Suatu kontrak agar tidak terlambat untuk dilakukan tanda tangan kontrak, atau karena harus dilakukan di awal tahun anggaran atau untuk memberi waktu pelaksanaan kontrak yang cukup, maka solusinya adalah dengan Tender dini atau seleksi dini , yaitu pengadaan dapat dilakukan sebelum anggaran efektif dilaksanakan.
Tender dini atau seleksi dini, nama lainnya seperti tender pra DIPA atau untuk APBD yaitu tender pra DPA.
Tender dini atau seleksi dini yaitu suatu pengadaan untuk tahun anggaran berikutnya dilakukan pada tahun anggaran sebelumnya, dengan proses s.d penetapan pemenang, namun kontraknya ditandatangani ketika anggaran sudah efektif dapat dicairkan ( misal per 2 Januari ).
Dalam dokumen pengadaan untuk tender dini agar dituliskan kalimat sebagai berikut :
"Tender dini bisa dibatalkan bila dana dalam dokumen anggaran yang telah disahkan tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dalam DIPA/DPA Tahun Anggaran"
Kalimat di atas tertulis di dokumen PUPR ( SE 10 2018 ), dalam hal aplikasi mengenai surat penawaran tidak bisa diubah di aplikasi atau tidak bisa ditambah di aplikasi SPSE maka mengenai kalimat tersebut bisa dicantumkan di LDP atau IKP.
Apakah tender dini kontruksi harus berdasar SE 10 2018 ? SE ini hanya sekedar memberi contoh untuk tender dini untuk anggaran 2019.
Sedangkan peraturan dapat dimulai tender dini bisa merujuk Perpres 16 tahun 2018 di Pasal 22 ayat (1) Pengumuman RUP Kementerian/Lembaga dilakukan
setelah penetapan alokasi anggaran belanja.
Dengan adanya RUP maka bisa dilakukan proses pengadaan
Dalam PerLKPP 9 tahun2018
7.1.3 Waktu Penerbitan SPPBJ
Dalam hal Tender/Seleksi dilakukan mendahului tahun anggaran,
SPPBJ dapat diterbitkan setelah persetujuan Rencana Kerja dan
Anggaran atau Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah sesuai
dengan ketentuan perundang-undangan.
7.2 Penandatanganan Kontrak
Penandatanganan Kontrak dapat dilakukan setelah DIPA/DPA
disahkan. Dalam hal penandatangan kontrak dilakukan sebelum
tahun anggaran, maka Kontrak mulai berlaku dan dilaksanakan
setelah DIPA/DPA berlaku efektif.
Berikut adalah contoh dari standar dokumen pengadaan SE 10 - 2018 :
BAB VI. BENTUK DOKUMEN PENAWARAN
A. BENTUK SURAT PENAWARAN PESERTA BADAN USAHA
TUNGGAL/KSO
Nomor : _______, _____________ 20___
Lampiran :
Kepada Yth.:
Pokja _______UKPBJ____________ [K/L/PD] [diisi oleh Pokja Pemilihan]
di ______________________________
Perihal : Penawaran Pekerjaan_______________[nama
pekerjaan diisi oleh Pokja Pemilihan]
Sehubungan dengan pengumuman tender Pascakualifikasi
dan Dokumen Pemilihan nomor: _________________ tanggal ______________ (Diisi
oleh Pokja Pemilihan) dan setelah kami pelajari dengan saksama Dokumen
Pemilihan dan Berita Acara Pemberian Penjelasan [serta adendum Dokumen
Pemilihan], dengan ini kami mengajukan penawaran untuk pekerjaan
_____________________[diisi oleh Pokja Pemilihan] sebesar Rp_______________
(__________________________) termasuk PPN.
Penawaran ini sudah memperhatikan ketentuan dan
persyaratan yang tercantum dalam Dokumen Pemilihan untuk melaksanakan pekerjaan
tersebut.
Penawaran ini berlaku selama _______ (__dalam huruf__)
hari kalender sejak batas akhir pemasukan penawaran.
Sesuai dengan persyaratan, bersama Surat Penawaran ini
kami lampirkan:
- Jaminan Penawaran Asli;
- Surat perjanjian Kerja Sama Operasi, (apabila ber-KSO);
- Dokumen Penawaran teknis, terdiri atas:
- Metode pelaksanaan pekerjaan;
- Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan;
- Daftar isian Peralatan utama;
- Daftar isian Personel manajerial;
- Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK);
- Daftar isian bagian pekerjaan yang akan disubkontrakkan (apabila
disyaratkan); dan
- Dokumen lain yang disyaratkan (apabila ada).
- Dokumen Penawaran Harga terdiri atas:
1.
Daftar Kuantitas dan Harga;
2.
Daftar Keluaran dan Harga.
- Dokumen lain:
a. Formulir rekapitulasi perhitungan Tingkat
Komponen Dalam Negeri (TKDN),
(apabila memenuhi syarat untuk diberikan preferensi
harga); dan b. Daftar barang yang diimpor (apabila ada).
Dengan
disampaikannya Surat Penawaran ini, maka kami menyatakan sanggup
dan
akan tunduk pada semua ketentuan yang tercantum dalam Dokumen Pemilihan serta
Pokja Pemilihan tidak terikat untuk menetapkan penawaran terendah sebagai
pemenang. Apabila dana dalam dokumen
anggaran yang telah disahkan tidak tersedia atau tidak
cukup tersedia
dalam DIPA/DPA Tahun Anggaran, maka Pengadaan Barang/Jasa dapat dibatalkan dan
kami tidak akan menuntut ganti rugi dalam bentuk apapun.
PT/CV/Fa/KSO_________________ [pilih yang sesuai dan
cantumkan nama]
.........................
Jabatan
Referensi SE PUPR NO 10 tahun 2018
