Senin, 24 November 2014

dalam kontrak jasa konsultansi ada pengadaan barang

1. Berdasarkan Perpres 54 tahun 2010 dan perubahannya pada pasal 22, Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dalam melakukan pengadaan barang dan jasa, melakukan pemaketan pekerjaan dengan swakelola atau melalui penyedia.

Jasa Konsultansi

Seperti Jasa Konsultansi Perencana Konstruksi harus memilki SBU sesuai LPJK (yang menjadi wadah). Apakah Jasa Konsultansi pembuatan Web harus memiliki SBU juga, atau cukup SIUP ?

Dan Apabila Perseorangan, Apa kriterianya?
Apakah cukup Ijazah, Pengalaman kerja dan sertifikat lain-lain,  Atau adakah keharusan memiliki Sertifikat Lembaga Resmi Seperti SKT atau SKA dari LPJK?

Sabtu, 22 November 2014

PERBUATAN MELAWAN HUKUM untuk Perpres 54 tahun 2010 ?

Perbuatan melawan hukum dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disingkat UU PTPK) merupakan inti delik (bestanddeel delict) yang harus dibuktikan untuk menyatakan perbuatan yang dapat dipidana. Selain itu, penjelasan UU PTPK memberikan pengertian bahwa unsur melawan hukum dalam pasal 2 UU PTPK meliputi pengertian formal dan materiil.

DIDUNIA MANA SAJA PROSEDUR PENGADAAN ADALAH HUKUM ADMINISTRASI

Copy paste dari Zainuddin H.Abdulkadir

Perumusan yang luas dengan memasukkan unsur melawan hukum sebagai sarana memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 telah membuka kemungkinan terjadinya multi interpretasi melalui interpretasi ekstensif. Hal ini ditandai adanya suatu kecenderungan dalam praktek peradilan dimana para praktisi hukum melalui perdebatan dan polemik yang diajukan dalam requesitoir, pledoi maupun putusan pengadilan menginterpretasikan unsur

PERBUATAN MELAWAN HUKUM

1. PERPRES 54/2010 seseorang melanggar prosedurnya maka hanya perbuatan melawan hukum administrasi negara saja, jangan dinilai serta merta pidana korupsi, sepanjang tidak ada memperkaya diri sendiri, memperkaya orang lain secara tidak patut dan adanya kerugian negara
2. menghitung kerugian negara harus benar, jangan asal dari bukti beli tapi dari kewajaran harga pasar
3. Perpres 54/2010 apakah termasuk peraturan perundang-undangan ?

CONTOH FORMAT EVALUASI ADMINISTRASI

Kertas Kerja Evaluasi Penawaran

Silahkan klik FORMAT EVALUASI ADMINISTRASI

Rabu, 19 November 2014

PPN jasa konsultan konstruksi

maaf pak numpang tanya, kalo untuk jasa konsultansi konstruksi di kenakan PPN apa tidak? terima kasih

kalo konsultan badan usaha ya...kalo konsultan perorangan tidak

selanjutnya kalau ada pertanyaan agar disampaikan ke www.konsultasi.lkpp.go.id