Thursday, October 18, 2012

Pengadaan Kendaraan dinas

Bagaimana proses pengadaan kendaraan dinas ?

Tabel berikut dimisalkan sebagai informasi di portal pengadaan nasional., tabel ini menjadi acuan HPS


Melihat acuan HPS di portal pengadaan nasional. Kemudian survai HPS ke dealer untuk harga on the road plat hitam (kalo survai jangan pakai seragam dinas kantor dan cerita akan beli mobil plat merah, selanjutnya kalo harga nggak turun, katakan akan cari merek lain atau dealer lain).  Dicari informasi mengenai harga discount, masa jual untuk suatu produk atau tipe mobil  dan kemungkinan akan munculnya produk-produk atau tipe yang baru.

Misal dari  Rp. 216.433.000  menjadi Rp. 215.000.000 selanjutnya dicatat harga  tersebut sebagai harga HPS. 

Berikutnya pokja ulp melakukan transaksi dengan melakukan negosiasi harga dengan patokan tidak boleh melebihi on the road plat merah misal tidak boleh lebih dari Rp. 216.433.000(sebagai contoh). Yang dapat dinego adalah item Harga Off The Road misal Rp. 198.000.000 sebagai contoh. 

Akhirnya bisa dinego Rp. 198.000.000 menjadi  Rp. 196.100.000 sehingga totalnya menjadi :

Rp. 196.100.000
Rp. 865.000
Rp. 17.300.000
Rp. 268.000
==========
Rp.  214.533.000.

Bendahara memotong PPN dikenakan dari Rp. 196.100.000 : 11  =  Rp. 17.827.273
PPH  = (196.100.000-17.827.273)x 1.5/100 = 2.674.091.

SPM senilai Rp. 214.533.000, yang diterima bersih dealer adalah  SP2D sebesar
214.533.000- 17.827.273 - 2.674.091 =  Rp. 194.031.636


Bila dealer sudah setor sendiri PPN Rp. 17.827.273  dan PPh Rp. 2.674.091, dan ada bukti setor
Maka SPM dan SP2D yang diterbitkan adalah senilai  194.031.636  

PORTAL KENDARAAN DINAS 


Peraturan Kepala LKPP No. 3 tahun 2012 tentang Pedoman Penunjukan Langsung Pengadaan Kendaraan Pemerintah di Lingkungan K/L/D/I

 SE 21-PJ.51-2000 tentang PPN dan PPN BM dalam tata niaga kendaraan bermotor

8 comments:

  1. untuk perhitungan ongkos kirimnya gimana pak? terima kasih.

    ReplyDelete
  2. apa dasar pembelian kendaraan roda 2 maupun roda 4?
    misalnya di suatu kabupaten kendaraan roda 2 merek kawasaki klx yg cukup mahal atau roda 4 toyota fortuner, apa yg menjadi dasar kendaraan tersebut di beli

    ReplyDelete
    Replies
    1. Ijin menjawab ya pak, saya rasa dasarnya adalah spesifikasi teknis yg dibuat,sesuai dengan kebutuhan lokasi/daerah

      Delete
  3. mohon untuk pihak lkpp mensosilisasi kepada pihak instansi pemerintah dan mohon informasi juga kalau ada salah pemotongan pajak yang dilakukan oleh instansi pemerinta, karena instansi pemerintah masih ada yang memotong seperti membeli barang komputer jadi terjadi lebih bayar pajak,

    ReplyDelete
    Replies
    1. Mohon ijin pak,Instansi pemerintah wajib memotong pajak kepada pihak penyedia barang/jasa.kecuali pihak penyedia telah membayarkan pajak atas kegiatan tsb dengan melampirkan bukti setor

      Delete
  4. Mau tanya pak.. kalau ada 2 kendaraan dlm satu pengajuan bisa tdk? motong pajak bgmna?

    ReplyDelete
  5. pa.. mau tanya.. kenapa ppn di bagi 11% bukan 10% ?

    ReplyDelete
  6. Mau tanya juga ini pak, Bagaimana cara perhitungan (rumus) Dasar Pengenaan Pajak On The Road Kendaraan Bermotor setelah PPN dan PPh pada Instani Pemerintah yang benar ???
    Mohon Penjelasan dan tolong berikan contohnya.

    ReplyDelete