apa saja syarat pengadaan SEWA gedung atau sewa RUKO (rumah toko )?

Adakah ijin sebagai penyedia untuk sewa sewa ruko atau sewa ruangan atau sewa gedung ?

Dilakukan pengadaan sewa ruko atau gedung dengan pemilik perorangan atau pemilik badan usaha.
Dengan pemiliknya

Anggaran terbatas, tersedia dalam dua tahun anggaran

Ada paket kami, di tahun anggaran 2020 ini untuk pembangunan gedung nilainya Rp. 2,8M
Namun di tahun ini dianggarkan hanya Rp. 1,5M
Dana sisanya akan dianggarkan di 2021
Bagaimana jika saya lelang dengan nilai 2,8M
Semacam multiyears ?

PMK 231 2019 permenkeu

Sehubungan dengan terbitnya PMK  Nomor 231 /PMK.03/2019 Tentang Tata Cara Pendaffaran Dan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak, Pengukuhan Dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, Serta Pemotongan Dan/Atau Pemungutan, Penyetoran, Dan Pelaporan Pajak Bagi Instansi Pemerintah dapat kami sampaikan :
1. PMK tersebut ditetapkan dan diundangkan tanggal 31 Desember 2019, tetapi mulai berlaku setelah 3(tiga) bulan sejak tanggal diundangkan. Dengan demikian akan mulai tanggal 1 April 2020.

SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN KONSTRUKSI

Pedoman SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN KONSTRUKSI

1.   Peraturan Menteri PUPR  No. 21/PRT/M/2019
TENTANG . PEDOMAN SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN KONSTRUKSI

2. SURAT EDARAN Menteri PUPR NOMOR: 11/SE/M/2019 
TENTANG PETUNJUK TEKNIS BIAYA PENYELENGGARAAN SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN KONSTRUKSI

3.  Peraturan Menteri PUPR NOMOR 07/PRT/M/2019

TENTANG STANDAR DAN PEDOMAN PENGADAAN JASA KONSTRUKSI MELALUI PENYEDIA 

SUMBER HPS KONSULTAN KONSTRUKSI

Cukup dari satu sumber yaitu dari Kepmen PUPR 897 tahun 2017

Pasal 43 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi mengamanatkan bahwa dalam hal pemilihan penyedia layanan jasa Konsultansi Konstruksi yang menggunakan tenaga kerja konstruksi pada jenjang jabatan ahli, serta Pengguna Jasa harus memperhatikan standar remunerasi minimal yang ditetapkan oleh Menteri;

Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 897/KPTS/M/2017 Tahun 2017 tentang

Standar Remunerasi Minimal Tenaga Kerja Konstruksi Pada Jenjang Jabatan Ahli Untuk Layanan Jasa Konsultansi Konstruksi

PENGADAAN PEKERJAAN KONSTRUKSI UNTUK USAHA KECIL DISYARATKAN HANYA SKT

Peraturan Menteri PUPR no 7 tahun 2019 untuk pengadaan pekerjaan konstruksi untuk nilai s.d Rp 10 milyar untuk usaha kecil.  Berikutnya Peraturan Menteri PUPR no 7 tahun 2019 pada bagian standar dokumen pengadaan untuk pekerjaan konstruksi hanya mensyaratkan SKT, tersebut sebagai berikut :

Indikator masalah dana desa

pengadaan konsultan perorangan /jasa lainnya perorangan

Perpres 16 tahun 2018

26.       Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia adalah cara memperoleh barang/jasa yang disediakan oleh Pelaku Usaha.

27.       Pelaku Usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.

E-reverse Auction

Perpres 16 tahun 2018

Pasal 1 angka 42

E-reverse Auction adalah metode penawaran harga secara berulang.

Pasal 50 ayat 11

Penawaran harga dapat dilakukan dengan metode penawaran harga secara berulang (E-reverse Auction).

PER LKPP NO 9 TAHUN 2018

NEGOSIASI DI PENGADAAN PEMERINTAH

NEGOSIASI ?