Thursday, February 23, 2017

HPS KONSULTAN KONSTRUKSI ( PERENCANA , PENGAWAS DAN MK )

HPS Konsultan Konstruksi seperti Perencana, Pengawas dan MK, bisa mengambil di SE Menteri PU No. 3 tahun 2013

Sekarang ketentuan ini tidak berlaku lagi sejak ada SE Menteri PU No. 1 tahun 2017

Pembuatan HPS untuk Konsultan Konstruksi seperti Perencana, Pengawas dan MK tidak lagi mengikuti tabel-tabel yang dibuat oleh kemen PU PR, tetapi dibuat dengan  mempertimbangkan informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh asosiasi terkait dan sumber data lain yang dapat dipertanggungjawabkan.

Menyongsong masyarakat ekonomi Asean dan ekonomi internasional yang semakin terbuka diperlukan daya saing konsultan nasional. Untuk renumerasi konsultan nasional agar tidak dibatasi dengan tabel, tetapi disesuaikan dengan harga pasarnya.
Bagaimana menilai kewajaran harga pasar ?

Tuesday, February 21, 2017

PEKERJAAN KOMPLEKS

1. Mohon penjelasan dari jawaban pertanyaan kami mengenai pekerjaan yang dianggap kompleks untuk pelaksanaan swakelola 
2. Apakah pekerjaan yang dimaksud hanya pekerjaan yang sifatx arsitek(bangunan gedung) atau bagaimana ? 

PP 45 tahun 2005 BUMN

Pengadaan Barang dan Jasa di BUMN
Pasal 99
(1) Pengadaan barang dan jasa oleh BUMN yang menggunakan dana langsung dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
(2) Direksi BUMN menetapkan tata cara pengadaan barang dan jasa bagi BUMN yang bersangkutan, selain pengadaan barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pedoman umum yang ditetapkan oleh Menteri.
(3) Pedoman umum dan tata cara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan memperhatikan prinsip-prinsip efisensi dan transparansi.

Peraturan Menteri BUMN
Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor PER-05/MBU/2008

Saturday, February 18, 2017

PEMBAYARAN DI TAHUN BERIKTNYA KARENA PUTUS KONTRAK

Telah dilakukan pemutusan kontrak pekerjaan konstruksi akibat melewati batas tahun anggaran 2016. Jenis kontrak lumpsum. Pembayaran sistem termyn. Pada saat putus kontrak, pada hari terakhir tutup tahun anggaran, progress pekerjaan belum dapat dihitung karena RAB tidak terinci biaya per item pekerjaan. Hal tersebut menyebabkan belum ada pembayaran hingga lewat tahun anggaran.

KESALAHAN PROSES PENGADAAN ? SENGAJA SALAH ?

Kesalahan dalam pengadaan dan pelaksanaan kontrak adalah hukum administrasi/perdata, bukan tipikor, sepanjang tidak ada perbuatan mens rea yang terbukti.

Apa itu tipikor ?

Diberbagai negara didunia kesalahan pengadaan dan buruknya pelaksanaan kontrak bukan perbuatan pidana korupsi.

Apa itu tipikor ?

Friday, February 17, 2017

Pengadaan langsung

Pak kami di pemda....pengadaan langsung 5O jt konsumsi rapat yg dilaksanakan 2 kali  bulan maret  dan agustus bagaimana penyebutan hari kerjanya apakah dihitung sampai 257 hari kalender..terhadap 1 spk/surat pesanan padahal kerjanya cuma februari dan agustus gmana penyebutan di masa kerjanya ya?

Sunday, February 12, 2017

contoh SURAT PERINGATAN KETERLAMBATAN PEKERJAAN KONSTRUKSI

Pekerjaan sedang berjalan, tetapi prestasinya lambat atau tidak sesuai rencana walaupun tanggal kontrak belum berakhir 

maka perhatikan 

a. dalam periode I (rencana fisik pelaksanaan 0% - 70% dari Kontrak), realisasi fisik pelaksanaan terlambat lebih besar 10% dari rencana; maka bila terlambat melebihi 10% adakan SCM dan mungkin perlu diberi surat peringatan 
b. dalam periode II (rencana fisik pelaksanaan 70% - 100% dari Kontrak), realisasi fisik pelaksanaan terlambat lebih besar 5% dari rencana; 
maka bila terlambat melebihi 5% adakan SCM dan mungkin perlu diberi surat peringatan  atau pemutusan kontrak
c. rencana fisik pelaksanaan 70% - 100% dari Kontrak, realisasi fisik pelaksanaan terlambat kurang dari 5% dari rencana dan akan melampaui tahun anggaran berjalan.
maka bila terlambat  adakan SCM dan mungkin perlu diberi surat peringatan atau pemutusan kontrak


SURAT PERINGATAN ke... PEKERJAAN KONSTRUKSI
KOP SURAT