Sabtu, 13 Oktober 2012

Bagaimana pembayaran konsultan perencana

Pola pembayaran konsultan perencana agar dimuat dalam dokumen pengadaan. Kemudian pola tersebut harus dimuat dalam dokumen kontrak, atau SPK (Surat Perintah Kerja) bila nilai paket pengadaannya
sampai dengan Rp. 50 juta.

Untuk pekerjaan konstruksi gedung negara ada acuan dari Kemen PU ( Kemen PU no. 45 tahun 2007)
Pembayaran biaya perencanaan didasarkan pada pencapaian prestasi/kemajuan perencanaan setiap
tahapnya, yaitu (maksimum):
1) tahap konsep rancangan 10%
2) tahap pra-rancangan 20%
3) tahap pengembangan 25%
4) tahap rancangan gambar detail dan penyusunan RKS serta RAB 25%
5) tahap pelelangan 5%
6) tahap pengawasan berkala 15%

Berdasar hal tersebut bila pekerjaan konsultan perencana gedung negara belum dilelangkan, hanya dapat dibayar 80%, ketika pekerjaan konstruksinya tidak jadi dilaksanakan maka hanya dibayar 85%.

4 komentar:

  1. bagaimana pak untuk pembayaran yang bukan konsultan perencana gedung (misalnya perencanaan jalan, jembatan atau perencanaan pek. konstruksi lainnya selain gedung), apakah dapat mengacu ke Permen PU No.45/2007

    BalasHapus
    Balasan
    1. Kalau aturan tersebut lebih baik maka dapat dipersyaratkan untuk pengadaan yang lain dapat mengikuti pola tersebut.

      Hapus
  2. Bagaimana dengan jasa konsultansi pengawasan, apa betul dibayarkan sesuai dengan progress fisik kontraktor, sementara kita ketahui bersama bahwa penawaran jasa konsultansi pengawasan berdasarkan waktu (orang/bulan).
    Mohon pencerahannya...
    Salam...

    BalasHapus
  3. Klo Perencanaan Dibawah 10 Juta Bgaimana Sistem Pembayarannya

    BalasHapus