PEMUTUSAN KONTRAK

 

1.         BAGAIMANA MENGENAI PEMUTUSAN KONTRAK

Berdasar Perpres 16 tahun 2018 pasal 52  bahwa dalam pelaksanaan kontrak dapat terjadi pemutusan kontrak.

Berdasar PerLKPP 9 tahun 2018

Pemutusan Kontrak Pemutusan Kontrak adalah tindakan yang dilakukan oleh Pejabat Penandatangan Kontrak atau Penyedia untuk mengakhiri berlakunya Kontrak karena alasan tertentu.

 

2.         APAKAH PPK DAPAT MEMUTUS KONTRAK ?

Berdasar PerLKPP 9 tahun 2018

Pemutusan Kontrak oleh Pejabat Penandatangan Kontrak

Pejabat Penandatangan Kontrak melakukan pemutusan Kontrak apabila:

a. Penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses pengadaan yang diputuskan oleh Instansi yang berwenang.

b. Pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dinyatakan benar oleh Instansi yang berwenang;

c. Penyedia berada dalam keadaan pailit;

d. Penyedia terbukti dikenakan Sanksi Daftar Hitam sebelum penandatangan Kontrak;

e. Penyedia gagal memperbaiki kinerja setelah mendapat Surat Peringatan sebanyak 3 (tiga) kali;

f. Penyedia tidak mempertahankan berlakunya Jaminan Pelaksanaan;

g. Penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;

h. berdasarkan penelitian Pejabat Penandatangan Kontrak, Penyedia tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan kesempatan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan untuk menyelesaikan pekerjaan;

i. setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan, Penyedia Barang/Jasa tidak dapat menyelesaikan pekerjaan; atau

j. Penyedia menghentikan pekerjaan selama waktu yang ditentukan dalam Kontrak dan penghentian ini tidak tercantum dalam program mutu serta tanpa persetujuan pengawas pekerjaan.

 

3.         Apakah untuk dilakukan pemutusan kontrak harus menunggu tanggal akhir pelaksanaan kontrak ?

Tidak

Ketika penyedia sudah diberi peringatan sampai 3 kali maka bisa diputus kontrak walau belum tanggal akhir pelaksanaan kontrak,

4.         Apakah untuk dilakukan pemutusan kontrak harus menunggu pemberian kesempatan 50 hari ?

Tidak pemberian kesempatan adalah wewenang PPK atau tidak.

5.         Apakah kontrak yang sudah berakhir masa  pelaksanaan kontrak  perlu diberi peringatan ?

Dengan berakhirnya masa pelaksanaan kontrak maka berakhir masa pelaksanaan pekerjaan sehingga penyedia memenuhi semua prestasi kontrak atau tidak.

Ketika tidak memenuhi maka penyedia akan dinilai wanprestasi yang berakibat sanksi

Namun bila PPK menilai bahwa dapat diberikan kesempatan untuk menyelesaikan maka penyedia masih berkesempatan menyelesaikan dengan denda keterlambatan.

 

6.         APAKAH SANKSI DALAM PEMUTUSAN KONTRAK ?

Dalam hal pemutusan Kontrak dilakukan karena kesalahan Penyedia:

a. Jaminan Pelaksanaan dicairkan;

b. Sisa Uang Muka harus dilunasi oleh Penyedia atau Jaminan Uang Muka dicairkan (apabila diberikan); dan

c. Penyedia dikenakan sanksi Daftar Hitam.

 

7.         DALAM HAL TERJADI PEMUTUSAN KONTRAK  BAGAIMANA DENGAN KELANJUTAN PEKERJAAN ?

Mungkin pekerjaan tidak perlu dilanjutkan.

Namun bila perlu dilanjutkan untuk tidak mangkrak berdasar PerLKPP 9 tahun 2018 sbb :

Dalam hal dilakukan pemutusan Kontrak secara sepihak oleh Pejabat Penandatangan Kontrak karena kesalahan Penyedia, maka Pokja Pemilihan dapat menunjuk pemenang cadangan berikutnya pada paket pekerjaan yang sama atau Penyedia yang mampu dan memenuhi syarat.

 

8.         Dapat  dilakukan penunjukan langsung  oleh Pokja Pemilihan , pokja pemilihan dapat menunjuk pemenang cadangan berikutnya pada paket pekerjaan yang sama atau Penyedia yang mampu dan memenuhi syarat, dapat dijelaskan lagi.

 

Ya kepada  pokja dapat  melakukan penunjukan lagi, atau kalau nilainya kecil dapat dilakujkan oleh pejabat pengadaan.

Kepada penyedia yang kemarin ikut tender atau kepada penyedia yang mampu.

         Mampu memliki kualifikasi, kesanggupan teknis, mobilisasinya mudah, pasokan mudah dsb.

 

9.         Ketika terjadi pemutusan kontrak bagaimana terhadap barang / jasa yang telah diterima ?

Barang atau jasa yang telah diterima, bila dapat dimanfaatkan atau dapat dilanjutkan maka harus dibayar  penyedianya.

Bahan material yang tidak terpasang tidak dapat dibayar.

 

10.     bila dapat dimanfaatkan atau dapat dilanjutkan maka harus dibayar  penyedianya, bagaimana kalau kontraknya lumsum ?

 

Ya bila dapat dimanfaatkan atau dapat dilanjutkan maka harus dibayar  penyedianya, walau kontraknya lumsum.

Agar dihitung  sesuai prestasinya agar negara tidak rugi , karena kontraknya lumsum

 

11.     apakah penyedia dapat melakukan pemutusan kontrak ?

Pemutusan Kontrak dapat dilakukan oleh Penyedia

Penyedia melakukan pemutusan Kontrak apabila:

a. Setelah mendapatkan persetujuan Pejabat Penandatangan Kontrak, Pengawas pekerjaan memerintahkan Penyedia untuk menunda pelaksanaan pekerjaan atau kelanjutan pekerjaan, dan perintah tersebut tidak ditarik selama waktu yang ditentukan dalam Kontrak.

b. Pejabat Penandatangan Kontrak tidak menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) untuk pembayaran tagihan angsuran sesuai dengan yang disepakati sebagaimana tercantum dalam Syarat-syarat Kontrak.

 

12.     Bagaimana pemutusan kontrak pekerjaan konstruski di permen pupr 14 tahun 2020

Saya hanya menyebut sebagian, silakan di baca di SDP nya pada klusul-klausul pemutusan kontrak.

Pemutusan Kontrak dapat dilakukan oleh Pengguna Jasa atau Penyedia.

Pemutusan kontrak dilakukan dengan terlebih dahulu memberikan surat peringatan dari salah satu pihak ke pihak yang lain yang melakukan tindakan wanprestasi kecuali telah ada putusan pidana.

Surat peringatan diberikan 3 (tiga) kali kecuali pelanggaran tersebut berdampak terhadap kerugian atas konstruksi, jiwa manusia, keselamatan publik, dan lingkungan dan ditindaklanjuti dengan surat pernyataan wanprestasi dari pihak yang dirugikan

Pemutusan kontrak dilakukan sekurangkurangnya 14 (empat belas) hari kalender setelah Pengguna Jasa/Penyedia menyampaikan pemberitahuan rencana Pemutusan Kontrak secara tertulis kepada Penyedia/Pengguna Jasa.

Dalam hal dilakukan pemutusan Kontrak oleh salah satu pihak maka Pengguna Jasa membayar kepada Penyedia sesuai dengan pencapaian prestasi pekerjaan yang telah diterima oleh Pengguna Jasa dikurangi denda yang harus dibayar Penyedia (apabila ada), serta Penyedia menyerahkan semua hasil pelaksanaan kepada Pengguna Jasa dan selanjutnya menjadi hak milik Pengguna Jasa.

HAL YANG menarik dari permen pupr ini adalah

surat pernyataan wanprestasi dari pihak yang dirugikan

Jaminan Pelaksanaan terlebih dahulu dicairkan sebelum pemutusan kontrak;

BAGAIMANA PEMBAYARAN KONSULTAN PERENCANA KONSTRUKSI GEDUNG NEGARA ?

 

BAGAIMANA PEMBAYARAN KONSULTAN PERENCANA KONSTRUKSI  GEDUNG NEGARA ?

Kontraknya lumsum

Dibayar per termin

Termin sesuai sub sub output.

Bukan dibayar dengan biaya personil dan non personil

Bukan dibayar dengan biaya personil atau non personil tetapi  secara termin atau tahapan.

Tahapannya bagaimana ?

Sekarang berdasar Permen PU PR 22 2018 sebagai berikut :

a.       tahap konsepsi perancangan sebesar 10% (sepuluh per seratus);

b.       tahap pra rancangan sebesar 20% (dua puluh per seratus);

c.       tahap pengembangan rancangan sebesar 25% (dua puluh lima per seratus);

d.       tahap rancangan detail meliputi penyusunan rancangan gambar detail dan penyusunan Rencana Kerja dan Syarat (RKS), serta Rencana Anggaran Biaya (RAB) sebesar 25% (dua puluh lima per seratus);

e.       tahap pelelangan penyedia jasa pelaksanaan konstruksi sebesar 5% (lima per seratus); dan

f.        tahap pengawasan berkala sebesar 15% (lima belas per seratus).

Bagaimana kalau tahap tahap pelelangan penyedia jasa pelaksanaan konstruksi sebesar 5% (lima per seratus) tahap pengawasan berkala sebesar 15% (lima belas per seratus), dilakukan di tahUn berikutnya

KONTRAK KONSULTAN PERENCANA KONSTRUKSI

a.       kontrak saat ini dibuat multiyear

b.       atau kontrak saat ini dibuat bersyarat

c.       atau penyedia diminta membuat jaminan sehingga terbayar 100%

d.       atau  nanti dibuatkan kontrak sisanya

e.       atau pekerjaan masih menjadi tanggung jawab konsultan tersebut, namun pembayarannya menjadi hutang, yaitu menunggu revisi atau anggaran ada

 

lima pilihan tersebut disesuaikan dengan batasan batasan yang ada di K/L/Pemda, yaitu perlu disepakati bersama dengan pengelola anggaran dan pembayaran mana yang dapat ditempuh ATAU ADA ALTERNATIF LAIN ? YANG PENTING TIDAK MELANGGAR ATURAN, TIDAK ADA KERUGIAN NEGARA DAN TIDAK ADA SUAP

ATAU ADA KOREKSI PENDAPAT SAYA ? SILAKAN

KONSULTAN MANAJEMEN KONSTRUKSI

 

APA ITU KONSULTAN MANAJEMEN KONSTRUKSI ?

Konsultan manajemen konstruksi umumnya digunakan untuk Pembangunan Bangunan Gedung Negara

Berdasar kebutuhannya sesuai Permen PU PR 22 tahun 2018 , konsultan manajemen konstruksi diperlukan  Pembangunan Bangunan Gedung Negara dengan kriteria:

a. klasifikasi tidak sederhana dengan ketentuan jumlah lantai di atas 4 (empat) lantai dan dengan luas bangunan minimal 5.000 m2 (lima ribu meter persegi) untuk pembangunan baru, perluasan dan/atau lanjutan pembangunan bangunan gedung;

b. perawatan Bangunan Gedung Negara kecuali Rumah Negara untuk tingkat kerusakan berat dan perawatan terkait keselamatan bangunan;

c. Bangunan Gedung Negara klasifikasi bangunan khusus;

d. melibatkan lebih dari satu penyedia jasa, baik perencanaan maupun pelaksana konstruksi; dan/atau

e. pelaksanaannya lebih dari satu tahun anggaran dengan menggunakan kontrak tahun jamak.

 

KAPAN KONSULTAN MANAJEMEN KONSTRUKSI BERPERAN ?

Di pekerjaan konstruksi ada perencanaan, pelaksanaan pekerjaan konstruksi dan pengawasan

KONSULTAN MANAJEMEN KONSTRUKSI BERPERAN sebelum memilih konsultan perencana, membantu PPK dan nanti berperan dalam pengawasan, sehingga menggantikan peran konsultan pengawas.

 

Bagaimana kalau sudah terpilih konsultan perencana atau bahkan sudah terpilih penyedia jasa konstruksi , dapatkah kita mengadakan konsultan  manajemen konstruksi ?

Ketika PPK tidak kompeten atau banyak pekerjaan yang harus dilakukan maka dapat dilakukan pengadaan konsultan manajemen konstruksi, Namun ruang lingkup pekerjaannya disesuaikan dengan kebutuhan pekerjaan, maksudnya tidak semua ruang lingkup konsultan manajemen konstruksi sejak perencanaan, disesuikan dengan kebutuhan pekerjaan.

BAGAIMANA CARA PEMBAYARAN KONSULATAN MANAJEMEN KONSTRUKSI ?

secara bulanan atau tahapan tertentu yang didasarkan pada prestasi atau kemajuan pekerjaan perencanaan teknis dan pelaksanaan konstruksi di lapangan.

Pembayaran dilakukan dengan tahapan:

a. Persiapan atau pengadaan penyedia jasa perencana sebesar 5% (lima per seratus);

b. reviu rencana teknis sampai dengan serah terima dokumen perencanaan sebesar 10% (sepuluh per seratus);

c. pelelangan penyedia jasa pelaksanaan konstruksi fisik sebesar 5% (lima per seratus);

d. pengawasan teknis pelaksanaan konstruksi fisik yang dibayarkan berdasarkan prestasi pekerjaan konstruksi fisik di lapangan sampai dengan serah terima pertama (Provisional Hand Over ) pekerjaan konstruksi sebesar 70% (tujuh puluh per seratus); dan

e. pemeliharaan sampai dengan serah terima akhir (Final Hand Over) pekerjaan konstruksi sebesar 10% (sepuluh per seratus).

BAGAIMANA PEMBAYARAN KONSULTAN PENGAWAS PEKERJAAN KONSTRUKSI GEDUNG NEGARA ?

 

1.       BAGAIMANA PEMBAYARAN KONSULTAN PENGAWAS PEKERJAAN KONSTRUKSI GEDUNG NEGARA ?

Bila mengikuti Permen PUPR 22 2018 ,  pembayaran konsultan pengawas pekerjaan konstruksi gedung negara sebagai berikut :

a.    pengawasan konstruksi tahap pelaksanaan konstruksi fisik sampai dengan serah terima pertama (Provisional Hand Over) pekerjaan konstruksi paling banyak sebesar 90% (sembilan puluh per seratus); dan

b.    pengawasan konstruksi tahap pemeliharaan sampai dengan serah terima akhir (Final Hand Over) pekerjaan konstruksi sebesar 10% (sepuluh per seratus).

Tata cara pembayaran angsuran pekerjaan pengawasan konstruksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

 

Berdasar peraturan ini maka pembayaran maksimal 90% untuk pengawasan s.d pekerjaan fisik selesai 100% dan pembayaran 10% ketika masa pemeliharaan selesai.

2.       BAGAIMANA BILA MASA PEMELIHARAAN MELAMPAUI TAHUN ANGGARAN ?

ADA beberapa pilihan untuk pelaksanaan pengawasan di masa pemeliharaan yang melampui tahun anggaran

1.       kontrak dibuat multiyear atau tahun jamak

Permasalahannya apakah mudah mengusulkan anggaran tahun jamak

2.       kontrak di tahun berikutnya dilakukan dengan penunjukan langsung ( repeat order ) dengan syarat kinerja penyedia baik.

3.       Tahun berikutnya kemungkinan anggaran masih belum jelas, maka dibuat kontrak bersyarat yaitu bila syarat ada anggarannya dan syarat kinerja bagus maka penyedia akan dilanjutkan kontraknya

4.       Dilakukan seleksi bila anggarannya di atas 100 juta dan penyedia sebelumnya kinerjanya tidak bagus

5.       Pengawasan dilakukan sendiri oleh PPK atau oleh tim teknis

Bagaimana Denda keterlambatan di disetiap termin atau progress bulanan ?

Bagaimana denda keterlambatan prestasi kontrak di disetiap termin atau progress bulanan  ?

Secara umum denda dikenakan dari keterlambatan penyerahan prestasi kontrak yang melebihi tanggal berakhirnya pelaksanaan kontrak.

Dapatkah pengenaan denda keterlambatan dikenakan dari batasan waktu setiap termin atau setiap progress prestasi bulanan  ?

Dapat bila telah ditulis di kontraknya.

Misal denda dikenakan dari setiap keterlambatan penyerahan prestasi dari setiap batasan waktu termin

Contoh termin 1 harus sudah diterima 31 agustus, ternyata penyerahan terlambat maka dapat dikenakan denda keterlambatan

Atau di kontrak dikenakan keterlambatan di setiap bulan bila prestasi tidak memenuhi.

Contoh selama bulan September suatu pekerjaan cleaning service ada misal kinerja yang tidak memenuhi  maka  akan  ada denda atau pengurangan pembayaran.

Atau pengadaan obat harus dikirim  setiap dua minggu sekali, jika terlambat maka dikenakan denda.

Atau contoh lagi, suatu pengiriman barang dibatasi sepuluh hari, jika melebihi sepuluh hari maka dihitung denda.

Itu tadi karena sudah tertulis di kontrak, bagaimana kalo tidak tertulis di kontrak , dapatkah dikenakan denda  keterlmbatan di setiap termin pembayaran ?

Sanksi denda harus tertulis dikontrak, bila tidak tertulis, misal suatu termin harus sudah diserahkan s.d 31 Agustus, ternyata terlambat , dan keterlambatan karena kesalahan penyedia maka penyedia agar diberi surat peringatan.

Surat peringatan bisa berdampak berlanjut pemutusan kontrak

 

 

BAGAIMANA PPN DI PENGADAAN BARANG DAN JASA ?

 

BAGAIMANA PPN DI PENGADAAN BARANG DAN JASA ?

Secara umum pengenaan PPN untuk pengadaan barang jasa sebagai berikut :

1.      Berdasar peraturan pajak, apakah transaksi barang / jasa ini dikenakan PPN ?

2.      Apakah kita bertransaksi dengan PKP ( pengusaha kena pajak ) ?

3.      Apakah nilai transaksi di atas Rp 2 juta rupiah ?

Dapatkah dicontohkan transaksi yang tidak dikenakan PPN ?

Antara lain yang tidak dikenakan PPN berdasar peraturan seperti

a.       Pengadaan untuk jasa hotel, pengadaan dengan kartu kredit pemerintah, pengadaan aspek Kesehatan covid,  pengadaan dengan dana pinjaman luar negeri

 

PKP ( pengusaha kena pajak ) , bagaimana kalau penyedia bukan PKP

 

Toko yang tidak terdaftar sebagai PKP maka toko bukan PKP,

Penyedia perorangan termasuk bisa bukan PKP

Seorang pengusaha non PKP ingin dikukuhkan menjadi PKP, maka yang bersangkutan harus mendaftarkan diri ke Kantor Pelayanan Pajak untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan Nomor Pokok Pengusaha Kena Pajak (NPPKP). Agar dapat dikukuhkan sebagai PKP, seorang pengusaha wajib memenuhi syarat dan ketentuan sebagai berikut ini:

• Baik orang pribadi maupun badan harus mendaftarkan diri dan mendapatkan NPPKP jika peredaran usaha atau omzetnya dalam 1 tahun telah mencapai lebih dari Rp4.800.000.000.

 

Setahu saya PPN dikenakan untuk nilai di atas rp 1 juta, sejak kapan nilai transaksi di atas Rp 2 juta rupiah  dikenakan PPN ?

Sejak 1 April 2020

Jadi untuk transaksi di atas rp 2 juta kalau penyedia bukan PKP maka tidak dikenakan PPN ?

Ya

Syarat umumnya ini

1.      Berdasar peraturan pajak, apakah transaksi barang / jasa ini dikenakan PPN ?

2.      Apakah kita bertransaksi dengan PKP ( pengusaha kena pajak ) ?

3.      Apakah nilai transaksi di atas Rp 2 juta rupiah ?

Ketika jawabannya tiga ya… ya ya ya maka dikenakan PPN

Kayaknnya setiap transaksi pengadaan diperlukan dikenakan PPN ?

Kebiasaan proses pertanggungjawaban keuangan, atau proses audit yang harus mengenakan PPN, atau komentar pakar pajak atau pegawai pajak ..jawabannya bukan atas kebiasaan selama ini tetapi adakah rujukan aturan perpajakan yang ada.

 MARI KITA PELAJARI KEMBALI PMK 231/PMK03 /2019

BATASAN 40% DALAM BIAYA NON PERSONIL DI PEKERJAAN KONSULTAN

Ada batasan 40% dalam biaya non personil di pekerjaan konsultan, kira-kira di atur dimana ?

Kalau peraturan sekarang yang ada di PerLKPP no. 9 tahun 2018

Sbb :

Biaya Langsung Non Personel pada prinsipnya tidak melebihi 40% (empat puluh persen) dari total biaya, kecuali untuk jenis pekerjaan konsultansi yang bersifat khusus, seperti: pekerjaan penilaian aset, survei untuk memetakan cadangan minyak bumi, pemetaan udara, survei lapangan, pengukuran, penyelidikan tanah dan lain-lain.

Tidak melebihi 40% maksudnya bagaimana ?

Ini biaya non personil , maksudnya biaya non personil ada indikator atau kontrol agar tidak melebihi 40%, kalo melebihi 40% serasa bukan pekerjaan konsultan.  Bila bagian biaya  untuk mendukung output konsultan ada banyak melebihi 40% maka agar dilakukan sebagai biaya pengadaan langsung atau tender tersendiri, atau swakelola  atau dibuat sebagai paket jasa lainnya.

Seperti biaya seminar di hotel, biaya perjalanan team ASN , honor narasumber dsb

Biaya non personil untuk pekerjaan yang memerlukan banyak pekerjaan di lapangan diperbolehkan melebihi 40%.

Jadi kalau biaya non personel melebihi 40% anda perlu ada alasannya atau sebaiknya pengadaan tersendiri atau pembiayaan terpisah dari kontrak konsultan.

 

 

PAJAK UNTUK TRANSAKSI PBJ PANDEMI COVID ( 2 OKTOBER 2020 )

 1.       BAGAIMANA MENGENAI PENGENAAN PAJAK UNTUK  PENGADAAN PANDEMI COVID

Sebelumnya ada PMK 28 / 2020 dan sekarang ada PMK 143 / 2020 tanggal 21 sept 2020

PMK 143 / 2020 ini, berlaku s.d 31 Desember 2020

 

2.       Apakah semua kontrak atau transaksi pengadaan PBJ di waktu pandemic covid dibebaskan dari PPN / PPh ?

Sesuai PMK 143 / 2020 ada batasan yang tidak dipungut/ditanggung negara mengenai PPN atau PPh yaitu yang berkaitan dengan dengan penanganan pandemic covid

Barang :

a.    obat-obatan; b.    vaksin c.    peralatan laboratorium d.    peralatan pendeteksi e.    peralatan pelindung diri f.     peralatan untuk perawatan pasien; dan/atau g.    peralatan pendukung lainnya yang dinyatakan oleh Pihak Tertentu h.    untuk keperluan penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID   Jasa : a.    jasa konstruksi; b.    jasa konsultasi, teknik, dan manajemen;         c.    jasa persewaan; dan/atau         d.    jasa pendukung lainnya yang dinyatakan oleh Pihak Tertentu untuk keperluan penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)   3.    Bagaimana PPN  tidak dipungut / ditanggung negara ?  PPN dikenakan untuk transaksi di atas Rp 2 juta. Kalo barang / jasa untuk pandemic covid yang tidak dikenakan PPN Yaitu di Faktur pajak dituliskan "PPN DITANGGUNG PEMERINTAH EKS PMK NOMOR ... /PMK.03/2020".   4.    bagaimana PPh tidak dipungut / dibebaskan ?  PPh dikenakan untuk transaksi  atas Rp 2 juta. ( tidak termasuk PPN )  Penyedia akan memberikan Surat Keterangan Bebas Pemungutan PPh Pasal 22   5.    Penyataan bebas PPN dan PPh dari Penyedia, bukan dari PPK ? Ya penyedia untuk PPN menulis di Faktur pajak dituliskan "PPN DITANGGUNG PEMERINTAH EKS PMK NOMOR ... /PMK.03/2020".   dan untuk PPh memiliki Surat Keterangan Bebas Pemungutan PPh Pasal 22

 

2.       

apakah keadaan darurat covid19 masih berlaku ?

1.   apakah keadaan darurat covid19 masih berlaku ?

berdasar perpres 12 2020

yaitu

keputusan presiden republik indonesia nomor 12 tahun 2o2o tentang penetapan bencana non alam penyebaran corona virus disease 2019 ( covid -19) sebagai bencana nasional

keadaan darurat covid19 pada saat ini yaitu tanggal  21 september 2020 belum dicabut, artinya masih berlaku.

2.     Untuk pengadaan darurat covid merujuk kepada aturan mana ?

a.     PerLKPP 13 2018

b.     SE LKPP 3 2020

Dengan peraturan ini buatlah transaksi yang wajar, yang wajar disaat darurat. Carilah informasi di komunitas anda yang telah melakukan transaksi.

Jangan ada suap atau aliran dana korupsi.

 

3.     apakah semua pengadaan sekarang dapat diberlukan sebagai keadaan darurat covid ?

tidak semua pengadaan sebagai keadaan darurat covid

pengadaan darurat covid untuk

a.  pengadaan aspek kesehatan untuk covid.

bila rumah sakit melakukan pembangunan gedung maka bukan  pengadaan sebagai keadaan darurat covid. tetapi kalo rumah sakit membangun ruang isolasi untuk pasien covid adalah sebagai keadaan darurat covid

b.  pengadaan darurat covid untuk  jarring pengaman sosial, seperti pengadaan sembako kepada masyarakat yang miskin atau di phk

c.   pengadaan darurat covid untuk usaha kecil dan koperasi, agar ekonomi masyarakat tetap bergerak.

 

4.     bagaimana pengadaan diluar tiga hal tersebut ?

 

tetap dilakukan seperti pengadaan biasa saja. namun karena ada pemangkasan anggaran bisa pengadaan dibatalkan, sedangkan  untuk kontrak dapat dihentikan atau dibuat multiyear.

5.     bagaimana pelaksanaan kontrak ketika ada protocol covid ?

adanya penerapan protocol covid dapa merubah spesifikasi karena produsen menghentikan proses karena darurat covid .

 

Ikuti diskusi HPS dengan mendaftar di http://bit.ly/ms-hps