contoh contoh pengadaan dengan perorangan

transaksi atau kontrak dengan
1.  konsultan perorangan
2. dengan seorang cleaning service atau beberapa cleaning sevice
3.  seorang tukang atau beberapa tukang

PERATURAN LKPP NO 9 TAHUN 2018

Untuk usaha perorangan tidak diperlukan izin usaha.

PENGADAAN YANG DIKECUALIKAN

Ada dinas kearsipan dan perpustakan..untuk menelusuri sejarah ingin membeli buku sejarah kuno di belanda..tetapi universitas dibelanda dalam menggandakan bukun sejarah tidak dalam bentuk buku tetapi softcopy..tetapi DPA adalah pengadaan buku.
1.Bagaimana mekanisme pengadaannya dan bukti pengadaan. (Harga 1buku sekitar 10juta ..pengadaan 2 jenis)
2Bagaimana pajaknya dan siapa yang bayar dan buktinya.
Makasih

Respon  :
1. Mekanismex mnurut sy masuk pbj pngecualian. Jd silahkan saja beli buku sesuai ketentuan dan prosedur pihak yg mnjual buku.
Bukti transfer bisa sbg bukti pengeluaran dan bukti2 lainx yg diberikan dr pihak universitas belanda

2. Krn softcopi, mka ngak kena PPN dan pph.
Klau berbentuk brang, mungkin di kntor pos bisa dicegat BC. dengan nilai tertentu bisa saja (mungkin) kna bea masuk atau pph impor.

Coba tanyakan juga ke kantor pajak

From Mandar TH

Satu paket saja ?

 saya merencanakan renovasi sub terminal agribisnis (STA) paket pekerjaannya :
1. Renovasi Gudang.
2. Pemagaran.
3. Perbaikan lantai jemur
4. Pembuatan sumur dan sanitasi
5. Pembuatan plang STA,
6. Instalasi Listik.
Apakah paket2 tersebut bisa dipisah2 atau disatukan..??
Mohon petunjuk pak.. tksh.

Respon :

1. Adakah keterkaitan struktur konstruksi  ?
Kalo ada secara efektif menjadi satu paket
2. Kompetensi penyedia sama untuk berbagai pekerjaan  ? Bila sama di satukan
3. Apakah dalam satu lokasi yang efektif dgn satu penyedia ?

Bila ya  semua maka satu paket

Pemutusan kontrak di 2018 dan akan dilanjutkan di 2019

    Siapa yang bisa mengerjakan kelanjutan pekerjaan tersebut ?
   
Banyak penyedia atau satu penyedia

Bila ada satu penyedia maka dilakukan penunjukan langsung.  Dalam hal banyak penyedia dilakukan dengan tender atau penunjukan langsung, dasarnya adalah justifikasi teknis  dan waktu.

Pengadaan langsung dikonsolidasikan

Kami di kabupaten zz tahnun ini dianggarkan oleh semua OPD  pengadaan mesin absen dg jasa pemasangan, instalasi terintegrasi, pelatihan operator, dengan melihat satu kesatuan pekerjaan keterkaitan sistem antara opd satu dg opd lainnya apa kami bisa tunjuk satu penyedia yg kompeten? Atau saran bapa seperti apa? Pagu per OPD di bawah 200jt

Respon
Digabungkan saja...
Kalo nilai penggabungan nya di atas rp 200jt ditenderkan ..

Satu kontrak dengan pembebanan anggaran ke banyak dpa opd

sisa dana anggaran untuk menambah pekerjaan konstruksi

Tahun ini kantor kami ada anggaran APBN untuk pembangunan kantor senilai 25 M, sesuai regulasi permenPUPR tahun 2018, diperoleh nilai interpolasi
Perencenaan :  1.8 milyar
Konstruksi  : 21 milyar
Pengawasan : 1.2  milyar

Saat ini PPK sedang menyusun HPS perencaaan dengan nilai 750.000.000 selain dengan alasan sesuai dengan interpolasi harga rekomendasi PU yang lama, juga menurut aturan di lampiran permen pupr 22 nilai sisa perencaan bisa dimanfaatkan untuk memaksimalkan pekerjaan fisik,
Apakah hal ini di bolehkan bapak ?

Pengadaan dengan catalog LKPP ( E-purchasing ) berdasar Perpres 16 tahun 2018 ( P1618) dan Peraturan LKPP No. 9 tahun 2018

Pembelian secara Elektronik yang selanjutnya disebut  E-purchasing adalah tata cara pembelian barang/jasa rnelalui sistem katalog elektronik.  ( P1618 pasal 1 angka 35 )

PPK dalam Pengadaan Barang/Jasa memiliki tugas:  melaksanakan E-purchasing untuk nilai paling sedikit di atas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah); .  ( P1618 pasal 11 angka 1 huruf i )

Pejabat Pengadaan dalam Pengadaan Barang/Jasa memiliki tugas   melaksanakan E-purchasing yang bernilai paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).  ( P1618 pasal 12 huruf d )

Manajemen fee

utk Manajemen Fee dalam HPS berapa % nilai Maksimal menurut Auditor atau APH?

Pendapat saya..

Manajemen fee ( umumnya ) 10% kalo ada overhead bisa menjadi 15%.

Beberapa pekerjaan seperti advokat mengikuti harga pasarnya, sehingga bisa melebihi 15%.

Pendapat saya keuntungan maksimal 10%

Overhead 5%

Ketika melebihi nilai itu perlu ada justifikasi  atau sudah ada harga pasar atau best prectice nya sehingga profit melebihi 15%

Pengenaan pajak untuk cleaning service perorangan

suatu kantor berkontrak dengan dua orang sebagai tenaga cleaning service.
Masing masing senilai rp. 2.6 juta.

A. Tidak kena PPN dan PPh
B. Dikenakan PPN dan PPh
C. Hanya dikenakan PPH
D. Tidak ada jawaban

Respon : 

Peraturan pembayaran APBN terkait kontrak

1.  UU 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

2. UU 17 tahun 2003 tentang Keuangan negara

3.  UU 15 tahun 2004 PEMERIKSAAN PENGELOLAAN DAN TANGGUNG JAWABKEUANGAN NEGARA

4.  PP Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan APBN

5. PP 38 tahun 2016 TATA CARA TUNTUTAN GANTI KERUGIAN NEGARA/DAERAH TERHADAP PEGAWAI NEGERI BUKANBENDAHARA ATAU PEJABAT LAIN

6. PMK No. 178/PMK.05/2018 tentang Perubahan atas PMK No. 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan APBN

7. Permenkeu 145 2017 TATA CARA PEMBAYARAN ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DANBELANJA NEGARA SEBELUM BARANG I JASA DITERIMA

8. Permenkeu  243 tahun 2015 PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTER! KEUANGANNOMOR 194/PMK.05/2014 TENTANG PELAKSANAAN ANGGARANDALAM RANGKA PENYELESAIAN PEKERJAAN YANG TIDAK TERSELESAIKANSAMPAI DENGAN AKHIR TAHUN ANGGARAN 

9.  Permenkeu 32 tahun 2018 ( standar biaya masukan ) ( berubah setiap tahun )
    STANDAR BIAYA MASUKAN TAHUN ANGGARAN 2019

10. Permenkeu 206 tahun 2018 ( usulan / revisi anggaran ) ( berubah setiap tahun )
     TATA CARA REVIS! ANGGARAN TAHUN ANGGARAN 20 19

11. Permenkeu 60 tahun 2018 tahun persetujuan kontrak tahun jamak oleh kemenkeu

12.  Perdirjen Perbendaharaan  13 tahun 2018  ( Setiap tahun berubah )
      PEDOMAN PELAKSANAAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN NEGARA 
      PADA AKHIR TAHUN ANGGARAN 2018

13.  Permenkeu 196 tahun 2018
    TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENGGUNAANKARTU KREDIT PEMERINTAH