Yang bertanda tangan dalam surat penawaran

Yang dapat bertanda tangan dalam surat penawaran adalah : 

RETENSI

Penyedia Barang/Jasa memberikan Jaminan Pemeliharaan kepada PPK setelah pelaksanaan pekerjaan dinyatakan selesai 100% , untuk:

a. Pekerjaan Konstruksi;

b.Pengadaan Jasa Lainnya yang membutuhkan masa pemeliharaan.

Dana DEKONSENTRASI

Penunjukan KPA atas pelaksanaan dana Dekonsentrasi dilakukan oleh Gubernur selaku pihak yang diberikan pelimpahan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi  kewenangan Kementerian Negara/ Lembaga.

Peraturan Kepala LKPP Nomor 18 Tahun 2012 tentang E-Tendering

Peraturan Kepala LKPP Nomor 18 Tahun 2012 tentang E-Tendering

Percepatan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah untuk Pemda

Jakarta, 27 Desember 2012

Nomor         : 027/5308/SJ
Nomor         : 6/SE/KA/2012
Sifat             : Segera
Lampian      : -
Hal               : Percepatan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Pembayaran atas pemutusan kontrak

 Pembayaran untuk kontrak  menurut pasal 89 sebagai berikut,   pembayaran prestasi

Keadaan kahar di kontrak

Keadaan kahar (bahasa Perancis: force majeure yang berarti "kekuatan yang lebih besar")

Kontrak payung atau kontrak harga satuan

Kantor kami ada kebutuhan yang selalu berulang setiap tahun dan volumenya tidak pasti,

pemeliharaan beberapa gedung

Kami akan melaksanakan suatu perbaikan/renovasi/pemeliharaan beberapa gedung yang menjadi salah satu tugas Satuan Kerja kami. adapun kondisi yang ada sebagai berikut:

Kontrak tahun jamak (multi years)

Kontrak untuk tahun jamak dibuat ketika membuat anggaran, bahwa pekerjaan ini akan dilakukan melebihi satu tahun anggaran.

Jasa penilai tanah

Jasa penilai tanah (approisal) apakah termasuk jasa lainnya atau jasa konsultansi perorangan, jika nilainya di

Lampiran pendukung kuitansi

Pada pasal 55 ayat 3 dalam perpres no 70 thn 2012 menjelaskan bahwa untuk pengadaan barang/jasa yang

Peraturan tentang Keuangan Daerah

Berikut beberapa peraturan tentang Keuangan Daerah, peraturan-peraturan tersebut sangat berkaitan dengan proses pengadaan barang dan jasa.

SBD yang dikeluarkan oleh LKPP hanya bersifat sebagai acuan

Terima kasih LKPP dengan diterbitkannya Peraturan Kepala LKPP Nomor 15 Tahun 2012 tentang Standar Dokumen Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Swakelola atau pelelangan

RSUD Kabupaten memiliki kegiatan pengujian laboratorium untuk kesehatan lingkungan. Sedangkan

tidak bisa hadir dalam pembuktian kualifikasi

Apakah peserta lelang yang tidak bisa hadir dalam pembuktian kualifikasi bisa digugurkan dalam evaluasi,

Lelang sebelum tahun anggaran 2013

Kami sedang melaksanakan pelelangan pengadaan cleaning service untuk tahun anggaran 2013 dan sampai

HPS disusun paling lama 28 (dua puluh delapan) hari kerja

Apakah maksud dan tujuan HPS disusun paling lama 28 (dua puluh delapan) hari kerja sebelum batas akhir pemasukan penawaran, sesuai dengan ketentuan pada Pasal 66 Perpres 54/2010 ?

Pengadaan barang atau jasa konsultansi ?

Pengadaan Billing System RSUD itu termasuk pengadaan barang atau jasa konsultasi ?  Karena disitu terkait outputnya modul-modul sistem aplikasi komputer utk komputerisasi systim billing di RSUD.

PPTK boleh merangkap sebagai PPK

Apakah PPTK boleh merangkap sebagai PPK ?

BEBERAPA HAL DALAM PENILAIAN TEKNIS UNTUK PEKERJAAN KONSTRUKSI KE-PU-AN

Tulisan Arif Rahman Kemen PU.

Syarat surat jaminan

1. Asli, 
    bukan copy, bukan salinan

Diskon yang diterima penyedia dari distributor / pabrikan

Diskon, rabat, potongan harga yang diterima oleh pegawai negeri harus disetor ke Kas Negara.

Buku "Kumpulan Tanya Jawab PBJ tahun 2012"

Buku ini dapat diperoleh di Koperasi LKPP  

Peraturan Kepala LKPP

Ada beberapa aturan kepala lkpp yang baru

1. Perka LKPP 14/2012  mengenai pengganti perka no. 6 tahun 2012
 2. Peraturan Kepala LKPP Nomor 15 Tahun 2012 tentang Standar Dokumen Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
3.  Peraturan Kepala LKPP Nomor 17 Tahun 2012 tentang E-Purchasing
silahkan lihat di website LKPP

Pengadaan barang oleh pemerintah, tidak harus yang murah yang menang

Dalam pengadaan barang ada beberapa metode evaluasi penawaran :

PENUNJUKAN LANGSUNG UNTUK KEJADIAN DARURAT

Bila ada jembatan roboh,  apakah dapat dilakukan penunjukan langsung untuk pembangunan jembatan dengan konstruksi besi baja atau beton ?

Bila ada bencana alam, apakah pembangunan rumah untuk  penduduk dapat dilakukan dengan penunjukkan langsung ?

Untuk mengantispasi wabah flu burung atau bahan makanan untuk kejadian yang diperkirakan mungkin terjadi dalam tahun anggaran ini dapat dilakukan dengan penunjukkan langsung ?

Kejadian darurat adalah kejadian yang tidak bisa direncanakan sebelumnya dan waktu penyelesaian pekerjaannya harus segera/tidak dapat ditunda

Untuk jembatan yang putus atau roboh maka yang daruratnya adalah jembatan dari bambu/papan kayu/balok kayu sehingga pengadaannya dapat dilakukan dengan penunjukkan langsung, sedangkan jembatan permanennya dari  besi/baja/beton dilakukan dengan pelelangan. Demikian juga untuk bila ada bencana alam, pembangunan rumah untuk  penduduk dilakukan dengan pelelangan sedangkan tenda atau rumah sementara dapat dilakukan dengan penunjukkan langsung.

Selanjutnya untuk mengantispasi wabah flu burung atau bahan makanan untuk kejadian yang diperkirakan mungkin terjadi dalam tahun anggaran dilakukan dengan pelelangan, sedangkan bila ada suatu kejadian yang harus segera diatasi maka dilakukan dengan penunjukkan langsung .

 Perpres 54 tahun 2010/Perpres 70 tahun 2012


Kriteria keadaan tertentu yang memungkinkan dilakukan Penunjukan Langsung terhadap Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya adalah untuk penanganan darurat.

Penanganan darurat yang tidak bisa direncanakan sebelumnya dan waktu penyelesaian pekerjaannya harus segera/tidak dapat ditunda untuk:

1)        pertahanan negara;

2)        keamanan dan ketertiban masyarakat;

3)        keselamatan/perlindungan masyarakat yang pelaksanaan pekerjaannya tidak dapat ditunda/ harus dilakukan segera, termasuk:

a)           akibat bencana alam dan/atau bencana non alam dan/atau bencana sosial;

b)           dalam rangka pencegahan bencana; dan/atau 

                                                     c)  akibat kerusakan sarana/prasarana yang
                                                          dapat menghentikan kegiatan pelayanan
                                                          publik.

Negosiasi di pengadaan langsung

Negosiasi dilakukan di pengadaan langsung, penunjukan langsung dan di pengadaan jasa konsultan.

cara login untuk upload RUP di website LKPP

Bagaimanakah cara login untuk upload RUP di website LKPP? Mohon penjelasannya, selama ini kami mengumumkan RUP melalui LPSE di daerah.

Gaya penulisan kontrak

Bentuk kontrak menurut standar dokumen (antara lain SBD LKPP) terdiri dari

Dokumen Pelaksanaan Anggaran Lanjutan (DPA-L) di APBD

 1.   Kepala SKPD menyampaikan laporan akhir realisasi pelaksanaan kegiatan fisik dan non-fisik maupun keuangan di pertengahan Desember ke PPKD (bagian keuangan pemda)

SWakelola

Bentuk atau skema pengadaaan dengan swakelola sebagai

buku jilid satu yaitu "mudah memahami PBJ, jilid I",

Tulisan dalam blog ini telah diedit dan dijadikan buku jilid satu yaitu "mudah memahami PBJ, jilid I", buku tersebut telah tersedia di

Pembayaran asuransi atau sewa kantor melebihi tahun anggaran

Pembayaran asuransi untuk anggota dewan atau pembayaran sewa gedung kantor secara umum sering dihitung dalam periode  dua belas bulan dan pembayaran dilakukan dimuka.

kegiatan anggota dewan untuk komunikasi kepada masyarakat

Kami Sekretariat Dewan Kabupaten (DPRD Kabupaten).

Rencana Umum Pengadaan ( RUP ) 2013

Dengan telah terbitnya PERKA LKPP 13 TAHUN 2012 tentang Pengumuman RUP, apakah RUP harus diumumkan melalui email : rup@lkpp.go.id atau tetap melalui LPSE Provinsi/Kabupaten/Kota?

Indikasi persekongkolan

Indikasi persekongkolan antar Penyedia Barang/Jasa harus dipenuhi sekurang-kurangnya dua indikasi di bawah ini :

Evaluasi administrasi

Penilaian atau evaluasi penawaran  untuk dokumen administrasi.

penyelesaian kontrak untuk akhir tahun anggaran

Pedoman  penyelesaian kontrak untuk akhir tahun anggaran dan kontrak yang tidak selesai di tahun anggaran.

Kuitansi s.d. Rp 50 juta

Telah diakomodasi pembayaran kuitansi s.d Rp. 50 juta

UNDANG-UNDANG TENTANG INDUSTRI PERTAHANAN

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 16 TAHUN 2012
TENTANG INDUSTRI PERTAHANAN 

Klasifikasi belanja dalam APBN

KlASIFIKASI EKONOMI (JENIS BELANJA)

1.  Belanja Pegawai (51)

KETENTUAN KLAIM PENCAIRAN JAMINAN BANK/GARANSI BANK OLEH KPPN

1. Untuk pekerjaan yang tidak/tidak dapat diselesaikan s/d akhir masa kontrak adalah sebesar prosentase pekerjaan yang tidak/tidak dapat diselesaikan sampai akhir masa kontrak.

PEKERJAAN TIDAK DAPAT DISELESAIKAN AKAN DILANJUTKAN PADA TA 2013

KETENTUAN DALAM HAL PEKERJAAN TIDAK/TIDAK DAPAT DISELESAIKAN 100%

Ketentuan Jaminan Pembayaran untuk pekerjaan di akhir tahun

Ketentuan Jaminan Pembayaran untuk pekerjaan di akhir tahun untuk pencairan dana di KPPN. Jaminan Pembayaran dibuat oleh bank.

1.Masa berlakunya berakhir sampai berakhirnya kontrak.

Penyedia yang ditunjuk mengundurkan diri sebelum kontrak

Setelah penetapan dan pengumuman pemenang oleh Pokja ULP, tidak ada ruang bagi peserta lelang/seleksi yang ditetapkan sebagai pemenang untuk menyatakan tidak menerima penetapan tersebut. Sebaliknya PPK, wajib segera menerbitkan SPPBJ setelah masa sanggah berakhir (pasal 85 ayat (5)).

KONSULTAN PENGAWAS KONSTRUKSI BANGUNAN GEDUNG NEGARA

Pembayaran biaya pengawasan dapat dibayarkan secara bulanan atau

Pengadaan langsung dengan KUITANSI

1.     PPK membuat spesifikasi, HPS untuk nilai diatas rp 10 juta dan draft SPK bila diperlukan. Kemudian diberikan kepada pejabat pengadaan.

Pengadaan alat dengan nilai Rp. 400 juta

Pengadaan alat dengan nilai Rp. 400 juta dapat dilaksanakan dengan pilihan sebagai berikut :

PEDOMAN PENYUSUNAN APBD TA 2013

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR  37  TAHUN 2012

WAKTU PENYELESAIAN TAGIHAN ATAS BEBAN APBN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 170/PMK.05/2010

Pengadaan langsung dengan SPK

Pengadaan untuk pekerjaan konstruksi, jasa lainnya dan barang untuk nilai s.d. Rp. 200 juta dilakukan dengan pengadaan langsung. Pengadaan langsung  untuk jasa konsultansi s.d Rp. 50 juta,

Pengadaan dengan nilai s.d. Rp. 10 juta rupiah.

Pengadaan dengan nilai s.d. Rp.  10 juta rupiah diwujudkan dalam bukti pembelian.  Bukti pembelian seperti nota pembelian, bukti pembayaran tol, pembayaran melalui slip atm, tiket pembayaran parkir, bukti pembayaran listrik dsb.

LETAK DOKUMEN KUALIFIKASI

Memahami letak dokumen kualifikasi.

Tulisan dalam blog ini telah diedit dan dijadikan buku jilid satu yaitu "mudah memahami PBJ, jilid I", buku tersebut telah tersedia di

Pelelangan Kertas Suara Pilkada

Pilkada akan dilaksanakan    13 Maret 2013 ,  sedangkan penetapan jumlah calon adalah tanggal  23 Feb 2013.  Bagaimana pelelangan dilakukan ?

Anggaran kertas suara sebesar Rp. 1 miliar.

DENDA KETERLAMBATAN PEKERJAAN

Didalam SSKK yang saya buat, bahwa denda keterlambatan sebesar 1/1000 dari nilai kontrak sebelum PPN untuk setiap hari keterlambatan.  

Kesempatan Menyelesaikan kontrak

Tanggal selesai kontrak adalah 15 Desember 2012, namun pada saat ini 26 November 2012, progress pekerjaan menunjukkan 72% dan pada tanggal 15

PEMUTUSAN KONTRAK (1)

Pemutusan kontrak dilakukan berdasar klausul yang ada dalam kontrak.  Bila kontrak tidak mengungkapkan dengan jelas maka mengacu kepada dasar hukum atau waktu pembuatan kontrak. Misal Kontrak mengacu kepada Perpres 54 tahun 2010 atau Perpres 70 tahun 2012.

Telah tersedia di Koperasi LKPP

Tulisan dalam blog ini telah diedit dan dijadikan buku jilid satu yaitu "mudah memahami PBJ, jilid I", buku tersebut telah tersedia di

Penilaian Metodologi dalam pekerjaan konstruksi

Metodologi dalam pekerjaan konstruksi adalah bagaimana cara penyedia menyelesaikan pekerjaan konstruksi.

Swakelola pekerjaan konstruksi kepada kelompok masyarakat

1. swakelola kepada kelompok masyarakat adalah kelompok masyarakat yang mampu melaksanakan
    pekerjaan

Jadwal pelelangan sederhana atau pemilihan langsung

Hari kerja bila pelelangan manual dan hari kalender bila pelelangan  melalui LPSE

Jaminan Pembayaran untuk pembayaran kontrak

Jaminan Pembayaran tidak ada dalam Perpres mengenai pengadaan barang dan jasa. 

Jaminan pembayaran dikenal di pengeluaran negara yang dibiayai dari APBN.  Untuk  dana APBD baru sebagian kecil pemerintah daerah yang menggunakan, antara lain pemda kabupaten Semarang.

Dokumen pengadaan untuk nilai kecil dan bukan SPK

Dokumen pengadaan untuk nilai kecil dan tanpa SPK yang dibuat

PPK dan pejabat pengadaan sebaiknya memuat antara lain empat hal  yaitu 

Pola statistik pengadaan untuk tahun 2012

Pola statistik pengadaan untuk tahun 2012 diperkirakan sebagai berikut :

Bantuan Keterangan Ahli

Pemberian pendapat ahli dalam masalah hukum pengadaan barang

Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)

Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) lebih umum digunakan di pekerjaan konstruksi.

Negosiasi biaya dalam pekerjaan konsultan yang menggunakan kontrak lump sum

Semua pengadaan jasa konsultan dilakukan negosiasi harga untuk mencari kewajaran harga  pasar. terutama

Pajak atas Jasa Konstruksi

A.      PPh Jasa Konstruksi

PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH DALAM RANGKA PERCEPATAN PEMBANGUNAN PROVINSI PAPUA DAN PROVINSI PAPUA BARAT

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA   NOMOR 84 TAHUN 2012

Kepemilikan alat oleh penyedia

Perpres 70 tahun 2012

Pasal 19 ayat 1 e.  memiliki sumber daya manusia, modal, peralatan dan fasilitas lain yang diperlukan dalam Pengadaan Barang/ Jasa;

Hari kalender atau hari kerja dalam pelelangan atau seleksi

Waktu untuk pelaksanaan pelelangan dan seleksi dengan menggunakan SPSE LKPP menggunakan hari kalender.

Jasa konsultansi dengan kontrak harga satuan atau kontrak lumpsum

Matrik untuk jasa konsultansi dengan kontrak harga satuan dan kontrak lumpsum   :

Mudah Membaca Perpres 70

.

Pengadaan awal tahun yang mendesak di APBD

Menjelang akhir tahun anggaran, kami panitia mulai bersiap melaksanakan lelang mendahului untuk pekerjaan yang harus sudah mulai per 1 Januari (makanan pasien, obat, cleaning service dll)...

Nilai DIPA/DPA atau HPS untuk pengadaan langsung

Apakah boleh dilaksanakan dengan pengadaan langsung tanpa lelang pekerjaan jasa konsultasi dengan nilai Pagu anggaran Rp 60 juta sedangkan HPS Rp 49 juta ?

Saksi ahli berbeda dengan keterangan ahli.

Penggunaan anggaran dari sisa pengadaan

Untuk Kementerian Lembaga penggunaan anggaran dari sisa pengadaan dapat mengacu kepada Peraturan Menteri Keuangan no 49 tahun 2012.

Pajak pengadaan barang yang bernilai sampai dengan Rp.10.000.000,-

Perpres 70 tahun. 2012 pada pasal 19 menyebutkan bahwa  "Penyedia Barang/Jasa dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:

Jumlah KPA, PPK dan Pejabat Pengadaan di suatu satker

Pengadaan lokasi / tanah

Pengadaan tanah tidak termasuk dalam ruang lingkup Perpres No.54 Tahun 2010 dan Perpres 70 tahun 2012; 

Tes kesehatan untuk calon pejabat/ pemimpin di kementerian/lembaga/pemda

Terkait  adanya rencana kegiatan pengeluaran biaya tes kesehatan suatu kementrian/lembaga tinggi negara untuk proses seleksi guna mendapatkan calon-calon pejabat/ pemimpin di kementerian/lembaga tinggi negara tersebut:

Setelah melalui perdebatan yang lumayan ricuh, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) akhirnya mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) APBN 2013 menjadi Undang-Undang (UU) pada rapat Paripurna.

Pengadaan buku pelajaran dan PPN

Pengadaan buku  pelajaran tidak dikenakan PPN, maka dalam menyusun HPS tidak perlu dicantumkan PPN, demikian pula dalam kontrak dan pembayaran tidak perlu dikenakan PPN.
 Informasi lebih lanjut silahkan ditanyakan ke Kantor Pelayanan Pajak  setempat

data-data pengadaan

PPK wajib menyimpan atau melakukan dokumentasi data terkait dengan tugas dan kewenangannya dalam proses pengadaan barang/jasa. PPK wajib melakukan menyimpan

Pengadaan buku dari dana DAK

-->

1.      Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 24 ayat (1), Pengguna Anggaran (PA) melakukan pemaketan Barang/Jasa dalam Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa kegiatan dan anggaran K/L/D/I. Pemaketan dilakukan dengan menetapkan sebanyak-banyaknya paket usaha untuk Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta koperasi kecil tanpa mengabaikan prinsip efisiensi, persaingan sehat, kesatuan sistem dan kualitas kemampuan teknis (Pasal 24 ayat (2));

2.    

Penghargaan Whistleblower

Masa kerja pengalaman tenaga ahli

Bagaimana cara menentukan atau cara menghitung masa kerja pengalaman tenaga ahli ?

Pengadaan dari dana Desa (II)

     

Pengadaan Kendaraan dinas

Bagaimana proses pengadaan kendaraan dinas ?

Apakah Penunjukan Langsung dan Pengadaan Langsung perlu adanya jaminan penawaran ?

yang harus hadir dalam pembuktian kualifikasi

Apakah diwajibkan, yang harus datang dalam pembuktian kualifikasi adalah direktur atau yang namanya tercantum dalam akte perusahaan?

Buku "MUDAH MEMAHAMI PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH"

Tulisan atau artikel di blog ini telah diedit berdasar revisi Perpres 70 tahun 2012

di buku ""MUDAH MEMAHAMI PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH"

pesan buku dapat menghubungi pin BB  27328C11 atau SMS ke 087885589333

harga Rp. 60.000 belum termasuk ongkos kirim.

Pengadaan Blangko kependudukan

Bagaimana penetapan penyedia untuk pencetakan kartu keluarga, kartu KTP dan kartu E-KTP ?

Bagaimana pembayaran konsultan perencana

Pola pembayaran konsultan perencana agar dimuat dalam dokumen pengadaan. Kemudian pola tersebut harus dimuat dalam dokumen kontrak, atau SPK (Surat Perintah Kerja) bila nilai paket pengadaannya

Sistem penilaian terhadap perusahaan yang baru didirikan

Negosiasi biaya personil di jasa konsultan

Bagaimana negosiasi biaya personil di jasa konsultan   ?

Dokumen pengadaan tidak memenuhi

Kami melaksanakan pelelangan namun dalam dokumen pengadaan kami terlupa mencantumkan masa berlaku surat penawaran, dalam penjelasan  lelang hal tersebut ditanyakan para penyedia, kami sepakat dan dijelaskan  bahwa penawaran berlaku s.d. 28 Oktober 2012, namun kami lupa juga membuat dokumen adendum lelang.  Sekarang dalam evaluasi penawaran, ada beberapa penyedia yang tidak menulis masa berlaku surat penawaran. Bagaimana langkah kami berikutnya ?

Bagaimana HPS yang pagu anggarannya sudah rinci

      Bagaimana mengumumkan HPS mengingat pagu anggaran untuk masing-masing item sudah dirinci anggarannya, agar penawaran penyedia  atau kontraknya nanti tidak melebihi masing-masing rincian anggarannya ?