apakah keadaan darurat covid19 masih berlaku ?

1.   apakah keadaan darurat covid19 masih berlaku ?

berdasar perpres 12 2020

yaitu

keputusan presiden republik indonesia nomor 12 tahun 2o2o tentang penetapan bencana non alam penyebaran corona virus disease 2019 ( covid -19) sebagai bencana nasional

keadaan darurat covid19 pada saat ini yaitu tanggal  21 september 2020 belum dicabut, artinya masih berlaku.

2.     Untuk pengadaan darurat covid merujuk kepada aturan mana ?

a.     PerLKPP 13 2018

b.     SE LKPP 3 2020

Dengan peraturan ini buatlah transaksi yang wajar, yang wajar disaat darurat. Carilah informasi di komunitas anda yang telah melakukan transaksi.

Jangan ada suap atau aliran dana korupsi.

 

3.     apakah semua pengadaan sekarang dapat diberlukan sebagai keadaan darurat covid ?

tidak semua pengadaan sebagai keadaan darurat covid

pengadaan darurat covid untuk

a.  pengadaan aspek kesehatan untuk covid.

bila rumah sakit melakukan pembangunan gedung maka bukan  pengadaan sebagai keadaan darurat covid. tetapi kalo rumah sakit membangun ruang isolasi untuk pasien covid adalah sebagai keadaan darurat covid

b.  pengadaan darurat covid untuk  jarring pengaman sosial, seperti pengadaan sembako kepada masyarakat yang miskin atau di phk

c.   pengadaan darurat covid untuk usaha kecil dan koperasi, agar ekonomi masyarakat tetap bergerak.

 

4.     bagaimana pengadaan diluar tiga hal tersebut ?

 

tetap dilakukan seperti pengadaan biasa saja. namun karena ada pemangkasan anggaran bisa pengadaan dibatalkan, sedangkan  untuk kontrak dapat dihentikan atau dibuat multiyear.

5.     bagaimana pelaksanaan kontrak ketika ada protocol covid ?

adanya penerapan protocol covid dapa merubah spesifikasi karena produsen menghentikan proses karena darurat covid .

 

Ikuti diskusi HPS dengan mendaftar di http://bit.ly/ms-hps

USAHA KECIL BERDASAR PERPRES 16 TAHUN 2018 DAN PERMEN PUPR 14 2020

 

1.    Apakah usaha kecil itu, dalam pengadaan barang dan jasa  ?

Usaha kecil terdiri atas Usaha Mikro dan Usaha Kecil

Dalam Perpres 16 tahun 2018 

Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. 

Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri dan dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. 

Jadi usaha perorangan atau bukan badan usaha bisa menjadi penyedia

2.       Berapa nilai paket untuk usaha kecil ?

Berdasar Perpres 16 tahun 2018

Nilai paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah), dicadangkan dan peruntukannya bagi usaha kecil, kecuali untuk paket pekerjaan yang menuntut kemampuan teknis yang tidak dapat dipenuhi oleh usaha kecil.

Jadi untuk nilai s.d. Rp 2.5 untuk usaha kecil.

Usaha non kecil tidak boleh ikut.

Untuk nilai s.d rp 2.5 bila kompetensinya penyedia kecil tidak bisa mengerjakan maka dilakukan atau diperbolehkan kepada usaha non kecil,

Contoh beli sepeda motor seharga  rp 17 juta ya ke dealer langsung.

Dealer ini bukan usaha kecil.

 

3.       Bolehkah usaha kecil untuk ikut untuk nilai di atas Rp. 2.5 miliar ?

Penyedia usaha kecil, boleh ikut di paket pengadaan di atas rp 2.5 miliar bila memiliki kemampuan dan bersaing harga di usaha non kecil.

 

4.       Bagaimana untuk pengadaan pekerjaan konstruksi ?

Usaha kecil dipekerjaan konstruksi dibatasi s.d. Rp miliar

Untuk nilai di atas Rp. 2.5 miliar untuk usaha menengah

Berdasar Permen PUPR 14 2020 pasal 24

nilai HPS sampai dengan Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) disyaratkan hanya untuk Penyedia Pekerjaan Konstruksi dengan kualifikasi usaha kecil;

nilai HPS di atas Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) disyaratkan hanya untuk Penyedia Pekerjaan Konstruksi dengan kualifikasi usaha menengah; 

nilai HPS di atas Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) sampai dengan Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) disyaratkan hanya untuk Penyedia Pekerjaan Konstruksi dengan kualifikasi usaha besar non badan usaha milik negara; 

nilai HPS di atas Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) disyaratkan hanya untuk Penyedia Pekerjaan Konstruksi dengan kualifikasi usaha besar.

 

5.       Bagaimana untuk pengadaan jasa konsultan konstruksi ?

Berdasar Permen PUPR 14 2020 pasal 24

nilai HPS sampai dengan Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) disyaratkan hanya untuk Penyedia Jasa Konsultansi Konstruksi dengan kualifikasi usaha kecil

nilai HPS di atas Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) disyaratkan hanya untuk Penyedia Jasa Konsultansi Konstruksi dengan kualifikasi usaha menengah; atau 

nilai HPS di atas Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) disyaratkan hanya untuk Penyedia Jasa Konsultansi Konstruksi dengan kualifikasi usaha besar

6.       Bagaimana untuk pengadaan jasa konsultan NON KONSTRUKSI ?

Belum ada  batasan untuk usaha kecil dan non kecil.

MARI BERDISKUSI  TENTANG HPS

SILAHKAN DAFTAR DI http://bit.ly/ms-hps

 

MEMBAHAS ASPEK-ASPEK HPS

 

Optimasi konsultan perencana

 Bgmn konsultan perancangan pelaksanaannya dalam dua tahun anggaran 

Termin 80% di tahun pertama

Termin 20% di tahun kedua .?

Kontrak tahun 1 dibuat 80% ( kalo kontraknya 100% tapi tahapannya belum ada tender konstruksinya maka dibuat 80% )

Untuk tahun kedua dianggarkan lagi

Tahun kedua dilakukan penunjukan langsung mengingat ini kerjaan lanjutan, dan dibuat kontrak senilai 20%

Pengadaan (TENDER/seleksi ) SEBELUM ADA DIPA / DPA ?

Apakah pengadaan dapat dilakukan sebelum ada DIPA ( APBN) atau DPA untuk APBD ?

Di Perpres 16 tahun 2018 pada pasal 50 ayat 9

Untuk barang/jasa yang kontraknya harus ditandatangani pada awal tahun, pemilihan dapat dilaksanakan setelah:

a. penetapan Pagu Anggaran K/L; atau

b. persetujuan RKA Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

 

Dapat diartikan berdasar pasal ini pengadaan dapat dilakukan sebelum ada DIPA ( APBN) atau DPA untuk APBD

Kemudian di PerLKPP 9 tahun 2018 sebagai berikut :

7.1.3 Waktu Penerbitan SPPBJ

Dalam hal Tender/Seleksi dilakukan mendahului tahun anggaran, SPPBJ dapat diterbitkan setelah persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran atau Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

7.2 Penandatanganan Kontrak

Penandatanganan Kontrak dapat dilakukan setelah DIPA/DPA disahkan. Dalam hal penandatangan kontrak dilakukan sebelum tahun anggaran, maka Kontrak mulai berlaku dan dilaksanakan setelah DIPA/DPA berlaku efektif.

 

2. Dapatkah pengadaan dilakukan sebelum  penetapan Pagu Anggaran K/L; atau  sebelum persetujuan RKA Perangkat Daerah ?

Dapat saja digunakan untuk pengadaan yang memerlukan waktu yang lama, bisa untuk pengadaan bersyarat, atau pengadaan katalog. Yang penting jangan tanda tangan  kontrak dulu.

3. Bolehkah tanda tangan kontrak , tapi berlaku efektif ketika anggaran efektif.

   Contoh DIPA sudah diterima tanggal 5 Desember 2020 , kami tandatangan kontrak tanggal 10 Desember 2020 dan kami nyatakan kontrak berlaku 1 Januari 2021.

Boleh saja, sebagaimana dalam Perlkpp 9 tahun 2018

7.2 Penandatanganan Kontrak

Penandatanganan Kontrak dapat dilakukan setelah DIPA/DPA disahkan. Dalam hal penandatangan kontrak dilakukan sebelum tahun anggaran, maka Kontrak mulai berlaku dan dilaksanakan setelah DIPA/DPA berlaku efektif.

PP 50 tahun 2018

Pasal59

(1) Proses pengadaan sebelum adanya penandatanganan perjanjian dapat dilakukan sebelum tahun anggaran dimulai setelah rencana kerja dan anggaran disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.

(2) Penandatanganan perjanjian dapat dilakukan sebelum tahun anggaran dimulai setelah DIPA disahkan. (

2a) Perjanjian yang ditandatangani sebelum tahun anggaran dimulai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) , mulai berlaku dan dilaksanakan setelah DIPA berlaku efektif.

 

4.  Sering untuk pengadaan dari dana DAK terlambat, karena menunggu juknis dsb. Dapatkah pengadaan dilakukan dengan syarat bila juknis ternyata berbeda, hasil pengadaan di batalkan ?

Bisa saja, yang penting kontrak menjadi efektif bila anggaran efektif.

Efektif karena perlu juknis atau terbuka blokir anggaran misalnya.

ARTIKEL INI dapat didengar di YOUTUBE = 

https://www.youtube.com/watch?v=XB8mrUyunCo

KEDALUWARSA TAGIHAN KONTRAK ?

Apakah pelaksanaan kontrak boleh terlambat, karena ada pemberian kesempatan 50 hari ?

Kontrak jangan sampai terlambat penyelesaian prestasinya.

Hindari keterlambatan penyelesaian kontrak.

Hindari adanya pemberian kesempatan seperti 50 hari.

 

Kalo penyedia  menagih boleh terlambat ?

Kalo ada prestasi secara bulanan atau prestasi termin, segera lakukan tagihan.

 

Kami penyedia punya  kontrak tahun 2019 berakhir 30 Des 2019

Ada prestasi

Belum dibayar lunas

Tahun anggaran 2019 telah berakhir.

Belum kami tagih ? bagaimana menagihnya ?

Kalo  kontrak telah berakhir dan tahun anggaran telah berakhir, haruskah ada keputusan pengadilan perdata ?

Tidak perlu ke pengadilan

Berdasar UU 1 tahun 2004

Pasal  40 (1) Hak tagih mengenai utang atas beban negara/daerah kedaluwarsa setelah 5 (lima) tahun sejak utang tersebut jatuh tempo, kecuali ditetapkan lain oleh undang-undang.

Selanjutnya ada PP 45 tahun 2013, dengan revisinya PP 50 tahun 2018

Di PP 50 tahun 2018

Pasal 76A

(1) Hak tagih mengenai tagihan atas beban negara kedaluwarsa setelah 5 (lima) tahun sejak timbulnya hak tagih, kecuali ditetapkan lain oleh undang-undang.

(2) Hak tagih mengenai tagihan atas beban negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) timbul pada saat telah terpenuhinya syarat penagihan kepada negara baik secara formal maupun material sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Kedaluwarsaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi dalam hal tagihan atas beban negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diajukan kepada negara sampai masa kedaluwarsa.

(4) Kedaluwarsaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertunda dalam hal pihak yang berpiutang mengajukan tagihan kepada negara sebelum berakhirnya masa kedaluwarsa.

(5) Kedaluwarsaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dihitung sejak tanggal 1 Januari tahun berikutnya

 

Saya sebagai penyedia mempunyai tagihan jasa konsultan perencanaan sebesar Rp 120 juta dan teman saya untuk pekerjaan konstruksi sebesar Rp 3 milyar bagaimana menagihnya ?

Silakan menagih Kembali.

Namun sangat mungkin belum dialokasikan anggarannya

Sehingga ada revisi anggaran terlebih dahulu yaitu untuk tahun 2020 merujuk kepada Permenkeu no 39 tahun 2020 tentang Tata cara Revisi anggaran tahun 2020

Setiap tahun biasanya akan keluar aturan petunjuk mengenai revisi anggaran

Bagaimana di APBD untuk Pemkab / Pemko / Pemprov ?

Apbd merujuk kepada UU 1 tahun 2004,  sedangkan aturan dibawahnya silakan merujuk kepada Kemendagri dan peraturan Kepala daerah

 Demikian semoga bermanfaat.

Penjelasan ini dapat dilihat di youtube = ... https://www.youtube.com/watch?v=Ssp-D1TzJgk

 

 

 

 

APAKAH PPK BEKERJA SENDIRI ?

1.     Melihat peran PPK sekarang semakin banyak dan bisa berakibat salah. Kalau salah bisa dipidana Tipikor ?

Inilah menjadi keprihatinan kita semua, kenapa suatu perbuatan administrasi yang kalau salah dikenakan sanksi pidana tipikor. Orang itu dihukum karena serakah bukan karena salah.

Pesan saya jangan lakukan keserakahan, kalau terjadi kesalahan, segera lakukan perbaikan.

BIAYA RAPID TEST UNTUK PERJALANAN DINAS

HONOR TIM PELAKSANA KEGIATAN 2020

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 78 /PMK.02/2019

TENTANG

STANDAR BIAYA MASUKAN

TAHUN ANGGARAN 2020

Di poin ke 17

Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan

PERSONIL ATAU TENAGA AHLI DITAWARKAN DALAM BEBERAPA PAKET TENDER / SELEKSI

BAGAIMANA PERSONIL YANG SAMA DITAWARKAN PADA BEBERAPA PAKET TENDER PEKERJAAN KONSTRUKSI ?