PERAN KONSULTAN PENGAWAS KONSTRUKSI BANGUNAN GEDUNG NEGARA BERDASAR PERMEN PU PR NO 22 TAHUN 2018

Kegiatan Pengawasan Konstruksi  bangunan gedung terdiri atas:

MASA PEMELIHRAAN BERDASAR PER LKPP NO 9 TAHUN 2018

Masa Pemeliharaan

a. Penyedia wajib memelihara hasil pekerjaan selama masa pemeliharaan sehingga kondisi tetap seperti pada saat penyerahan pertama pekerjaan.

b. Setelah masa pemeliharaan berakhir, Penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada Pejabat Penandatangan Kontrak untuk penyerahan akhir pekerjaan.

RUJUKAN DAFTAR HITAM DALAM transisi PELAKSANAAN P1618

•Sewaktu berkontrak berdasar Perpres 54 tahun 2010 dan perubahannya

•Kemudian ketika diputus kontrak telah berlaku Perpres 16 tahun 2018

•Pengenaan daftar hitam merujuk kemana ?

Pengadaan darurat oleh PPK

Pelaksanaan pengadaan darurat tidak ada pokja pemilihan / pejabat pengadaan ?

Iya oleh PPK

Peraturan LKPP No 13 tahun 2018

Intruksi tertulis adalah dasarnya

ingin bertanya. Bila ada perselisihan antara PPK dan Pokja terkait pemenang. Apa yg harus dilakukan oleh PA pak? Sebab PPK tidak berkenan untuk mengeluarkan SPPBJ

Dan setelah PA memerintahkan PPK untuk mengeluarkan SPPBJ, PPK tetap menolak mengeluarkan SPPBJ

Kalo PA mengambil tanggung jawab dan justifikasi benar ..tanpa ada kepentingan dan harga wajar ..
PA memberi *perintah tertulis*
Maka PPK bertindak karena adanya perintah tertulis yg tanggungjawabnya ada di PA.

Bila PPK tetap tidak bersedia maka diganti.

Tender Cepat bisa untuk konsultan ?

Pengadaan konsultan bisa tender cepat ?
Tender cepat itu apa ?
Dalam tender cepat, penyedia hanya menyampaikan harga. Aspek teknis tidak dipersaingkan lagi atau tidak dievaluasi lagi.
Sedang pengadaan jasa konsultan masih perlu menilai aspek teknis

subkon berdasar dokumen tender SE PU PR

Untuk SE PUPR No. 22 tahun 2018 sbb :

Bagian pekerjaan yang akan disubkontrakkan memenuhi ketentuan sebagai berikut:

Opini hukum

Apakah sebuah opini hukum dari sebuah instansi hukum bisa membantu melegalkan keputusan Panitia peneliti kontrak dlm hal mengambil addendum waktu Krn akibat kompensasi dari kesalahan PPK...?

1. Opini hukum tidak mengikat 
2. Opini hukum tidak untuk melegalkan keputusan. Keputusan menjadi sah bila dilaksanakan sesuai ketentuan (secara sederhana)
-. Dilakukan pejabat yg berwenang.
-. Dilakukan dalam lingkup kewenangan yg dimilikinya.
-. Dilakukan dengan prosedur dan bentuk tertentu sesuai ketentuan.

Opini hukum untuk menjelaskan adanya keterkaitan suatu tindakan dengan aturan aturan yg ada

evaluasi sbu berdasar SDP tender dini pupr ( SE 10 2018 )

Evaluasi terhadap Sertifikat Badan Usaha (SBU) memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

PERMEN PU 45 TAHUN 2007 DIGANTI DENGAN PERMEN PU NO. 22 TAHUN 2018

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 22/PRT/M/2018 Tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara

Permen PU No.  22/PRT/M/2018