Selasa, 28 Juli 2015

MENYONGSONG SIKAP

Pemutakhiran Klasifikasi Ijin Badan Usaha dan Pengalaman Penyedia

Penyedia juga perlu menyesuaikan data klasifikasi bidang usaha berdasarkan data Ijin Usaha maupun data Pengalaman, dengan ketentuan:

  1. Penyedia yang memiliki ijin atau pengalaman di bidang konstruksi dapat memilih klasifikasi bidang usaha berdasarkan Permen PU No.8 Th. 2012.
  2. Penyedia yang memiliki ijin atau pengalaman di bidang non-konstruksi dapat menentukan klasifikasi bidang usaha berdasarkan KBLI 2009.
  3. Penyedia non-konstruksi yang ijin usahanya masih menggunakan KBLI 2005, didalam pengisian SIKaP mohon menyesuaikan dengan menggunakan KBLI 2009.

Petunjuk Penggunaan Aplikasi


Apabila Anda mendapat kesulitan, dapat menghubungi:
 LPSE terdekat
 Call Center: (021)1500-557
 Email: sikap@lkpp.go.id atau helpdesk-lpse@lkpp.go.id

Minggu, 26 Juli 2015

Satu orang menjadi PPK APBN dan pokja pengadaan untuk APBD

Mohon pendapat teman2 ahli pengadaan brg/jasa. Dalam Perpres 70 Tahun 2012 Pasal 17 Point 7, Bahwa Anggota Pokja ULP dilarang duduk sebagai PPK. Jika suatu instansi atau satker Ada 2 sumber dana yaitu APBD dan APBN. Untuk APBD Personil tsb duduk sbg Anggota Pokja sementara di Paket yg lain dgn sumber dana APBN sebagai PPK , dengan alasan /mengingat personil yg terbatas. Apakah hal ini bisa dibenarkan atau bisa. mengingat tidak ada konflik interest terhadap tugasnya.

Karena tidak ada konflik kepentingan yaitu mengelola dana yang berbeda maka ya boleh saja.
Sebaiknya jangan terlalu banyak dibebankan suatu pekerjaan pada seseorang.
Peran bisa ditunjuk pejabat/pegawai yang lain, atau PPK tersebut dibantu pegawai yang lain

Rabu, 22 Juli 2015

bimtek / training manajemen kontrak 5 - 6 agustus 2015


MASA PEMELIHARAAN HASIL PENGADAAN LANGSUNG

Kontrak pengadaan s.d. Rp. 200 juta, tidak diperlukan jaminan pelaksanaan.
 Apakah diperlukan jaminan pemeliharaan ?
Ini tergantung dengan sifat pekerjaannya yaitu apakah diperlukan masa pemeliharaan. 
Bila ada masa pemeliharn : 

Minggu, 12 Juli 2015

FAKTOR UTAMA PENYEBAB TIMBULNYA KLAIM PADA KONTRAK PEKERJAAN KONSTRUKSI RANCANG BANGUN

(sekedar sharing buat kehatian-hatian menghadapi kriminalisasi kontrak)
Beberapa faktor utama yang menjadi penyebab timbulnya klaim pada proyek dengan tipe kontrak rancang bangun antara lain 
(1) faktor kelalaian pengguna jasa yang berkaitan dengan pembayaran; 
(2) faktor kegagalan penyedia jasa memperbaiki cacat mutu; 
(3) faktor hal yang mempengaruhi kemajuan pekerjaan; 
(4) faktor kegagalan menyelesaikan pekerjaan karena faktor keuangan para pihak; 
(5) faktor terkait pelaksana lapangan; 
(6) faktor administrasi kontrak dan item yang disiapkan pengguna jasa; 
(7) faktor pelanggaran prosedur; 
8) faktor pembatasan kebijakan
Semoga ada manfaatnya, ditulis oleh Riad Horem.

NEGOSIASI CATALOG DILUAR JAM KERJA

Negosiasi catalog dengan penyedia bisa dilakukan bukan pada jam kerja, hal ini misal karena kemudahan akses internet. 
Bisa terjadi di Indonesia timur jam 17.00WIT (sudah tutup kantor jam 16.00 WIT) sedangkan di Jakarta jam 15.00WIB

Sabtu, 11 Juli 2015

BAGAIMANA PEMBAYARAN EPURCHASING ?

Pembayaran dilakukan setelah diterima barangnya. 
(Tidak dibayar dulu kemudian barang dterima).
Pembayaran secara langsung ( LS) ke rekening penyedia catalog.
Dengan dipotong pajak PPN dan PPh.

Ikuti informasi pengadaan di facebook "Ikatan Ahli Pengadaan Indonesia"

Kamis, 09 Juli 2015

TIGA ATURAN ANTI KRIMINALISASI

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) sedang menyiapkan tiga aturan anti kriminalisasi sebagai jaminan para kepala daerah agar tidak takut mengambil keputusan. Aturan tersebut diterbitkan bukan untuk melindungi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dari korupsi.