Mengapa perlu ada mekanisme JAMINAN PEMBAYARAN di APBN

Disarankan kontrak jangan terlambat.
Disarankan kontrak jangan berakhir pada bulan Desember.
Bulan desember kok ngejar-ngejar agar kontrak selesai.
Bulan desember kok ikut kerumitan prosedural keuangan.
Bulan desember libur saja atau tender dini untuk 2020
Bagaimana kalau dibuat kontrak selesai sebelum bulan Desember.

Mengapa perlu ada mekanisme JAMINAN PEMBAYARAN di APBN, karena ada BATAS pengajuan pembayaran pada tanggal tertentu misal tanggal 20 des ( karena banyaknya administrasi keuangan di akhir tahun di Kemenkeu) sedangkan masa pelaksanaan kontrak di beberapa Kementerian/lembaga s.d 31 Des..
Artinya bagaimana membayar prestasi tanggal 20 s.d. 31 Des 2019 ?
Misal suatu kontrak dengan masa pelaksanaan kontrak s.d 31 Des 2019
Prestasi kontrak s.d. 20 Desember 85% maka dibayar 85% ... sedangkan sisanya bisa ditagihkan di tanggal 21 - 31 des 2019 ? Tidak bisa.

Karena pada tanggal 21 -31 des 2019 tidak bisa menagih lagi, maka dibayarkan saja dulu 100%, dengan penyedia menyerahkan jaminan bank setempat dengan kantor PPK sebesar 15%.

Misal

Pada tanggal 31 des prestasi mencapai 100persen, maka tidak dicairkan jaminan.

Namun misal pada tanggal 31 des prestasi mencapai 96 persen, maka dicairkan 4% ke kasnegara

Bisakah penerapan demikian digunakan untuk APBD ?
Jawabannya adalah pertanyaan, apakah pemda juga membatasi tagihan sebelum 31 des, kalau penyedia masih bisa menagih ke bagian keuangan, sampai dengan 31 des maka tidak perlu adanya jaminan pembayaran.

Silakan baca :
1.
http://www.djpbn.kemenkeu.go.id/kppn/manokwari/id/berita/pengumuman/2854-petunjuk-teknis-langkah-langkah-akhir-tahun-anggaran-2019.html

2.
Perdirjen 13 2019