SERTIFIKAT PBJ DASAR BERLAKU SELAMANYA

 Ass wr wb..maaf pak puji, sy mau tanya , ada rekan kerja kami ,mau kami usulkan menjadi PPK di agustus 2021 ini, beliau punya sertifikat PBJ expert dari LKPP tertanggal 13 Feb 2013 , ada tulisan masa berlaku 4 tahun sejak diterbitkan...apakah dgn dasar sertifikat PBJ dari  LKPP tsb yg bersangkutan bisa ditetapkan oleh KPA mjd  PPK ? Tmksh sy sobari pak dulu pernah bertemu bpk di palembang

Respon

Sertifikat pbj   menjadi berlaku selamanya

Peraturan lkpp nomor ?

Per lkpp 25 tahun 2015

Kemudian digantikan per lkpp 6 th 2019...juga masih berlaku ketentuan seumur hidupnya

SUMBER HPS berdasar Per LKPP 12 tahun 2021

 Data/informasi yang dapat digunakan untuk menyusun HPS antara 

lain:

a. harga pasar setempat yaitu harga barang/jasa di lokasi barang/jasa 

diproduksi/diserahkan/dilaksanakan, menjelang dilaksanakannya 

pemilihan Penyedia;

b. informasi biaya/harga satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh 

Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah;

c. informasi biaya/harga satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh 

asosiasi. Yang dimaksud dengan asosiasi adalah asosiasi profesi 

keahlian, baik yang berada di dalam negeri maupun di luar negeri. 

Informasi biaya/harga satuan yang dipublikasikan termasuk pula 

sumber data dari situs web komunitas internasional yang 

menayangkan informasi biaya/harga satuan profesi keahlian di luar 

negeri yang berlaku secara internasional termasuk dimana 

Pengadaan Barang/Jasa akan dilaksanakan;

d. daftar harga/biaya/tarif barang/jasa setelah dikurangi rabat/ potongan harga (apabila ada) yang dikeluarkan oleh pabrikan/distributor/agen/pelaku usaha dengan memperhatikan  masa berlaku potongan harga dari pabrikan/distributor/agen/pelaku usaha tersebut;

e. inflasi tahun sebelumnya, suku bunga pinjaman tahun berjalan 

dan/atau kurs tengah valuta asing terhadap rupiah di Bank 

Indonesia; 

f. hasil perbandingan biaya/harga satuan barang/jasa sejenis dengan 

Kontrak yang pernah atau sedang dilaksanakan;

g. perkiraan perhitungan biaya/harga satuan yang dilakukan oleh 

konsultan perencana (engineer’s estimate); 

h. informasi harga yang diperoleh dari toko daring;

i. informasi biaya/harga satuan barang/jasa di luar negeri untuk 

tender/seleksi internasional; dan/atau

j. informasi lain yang dapat dipertanggungjawabkan

SEKILAS TENTANG KERUGIAN NEGARA ?

Berdasar UU 1 tahun 2004 pada 

Pasal 1 angka 22  Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.

Pasal 64 Bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, dan pejabat lain yang telah ditetapkan untuk mengganti kerugian negara/daerah dapat dikenai sanksi administratif dan/atau sanksi pidana. Putusan pidana tidak membebaskan dari tuntutan ganti rugi

Pasal 63 Pengenaan ganti kerugian negara/daerah terhadap pegawai negeri bukan bendahara ditetapkan oleh menteri/pimpinan lembaga/gubernur/ bupati/walikota. Tata cara tuntutan ganti kerugian negara/daerah diatur dengan peraturan pemerintah.

 

Pasal 63 ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah (PP) No 28 tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain.

 

Bagaimana dengan tindak pidana korupsi , UU 31 tahun 1999 ?

 

Pasal 2

(1)   Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negaraatau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

(2)   Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan.

Pasal 3

Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Pasal 4

Pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan dipidananya pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3.

Pasal 32

(1) Dalam hal penyidik menemukan dan berpendapat bahwa satu atau lebih unsur tindak pidana korupsi tidak terdapat cukup bukti, sedangkan secara nyata telah ada kerugian keuangan negara, maka penyidik segera menyerahkan berkas perkara hasil penyidikan tersebut kepada Jaksa Pengacara Negara untuk dilakukan gugatan perdata atau diserahkan kepada instansi yang dirugikan untuk mengajukan gugatan.

(2) Putusan bebas dalam perkara tindak pidana korupsi tidak menghapuskan hak untuk menuntut kerugian terhadap keuangan negara.

 

Berdasar pengamatan saya, praktek di kasus tindak pidana korupsi berkaitan dengan pasal 2 dan pasal 3 UU Tipikor, yaitu sebagian besar penanganan permasalahan hukum di pengadaan dimulai dari proses penanganan hukum karena kesalahan prosedur pengadaan, sehingga aparat penegak hukum sibuk mencari kesalahan administrasi atau kesalahan prosedural pengadaan.  Kemudian berikutnya mencari adanya kerugian negara.

Berdasar kesalahan prosedur dan kerugian negara, suatu kasus dibawa ke pengadilan tipikor, ke pengadilan  tipikor untuk dibuktikan adanya kesalahan prosedur dan kerugian negara.  Seharusnya menurut saya  yang dibawa ke pengadilan tipikor adalah adanya keserakahan, dengan bukti awal adalah adanya  keserakahan, yang selanjutnya harus dibuktikan di pengadilan tipikor.

Apa itu contoh keserakahan ?

Yaitu adanya pengaturan negatif atau intervensi negatif suatu proses tender dan atau pelaksanaan kontrak, serta atau adanya sesuatu yang tidak patut untuk diterima oleh pegawai / pejabat negara.  Mungkin sulit memang membuktikan adannya keserakahan. Memang pengadilan tipikor merupakan pengadilan yng bersifat extra ordinary, suatu proses di luar hal yang biasa.  Diharapkan sekali pengadilan tipikor membuktikan adanya keserakahan, bukan mencari salah dan adanya kerugian negara.

Jadi kalau tidak terbukti adanya keserakahan, namun ada kerugian negara maka seharusnya dikembalikan ke pasal 32 UU Tipikor. Jadi kalau memang ada kerugian negara, tetapi bila tidak ada keserakahan maka di upayakan segera pengembalian kerugian negara.

Apakah dibiarkan akan terjadi kerugian negara ? 

Tidak boleh terjadi, perlu dilakukan langkah-langkah pencegahan, jangan sampai terjadi, namun  kalau terjadi perlu dikembalikan ke kas negara segera.

Ada artikel menarik dari penulis bernama Pinos Permana Pinem, SH.  dengan judul  sebagai berikut  Problematika Unsur Kerugian Keuangan Negara Terkait Perkara Tindak Pidana Korupsi Yang Melibatkan BUMN.  

Saya kutip, tertulis antara lain sebagai berikut “ Unsur kerugian keuangan negara ini sebenarnya sudah diwacanakan untuk dihilangkan dalam revisi RUU Tipikor yang baru (Prolegnas 2013). Dengan mengadopsi nilai yang terdapat dalam Konvensi Anti-Korupsi PBB tahun 2003 yang telah pula diratifikasi oleh Indonesia dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Pengesahan Konvensi UNCAC Tahun 2003. Konvensi UNCAC PBB tahun 2003 setidaknya mengatur tentang 4 hal:

1. Basic forms of corruption such as bribery and embezzlement;

2. Complex forms of corruption such as trading in influence, laundering of proceeds;

3. Offences committed in support of corruption such as money laundering or obstructing justice;

4. Private sector corruption.[1]

Dalam konvensi tersebut, korupsi di sektor privat memang menjadi salah satu poin penting, unsur merugikan keuangan negara oleh karenanya tidak relevan lagi. Mengenai hal ini, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), berpendapat setidaknya ada 5 (lima) alasan mengapa unsur kerugian keuangan negara patut dihilangkan, yakni sebagai berikut:[2]

A.     Standar internasional United Nations Convention Againts Corruption (UNCAC) yang sudah diratifikasi dengan Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2006, tidak memasukkan unsur kerugian negara lagi sebagai salah satu unsur dalam tindak pidana korupsi;

B.     Banyak tindak pidana korupsi yang tidak merugikan keuangan negara secara langsung, seperti tindak pidana penyuapan. Dalam hal ini yang dirugikan adalah masyarakat;

C.     Akan terjadi perlakuan yang sama antara Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan perusahaan swasta, jika terjadi tindak pidana yang melibatkan perusahaan tersebut;

D.    Membuka peluang dituntutnya kerugian non keuangan negara, sebab dampak korupsi tidak hanya menimbulkan kerugian keuangan negara namun juga kerugian lain seperti kerugian masyarakat/sosial dan bahkan juga kerugian ekologis;

E.     Mendorong percepatan penanganan perkara korupsi. “

Demikian tulisan ringan ini, semoga kita dapat lebih fokus menangani perkara korupsi yang merupakan keserakahan , bukan meramaikan pengadilan tipikor dengan hanya sekedar kesalahan  prosedural dan kerugian negara.

Untuk para pengelola pengadaan dan para penyedia, kenyataannya mungkin belum seindah tulisan saya ini, maka jangan melakukan kesalahan , apalagi keserakahan.

---

.

 

APLOT DOKUMEN KUALIFIKASI ?

 

sedangkan isian sub klasifikasi dikosongkan  dan penawar juga tidak mengupload sbu/siujk. Apakah digugurkan ?

Kalo untuk kecil khan nggak perlu subklasifikasi ?

 

Paket usaha kecil konstruksi

Nanti tinggal diverifikasi / klarifikasi

Di spse biasanya penyedia hanya menginput nomor sbu saja

Jadi ijin usaha, sbu, npwp dsb

Cukup isi nomor n tgl ya

Tdk aplot ya ?

Hanya isi di tabel kualifikasi, nomor dan tanggal

Tidak upload

Jadi tidak aplot dokumen

Kecuali yang diminta diluar data kualifikasi bisa disyaratkan untuk aplot

Semua nanti diverifikasi atau dapat dilihat di data sikap

daftar peraturan LKPP 2021

 Peraturan-peraturan LKPP setelah terbit Peraturan  Presiden 12 tahun 2021

1.                 Peraturan Lembaga Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Sayembara/Kontes

2.                 Peraturan Lembaga Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Pedoman Swakelola

3.                 Peraturan Lembaga Nomor 4 Tahun 2021   Tentang Pembinaan Pelaku Usaha Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

4.                 Peraturan Lembaga Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa yang Dikecualikan pada Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah

5.                 Peraturan Lembaga Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penyusunan dan Pengelolaan Rencana Aksi Pemenuhan Pengelola       Pengadaan Barang/Jasa

6.                 Peraturan Lembaga Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa

7.                 Peraturan Lembaga Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pemilihan Panel Badan Usaha dan Pemilihan Badan Usaha Pelaksana pada Proyek Strategis Nasional

8.                 Peraturan Lembaga Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Toko Daring Dan Katalog Elektronik Dalam Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah

9.                 Peraturan Lembaga Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa

10.             Peraturan Lembaga Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Pedoman Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

11.             Peraturan Lembaga Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia

UKPBJ 2021

 Pasal 75  Perpres 12 tahun 2021 ( Perubahan dari Perpres 16 tahun 2018 )

ayat (3a), dan ketentuan Pasal 75 ditambahkan 3 (tiga) ayat yakni ayat (5), ayat (6), dan ayat (7), sehingga Pasal 75 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 75

(1)  Menteri/kepaia lembaga/kepala daerah membentuk UKPBJ yang memiliki tugas menyelenggarakan dukungan pengadaan barang/jasa pada Kementerian / Lemb aga I P emerintah Daerah.

(2)  Dalam rangka pelaksanaan tugas UKPBJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UKPBJ memiliki fungsi:

a. pengelolaanPengadaanBarang/Jasa;

b. pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik;

c. pembinaan Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan Pengadaan Barang/ Jasa;

d. pelaksanaan pendampingan, konsultasi, dan/atau bimbingan teknis; dan

e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh menteri/ kepala lembaga/ kepala daerah.

(3) UKPBJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk struktural dan ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3a) Kepala UKPBJ wajib memenuhi standar kompetensi jabatan yang mencakup kompetensi teknis di bidang Pengadaan Barang/ Jasa.

(4) Fungsi pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (21 huruf b, dapat dilaksanakan oleh unit kerja terpisah.

(5) Pembentukan UKPBJ sebagaimana dimaksud ayat (1) dikecualikan bagi Lembaga yang tidak memenuhi kriteria untuk membentuk UKPBJ.

(6) UKPBJ Kementerian/LembagalPemerintah Daerah melaksanakan peningkatan kapabilitas UKPBJ melalui model kematangan UKPBJ untuk menuju pusat keunggulan Pengadaan Barang/Jasa.

(7)  Ketentuan lebih lanjut mengenai Lembaga yang tidak memenuhi kriteria untuk membentuk UKPBJ sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan pelaksanaan peningkatan kapabilitas UKPBJ melalui model kematangan UKPBJ sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur dalam Peraturan Kepala Lembaga.

PERATURAN terkait :

Peraturan LKPP  14 tahun 2018 ( sedang direvisi karena ada perubahan perpres )

Untuk PEMDA  ada Permendagri 112 tahun 2018 dan Permendagri 56 tahun 2019

Untuk Kementerian  / Lembaga, sedang menunggu permenpan RB 

PENGADAAN TANAH

Pengadaan tanah ikut Perpres 16 tahun 2018 dan perubahannya Perpres 12 tahun 2021 ?

Di pasal 61

1) Dikecualikan dari ketentuan dalam Peraturan Presiden ini adalah:

a. Pengadaan Barang/Jasa pada Badan Layanan Umum;

b. Pengadaan Barang/Jasa yang dilaksanakan berdasarkan tarif yang dipublikasikan secara luas

kepada masyarakat;

c. Pengadaan Barang/Jasa yang dilaksanakan sesuai dengan praktik bisnis yang sudah mapan; dan/atau

d. Pengadaan Barang/Jasa yang diatur dengan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

(2) Pengadaan Barang/Jasa pada Badan Layanan Umum diatur tersendiri dengan peraturan pimpinan Badan Layanan Umum.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengecualian dalam Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, ayat (1) huruf c, dan ayat (1) huruf d diatur dengan Peraturan Kepala Lembaga.

Berdasar pasal 61 ayat 1 huruf d, pengadaan tanah sudah di atur di aturan tersendiri, sehingga tidak perlu ikut Perpres pengadaan.

Peraturannya yaitu PP no 19 Tahun 2021 turunan dari UU No 11 Tahun 2020

saran pengadaan tanah agar dikoordinasikan dengan  Badan Pertanahan Nasional

Cuti Di Luar Tanggungan Negara Untuk Menjadi Konsultan, Tenaga Ahli Atau Menjadi Penyedia

PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA, NOMOR  24 TAHUN 2017 TANGGAL  22 DESEMBER 2O17 tentang TATA CARA PEMBERIAN CUTI PEGAWAI NEGERI SIPIL

 

Cuti di Luar Tanggungan Negara.

1. PNS yang telah bekerja paling singkat 5 (lima) tahun secara terus-menerus karena alasan pribadi dan mendesak dapat diberikan cuti di luar tanggungan negara.

2. Alasan pribadi dan mendesak sebagaimana dimaksud pada angka 1 antara lain sebagai berikut:

a. mengikuti atau mendampingi suami/ isteri tugas negara/tugas belajar di dalam/luar negeri;

b. mendampingi suami/isteri bekerja di dalam/luar negeri;

c. menjalani program untuk mendapatkan keturunan;

d. mendampingi anak yang berkebutuhan khusus;

e. mendampingi suami/isteri/anak yang memerlukan perawatan khusus; dan / atau

f. mendampingi /merawat orang tua/mertua yang sakit/uzur.

 

Tidak disebut dalam aturan ini mengenai cuti diluar tanggungan negara untuk bekerja di luar pemerintah, misal jadi konsultan atau tenaga ahli, secara perorangan atau bekerja di badan usaha, atau menjadi penyedia untuk pemerintah.

Namun bila kepentingannya untuk cuti  adalah menjadi penyedia dan berdasar jawaban dari BKN adalah tidak perbolehkan maka dengan demikian bila ASN atau PNS menjadi konsultan atau tenaga ahli, kesimpulannya adalah tidak bisa.

Jadi perlu ditinjau lagi syarat di pengadaan bahwa PNS atau ASN boleh menjadi penyedia / konsultan asal dalam status cuti diluar tanggungan negara, sejak keluarnya Peraturan BKN ini.

Sejak keluarnya Peraturan BKN ini adalah tidak bisa.

 

kegiatan bimtek / training off line mudjisantosa

 

hasil gugatan TUN

 Ijin tanya para suhu.... Kalau ada gugatan ptun  berkaitan proses tender sedangkan kontrak sudah berjalan dan ptun membutuhkan proses yg panjang..... Bila gugatan dikabulkan bagaimana dengan proses kontrak yg sudah berjalan atau bahkan bila putusan ptun sudah melewati tahun anggaran?

DR Dian Puji Simatupang ,( dosen UI ): 

Jalan aja terus Pak kan kalau dikabulkan bisa banding kasasi pk dll

Kontrak tetap dijalankan sesuai asas contrarius actus bergantung pada pejabat pemerintah sejalan dgn upaya hukum lainnya

Lisa LKPP

ijin pak, kalo pendapat saya apabila putusan PTUN tersebut menetapkan bahwa proses tendernya tidak sah, maka kontrak yang sudah berjalan seharusnya tidak sah. Terhadap prestasi pekerjaan sebaiknya diaudit layak dibayarnya berapa, untuk lebih kuatnya untuk PPK baiknya diajukan ke pengadilan perdata untuk diputus oleh hakim layaknya dibayar berapa (hal tersebut dilakukan agar PPK mengambil keputusan berdasarkan putusan pengadilan).🙏🏻