SYARAT PENYEDIA PERORANGAN

A.  memiliki identitas kewarganegaraan Indonesia seperti KTP/ Paspor/ Surat Keterangan Domisili  tinggal

b. memiliki NPWP dan telah memenuhi kewajiban perpajakan tahun terakhir;

C. menandatangani Pakta Integritas; dan

D. Surat pernyataan yang ditandatangani berisi:

      1) tidak dikenakan Sanksi Daftar Hitam;

     2) keikutsertaannya tidak menimbulkan pertentangan kepentingan pihak yang terkait;

     3) tidak dalam pengawasan pengadilan dan/atau  sedang menjalani  sanksi pidana; dan

     4) tidak berstatus Aparatur Sipil Negara, kecuali yang bersangkutan mengambil cuti diluar tanggungan Negara

Referensi Per LKPP No. 9 tahun 2018

JADWAL TENDER CEPAT

Mari kita dorong penyedia setempat untuk mendaftar dalam  SIKAP
agar sewaktu waktu di kita ada tender cepat, mereka bisa ikut juga.

Dalam Per LKPP disebut sebagai berikut :

"Penyusunan jadwal pelaksanaan Tender Cepat diserahkan kepada Pokja Pemilihan berdasarkan hari kalender, dengan waktu proses pemilihan paling cepat 3 (tiga) hari dengan batas akhir penyampaian penawaran pada hari dan jam kerja. Tahapan Tender Cepat meliputi:
1) Undangan;
2) Penyampaian dokumen penawaran;
3) Pembukaan dokumen penawaran;
4) Pengumuman hasil pembukaan penawaran;
5) Verifikasi; dan
6) Pengumuman pemenang"

Per LKPP No 9 tahun 2018

Persyaratan Penyelenggara Swakelola Tipe IV ( KELOMPOK MASYARAKAT )

1) Surat Pengukuhan yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang;
2) memiliki struktur organisasi/pengurus;
3) memiliki Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART);
4) memiliki sekretariat dengan alamat yang benar dan jelas di lokasi tempat pelaksanaan kegiatan;         dan/atau

Gangguan aplikasi spse

Ada  masalah dengan aplikasi spse dikoordinasikan dengan lpse nya.
Bila tidak selesai pmep@lkpp.go.id

Tender atau pengadaan langsung

Apakah selaku Pejabat pengadaan sya hanya di batasi maksimal Rp. 200jt saja ? Walaupun metode yg sya pilih adalah Penunjukan langsung untuk Percetakan dokumen kependudukan (Anggaran Rp. 240jt) sedangkan penyedia terbatas (hanya perusahaan tertentu yg di tunjuk pemerintah sebagai perusahaan penyedia) mohon pencerahannya

Lakukan
1. tender atau
2. dibuat hps s.d rp. 200jt dgn out put tercapai kemudian lakukan pengadaan langsung

PROSES PENGADAAN LEWAT CATALOG ( EPURCHASING ) WAJIB DIGUNAKAN ?

Dalam Perpres 54 tahun 2010 dan perubahannya dalam pasal 110 disebutkan keharusan/kewajiban pengadaan dengan menggunakan catalog LKPP / epurchasing 

Selanjutnya TIDAK DIWAJIBKAN lagi berdasar pasal 50 ayat 5 Perpres 16 tahun 2018

Berakhirnya kontrak

Kontrak berakhir  misal tanggal 20 Desember 2017 dan masa pemeliharaannya s.d 20 Juni 2018

KEPUTUSAN DEPUTI LKPP No 20 dan NO 21 TAHUN 2018

Menginformasikan Ibu/Bpk sekalian,
SK Deputi Bidang Monitoring Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi Nomor 20/2018 tentang Panduan Penggunaan Aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elekronik (SPSE) Di Bawah Versi 4.3 Untuk Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 dan Nomor 21/2018 tentang  Syarat dan Ketentuan Penggunaan Aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik yang sudah diunggah pada aplikasi JDIH LKPP. Silahkan unduh pada link berikut:

1. https://jdih.lkpp.go.id/regulation/keputusan-deputi-ii/keputusan-deputi-ii-nomor-20-tahun-2018

2. https://jdih.lkpp.go.id/regulation/keputusan-deputi-ii/keputusan-deputi-ii-nomor-21-tahun-2018

KEPUTUSAN DEPUTI
BIDANG MONITORING EVALUASI DAN PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
NOMOR 21 TAHUN 2018
TENTANG
SYARAT DAN KETENTUAN PENGGUNAAN APLIKASI SISTEM PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK

Yang tanda tangan kontrak adalah pa kpa ppk

Tanya
Pejabat Pembuat Komitmen vs Pejabat Penandatangan Kontrak Menurut Perpres 16/2018

Penulisan pajak di KAK / RAB/ kontrak bagaimana ?

Penulisan pajak di KAK / RAB/ kontrak bagaimana ?

A. Tidak perlu ditulis
B. Ditulis PPN saja
C. Ditulis PPN dan Pph
D. Tidak tahu

Jawabnya B