HPS KONSULTAN konstruksi perlu survai ?

Pak mau tanya untuk pejabat pengadaan wajib upload survey harga pembanding untuk pengadaan langsung jasa konsultansi?

HPS untuk pengadaan jasa Konsultan konstruksi, untuk tenaga ahli mengenai sumber harga bukan harga dari survai tetapi rujukan harga dari Kepmen PUPR nomer 897 tahun 2017

pengadaan pekerjaan konstruksi untuk usaha kecil berdasar permen pupr 7 2019

sebagai berikut :
1. Tidak mensyaratkan KD ( Kemampuan Dasar )
2.  mensyaratkan SKP ( sisa kemampuan paket )
3. tidak mensyaratkan SKN
4. tidak mensyaratkan SKA

TENAGA AHLI PADA PEKERJAAN KONSTRUKSI UNTUK USAHA KECIL ( PERMEN PU PR 9 2019 )

22-4-2019
Pertanyaan :
Dalam dokumen *pemilihan* untuk pengadaan pekerjaan konstruksi sederhana senilai rp 7 milyar untuk syarat teknis tenaga ahli ( ska)  berdasar permen PUPR 7 2019
A. Minimal satu orang
B. Tidak perlu ada karena nilainya dibawah rp 10 M
C. Sesuai kebutuhan
D. Tidak ada jawaban

NILAI KONTRAK TETAP TETAPI PERUBAHANNYA MELEBIHI 10% ?

Perubahan kontrak

untuk pemahaman tentang Perpres 54 Tahun 2010 pasal 87 ayat 2 tentang pekerjaan tambah tidak boleh melebihi 10% dari nilai kontrak awal; dan tersedia anggaran.

MENYIMAK PERMEN PU PR 7 2019

SEGMENTASI KUALIFIKASI KONSULTAN

Peserta pada paket pekerjaan Jasa Konsultansi Konstruksi dengan nilai HPS paket sampai dengan Rp1 Miliar ,  dipersyaratkan hanya untuk pelaku usaha Jasa Konsultansi Konstruksi dengan kualifikasi Usaha Kecil.

penyelesaian kontrak melebihi 90 hari ?

Depe :  Saya PPK paket Gedung Rp  33Milyar.

Kontrak berakhir 31 Desember 2018 

1 januari 2019 kami melakukan pemberian kesempatan 50 hari sesuai Pepres  16/2018 dan PerLKPP 9 tahun 2018

PENELITIAN

Perpres 16 tahun 2018 Pasal 1 angka 34

Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk  memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta menarik kesimpulan ilmiah bagi keperluan kemajuan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi

SWAKELOLA DENGAN TNI ( Tentara Nasional Indonesia )

Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor PER-27/PB/2017 Tanggal 08 Desember 2017
Tentang: Petunjuk Pelaksanaan Pembayaran Belanja Melalui K erja Sama Swakelola Kementerian Negara/Lembaga Dengan Tentara Nasional Indonesia

Swakelola dengan perguruan tinggi negeri

Swakelola antara satker pemda dengan perguruan tinggi negeri.

Ada MoU antara kepala satker pemda dengan pimpinan lembaga  perguruan tinggi negeri

Ada kontrak antara PPK satker dengan ketua tim dari perguruan tinggi negeri.
Kontrak tdk ada PPN.

Penggunaan dana secara atcost. Dengan bukti rincian-rincian. Bukan total secara lumsum. ( pertanggungjawaban keuangan untuk pencairan atas rincian dan auditnya )

Dalam hal ada pengadaan dilakukan dengan ketentuan, seperti tender, epurchasing, pengadaan langsung dsb ( dengan memperhatikan pemungutan/pemotongan pajak, antara lain PPN dan PPh pada saat pembayaran kepada penyedia atau pihak lainnya).

pertanggungjawabanx mesti diatur detail .. mengenai ;
1. Pembayaran
2. Pengadaan

Diatur di kontrak
Lkpp sdh tdk mengatur pembayaran swakelola krn diserahkan kpd kementrrian yg bertanggung jawab.

Sedangkan kemenkeu, blum mengatur cara pembayaran swakelola yg berlaku umum. Sehingga mesti diatur pd kontrak

Untuk APBN bisa ikutin Permenkeu 27/2017 pembayaran swakelola TNI

Pejabat pengadaan / pokja pemilihan dapat dari perguruan tinggi.

Aset dari hasil pengadaan menjadi milik pemda.

Swakelola pengelolaan SBMPTN, bila ada belanja modal, aset dimiliki pelaksana swakelola, dg cara hibah BMN.

Rujukan
1. PerLKPP 8 2018
2. Peraturan di BLU PTN
3. Peraturan keuangan

MENGHINDARI TENDER ?

Dibaca cermat P1618 pasal 20 dan 38 !