Pasal 19 ayat 1 e
memiliki sumber daya manusia, modal, peralatan dan
fasilitas lain yang diperlukan dalam Pengadaan Barang/ Jasa.
Syarat tersebut dibuat syarat minimal yang diperlukan untuk mencapai kinerja dari penyedia yang akan dipilih/ditunjuk.
Persyaratan modal, jarang diperlukan lagi, untuk usaha konstruksi disyaratkan adanya dukungan keuangan dari bank.
Untuk konstruksi, syarat penyedia bisa mengacu kepada permen pupr no 31 tahun 2015.
header 2
𝘉𝘭𝘰𝘨 𝘪𝘯𝘪 𝘩𝘢𝘯𝘺𝘢 𝘱𝘦𝘯𝘥𝘢𝘱𝘢𝘵 𝘱𝘳𝘪𝘣𝘢𝘥𝘪 𝘶𝘯𝘵𝘶𝘬 𝘮𝘦𝘯𝘥𝘶𝘬𝘶𝘯𝘨 𝘬𝘦𝘮𝘢𝘫𝘶𝘢𝘯 𝘐𝘯𝘥𝘰𝘯𝘦𝘴𝘪𝘢 𝘮𝘦𝘭𝘢𝘭𝘶𝘪 𝘱𝘦𝘯𝘨𝘢𝘥𝘢𝘢𝘯 𝘺𝘢𝘯𝘨 𝘮𝘶𝘥𝘢𝘩 , 𝘦𝘧𝘪𝘴𝘪𝘦𝘯,𝘦𝘧𝘦𝘬𝘵𝘪𝘧,𝘵𝘳𝘢𝘯𝘴𝘱𝘢𝘳𝘢𝘯,𝘣𝘦𝘳𝘴𝘢𝘪𝘯𝘨, 𝘢𝘥𝘪𝘭/𝘵𝘪𝘥𝘢𝘬 𝘥𝘪𝘴𝘬𝘳𝘪𝘮𝘪𝘯𝘢𝘵𝘪𝘧 𝘥𝘢𝘯 𝘢𝘬𝘶𝘯𝘵𝘢𝘣𝘦𝘭.
Disclaimer
Bila penggunaan artikel atau data dalam blog ini menyebabkan kerugian materi maupun non materi, maka diluar tanggung jawab penulis blog
Hit Counter
Visitor :
Portofolio
Mudjisantosa SE MM
- Narasumber & Konsultan 2020 - sekarang
- Kasubdit permasalahan kontrak 2015 - 2019
- Kepala Sub Dit Advokasi LKPP (setara Es IIIa) 2012- 2015
- Kepala Sub Dit Pelatihan LKPP 2008-2011
- Kasi Market Dalam Negeri Kemenkeu
- Kasi Pinjaman LN Kemenkeu
- Kasi Bendahara Umum Kemenkeu
- Penulis 15 buku tentang pengadaan
- Saksi Ahli LKPP Pendampingan Pengadaan di berbagai Kementerian, Lembaga, Pemda, BUMN dan BUMD
- Pengajar di lebih 100 even pelatihan pengadaan
- Tim Perancang Modul Pelatihan
- Tim Revisi Soal Ujian
- Penggerak Diskusi Jumat Mengenai PBJ
- Juru Kunci Milis ToT PBJ
- Sertifikat Lulus dan Pelatihan Pengadaan Dalam Negeri dan LN mengenai Pengadaan
Kategori Blog
Random Posts
3/random/post-list
Crafted with by TemplatesYard | Distributed by Gooyaabi Templates
2 Comments
Selamat pagi Pak,
ReplyDeleteMau tanya, apa resikonya kalau Jaminan Pelaksanaan terlambat/kelupaan diperpanjang sampai lebih dari 1 tahun? Tetapi addendum perpanjangan ada. Bagaimana solusinya?
Terima kasih.
Kepada yang terhormat Bapak Mudji Santosa
ReplyDeletemungkin tidak...? Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Pemerintah, mengeluarkan Peraturan, tentang " Bagi Pokja-Pokja diseluruh Indonesia yang akan menangani proses lelang, dalam menyajikan standar dokumen pengadaan Barang/jasa, harus hasil klarifikasi dan rekomendasi dari pihak LKPP" kenapa demikian...? karena mekanisme dalam menentukan persyaratan, pokja terkesan lebih keberpihakan selera indipidu pokja, ketimbang keberpihakan terhadap peraturan-peraturan E-tendering, sehingga kami dalam memperhatikan standar dokumen (persyaratan persyaratan) selalu berbeda, meski jenis pekerjaanya sama. atas perhatinnya kami ucapkan terima kasih