Saturday, May 18, 2019

Buku pengadaan secara swakelola berdasar Perpres 16 tahun 2018

Buku pengadaan secara swakelola berdasar Perpres 16 tahun 2018
bisa dibeli Rp.  70.000 ( belum ongkir ).
Silakan hubungi HP / WA ke Sofiana 0821 1223 3577 


Sunday, May 12, 2019

catatan tentang SPSE


Ada panduan spse 4.3 untuk pokja ?

Minta masukanya..lpse  GGGG semntara maintenence sejak seminggu lalu dan belum ada kepastian sampai kapan..bolehkah proses pengadaan diproses offline saja dengan alasan spse masih eeror?
Bisa menggunakan spse kabupaten lain

Masukan SNI Konstruksi

12Mei2019

Sumbang saran tentang perkembangan peraturan di Indonesia( buat bahan perenungan)

1. Setiap peraturan yang keluar umumnya tidak pernah mengevaluasi performance bangunan2 yang sudah didesain memakai peraturan2 sebelumnya.

2. Contoh peraturan beton (mohon koreksi kalau ada yg keliru): PBI-50(55) ikuti peraturan Belanda GBV. Usaha luar biasa dilakukan alm. Prof. Wiratman dkk merubah total menjadi PBI NI-2 1971 (menurut saya sudah luar biasa baiknya).
Model peraturan beton tipikal indonesia (kombinasi CEB & ACI) semua notasi ganti total dari sigma b (K) menjadi sigma bk.
Berikutnya SKBI 1989 ganti total lagi pakai fc’ mulai adopsi ACI dstnya sampai sekarang SNI 2847 ... 2013(202X) , sudah mulai consistent tidak rubah2 karena mengikuti ACI.

NOTE :
Perhatikan peraturan format ACI sejak 1900-2014  , sampul warnanya tetap biru konsisten, perubahannya gradually (peraturan lama dulu masih berlaku ditaruh di appendix sebagai alternatif) , demikian juga peraturan lainnya ASCE 7-02..7-16, AISC ... 2015 (2018) dstnya.

Buat pengajar seperti saya,  _apalagi mahasiswa_,  bikin pusing gonta-ganti notasi, akhirnya pemahamannya 'incomplete'  peraturan satu dengan yang lebih baru selanjutnya dst.

3. Kita lihat peraturan gempa mulai PMI-70 (adopsi Japan) rubah menjadi SK... 1989 (adopsi NZ & US code) , yang menarik saya ikuti pembahasannya waktu itu (...dapat tugas belajar dari LPMB) usulan Prof. Wiratman untuk  tidak begitu saja meningkatkan gaya gempa (respons spetra) dengan tetap mempertahankan untuk Jakarta C= 0.05 supaya tidak  drastis perubahannya (...lebih fokus penyempurnaan detailing, konsep criteria design,  gempa design, besar & umur bangunan) dengan bangunan2 yang didesign sebelumnya.
A wise thought.

Berikutnya peraturan rubah total dengan mengadopsi ASCE 7, ganti SNI 1726-2002 , PGA 0.18 naik untuk Jakarta.
SNI 1726-2012,  PGA naik lagi 0.23 untuk Jakarta.
SNI 1726-2019 PGA naik lagi ??? + ketentuan baru tidak  ada kompensasi buat analisa dinamis dari 80% (85%) menjadi 100%.

4. Realita bangunan2 yang _completely failure_ pada gempa di Aceh, Padang, Jogya , Sukabumi , Palu , Bali-Lombok umumnya ruko  & bangunan2 yang tidak didesign & detail sesuai peraturan PMI-70, SKBI-98 atau SNI 1726.

Pernah design menara air di Aceh  dengan PMI-70, Padang, Bali  (SKBI) , Palu (SNI 2002) krn _detailing & kualitas pelaksanaan cukup (baik)_ dihantam gempa 2000 tahunan Aceh masih tidak collapse, Palu gempa 500 tahunan msh immediate occupancy.

5. Haruskah gaya gempa naik 'instead of improvement in detailing & tight supervision of the actual construction'?

Menaikan gaya gempa (artinya) 'increasing the structural costs significantly' baik untuk bangunan dengan T rendah (ruko, low rise) maupun T besar (high rise) padahal 'in reality it is wise or OK'.

Ironinya beberapa bangunan di Jakarta didesain sesuai peraturan SNI 1989, 2002 'by the time in completion' berlaku peraturan SNI 1726-2012 belum operational harus dlakukan perkuatan, SLF tidak keluar , siapa yang salah???

Bilamana dilakukan building audit hampir semua bangunan tinggi di Indonesia (walaupun sudah 'in service'  lebih dari 15 tahun) menjadi tidak layak pakai.
Bagaimana dengan para tenant , ini realita yang  dihadapi saat ini.
Siapa yang salah ???

6. Buat yang bikin peraturan baru sih sangat bagus karena (bangunan2) akan jadi lebih aman. (Namun) buat yang mengalami selaku pelaku/pengguna SNI seperti saya, client/owner, users (society) ini benar2 'harmful'.

Buat direnungkan bersama.
(Saya pernah harus beberapa kali perkuat bangunan baru selesai akibat hal2 tersebut)

Hadi Rusjanto
Annin H

Thursday, May 9, 2019

UANG MUKA UNTUK USAHA KECIL SESUAI PERMEN PU PR 7 2019

Salam Pak..
Mau konsultasi terkait pemberian uang muka pakerjaan kontruksi dengan nilai 7,8 M seperti kita ketahui di p16 di segmentasi 2,5 kebawah kecil dan 2,5 keatas non kecil dan diberikan uang muka maksimal 30 untuk kecil dan non kecil 20 yg menjadi pertanyaan kami adalah pemahaman auditor terhadap p16 dan permen PU yg mana terjadi perbedaan segmentasi 10 kebawah kecil 10-100 menengah dan besar 100 keatas terkait pemberian uang mukanya untuk pekerjaan 7,8 M sebaiknya berapa pak mohon pencerahan terima kasih 🙏


Wednesday, May 8, 2019

Surat dukungan alat berdasar PERMEN PU 7 2019




Dalam Permen PUPR No. 7 tahun 2019  mengenai surat dukungan alat utama, tidak boleh dipersyaratkan.

Misal suatu paket  PxwT  diikuti penyedia A, B, C, D dan E dengan semua penyedia A, B, C, D dan di dukung oleh Z maka hal demikian akan diarahkan atau sikap Z menentukan siapa yang akan menang.
Sedang kalau dengan adanya  perjanjian sewa maka setiap penyedia telah ada perjanjian sewa, sehingga sewa untuk Z hanya satu penyedia saja untuk satu alat dan penyedia yang lainnya memiliki sendiri atau sewa kepada pihak lain lagi.



Daftar isian alat utama dan lampiran bukti milik / sewabeli / perjanjian sewa dilampirkan

Tuesday, May 7, 2019

KOEFISIEN DI ANALISA HARGA SATUAN MENJADI TEMUAN AUDIT

Soal fakpi 616

Konsultan perencana membuat RAB berdasar koefisien dan AHS sesuai permen pu pr 28 tahun 2016.
Selanjutnya Penyedia pekerjaan konstruksi mencapai prestasi tidak tepat berdasar koefisien permen pupr tersebut.

Berikutnya pertanyaannya, Auditor menilai hal ini akan kerugian negara bila ?

Monday, May 6, 2019

PERAN PPHP BERDASAR PERPRES 16 TAHUN 2018

Paket pengadaan Jasa Kebersihan sebesar Rp 700 juta di suatu Rumah Sakit telah dilakukan tender dan  pembayaran prestasi pekerjaan menggunakan cara pembayaran bulanan. Didalam kontrak tercantum setiap bulan akan dicairkan sebesar Rp 70 juta selama 10 bulan.
PERTANYAAN
Apakah Rumah Sakit tersebut wajib membentuk PPHP (Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan) atau cukup menggunakan PjPHP (Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan) mengacu pada Perpres 16/2018 pasal 15 :
(1) PjPHP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf g memiliki tugas memeriksa administrasi hasil pekerjaan pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan Jasa Konsultansi yang bernilai paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
(2) PPHP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf g memiliki tugas memeriksa administrasi hasil pekerjaan pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling sedikit di atas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan Jasa Konsultansi yang bernilai paling sedikit di atas Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
PPK beranggapan bahwa hasil pekerjaan merupakan prestasi per bulan yang akan dibayar sebesar Rp 70 juta sedangkan PPHP beranggapan hasil pekerjaan PBJ mengacu pada nilai total kontrak sebesar Rp 700 juta sehingga wajib dibentuk PPHP dan bukan PjPHP.
Demikian pertanyaan disampaikan. Atas bantuannya diucapkan terima kasih.

Respon :
1.  Ketika pekerjaan selesai 100%, jadi ketika selesai 100% PPHP melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen administrasi sejak perencanaan s.d serah terima
2. ketika ada prestasi yang dapat untuk pembayaran , misal cleaning service setiap bulan, maka peran PPK untuk memeriksa atau peran tim pendukung untuk memeriksa setiap bulan

Saturday, May 4, 2019

Hps konsultan berdasar permen pupr 7 2019

Sumber hps konsultan konstruksi dari Kepmen pupr 897 tahun 2017.

Angka angka di kepmen pupr tersebut sebagai batasan minimal.

Permasalahannya, Anggaran di APBD tidak mengalokasikan sebesar itu.

Angka rp untuk mengalokasikan anggaran sebesar itu tidak tersedia anggarannya.

Dampaknya ?
Tidak mendapatkan tenaga konsultan yang berkualitas

Atau ada konsultan yang mau ?

Boleh asal output tercapai. Dengan demikian adalah salah tidak memenuhi aturan PUPR tetapi tidak terjadi kerugian negara.

PR kita membuat anggaran yang memadai