemenkeu, tahun ini

Nomor PER-20/PB/2020 

 

Mengapa diperlukan jaminan atas pembayaran

bila batas pencairan pembayaran untuk suatu tahun dibatasi

misal tahun 2020 pencairan pembayaran kontrak dibatasi sampai tanggal 17 Desember 2020

jadi bila ada kontrak yang berakhir antara tanggal 17 -31 desember 2020 dan belum terbayar 100%

maka dapat dibayar 100% lebih dulu dengan jaminan pembayaran

jaminan ats pembayaran dari bank

bank dalam wilayah pembayaran KPPN setempat

 

jaminan pembayaran hanya berlaku s,d, 31 des

 

bagaimana penerapan untuk pemda

bila di pemda, untuk pencairan pembayaran  dapat dilakukan s.d 31 desember maka tidak diperlukan jaminan atas pembayaran

bila pemda  untuk pencairan pembayaran  dibatasi di tanggal tertentu misal 20 Desember sedangkan tanggal berakhir kontrak di antara tanggal 20 s.d 31 desember maka diperlukan adanya jaminan atas pembayaran untuk pembayaran yang belum dibayar.

Jaminan pembayaran bukan untuk mengcover pembayaran di tahun anggaran berikutnya.

Bukan mengcover pemberian kesempatan menyelesaikan kontrak yang 50 hari itu

Kontrak dapat diberikan pemberian kesempatan menyelesaikan ke tahun anggaran berikutnya tetapi anggaran berhenti s,d 31 desember.

Pembayaran di anggaran tahun berikutnya, perlu dicari anggarannya perlu ada revisi anggarannya.

Repot and ruwet

Maka Ingat kontrak jangan terlambat

Ingat meski ada pemberian kesempatan menyelesaikan  kontrak

Bila anda ambil , berarti anda mengambil banyak PR

pemberian kesempatan menyelesaikan  kontrak merupakan kegagalan cinta, kegagalan mengendalikan kontrak dan semoga bukan kegagalan berkontrak

 

Tuesday, November 24, 2020

PEMBERIAN KESEMPATAN WAKTU MENYELESAIKAN KONTRAK JASA KONSTRUKSI Bagaimana dengan konsultan pengawas konstruksi ?

Kontrak jasa konstruksi terlambat agar dihindari

Kontrak jangan terlambat

Maka perlu direviu produk perencanaan

Reviu produk konsultan perencana

Untuk diwujudkan atau untuk dibangun perlu berapa waktu.

Untuk diwujudkan atau untuk dibangun perlu berapa waktu

Reviu produk perencanaan dan lakukan pengendalian kontrak dari waktu waktu

Hindari  PEMBERIAN KESEMPATAN WAKTU MENYELESAIKAN KONTRAK.

Karena bagaimana anggarannya kalau melampaui anggaran

Bagaimana memperpanjang jaminan pelaksanaan

Bagaimana mengenai pengawasan berkala konsultan perencana,

Bagaimana mengenai konsultan pengawas.

 

Kalau keputusannya adalah pemberian kesempatan menyelesaikan kontrak maka bagaimana konsultan pengawas

Konsultan pengawas waktu penugasan

Ketika ada pemberian kesempatan menyelesaikan kontrak maka konsultan pengawas dapat diberi perpanjangan waktu dan tidak dikenakan denda, serta mungkin nilai kontrak akan bertambah.

 

Atau kalo sudah berganti tahun, dilakukan penunjukan langsung kepada konsultan sebelumnya, asal kinerjanya baik. Ini dapat dimaknai sebagai repeat order.

Kalau konsultan pengawas berperan juga dalam keterlambatan maka tidak dapat ditunjuk

Konsultan pengawas sebelumnya kinerjanya jelek dan sekarang yang diperlukan konsultan pengawas mendesak , tentunya secara efektif dengan penunjukan langsung. Menunjuk konsultan lain.

Kalau pemberian kesempatan melampai tahun bagaimana dengan konsultan pengawas, yang sudah tidak ada anggarannya ?

Sudah tidak ada anggaran pengawasan.

Pengawasan dilakukan oleh PPK atau tim teknis.

 

 

Thursday, November 12, 2020

Bagaimana konsultan perencana yang tidak jadi ada pekerjaan konstruksi

 

Bagaimana  konsultan perencana yang tidak jadi ada pekerjaan konstruksi

Tidak jadi ada pekerjaan konstruksinya karena misal ada pemangkasan anggaran

Tahun berikutnya juga belum atau tidak dialokasikan

Maka kontrak perencanaan ya dihentikan

Karena bukan salahnya penyedia maka penyedia tidak dikenakan sanksi

 

Kalau dihentikan bagaimana mengenai pembayaran ?

Berhak dibayar

Sesuai suboutput yang telah dikerjakan dan sesuai dengan ketentuan kontrak

 

Ini pekerjaan konsultan perencananya sudah selesai ?

Berhak dibayar

Sesuai suboutput yang telah dikerjakan dan sesuai dengan ketentuan kontrak

 

Kalau dibayar pekerjaan konsultan perencana tidakkah ini kerugian negara ?

Bukan kerugian negara dalam arti real, tetapi potensi kerugian negara karena konstruksi fisiknya tidak akan diwujudkan karena pemangkasan anggaran atau tidak menjadi kebutuhan lagi.

Thursday, November 5, 2020

PENUNJUKAN LANGSUNG SETELAH DUA KALI TENDER GAGAL

 Kami akan pengadaan dua ambulance

Namun dua kali tender dengan hasil gagal 

bagaimana selanjutnya ?


respon :

Agar dicermati kenapa gagal ?

bisa dilihat dari masukan penyedia ketika penjelasan tender

bisa juga mencari informasi kepada penyedia

juga bisa dianalisa dokumen pengadaan dan dokumen pemilihannya , terutama mengenai harga, volume, waktu dsb


sehingga hasilnya tender kembali, memakai katalog LKPP  atau penunjukan langsung


Perpres 16 tahun 2018

Pasal 51 ayat 10

Dalam hal Tender/Seleksi ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (9) gagal, 

Pokja Pemilihan dengan persetujuan PA/KPA melakukan Penunjukan Langsung dengan kriteria: 

a. kebutuhan tidak dapat ditunda; dan 

b. tidak cukup waktu untuk melaksanakan Tender/Seleksi


Catatan saya, bila penunjukan langsung untuk ambulance

1. penyedia sebenarnya yaitu karoseri atau dealer untuk ambulance yang sudah jadi

2. harga pasar yang wajar

3. tidak ada suap


Monday, November 2, 2020

PENYELESAIAN KONTRAK YANG AKAN TERLAMBAT


Bagaimana solusi untuk Kontrak lumsum pengadaan alat, ada satu alat yang terlambat melebihi tahun anggaran ?

Pengadaan suatu alat / pekerjaan yang masih harus dibuat terlebih dahulu, disarankan jangan kontrak lumsum.

 

Mengapa disarankan jangan kontrak lumsum ?

Ketika risiko pengadaan masih tinggi untuk suatu alat

Ketika suatu alat harus dibuat atau dipesan

Maka jangan gunakan kontrak lumsum. Karena ketika tidak terpenuhi, harus dibayar berapa yang telah ada dan dapat dimanfaatkan.

 

Bagaimana suatu alat yang akan datang setelah tahun anggaran ?

Ketika merumuskan waktu pelaksanaan pekerjaan, tentunya konsultan pengawas atau PPK telah memperhitungkan waktu yang wajar untuk pelaksanaan kontrak

Ketika terpilih penyedianya sebelum SPPBJ, PPK perlu mengklarifikasi kemampuan penyedia membuat atau memesan alat.

Ketika setelah tanda tangan kontrak , ketika rapat persiapan, PPK dan team memastikan jadwal dan monitoring kedatangan alat.  Ketika terlambat sesuai jadwal, ya diberi surat peringatan walau kontrak belum berakhir.

 

Ini satu alat ini akan terlambat melebihi tahun anggaran ?

Lakukan pertemuan untuk mencari solusi agar kontrak jangan terlambat

 

Bila tidak ada solusi dan memang akan terlambat ?

Terlambat ini salah siapa . bila salah penyedia. Penyedia salah karena terlambat pesan barang,

Bila memerlukan pemberian kesempatan maka kenakan denda.

Bila keterlambatan ini salah PPK atau bukan salah penyedia maka berikan perpanjangan waktu

 

Tahun depan anggaran kami tidak ada lagi ?

Maka ketika kontrak berakhir, penyedia diputus kontrak.

Kalau ini salahnya penyedia maka penyedia diberi sanksi pemutusan kontrak

Kalau ini bukan salah penyedia, maka penyedia tidak diberi sanksi

 

Kalau kami menyelesaikan ke tahun depan dengan menjadi hutang apakah tindak pidana korupsi ?

Hutang belum merupakan kerugian negara.

Tindak pidana korupsi itu bukan kesalahan proses pengadaan tetapi adanya keserakahan pengadaan.

 

Saturday, October 24, 2020

PEMUTUSAN KONTRAK

 

1.         BAGAIMANA MENGENAI PEMUTUSAN KONTRAK

Berdasar Perpres 16 tahun 2018 pasal 52  bahwa dalam pelaksanaan kontrak dapat terjadi pemutusan kontrak.

Berdasar PerLKPP 9 tahun 2018

Pemutusan Kontrak Pemutusan Kontrak adalah tindakan yang dilakukan oleh Pejabat Penandatangan Kontrak atau Penyedia untuk mengakhiri berlakunya Kontrak karena alasan tertentu.

 

2.         APAKAH PPK DAPAT MEMUTUS KONTRAK ?

Berdasar PerLKPP 9 tahun 2018

Pemutusan Kontrak oleh Pejabat Penandatangan Kontrak

Pejabat Penandatangan Kontrak melakukan pemutusan Kontrak apabila:

a. Penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses pengadaan yang diputuskan oleh Instansi yang berwenang.

b. Pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dinyatakan benar oleh Instansi yang berwenang;

c. Penyedia berada dalam keadaan pailit;

d. Penyedia terbukti dikenakan Sanksi Daftar Hitam sebelum penandatangan Kontrak;

e. Penyedia gagal memperbaiki kinerja setelah mendapat Surat Peringatan sebanyak 3 (tiga) kali;

f. Penyedia tidak mempertahankan berlakunya Jaminan Pelaksanaan;

g. Penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;

h. berdasarkan penelitian Pejabat Penandatangan Kontrak, Penyedia tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan kesempatan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan untuk menyelesaikan pekerjaan;

i. setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan, Penyedia Barang/Jasa tidak dapat menyelesaikan pekerjaan; atau

j. Penyedia menghentikan pekerjaan selama waktu yang ditentukan dalam Kontrak dan penghentian ini tidak tercantum dalam program mutu serta tanpa persetujuan pengawas pekerjaan.

 

3.         Apakah untuk dilakukan pemutusan kontrak harus menunggu tanggal akhir pelaksanaan kontrak ?

Tidak

Ketika penyedia sudah diberi peringatan sampai 3 kali maka bisa diputus kontrak walau belum tanggal akhir pelaksanaan kontrak,

4.         Apakah untuk dilakukan pemutusan kontrak harus menunggu pemberian kesempatan 50 hari ?

Tidak pemberian kesempatan adalah wewenang PPK atau tidak.

5.         Apakah kontrak yang sudah berakhir masa  pelaksanaan kontrak  perlu diberi peringatan ?

Dengan berakhirnya masa pelaksanaan kontrak maka berakhir masa pelaksanaan pekerjaan sehingga penyedia memenuhi semua prestasi kontrak atau tidak.

Ketika tidak memenuhi maka penyedia akan dinilai wanprestasi yang berakibat sanksi

Namun bila PPK menilai bahwa dapat diberikan kesempatan untuk menyelesaikan maka penyedia masih berkesempatan menyelesaikan dengan denda keterlambatan.

 

6.         APAKAH SANKSI DALAM PEMUTUSAN KONTRAK ?

Dalam hal pemutusan Kontrak dilakukan karena kesalahan Penyedia:

a. Jaminan Pelaksanaan dicairkan;

b. Sisa Uang Muka harus dilunasi oleh Penyedia atau Jaminan Uang Muka dicairkan (apabila diberikan); dan

c. Penyedia dikenakan sanksi Daftar Hitam.

 

7.         DALAM HAL TERJADI PEMUTUSAN KONTRAK  BAGAIMANA DENGAN KELANJUTAN PEKERJAAN ?

Mungkin pekerjaan tidak perlu dilanjutkan.

Namun bila perlu dilanjutkan untuk tidak mangkrak berdasar PerLKPP 9 tahun 2018 sbb :

Dalam hal dilakukan pemutusan Kontrak secara sepihak oleh Pejabat Penandatangan Kontrak karena kesalahan Penyedia, maka Pokja Pemilihan dapat menunjuk pemenang cadangan berikutnya pada paket pekerjaan yang sama atau Penyedia yang mampu dan memenuhi syarat.

 

8.         Dapat  dilakukan penunjukan langsung  oleh Pokja Pemilihan , pokja pemilihan dapat menunjuk pemenang cadangan berikutnya pada paket pekerjaan yang sama atau Penyedia yang mampu dan memenuhi syarat, dapat dijelaskan lagi.

 

Ya kepada  pokja dapat  melakukan penunjukan lagi, atau kalau nilainya kecil dapat dilakujkan oleh pejabat pengadaan.

Kepada penyedia yang kemarin ikut tender atau kepada penyedia yang mampu.

         Mampu memliki kualifikasi, kesanggupan teknis, mobilisasinya mudah, pasokan mudah dsb.

 

9.         Ketika terjadi pemutusan kontrak bagaimana terhadap barang / jasa yang telah diterima ?

Barang atau jasa yang telah diterima, bila dapat dimanfaatkan atau dapat dilanjutkan maka harus dibayar  penyedianya.

Bahan material yang tidak terpasang tidak dapat dibayar.

 

10.     bila dapat dimanfaatkan atau dapat dilanjutkan maka harus dibayar  penyedianya, bagaimana kalau kontraknya lumsum ?

 

Ya bila dapat dimanfaatkan atau dapat dilanjutkan maka harus dibayar  penyedianya, walau kontraknya lumsum.

Agar dihitung  sesuai prestasinya agar negara tidak rugi , karena kontraknya lumsum

 

11.     apakah penyedia dapat melakukan pemutusan kontrak ?

Pemutusan Kontrak dapat dilakukan oleh Penyedia

Penyedia melakukan pemutusan Kontrak apabila:

a. Setelah mendapatkan persetujuan Pejabat Penandatangan Kontrak, Pengawas pekerjaan memerintahkan Penyedia untuk menunda pelaksanaan pekerjaan atau kelanjutan pekerjaan, dan perintah tersebut tidak ditarik selama waktu yang ditentukan dalam Kontrak.

b. Pejabat Penandatangan Kontrak tidak menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) untuk pembayaran tagihan angsuran sesuai dengan yang disepakati sebagaimana tercantum dalam Syarat-syarat Kontrak.

 

12.     Bagaimana pemutusan kontrak pekerjaan konstruski di permen pupr 14 tahun 2020

Saya hanya menyebut sebagian, silakan di baca di SDP nya pada klusul-klausul pemutusan kontrak.

Pemutusan Kontrak dapat dilakukan oleh Pengguna Jasa atau Penyedia.

Pemutusan kontrak dilakukan dengan terlebih dahulu memberikan surat peringatan dari salah satu pihak ke pihak yang lain yang melakukan tindakan wanprestasi kecuali telah ada putusan pidana.

Surat peringatan diberikan 3 (tiga) kali kecuali pelanggaran tersebut berdampak terhadap kerugian atas konstruksi, jiwa manusia, keselamatan publik, dan lingkungan dan ditindaklanjuti dengan surat pernyataan wanprestasi dari pihak yang dirugikan

Pemutusan kontrak dilakukan sekurangkurangnya 14 (empat belas) hari kalender setelah Pengguna Jasa/Penyedia menyampaikan pemberitahuan rencana Pemutusan Kontrak secara tertulis kepada Penyedia/Pengguna Jasa.

Dalam hal dilakukan pemutusan Kontrak oleh salah satu pihak maka Pengguna Jasa membayar kepada Penyedia sesuai dengan pencapaian prestasi pekerjaan yang telah diterima oleh Pengguna Jasa dikurangi denda yang harus dibayar Penyedia (apabila ada), serta Penyedia menyerahkan semua hasil pelaksanaan kepada Pengguna Jasa dan selanjutnya menjadi hak milik Pengguna Jasa.

HAL YANG menarik dari permen pupr ini adalah

surat pernyataan wanprestasi dari pihak yang dirugikan

Jaminan Pelaksanaan terlebih dahulu dicairkan sebelum pemutusan kontrak;

Thursday, October 22, 2020

BAGAIMANA PEMBAYARAN KONSULTAN PERENCANA KONSTRUKSI GEDUNG NEGARA ?

 

BAGAIMANA PEMBAYARAN KONSULTAN PERENCANA KONSTRUKSI  GEDUNG NEGARA ?

Kontraknya lumsum

Dibayar per termin

Termin sesuai sub sub output.

Bukan dibayar dengan biaya personil dan non personil

Bukan dibayar dengan biaya personil atau non personil tetapi  secara termin atau tahapan.

Tahapannya bagaimana ?

Sekarang berdasar Permen PU PR 22 2018 sebagai berikut :

a.       tahap konsepsi perancangan sebesar 10% (sepuluh per seratus);

b.       tahap pra rancangan sebesar 20% (dua puluh per seratus);

c.       tahap pengembangan rancangan sebesar 25% (dua puluh lima per seratus);

d.       tahap rancangan detail meliputi penyusunan rancangan gambar detail dan penyusunan Rencana Kerja dan Syarat (RKS), serta Rencana Anggaran Biaya (RAB) sebesar 25% (dua puluh lima per seratus);

e.       tahap pelelangan penyedia jasa pelaksanaan konstruksi sebesar 5% (lima per seratus); dan

f.        tahap pengawasan berkala sebesar 15% (lima belas per seratus).

Bagaimana kalau tahap tahap pelelangan penyedia jasa pelaksanaan konstruksi sebesar 5% (lima per seratus) tahap pengawasan berkala sebesar 15% (lima belas per seratus), dilakukan di tahUn berikutnya

KONTRAK KONSULTAN PERENCANA KONSTRUKSI

a.       kontrak saat ini dibuat multiyear

b.       atau kontrak saat ini dibuat bersyarat

c.       atau penyedia diminta membuat jaminan sehingga terbayar 100%

d.       atau  nanti dibuatkan kontrak sisanya

e.       atau pekerjaan masih menjadi tanggung jawab konsultan tersebut, namun pembayarannya menjadi hutang, yaitu menunggu revisi atau anggaran ada

 

lima pilihan tersebut disesuaikan dengan batasan batasan yang ada di K/L/Pemda, yaitu perlu disepakati bersama dengan pengelola anggaran dan pembayaran mana yang dapat ditempuh ATAU ADA ALTERNATIF LAIN ? YANG PENTING TIDAK MELANGGAR ATURAN, TIDAK ADA KERUGIAN NEGARA DAN TIDAK ADA SUAP

ATAU ADA KOREKSI PENDAPAT SAYA ? SILAKAN