Konsultan Perencana menjadi konsultan pengawas

Pepres 16 tahun 2018 Pasal 7

(1)    Semua pihak yang terlibat dalam Pengadaan Barang/Jasa  mematuhi etika sebagai berikut :

e. menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang berakibat persaingan usaha tidak sehat dalam Pengadaan Barang/Jasa;

(2)    Pertentangan kepentingan pihak yang terkait dalam hal:  b. konsultan perencana/pengawas dalam Pekerjaan  Konstruksi bertindak sebagai pelaksana Pekerjaan Konstruksi yang direncanakannya/ diawasinya,  kecuali dalam pelaksanaan pengadaan pekerjaan  terintegrasi;

JADI :

Konsultan perencana boleh jadi konsultan pengawas pada paket yang direncanakannya.

Konsultan perencana tidak boleh jadi pelaksana konstruksinya.

Konsultan perencana dapat menjadi konsultan pengawas di pekerjaan yang direncanakannya.

Konsultan perencana tidak boleh menjadi  penyedia pelaksana jasa konstruksi ( kontraktor) pada pekerjaan yang direncanakannya.

Konsultan pengawas  tidak boleh menjadi  penyedia pelaksana jasa konstruksi ( kontraktor) pada pekerjaan yang diawasinya.

PEKERJAAN TERINTEGRASI

Dalam pekerjaan terintegrasi seperti design  and build, konsultan perencana dapat bergabung dengan pelaksana jasa konstruksi ( pekerjaan terintegrasi  satu penyedia dapat sekaligus memiliki kompetensi konsultan perencana dan pelaksana jasa konstruksi  atau bergabungnya penyedia konsultan perencana dan penyedia jasa konstruksi).

P1618 pasal 7 ayat 2b

konsultan perencana/pengawas dalam Pekerjaan Konstruksi bertindak sebagai pelaksana Pekerjaan Konstruksi yang direncanakannya/diawasinya, kecuali dalam pelaksanaan pengadaan pekerjaan terintegrasi;

P54 tahun 2010 dan perubahannya pada pasal 6 pada penjelasan

konsultan perencana/pengawas dalam Pekerjaan Konstruksi bertindak sebagai pelaksana Pekerjaan Konstruksi yang direncanakannya/diawasinya, kecuali dalam pelaksanaan pengadaan pekerjaan terintegrasi;

}Pesan buku Perpres 16 tahun 2018 dll ke Reza HP 0822 1119 4866