header 2

𝘉𝘭𝘰𝘨 𝘪𝘯𝘪 𝘩𝘢𝘯𝘺𝘢 𝘱𝘦𝘯𝘥𝘢𝘱𝘢𝘵 𝘱𝘳𝘪𝘣𝘢𝘥𝘪 𝘶𝘯𝘵𝘶𝘬 𝘮𝘦𝘯𝘥𝘶𝘬𝘶𝘯𝘨 𝘬𝘦𝘮𝘢𝘫𝘶𝘢𝘯 𝘐𝘯𝘥𝘰𝘯𝘦𝘴𝘪𝘢 𝘮𝘦𝘭𝘢𝘭𝘶𝘪 𝘱𝘦𝘯𝘨𝘢𝘥𝘢𝘢𝘯 𝘺𝘢𝘯𝘨 𝘮𝘶𝘥𝘢𝘩 , 𝘦𝘧𝘪𝘴𝘪𝘦𝘯,𝘦𝘧𝘦𝘬𝘵𝘪𝘧,𝘵𝘳𝘢𝘯𝘴𝘱𝘢𝘳𝘢𝘯,𝘣𝘦𝘳𝘴𝘢𝘪𝘯𝘨, 𝘢𝘥𝘪𝘭/𝘵𝘪𝘥𝘢𝘬 𝘥𝘪𝘴𝘬𝘳𝘪𝘮𝘪𝘯𝘢𝘵𝘪𝘧 𝘥𝘢𝘯 𝘢𝘬𝘶𝘯𝘵𝘢𝘣𝘦𝘭.

Showing posts from 2012Show all
Yang bertanda tangan dalam surat penawaran
RETENSI
Dana DEKONSENTRASI
Peraturan Kepala LKPP Nomor 18 Tahun 2012 tentang E-Tendering
Percepatan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah untuk Pemda
Pembayaran atas pemutusan kontrak
Keadaan kahar di kontrak
Kontrak payung atau kontrak harga satuan
pemeliharaan beberapa gedung
Kontrak tahun jamak (multi years)
Jasa penilai tanah
Lampiran pendukung kuitansi
Peraturan tentang Keuangan Daerah
SBD yang dikeluarkan oleh LKPP hanya bersifat sebagai acuan
Swakelola atau pelelangan
 tidak bisa hadir dalam pembuktian kualifikasi
Lelang sebelum tahun anggaran  2013
HPS disusun paling lama 28 (dua puluh delapan) hari kerja
Pengadaan barang atau jasa konsultansi ?
PPTK boleh merangkap sebagai PPK
BEBERAPA HAL DALAM PENILAIAN TEKNIS UNTUK PEKERJAAN KONSTRUKSI KE-PU-AN
Syarat surat jaminan
Diskon yang diterima penyedia dari distributor / pabrikan
Buku "Kumpulan Tanya Jawab PBJ tahun 2012"
Peraturan Kepala LKPP
Pengadaan barang oleh pemerintah, tidak harus yang murah yang menang
PENUNJUKAN LANGSUNG UNTUK KEJADIAN DARURAT
Negosiasi di pengadaan langsung
cara login untuk upload RUP di website LKPP
Gaya penulisan kontrak
Dokumen Pelaksanaan Anggaran Lanjutan (DPA-L) di APBD
SWakelola
buku jilid satu yaitu "mudah memahami PBJ, jilid I",
Pembayaran asuransi atau sewa kantor melebihi tahun anggaran
kegiatan anggota dewan untuk komunikasi kepada masyarakat
Rencana Umum Pengadaan  ( RUP ) 2013
Indikasi persekongkolan
Evaluasi administrasi
penyelesaian kontrak untuk akhir tahun anggaran
Kuitansi s.d. Rp 50 juta
UNDANG-UNDANG TENTANG INDUSTRI PERTAHANAN
Klasifikasi belanja dalam APBN
KETENTUAN KLAIM PENCAIRAN JAMINAN BANK/GARANSI BANK OLEH KPPN
PEKERJAAN TIDAK DAPAT DISELESAIKAN AKAN DILANJUTKAN PADA TA 2013
Ketentuan Jaminan Pembayaran untuk pekerjaan di akhir tahun
Penyedia yang ditunjuk  mengundurkan diri sebelum kontrak
KONSULTAN PENGAWAS KONSTRUKSI BANGUNAN GEDUNG NEGARA
Pengadaan langsung dengan KUITANSI
Pengadaan alat dengan nilai Rp. 400 juta
PEDOMAN PENYUSUNAN APBD  TA 2013
WAKTU PENYELESAIAN TAGIHAN ATAS BEBAN APBN
Pengadaan langsung dengan SPK
Pengadaan dengan nilai s.d. Rp.  10 juta rupiah.
LETAK  DOKUMEN  KUALIFIKASI
Pelelangan Kertas Suara Pilkada
DENDA KETERLAMBATAN PEKERJAAN
Kesempatan Menyelesaikan kontrak
PEMUTUSAN KONTRAK (1)
Telah tersedia di Koperasi LKPP
Penilaian Metodologi dalam pekerjaan konstruksi
Swakelola pekerjaan konstruksi kepada kelompok masyarakat
Jadwal pelelangan sederhana atau pemilihan langsung
Jaminan Pembayaran untuk pembayaran kontrak
Dokumen pengadaan untuk nilai kecil dan bukan SPK
Pola statistik pengadaan untuk tahun 2012
Bantuan Keterangan Ahli
Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)
Negosiasi biaya dalam pekerjaan konsultan yang menggunakan kontrak lump sum
Pajak atas Jasa Konstruksi
PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH DALAM RANGKA PERCEPATAN PEMBANGUNAN PROVINSI PAPUA DAN PROVINSI PAPUA BARAT
Kepemilikan alat oleh penyedia
Hari kalender atau hari kerja dalam pelelangan atau seleksi
Jasa konsultansi dengan kontrak harga satuan atau kontrak lumpsum
Mudah Membaca Perpres 70
Pengadaan awal tahun yang mendesak di APBD
Nilai DIPA/DPA atau  HPS  untuk pengadaan langsung
Saksi ahli berbeda dengan keterangan ahli.
Penggunaan anggaran dari sisa pengadaan
Pajak pengadaan barang yang bernilai sampai dengan Rp.10.000.000,-
Jumlah KPA, PPK dan Pejabat Pengadaan di suatu satker
Pengadaan lokasi / tanah
Tes kesehatan untuk calon pejabat/ pemimpin di kementerian/lembaga/pemda
Pengadaan buku pelajaran dan PPN
data-data pengadaan
Pengadaan buku dari dana DAK
Penghargaan Whistleblower
Masa kerja pengalaman tenaga ahli
Pengadaan dari dana Desa (II)
Pengadaan Kendaraan dinas
Apakah Penunjukan Langsung dan Pengadaan Langsung perlu adanya jaminan penawaran  ?
yang harus hadir dalam pembuktian kualifikasi
Buku "MUDAH MEMAHAMI PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH"
Pengadaan Blangko kependudukan
Bagaimana pembayaran konsultan perencana
Sistem penilaian terhadap perusahaan yang baru didirikan
Negosiasi biaya personil di jasa konsultan
Dokumen pengadaan tidak memenuhi
Bagaimana HPS yang pagu anggarannya sudah rinci