KEDALUWARSA TAGIHAN KONTRAK ?

Apakah pelaksanaan kontrak boleh terlambat, karena ada pemberian kesempatan 50 hari ?

Kontrak jangan sampai terlambat penyelesaian prestasinya.

Hindari keterlambatan penyelesaian kontrak.

Hindari adanya pemberian kesempatan seperti 50 hari.

 

Kalo penyedia  menagih boleh terlambat ?

Kalo ada prestasi secara bulanan atau prestasi termin, segera lakukan tagihan.

 

Kami penyedia punya  kontrak tahun 2019 berakhir 30 Des 2019

Ada prestasi

Belum dibayar lunas

Tahun anggaran 2019 telah berakhir.

Belum kami tagih ? bagaimana menagihnya ?

Kalo  kontrak telah berakhir dan tahun anggaran telah berakhir, haruskah ada keputusan pengadilan perdata ?

Tidak perlu ke pengadilan

Berdasar UU 1 tahun 2004

Pasal  40 (1) Hak tagih mengenai utang atas beban negara/daerah kedaluwarsa setelah 5 (lima) tahun sejak utang tersebut jatuh tempo, kecuali ditetapkan lain oleh undang-undang.

Selanjutnya ada PP 45 tahun 2013, dengan revisinya PP 50 tahun 2018

Di PP 50 tahun 2018

Pasal 76A

(1) Hak tagih mengenai tagihan atas beban negara kedaluwarsa setelah 5 (lima) tahun sejak timbulnya hak tagih, kecuali ditetapkan lain oleh undang-undang.

(2) Hak tagih mengenai tagihan atas beban negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) timbul pada saat telah terpenuhinya syarat penagihan kepada negara baik secara formal maupun material sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Kedaluwarsaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi dalam hal tagihan atas beban negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diajukan kepada negara sampai masa kedaluwarsa.

(4) Kedaluwarsaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertunda dalam hal pihak yang berpiutang mengajukan tagihan kepada negara sebelum berakhirnya masa kedaluwarsa.

(5) Kedaluwarsaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dihitung sejak tanggal 1 Januari tahun berikutnya

 

Saya sebagai penyedia mempunyai tagihan jasa konsultan perencanaan sebesar Rp 120 juta dan teman saya untuk pekerjaan konstruksi sebesar Rp 3 milyar bagaimana menagihnya ?

Silakan menagih Kembali.

Namun sangat mungkin belum dialokasikan anggarannya

Sehingga ada revisi anggaran terlebih dahulu yaitu untuk tahun 2020 merujuk kepada Permenkeu no 39 tahun 2020 tentang Tata cara Revisi anggaran tahun 2020

Setiap tahun biasanya akan keluar aturan petunjuk mengenai revisi anggaran

Bagaimana di APBD untuk Pemkab / Pemko / Pemprov ?

Apbd merujuk kepada UU 1 tahun 2004,  sedangkan aturan dibawahnya silakan merujuk kepada Kemendagri dan peraturan Kepala daerah

 Demikian semoga bermanfaat.

Penjelasan ini dapat dilihat di youtube = ... https://www.youtube.com/watch?v=Ssp-D1TzJgk

 

 

 

 

APAKAH PPK BEKERJA SENDIRI ?

1.     Melihat peran PPK sekarang semakin banyak dan bisa berakibat salah. Kalau salah bisa dipidana Tipikor ?

Inilah menjadi keprihatinan kita semua, kenapa suatu perbuatan administrasi yang kalau salah dikenakan sanksi pidana tipikor. Orang itu dihukum karena serakah bukan karena salah.

Pesan saya jangan lakukan keserakahan, kalau terjadi kesalahan, segera lakukan perbaikan.

BIAYA RAPID TEST UNTUK PERJALANAN DINAS

HONOR TIM PELAKSANA KEGIATAN 2020

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 78 /PMK.02/2019

TENTANG

STANDAR BIAYA MASUKAN

TAHUN ANGGARAN 2020

Di poin ke 17

Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan

PERSONIL ATAU TENAGA AHLI DITAWARKAN DALAM BEBERAPA PAKET TENDER / SELEKSI

BAGAIMANA PERSONIL YANG SAMA DITAWARKAN PADA BEBERAPA PAKET TENDER PEKERJAAN KONSTRUKSI ?

PENAMBAHAN PERSYARATAN DALAM DOKUMEN PENGADAAN PEKERJAAN KONSTRUKSI

1.  APAKAH PENAMBAHAN PERSYARATAN DALAM DOKUMEN PEMILIHAN DIPERLUKAN ?

Menurut saya tidak usah, ikuti saja standar dokumen Kemen PUPR 14 2020

peralatan utama dalam pekerjaan konstruksi Permen PUPR 14 2020

1. DOKUMEN PENAWARAN TEKNIS ANTARA LAIN DAFTAR PERALATAN UTAMA. APA ITU PERALATAN UTAMA ?

peralatan utama adalah peralatan yang mendukung langsung dan sesuai kebutuhan untuk melaksanakan pekerjaan utama (major item);

Contoh Dum truck, Excavator DLL , bukan cangkul, sekop dsb

usaha baru harus memiliki KD, untuk paket nilai usaha menengah dan usaha besar ?

1. APAKAH PENYEDIA JASA KONSTRUKSI HARUS SELALU MEMPUNYAI pengalaman PEKERJAAN SEBAGAI SYARAT KUALIFIKASI ?

Ya

untuk usaha kecil, usaha menengah dan usaha besar, sesuai permen PUPR 14 2020 harus mempunyai  antara lain:

Memiliki pengalaman paling kurang 1 (satu) pekerjaan konstruksi dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir, baik di lingkungan pemerintah maupun swasta termasuk pengalaman subkontrak, kecuali bagi pelaku usaha yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun;

2. Bagaimana dengan syarat KD ?

Untuk pengadaan pekerjaan konstruksi

ada Persyaratan Kemampuan Dasar, bagi Kualifikasi Usaha Menengah dan Besar, dengan ketentuan:

1) Pengalaman pekerjaan yang digunakan adalah pengalaman dalam kurun waktu 15 tahun terakhir; 2) untuk kualifikasi Usaha Menengah, pengalaman pekerjaan sesuai sub bidang klasifikasi/layanan SBU yang disyaratkan;
3) usaha besar dst , silahkan dibaca di SDP PUPR 14 2020

3. Jadi kalo usaha baru harus memiliki KD untuk paket nilai usaha menengah ?

SANGGAH BANDING BERDASAR PERMEN PUPR 14 2020

1. APA ITU SANGGAH BANDING ?

Dalam hal sanggah dinyatakan salah atau tidak diterima:

Pada pelaksanaan Tender Terbatas atau Tender Pekerjaan Konstruksi, bila penyedia tidak puas dengan jawaban sanggah maka penyedia dapat menyampaikan sanggah banding dengan melampirkan jaminan sanggah banding.

webinar reguler kelas mudjisantosa

KELAS MS1 & MS2

minat daftar ke = https://bit.ly/kelas-khusus

Info lebih lanjut ke 0821 - 1326 - 7698