PEMELIHARAAN ALAT

1. Apakah proses penunjukkan langsung dapat diberlakukan untuk pemeliharaan alat medik tertentu dan berteknologi tinggi dirumah sakit kami, seperti: Cathlab untuk kateterisasi jantung, MRI untuk mendeteksi penyakit di Radiologi, CT Scan, Ventilator, dll dengan  cara langsung menunjuk perusahaan pabrikasinya di Indonesia misalnya : Penyedia ZZZZ ?

KEADAAN KAHAR BERDASAR PERPRES 4 TAHUN 2015

Berdasarkan Perpres No. 4 Tahun 2015 bahwa kriteria Keadaan Kahar tidak lagi bersifat limitatif.
Definisi Keadaan Kahar adalah keadaan yang terjadi diluar kehendak para pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam Kontrak menjadi tidak dapat dipenuhi. Keadaan Kahar dinyatakan oleh para pihak dengan didukung justifikasi data dan dokumen yang benar dan riil sesuai fakta.

PUTUS KONTRAK TUNJUK LANGSUNG

Bagaimana mekanisme tindak lanjut pemutusan kontrak?
Sebagaimana Pasal 93 ayat (3) Perpres No. 4 Tahun 2015 bahwa dalam hal dilakukan pemutusan Kontrak secara sepihak oleh PPK karena kesalahan Penyedia Barang/Jasa, Kelompok Kerja ULP dapat melakukan Penunjukan Langsung kepada pemenang cadangan berikutnya pada paket pekerjaan yang sama atau Penyedia Barang/Jasa yang mampu dan memenuhi syarat.

SANGGAH BANDING dalam Perpres 4 tahun 2015 dihapus

Sanggah Banding sudah dihapus dalam Perpres No. 4 Tahun 2015.
Jalur apa yang dapat dilakukan Penyedia mengingat sanggah banding dihapuskan?

pendampingan hukum oleh pengacara / advokat

Apakah pendampingan hukum bisa dilakukan oleh pengacara/advokat? Bagaimana mekanismenya?

SANKSI INPRES 1 TAHUN 2015

Apakah ada sanksi apabila tidak melaksanakan Inpres No. 1 Tahun 2015?

Peran biro / bagian hukum dalam masalah pengadaan barang dan jasa

Sebagaimana tercantum dalam Pasal 115 ayat (3) Pimpinan K/L/D/I wajib memberikan pelayanan hukum kepada PA/KPA/PPK/ULP/Pejabat Pengadaan/PPHP/PPSPM/Bendahara/APIP dalam menghadapi permasalahan hukum dalam lingkup Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

SEMINAR PENGADAAN GRATIS

PELAKSANA EPURCHASING

Perpres 4/2015 pasal 110 ayat 5 :
(5) E-Purchasing dilaksanakan oleh Pejabat Pengadaan/PPK atau pejabat yang ditetapkan oleh Pimpinan Instansi/Institusi.
Siapakah yang dimaksud dengan pejabat yang ditetapkan oleh Pimpinan Instansi atau Instansi/Institusi ?

JAMINAN PENAWARAN tidak ada lagi

Berdasar Perpres 4 tahuan 2015, tidak digunakan dalam Etendering ( SPSE v3.5, SPSE V3.6 dan SPSE v.4 ), sampai dengan nilai pengadaan berapapun.