surat keputusan sebagai PPK

Mohon ijin ada masalah tentang status PA.

Bahwa di kecamatan pada th 2014 Camat   eselon  3a adalah PA, tetapi juga sekaligus sebagai ppkom ( PPK ). Mengacu pada permendagri 21 th 2011, yang menyebutkan PA atau KPA sekaligus bertindak ppkom.
Pertanyaannya, nomenklatur penyebutan pada saat tanda tangan kontrak
A. Pengguna anggaran
B. Pengguna anggaran selaku ppkom
C. Ppkom ( PPK )

Mohon jawabannya sama argumentasinya.
Terima kasih

Boleh saja disebut PA atau KPA
Boleh saja disebut PPK
Boleh saja disebut PA/KPA bertindak sebagai PPK
Tidak ada larangannya

1. kalau menurut UU 1/2004, PA punya kewenangan melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran belanja.

2. menurut PP 12/2019, PA punya kewenangan, selain nomor 1 diatas juga punya kewenangan melakukan perikatan *(komitmen)*

sehingga bila PA bertindak sebagai Pejabat Pembuat Komitmen, maka penandatanganan kontrak/perjanjian, cukup atas nama jabatannya sebagai PA

PA/KPA punya kewenangan *administratif beheer*, yaitu ;
1. melakukan tindakan...
2. melakukan pengujian dan perintah bayar.

nmr 1 hrs dilimpahkan ke PPK dan nmr 2 ke PPSPM.

Utk APBD, nmr 1 bisa ke PPTK, namun pada permendagri 21/2011 pd pasal 10A dan pasal 11, PA/KPA bertindak sebagai PPK. dan nmr 2, sebagian ke PPK SKPD.

jadi sejatinya PA/KPA punya kewenangan itu.

Jadi ketika dilantik sebagai Kepala kantor di instansi APBN maka otomatis sebagai KPA dan bisa sebagai PPK,  maka bila dilimpahkan kepada pejabat atau staf dibawahnya sebagai PPK maka harus memenuhi sertifikasi pbj dan dibuatkan SK

Jadi ketika dilantik sebagai Kepala kantor di instansi APBD  maka otomatis sebagai PA dan bisa melimpahkan ke pejabat atau staf untuk menjadi KPA dengan SK, dan  sebagai KPA tidak perlu sertifikat pbj.
Dalam hal dilimpahkan kepada pejabat atau staf sebagai PPK maka harus memiliki sertifikat pbj dan ada SK

Tulisan ini sebagian hasil diskusi dengan Mandar TH