bila aplikasi epurchasing tidak dapat dilakukan

Dalam hal aplikasi e-Purchasing mengalami kendala operasional yang menyebabkan aplikasi tersebut belum/tidak dapat dipergunakan, maka pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara e-Purchasing dilakukan secara offline (manual) dengan cara sebagai berikut:

E-PURCHASING MELALUI PEJABAT PENGADAAN

 1) PPK menyampaikan permintaan secara tertulis kepada Pejabat Pengadaan dengan mengacu padaspesifikasi teknis, harga, dan penyedia barang/jasa yang tercantum pada e-Catalogue untuk melaksanakan proses pengadaan barang/jasa;

2) Pejabat Pengadaan melakukan negosiasi dan membuat Berita Acara Negosiasi terhadap barang/jasa yang memerlukan proses negosiasi;

3) Pejabat Pengadaan mengirimkan permintaan pembelian barang/jasa kepada penyedia barang/jasa yang tercantum pada e- Catalogue;

4) Penyedia barang/jasa memberikan persetujuan pembelian barang/jasa;

5) PPK menyetujui pembelian barang/jasa; dan

6) Penerbitan tanda bukti perjanjian.

E-PURCHASING LANGSUNG DILAKSANAKAN OLEH PPK

1) PPK melakukan negosiasi terhadap barang/jasa yang tercantum pada e-Catalogue dan membuat Berita Acara Negosiasi terhadap barang/jasa yang memerlukan proses negosiasi;

2) PPK mengirimkan permintaan pembelian barang/jasa secara tertulis kepada penyedia barang/jasa yang terdaftar pada e- Catalogue;

3) Penyedia barang/jasa memberikan persetujuan secara tertulis atas permintaan pembelian barang/jasa; dan

4) Penerbitan tanda bukti perjanjian.

E-PURCHASING MELALUI PEJABAT YANG DITETAPKAN OLEH PIMPINAN INSTITUSI

1) Pejabat yang ditetapkan oleh Pimpinan Institusi melakukan negosiasi terhadap barang/jasa yang tercantum pada e-Catalogue dan membuat Berita Acara Negosiasi terhadap barang/jasa yang memerlukan proses negosiasi;

2) Pejabat yang ditetapkan oleh Pimpinan Institusi mengirimkan permintaan pembelian barang/jasa secara tertulis kepada penyedia barang/jasa yang terdaftar pada e-Catalogue;

3) Penyedia barang/jasa memberikan persetujuan secara tertulis atas permintaan pembelian barang/jasa; dan

4) Penerbitan tanda bukti perjanjian. 

Sumber SE LKPP No. 3 tahun 2015