BAGAIMANA ANGGARAN UNTUK TIM TEKNIS ?

Tim Teknis ini adalah Tim Teknis dari PUPR yg dikenal dg Pengelola teknis kriteria penunjukan tim ini adalah memiliki sertifikat kompetensi tim teknis dan penganggaran dan honor tim ini dari dinas PUPR provinsi.

SK biasanya ditetapkan olh dinas PUPR Provinsi atas permintaan Satker.

Pembahasan Tim Teknis ini di uraikan  menjadi 2;
1. Tim Teknis dari PUPR
2. Tim Teknis PPK yg menetapkan PA/KPA/PPK, anggaran diambil dari dana Administrasi. Proyek ( AP )

Apabila PPK menganggarkan honor untuk tim ini hrs selektif mana yg sdh dianggarkan dari dinas dan mana yg blm (klarifikasi kpd ketua Tim)

1.    Apakah sudah dianggarankan di instansi teknis ( Kemen PUPR atau Dinas PUPR Pemda ). Kalau belum perlu dianggarankan. Selanjutnya jangan sampai terbayar dobel dari berbagai anggaran.

2.    Perlu dibuat SK tim teknis nya. Siapa yang bisa ditanda tangan SK untuk bisa terbayar, SK dari PA atau  PPK ?

3.    Pembayaran atas output peran pendampingan, jangan dibayar honor karena ada nama di tim

Permen PUPR 22 tahun 2018

Pasal 74

(1)  Pembinaan dan pengawasan teknis Pembangunan bangunan gedung negara diselenggarakan oleh Menteri.

(2)  Pembinaan teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:

a.  Menteri melalui Direktur Bina Penataan Bangunan,

Direktorat Jenderal Cipta Karya, untuk tingkat nasional dengan sumber pembiayaan yang berasal dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau perolehan lainnya yang sah yang akan menjadi Barang Milik Negara;

b.  gubernur melalui kepala OPD yang bertanggung jawab dalam pembinaan bangunan gedung untuk tingkat daerah provinsi dengan sumber pembiayaan yang berasal dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah provinsi dan/atau perolehan lainnya yang sah yang akan menjadi Barang Milik Daerah;      

c.   bupati atau wali kota melalui kepala OPD yang bertanggung jawab dalam pembinaan bangunan gedung untuk tingkat daerah kabupaten atau kota dengan sumber pembiayaan yang berasal dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten atau kota dan/atau perolehan lainnya yang sah yang akan menjadi Barang Milik Daerah.

(3)  Pembinaan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:

a.    fasilitasi; dan

b.    konsultasi.

(4)  Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi:

a.         penyusunan norma, standar, pedoman dan kriteria tentang pembangunan bangunan gedung negara;

b.         penyusunan formula perhitungan Standar Harga Satuan Tertinggi Bangunan Gedung Negara;

c.          penyusunan panduan pengelolaan teknis pembangunan bangunan gedung negara;

d.         penyusunan Prosedur Operasi Standar (POS) Penyelenggaraan Bangunan Gedung Negara;

e.          pemberian bantuan teknis pengelola teknis;

f.           pelaksanaan kegiatan sosialisasi, diseminasi, pelatihan teknis, workshop dan focus group discussion (FGD)

g.          peningkatan kapasitas penyelenggara pembangunan bangunan gedung negara;

h.         peningkatan kapasitas pengelola teknis;

i.           peningkatan kapasitas tenaga pendata harga daerah kabupaten atau kota; dan/atau

j.           percontohan pembangunan bangunan gedung negara.

(5)  Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b meliputi:

a.    rekomendasi penyusunan rencana pendanaan pembangunan bangunan gedung negara;

b.    perhitungan nilai bahan atau material bangunan gedung negara yang masih dapat dijual kembali untuk penghapusan bangunan gedung negara; dan/atau

c.    rekomendasi terkait persyaratan dan prosedur pembangunan bangunan gedung negara.

(6)  Pengawasan teknis pembangunan bangunan gedung negara sebagaimana ayat (1) dilakukan terhadap:

a. pemberian bantuan teknis pembangunan bangunan gedung negara;

b. ketaatan penerapan peraturan terkait penyelenggaraan bangunan gedung negara di tingkat daerah provinsi dan daerah kabupaten atau kota serta melihat kinerja pemerintah daerah provinsi dalam memantau penerapan peraturan perundang- undangan terkait bangunan gedung negara di kabupaten atau kota;

c.  pelaksanaan kebijakan bangunan gedung negara nasional, baik pada tingkat daerah provinsi maupun daerah kabupaten atau kota;

d.  pelaksanaan pembangunan bangunan gedung negara;

e.  pendaftaran Bangunan Gedung Negara; dan/atau

f.   Standar harga satuan tertinggi yang ditetapkan.

(7) Pembinaan dan pengawasan teknis dilakukan melalui bantuan teknis yang berupa bantuan tenaga, informasi dan kegiatan percontohan.