Thursday, December 6, 2012

penyelesaian kontrak untuk akhir tahun anggaran


Pedoman  penyelesaian kontrak untuk akhir tahun anggaran dan kontrak yang tidak selesai di tahun anggaran.


1.    Untuk kontrak yang terlambat bukan kesalahan penyedia maka dapat diberi perpanjangan waktu dengan adenndm kontrak dan tidak dikenakan denda
2.    Untuk penyedia yang dinilai tidak mampu menyelesaikan kontrak sesuai  batas masa kontrak maka kontrak diputus, kemudian  dikenakan sanksi pencairan jaminan pelaksanaan dan dikenakan daftar hitam
3.   a.   Untuk penyedia yang dinilai mampu dapat diberi kesempatan waktu untuk menyelesaikan pekerjaan dengan batasan waktu maksimal 50 hari kalender.
   b.  Tambahan waktu yang diberikan dapat melampui tahun anggaran. Terhadap kontrak yang diberi kesempatan waktu menyelesaikan melebihi tahun anggaran harus disediakan alokasi anggaran ditahun berikutnya.
    c.     Tambahan waktu dilakukan melalui surat dari PPK tanpa merubah atau tanpa addendum masa kontrak.
    d.     jaminan pelaksanaan diperpanjang sesuai kesempatan waktu yang diberikan
  e.     pekerjaan yang diselesaikan melebihi masa kontrak dikenakan denda keterlambatan sesuai klausul dalam kontrak.
   f.     bila sampai waktu yang ditentukan tidak dapat diselesaikan maka diputus kontrak dan dikenakan sanksi pencairan jaminan pelaksanaan serta dikenakan daftar hitam
4.     Pembayaran kontrak diakhir tahun anggaran agar memperhatikan mekanisme pembayaran di akhir tahun anggaran.

3 comments:

  1. Kriteria darimana pak, untuk tambahan waktu tanpa addendum kontrak!!!!???? Makasih

    ReplyDelete
  2. untuk APBD gmna pa..?? permendagri 13 2006 dan perubahannya tidak mengatur ini.., sedangkan kemendagri mengatakan bahwa perpres 70 mengatur PBJ tp tidak mengatur pengelolaan keuangan daerahnya..

    ReplyDelete