Thursday, March 23, 2017

Pengendalian kontrak

TERLAMBAT PRESTASI MAKA UNDANG RAPAT
DAN BILA SALAH BERI SURAT PERINGATAN

Tuesday, March 21, 2017

PENGADAAN DESA

Diperlukan adanya peraturan dari bupati/walikota mengenai juknisnya..
PP 43 tahun 2014 , Pasal 105
Pengadaan barang/jasa di desa di atur dengan peraturan bupati/walikota dengan berpedoman pada peraturan pe UU an.
Mengenai pembuatan Perbup/perwali dapat mencontoh daerah2 yang sudah pernah membuat, atau dapat mengambil Perka LKPP 13 tahun 2013 untuk dijadikan Perbup/perwali.
Perka LKPP terkait

Putus kontrak itu tidak perlu menunggu ?

Hari ini tanggal 21 Maret 2017
Putus kontrak itu tidak perlu menunggu ?
Kalo penyedia sudah diingatkan dengan surat peringatan, namun kinerjanya lambat/tidak mencapai atau bahkan tidak ada, bisa diputus kontrak tanpa perlu menunggu tanggal berkahir kontrak. Misal kontrak dari tgl 15 Jan 2017 dan berakhir kontrak tanggal 15 April 2017. ???

Putus kontrak dikenakan denda ?

Putus...denda ?
ijin bertanya pak, penyedia yg diputus kontraknya oleh ppk karena pekerjaannya tdk beres, apakah dikenakan denda ? Kontrak berakhir tgl. 10 maret 2017...jika iya brp persen pak

Penggunaan harga satuan timpang

Harga satuan timpang...
Ada kontrak gedung.. ada banyak item

Sunday, March 19, 2017

Kontrak tidak selesai setelah 50 hari ?

ada pekerjaan pembangunan jembatan.masa pelaksanaan sampai 31 des 2016.per tgl 31 des bobot yg dicapai hanya 66%.oleh PPK diberi tambahan waktu 50 hari sampai 20 februari.sampai tgl 20 feb ternyata bobot hanya mencapai 87%.menurut teman2 apa yg harus dilakukan oleh PPK (jika ada yg mau soalnya saat ini tdk ada yg mau menjadi PPK,PPK yg lalu SK nya cuman sampe 31 des 2016).untuk info,saat ini proyek tersebut lagi dalam penyelidikan kejari.

Thursday, March 16, 2017

DISUBKONTRAKKAN TANPA SEIJIN MAKA TIDAK BOLEH AMBIL UNTUNG

Di subkontrakan ?
disalah satu artikel disebutkan untuk pekerjaan yang disubkontrakkan penyedia tidak berhak memperoleh keuntungan

TINDAK LANJUT ADANYA INDIKASI PENGATURAN LELANG

Perpres  54 tahun 2010 dan perubahannya pada Pasal 83 ayat 1 e
Kelompok Kerja ULP menyatakan Pelelangan/Pemilihan Langsung gagal apabila dalam evaluasi penawaran ditemukan bukti/indikasi terjadi persaingan tidak sehat;

Kerugian Negara di negara modern apakah termasuk sebagai perbuatan korupsi ?

Dalam United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) yang sudah diratifikasi dengan UU No 7/2006,unsur kerugian negara tidak dimasukkan lagi sebagai salah satu unsur dalam tindak pidana korupsi.

Kepala Kantor dapat menjadi PPK

PA dapat bertindak sebagai PPK berdasar uu no 1 tahun.2004 yaitu