Metode Pelaksanaan Pekerjaan ( Permen PUPR 14 2020 )

APAKAH METODE PELAKSANAAN ?

Metode Pelaksanaan Pekerjaan

adalah metode yang menggambarkan penguasaan penyelesaian pekerjaan yang sistematis dari awal sampai akhir meliputi tahapan/urutan pekerjaan utama dan uraian/cara kerja dari masing-masing jenis kegiatan pekerjaan utama yang dapat dipertanggungjawabkan secara teknis.

BILA HANYA ADA SATU PENYEDIA YANG MENAWAR ( Permen PUPR 14 2020 )

1. BAGAIMANA DALAM TENDER PEKERJAAN KONSTRUKSI YANG MENAWAR BANYAK TAPI YANG LULUS HANYA SATU ?

TIDAK GAGAL TENDERNYA

2. BAGAIMANA DALAM TENDER PEKERJAAN KONSTRUKSI YANG MENAWAR HANYA SATU ?

TIDAK GAGAL TENDERNYa

E-REVERSE AUCTION dalam Pekerjaan Konstruksi ( Permen PU PR 14 2020 )

APAKAH E-REVERSE AUCTION ?

dIsebutkan dalam Perpres 16 tahun 2018 dan PerLKPP 9 tahun 2018

Perpres 16 tahun 2018 sbb

Pasal 1  angka 42. E-reverse Auction adalah metode penawaran harga secara berulang

50 ayat 11  E-reverse Auction adalah metode penawaran harga secara berulang

HARGA SATUAN TIMPANG di Permen PUPR 14 2020

APA ITU HARGA SATUAN TIMPANG ? 

harga satuan dari penawaran penyedia di item pekerjaan yang melebihi 110% dari HPS

Jaminan penawaran berdasar permen pupr 14 2020

BAGAIMANA KALO JAMINAN PENAWARAN DIBUAT SECARA BARCODE ? DAN MUDAH DICAIRKAN OLEH UKPBJ ?

Perlukah jaminan penawaran ? Cukup daftar hitam saja. Kena daftar hitam itu sungguh berat.
Adanya jaminan penawaran itu akan merepotkan penyedia dan akan merepotkan pokja UKPBJ.
Menurut saya jaminan penawaran bukan substansi tender,  apalagi zaman gini, yang banyak aplikasi.
Pendapat saya secara pribadi, saya MENGUSULKAN ketika penyedia sudah terdata dalam perijinan iujk , sbu , npwp dan spse maka sebaiknya mengenai ketentuan jaminan penawaran dihapus saja, atau kalau masih ada karena UU/peraturan diusulkan dijadikan jaminan secara elektronik saja.

ALAT DALAM TENDER DAN KONTRAK PEKERJAAN KONSTRUKSI BERDASAR PERMEN PUPR 14 2020

Mengenai ALAT, beberapa hal dapat saya simpulkan sbb (mohon koreksi juga ) :

Personel manajerial ( Permen PUPR 14 2020 )

1. APA ITU PERSONIL MANAJERIAL ?

Personel Manajerial :

adalah tenaga ahli atau tenaga teknis yang ditempatkan sesuai penugasan pada organisasi pelaksanaan pekerjaan.

2, apakah disyaratkan PERSONIL MANAJERIAL UNTUK USAHA KECIL ?

Untuk pekerjaan kualifikasi usaha kecil personel manajerial yang disyaratkan meliputi jabatan Pelaksana dan Petugas Keselamatan Konstruksi/Ahli K3 Konstruksi;

3, apakah disyaratkan  PERSONIL MANAJERIAL UNTUK USAHA MENENGAH DAN BESAR ?

Untuk pekerjaan kualifikasi usaha menengah dan besar personel manajerial yang disyaratkan meliputi jabatan:

Manajer Pelaksanaan/Proyek,

Manajer Teknik,

Manajer Keuangan, dan

Ahli K3 Konstruksi;

4. BERAPA Personel manajerial UNTUK MASING-MASING JABATAN ?

(a)           Hanya mensyaratkan 1 (satu) orang untuk masing-masing jabatan;

(b)          Untuk pekerjaan kualifikasi usaha besar, maka Manajer Teknik yang disyaratkan dapat lebih dari 1 (satu) orang, disesuaikan dengan kebutuhan.

5. BAGAIMANA perSYARATan SKA/SKTK ?

 Hanya mensyaratkan 1 (satu) sertifikat kompetensi kerja (SKA/SKTK) untuk setiap personel yang disyaratkan;

Pekerjaan untuk kualifikasi Usaha Kecil tidak mensyaratkan SKA, kecuali SKA Ahli K3 Konstruksi;

Untuk ualifikasi Usaha Menengah dan Usaha Besar tidak mensyaratkan SKTK;

BAGAIMANA persyaratan personil keselamatan konstruksi ?

(a)           risiko keselamatan konstruksi kecil, mensyaratkan Petugas Keselamatan Konstruksi;

(b)          risiko keselamatan konstruksi sedang, mensyaratkan Ahli Muda K3 Konstruksi dengan pengalaman 3 (tiga) tahun atau Ahli Madya K3 Konstruksi;

(c)           risiko keselamatan konstruksi besar, mensyaratkan Ahli Madya K3 Konstruksi dengan pengalaman 3 (tiga) tahun atau Ahli Utama K3 Konstruksi.

Kapan Sertifikat kompetensi dibuktikan ?

Pada saat rapat persiapan penunjukan penyedia.

untuk personel manajerial yang diusulkan dalam dokumen penawaran, pada saat rapat persiapan penunjukan penyedia dikenakan sanksi sebagai berikut:

        a. sanksi administratif, berupa pembatalan penetapan\              

            pemenang; dan/atau

        b. sanksi daftar hitam sesuai ketentuan peraturan perundang-

            undangan.

ARTIKEL bagian atas ini INI DAPAT DI LIHAT DI Youtube = https://www.youtube.com/watch?v=TVRc3Sc3T5E&t=3s

PROSES TENDER

1. di dokumen mana Personil manajerial disampaikan oleh penyedia ?

DI DOKUMEN PENAWARAN TEKNIS 

DAFTAR penawaran teknis antara lain

Daftar isian personel manajerial beserta daftar riwayat pengalaman kerja atau referensi kerja dari pengguna jasa;

2. Bagaimana mencermati penawaran teknis mengenai personil manajerial ?

Personel manajerial yang ditawarkan sesuai dengan yang ditetapkan dalam LDP, dengan ketentuan:

(1) Dalam hal peserta menawarkan Personel Manajerial atau Ahli K3 Konstruksi dengan pengalaman lebih dari yang disyaratkan, maka tidak digugurkan.

(2) Dalam hal disyaratkan jabatan petugas keselamatan konstruksi untuk pekerjaan yang memiliki tingkat risiko kecil, peserta dapat menawarkan personil dengan jabatan Ahli K3 Konstruksi.

(3) Sertifikat Kompetensi Kerja dibuktikan saat rapat persiapan penunjukan penyedia.

(4) Kompetensi personel manajerial meliputi lama pengalaman bekerja.

(5) Pengalaman kerja dihitung berdasarkan daftar riwayat pengalaman kerja atau referensi kerja dari pengguna jasa.

(6) Pengalaman yang disampaikan tanpa melampirkan daftar riwayat pengalaman kerja atau referensi maka tidak dapat dihitung sebagai pengalaman.

(7) Bidang pengalaman kerja yang dihitung adalah pengalaman sesuai dengan keterampilan/ keahlian yang disyaratkan, bukan berdasarkan jabatan yang disyaratkan.

(8) Pengalaman kerja dihitung per tahun tanpa memperhatikan lamanya pelaksanaan konstruksi (dihitung berdasarkan Tahun Anggaran).

(9) Pengalaman kerja yang dinilai adalah pengalaman kerja setelah personel lulus pendidikan minimal sesuai persyaratan untuk memperoleh SKA/SKTK sesuai yang disyaratkan dalam LDP. 

3. BAGAIMANA BILA PERSONIL MANAJERIAL YANG SAMA DITAWARKAN KE BANYAK PAKET TENDER ?

Apabila menawarkan personel yang sama untuk beberapa tender yang diikuti dan dalam evaluasi memenuhi persyaratan pada masing-masing tender, maka hanya dapat ditetapkan sebagai pemenang pada 1 (satu) tender paket pekerjaan setelah dilakukan klarifikasi untuk menentukan personel tersebut akan ditempatkan, sedangkan untuk tender lainnya dinyatakan personel tidak ada dan dinyatakan gugur;

4. BAGAIMANA BILA PERSONIL MANAJERIAL YANG SAMA SEDANG BEKERJA UNTUK SUATU KONTRAK ?

 Apabila peserta menawarkan personel manajerial yang sedang bekerja pada paket pekerjaan lain/yang sedang berjalan, maka hanya dapat ditetapkan sebagai pemenang, apabila setelah dilakukan klarifikasi personel tersebut sudah tidak terikat pada paket lain;

Ketentuan hanya dapat ditetapkan sebagai pemenang pada 1 (satu) paket pekerjaan konstruksi dikecualikan dengan syarat:

1) Personel yang diusulkan penugasannya sebagai Kepala Proyek/ General Supe r i n t e n d e n t ( G S ) dengan ketentuan maksimal 3 (tiga) paket bersamaan;

2) Jadwal penugasan personel tidak tumpang tindih ( overlap ) dengan kegiatan lain berdasarkan jadwal pelaksanaan pekerjaan atau jadwal penugasan; atau

3) Terdapat personel cadangan yang diusulkan dalam Dokumen Penawaran yang memenuhi syarat.  SKA/SKTK sesuai yang disyaratkan dalam LDP.

5. KAPAN SERTIFIKAT KOMPETENSI DIBUKTIKAN ?

Setiap tenaga ahli, teknisi/analis, dan operator yang akan melaksanakan pekerjaan wajib memiliki sertifikat kompetensi kerja.

Sertifikat Kompetensi Kerja tidak dievaluasi dan tidak dibuktikan pada saat pemilihan.

Pada rapat persiapan penunjukan penyedia, penyedia menyampaikan Sertifikat Kompetensi Kerja sesuai yang disyaratkan untuk personel manajerial. Bukan menghadirkan para personil.

ARTIKEL bagian atas ini INI DAPAT DI LIHAT DI Youtube =  https://www.youtube.com/watch?v=TwpmrzXYGew&t=14s

PERSONIL MANAJERIAL DALAM PELAKSANAAN KONTRAK

1. apakah dalam pelaksanaan kontrak , personil manejerial dapat diganti ?

Perubahan Kontrak dapat dilaksanakan apabila disetujui oleh para pihak, yang diakibatkan beberapa hal berikut meliputi:

a. perubahan pekerjaan;

b. perubahan Harga Kontrak;

c. perubahan jadwal pelaksanaan pekerjaan dan/atau Masa Pelaksanaan;

d. perubahan personel manajerial

2. Kalau bisa diganti bagaimana kualifikasi personil pengganti ?

Dalam hal penggantian Personel Manajerial perlu dilakukan, maka Penyedia berkewajiban untuk menyediakan pengganti dengan kualifikasi yang setara atau lebih baik dari tenaga kerja konstruksi  yang digantikan tanpa biaya tambahan apapun.

Pengguna Jasa dapat menyetujui penempatan/penggantian Personel Manajerial  menurut kualifikasi yang dibutuhkan setelah mendapat rekomendasi dari Pengawas Pekerjaan.

Perubahan Personel Manajerial  harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Pengguna Jasa dan dituangkan dalam adendum kontrak.

3. bagaimana dengan biaya mobilisasi/demobilisasi karena pergantian personil manejerial ?

Biaya mobilisasi/demobilisasi yang timbul akibat perubahan Personel Manajerial  menjadi tanggung jawab Penyedia.

4. BAGAIMANA BILA DALAM PELAKSANAAN KONTRAK, PERSONIL MANAJERIAL DINILAI TIDAK MAMPU ?

Jika Pengguna Jasa menilai bahwa Personel Manajerial DALAM PELAKSANAAN KONTRAK:

1. tidak mampu atau tidak dapat melakukan pekerjaan dengan baik;

2. tidak menerapkan prosedur SMKK; dan/atau

3. mengabaikan pekerjaan yang menjadi tugasnya. maka Penyedia berkewajiban untuk menyediakan pengganti dan menjamin Personel Manajerial tersebut meninggalkan lokasi kerja dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender sejak diminta oleh Pengguna Jasa

5. APA YANG DAPAT ANDA SAMPAIKAN MENGENAI PERSONIL MANAJERIAL ?

Yang saya sampaikan tadi berdasar  SDP PUPR 14 2020,  bila ada kurang lebihnya, mohon saya dikoreksi.

Setiap Tenaga Kerja Konstruksi yang bekerja pada pekerjaan ini wajib memiliki sertifikat kompetensi kerja.

Tenaga Kerja Konstruksi selain Personel Manajerial yang bekerja/akan bekerja pada pekerjaan ini dan belum memiliki sertifikat kompetensi kerja, maka Penyedia wajib memastikan dipenuhinya persyaratan sertifikat kompetensi kerja sepanjang Masa Pelaksanaan.\

Personel Manajerial yang ditempatkan dan diperkerjakan harus sesuai dengan yang tercantum dalam Lampiran A SSKK.

Personel Manajerial berkewajiban untuk menjaga kerahasiaan pekerjaannya. Jika diperlukan oleh Pengguna Jasa, Personel Manajerial dapat sewaktu-waktu disyaratkan untuk menjaga kerahasiaan pekerjaan di bawah sumpah

ARTIKEL bagian atas ini INI DAPAT DI LIHAT DI Youtube =  https://www.youtube.com/watch?v=nzMVSDmof14

pengantar sengketa kontrak

                   

SENGKETA PENGADAAN

1.       Apakah sengketa pengadaan  ?
  yaitu sengketa proses pemilihan dan sengketa kontrak

2.  Apa itu sengketa proses pemilihan ?

sengketa proses pemilihan yaitu sengketa pokja dengan penyedia atau para penyedia.

Diselesaikan dengan sanggah dan jawaban sanggah

Diselesaikan pengaduan oleh apip

Diselesaikan melalui PTUN atau Pengadilan Negeri

3. Apa itu sengketa kontrak ?

Sengketa antara PPK dan penyedia

Sengketa kontrak diselesaikan dengan musyawarah, mediasi, konsiliasi , dewan sengketa, arbitrase.

Atau diselesaikan secara perdata di pengadilan.

4. Sengketa kontrak diselesaikan dengan musyawarah, mediasi, konsiliasi , dewan sengketa, arbitrase adakah rujukan aturannya ?

a)        UU 2 2017

b)       PP 22 2020

c)        Perpres 16 tahun 2018

d)       PerLKPP 18 tahun 2018

e)        Permen PUPR tentang SBD

5.  Bagaimana praktek di berbagai dunia mengenai sengketa kontrak ?

Kebanyakan tidak di pengadilan.

Secara best practice pilihannya hampir mayoritas melalui arbitrase.

Tetapi arbitase juga dihindari , kalo perlu dengan mediasi saja.

Semua pihaknya ingin win win solution, cepat dan tidak mau bertele tele,

6.  Apa saran anda mengenai mediasi ini atau penyelesaian diluar pengadilan  ?

Lakukan untuk win-win solution , serta tidak menimbulkan kerugian negara maupun perbuatan korupsi.

7.   Apa contoh sengketa kontrak ?

Sengketa mengenai prestasi pekerjaan, nilai pembayaran, klaim, besarnya denda, pemutusan kontrak dsb.

8.    Benarkah LKPP mempunyai layanan sengketa kontrak ?

Benar dan tidak berbayar.

9. bagaimana permasalahan tuduhan korupsi bisakah dibawa ke layanan sengketa kontrak ?

Bukan disini forumnya, saran saya kumpulkan dasar aturan , logika tindakan, dan kelengkapan dokumen

serta buktikan tidak ada intervensi teman, pimpinan, kepala daerah , dewan dll

buktikan tidak ada kolusi atau ada fee atau pemberian jabatan.

Artikel dapat dilihat di youtube = https://www.youtube.com/watch?v=5QYx0iw_IFI

PENAWARAN DIBAWAH 80% untuk Pekerjaan Konstruksi ? PERMEN PUPR 14 2020

PENAWARAN DIBAWAH 80%

BAGAIMANA BILA DALAM PEKERJAAN KONSTRUKSI, JUMLAH  HARGA PENAWARAN PENYEDIA DIBAWAH 80% HPS KITA ?

Diklarifikasi secara nilai total apakah penyedia rugi atau tidak. Bukan rugi atau tidak permasing masing item.  Jadi secara total harga penawaran rugi atau tidak. 

Bila rugi digugurkan. Bukan di tanya sanggup atau tidak sanggup.

pengadaan di BUMN

1. Apakah pengadaan di BUMN  mengikuti Perpres 16 tahun 2018 ?

Berdasar Perpres 16 tahun 2018 ttg PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

Pasal 2

Ruang lingkup pemberlakuan Peraturan Presiden ini meliputi:

a. Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang menggunakan anggaran belanja dari APBN/APBD;

b. Pengadaan Barang/Jasa yang menggunakan anggaran belanja dari APBN/APBD , termasuk Pengadaan Barang/Jasa yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari pinjaman dalam negeri dan/atau hibah dalam negeri yang diterima oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah; dan/atau

c. Pengadaan Barang/Jasa yang menggunakan anggaran belanja dari APBN/APBD  termasuk Pengadaan Barang/Jasa yang sebagian atau seluruhnya dibiayai dari pinjaman luar negeri atau hibah luar negeri.

Berdasar rung lingkup ini , pengadaan di BUMN  tidak mengikuti Perpres 16 tahun 2018

2. Jadi untuk pengadaan di BUMN , bebas cara pengadaannya ?

Tidak bebas atau bebas tetapi ada

PERATURAN MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR PER - 08/MBU/ 12/2019 TENTANG PEDOMAN UMUM PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG DAN JASA BADAN USAHA MILIK NEGARA.

BUMN sebagai entitas profit maka pengadaan harus efektif / cepat untuk mendukung kinerja BUMN , efisien dan akuntabel serta best practice.
Jadi pengadaan di BUMN jangan lebih rumit atau ruwet dibanding pengadaan pemerintah. Pengadaan pemerintah saja sekarang lebih simpel.

3. Bagaimana peraturan pengadaan  untuk  anak perusahaan BUMN ?

Anak Perusahaan BUMN  adalah perusahaan yang sahamnya lebih dari 50% dimiliki oleh BUMN yang bersangkutan atau perusahaan yang sahamnya lebih dari 50% dimiliki oleh BUMN lain atau perusahaan patungan dengan jumlah gabungan kepemilikan saham BUMN lebih dari 50%. 

Perusahaan Terafiliasi BUMN adalah perusahaan yang sahamnya lebih dari 50% dimiliki oleh Anak Perusahaan, gabungan Anak Perusahaan, atau gabungan Anak Perusahaan dengan BUMN.

4. Peraturan Menteri BUMN ini telah cukup sebagai dasar pengadaan di BUMN atau diperlukan lagi peraturan Direksi ?

Diperlukan peraturan direksi, yang tentunya disesuaikan dengan best practice untuk masing masing BUMN

5. Apakah dana BUMN dari pelaksanaan subsidi/kewajiban pelayanan umum (public service obligation) / penugasan Pemerintah dilakukan berdasar peraturan BUMN ini  ?

Ya

6. Bagaimana penerapan vendor management system dalam aturan menteri BUMN ini ?

BUMN membuat daftar dan rekam jejak (track record) Penyedia Barang dan Jasa

dan silahkan dibuat kriteria dan aplikasinya 

7. Dapatkah kami dibantu membuat Perdir untuk BUMN kami, termasuk aplikasi pengadaan dan pendampingan pengadaannya ?

Ya, ada beberapa perusahaan atau konsultan perorangan yang dapat berperan untuk ini.
Silakan hubungi kami.

Artikel ini dapat didengan di Youtube =