Tuesday, July 17, 2018

Persyaratan Penyelenggara Swakelola Tipe IV ( KELOMPOK MASYARAKAT )

1) Surat Pengukuhan yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang;
2) memiliki struktur organisasi/pengurus;
3) memiliki Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART);
4) memiliki sekretariat dengan alamat yang benar dan jelas di lokasi tempat pelaksanaan kegiatan;         dan/atau

Monday, July 16, 2018

Gangguan aplikasi spse

Ada  masalah dengan aplikasi spse dikoordinasikan dengan lpse nya.
Bila tidak selesai pmep@lkpp.go.id

Tender atau pengadaan langsung

Apakah selaku Pejabat pengadaan sya hanya di batasi maksimal Rp. 200jt saja ? Walaupun metode yg sya pilih adalah Penunjukan langsung untuk Percetakan dokumen kependudukan (Anggaran Rp. 240jt) sedangkan penyedia terbatas (hanya perusahaan tertentu yg di tunjuk pemerintah sebagai perusahaan penyedia) mohon pencerahannya

Lakukan
1. tender atau
2. dibuat hps s.d rp. 200jt dgn out put tercapai kemudian lakukan pengadaan langsung

PROSES PENGADAAN LEWAT CATALOG ( EPURCHASING ) WAJIB DIGUNAKAN ?

Dalam Perpres 54 tahun 2010 dan perubahannya dalam pasal 110 disebutkan keharusan/kewajiban pengadaan dengan menggunakan catalog LKPP / epurchasing 

Selanjutnya TIDAK DIWAJIBKAN lagi berdasar pasal 50 ayat 5 Perpres 16 tahun 2018

Friday, July 13, 2018

Berakhirnya kontrak

Kontrak berakhir  misal tanggal 20 Desember 2017 dan masa pemeliharaannya s.d 20 Juni 2018

KEPUTUSAN DEPUTI LKPP No 20 dan NO 21 TAHUN 2018


Menginformasikan Ibu/Bpk sekalian,
SK Deputi Bidang Monitoring Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi Nomor 20/2018 tentang Panduan Penggunaan Aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elekronik (SPSE) Di Bawah Versi 4.3 Untuk Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 dan Nomor 21/2018 tentang  Syarat dan Ketentuan Penggunaan Aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik yang sudah diunggah pada aplikasi JDIH LKPP. Silahkan unduh pada link berikut:

1. https://jdih.lkpp.go.id/regulation/keputusan-deputi-ii/keputusan-deputi-ii-nomor-20-tahun-2018

2. https://jdih.lkpp.go.id/regulation/keputusan-deputi-ii/keputusan-deputi-ii-nomor-21-tahun-2018

KEPUTUSAN DEPUTI
BIDANG MONITORING EVALUASI DAN PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
NOMOR 21 TAHUN 2018
TENTANG
SYARAT DAN KETENTUAN PENGGUNAAN APLIKASI SISTEM PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK

Thursday, July 12, 2018

Wednesday, July 11, 2018

Penulisan pajak di KAK / RAB/ kontrak bagaimana ?

Penulisan pajak di KAK / RAB/ kontrak bagaimana ?

A. Tidak perlu ditulis
B. Ditulis PPN saja
C. Ditulis PPN dan Pph
D. Tidak tahu

Jawabnya B

Jenis Kontrak Pengadaan Jasa Konsultansi berdasar P1618 dan Per LKPP 9 2018

Perpres 16 tahun 2018
Pasal  27 ayat  (2) Jenis Kontrak Pengadaan Jasa Konsultansi terdiri atas:
a. Lumsum;
b. Waktu Penugasan; dan
c. Kontrak Payung.

Per LKPP No. 9 tahun 2018
Jenis Kontrak Pengadaan Jasa Konsultansi

AHS dari Penyedia tidak perlu dipersyaratkan

Dari sisi PPK
HPS pekerjaan konstruksi yang ditetapkan PPK berdasar reviu EE yang dibuat konsultan perencana. EE dibuat dari beberapa AHS. Jadi PPK memiliki AHS dari konsultan perencana.

Dari sisi penyedia
Analisa harga satuan pekerjaan ( AHS P ) dari penyedia tidak perlu disyaratkan oleh pokja ULP dalam dokumen pemilihan sehingga penyedia tidak perlu menyampaikan dalam dokumen penawaran penyedia.

Rujukannya dimana ?
Dalam standar dokumen pengadaan Kemen PU PR No. 31 tahun 2015 tertulis sebagai berikut :

"Contoh Bentuk Dokumen Penawaran meliputi: