Monday, February 27, 2017

Kontrak katalog lkpp

mohon pencerahan
Kami mau beli GC lewat e catalog. harganya 600 jt an.

KSO tidak bersatu lagi ( evaluasi dokumen )

Bagaimana apabila rekanan yg ber KSO tiba2 salah satu dari keduanya (member) menarik diri (secara keseluruhan, personil dan peralatan yg yg ada)

Thursday, February 23, 2017

HPS KONSULTAN KONSTRUKSI ( PERENCANA , PENGAWAS DAN MK )

HPS Konsultan Konstruksi seperti Perencana, Pengawas dan MK, bisa mengambil di SE Menteri PU No. 3 tahun 2013

Sekarang ketentuan ini tidak berlaku lagi sejak ada SE Menteri PU No. 1 tahun 2017

Pembuatan HPS untuk Konsultan Konstruksi seperti Perencana, Pengawas dan MK tidak lagi mengikuti tabel-tabel yang dibuat oleh kemen PU PR, tetapi dibuat dengan  mempertimbangkan informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh asosiasi terkait dan sumber data lain yang dapat dipertanggungjawabkan.

Menyongsong masyarakat ekonomi Asean dan ekonomi internasional yang semakin terbuka diperlukan daya saing konsultan nasional. Untuk renumerasi konsultan nasional agar tidak dibatasi dengan tabel, tetapi disesuaikan dengan harga pasarnya.
Bagaimana menilai kewajaran harga pasar ?

Tuesday, February 21, 2017

PEKERJAAN KOMPLEKS

1. Mohon penjelasan dari jawaban pertanyaan kami mengenai pekerjaan yang dianggap kompleks untuk pelaksanaan swakelola 
2. Apakah pekerjaan yang dimaksud hanya pekerjaan yang sifatx arsitek(bangunan gedung) atau bagaimana ? 

PP 45 tahun 2005 BUMN

Pengadaan Barang dan Jasa di BUMN
Pasal 99
(1) Pengadaan barang dan jasa oleh BUMN yang menggunakan dana langsung dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
(2) Direksi BUMN menetapkan tata cara pengadaan barang dan jasa bagi BUMN yang bersangkutan, selain pengadaan barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pedoman umum yang ditetapkan oleh Menteri.
(3) Pedoman umum dan tata cara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan memperhatikan prinsip-prinsip efisensi dan transparansi.

Peraturan Menteri BUMN
Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor PER-05/MBU/2008

Saturday, February 18, 2017

PEMBAYARAN DI TAHUN BERIKTNYA KARENA PUTUS KONTRAK

Telah dilakukan pemutusan kontrak pekerjaan konstruksi akibat melewati batas tahun anggaran 2016. Jenis kontrak lumpsum. Pembayaran sistem termyn. Pada saat putus kontrak, pada hari terakhir tutup tahun anggaran, progress pekerjaan belum dapat dihitung karena RAB tidak terinci biaya per item pekerjaan. Hal tersebut menyebabkan belum ada pembayaran hingga lewat tahun anggaran.

KESALAHAN PROSES PENGADAAN ? SENGAJA SALAH ?

Kesalahan dalam pengadaan dan pelaksanaan kontrak adalah hukum administrasi/perdata, bukan tipikor, sepanjang tidak ada perbuatan mens rea yang terbukti.

Apa itu tipikor ?

Diberbagai negara didunia kesalahan pengadaan dan buruknya pelaksanaan kontrak bukan perbuatan pidana korupsi.

Apa itu tipikor ?