MARK UP dalam membuat HPS adalah perbuatan TIPIKOR ?

MARK UP dalam membuat HPS adalah perbuatan TIPIKOR

Mark up adalah menaikkan harga HPS melebihi harga pasar.
Apakah markup merupakan perbuatan tipikor ? Ya kalo disengaja sehingga menguntungkan pihak lain dan ada feed back.
Feed back yaitu pengelola pengadaan terima sesuatu ( uang / barang dsb ) sehubungan dengan kesengajaan mark up.
Bagaimana kalo tidak sengaja, dapatkah dinilai sebagai markup ? Ya dapat dinilai sebagai markup dan *seharusnya tidak tipikor*

Kesalahan tidak sengaja yang berakibat mark up seperti :
1. Tidak kompeten membuat hps
2. Tidak tahu struktur tepat tentang struktur harga
3. Tidak tahu tepat mengenai level penyedia
4. Tidak tahu sumber yang tepat mengenai harga pasar

Sepanjang poin nomor 1 sampai 4 tidak terkait dengan perbuatan tipikor . Selanjutnya kalo memang terjadi mark up atau harga kontrak yg melebihi harga pasar, mark up yang terjadi dinikmati oleh siapa ? Umumnya penyedia.
Cara menilai adanya mark up, yaitu jangan dari sisi penyedia dengan mencari harga dari pemasoknya lalu ditambah batasan keuntungan 10%-15%  kemudian dibandingkan dengan harga kontrak, tetapi seharusnya dari harga kontrak dibandingkan dengan harga pasar yang wajar.

Bahkan ekstremnya, tidak membuat hps itu tidak apa-apa bila pelelangan terjadi kompetisi dan harga kontrak yang terbentuk merupakan harga pasar yang wajar. Yang tidak boleh yaitu tidak membuat HPS dan lelang terjadi pengaturan ( disetting / kolusi / rekayasa) kemudian harga kontrak melebihi harga pasar.

Dalam berbagai pengadaan di bumn dan lembaga donor, hal yang biasa suatu pengadaan tidak ada hps nya.

Bahkan pengadaan konstruksi secara design n build tidak menggunakan hps tetapi anggaran yang tersedia.

Jadi suatu fakta terjadi mark up, tapi belum tentu tipikor.
Bila terjadi memang markup tanpa tipikor seharusnya diupayakan pengembalian kerugian negara, tapi ingat bukan karena potensi kerugian negara.

Tipikor atau tindak pidana korupsi seharusnya yang tepat bersamaan dengan adanya *kolusi, fiktif, suap, markup sengaja, penipuan dan pemalsuan*

Kesimpulannya markup tidak serta merta tipikor.

Namun mungkin belum banyak yang sependapat dengan uraian saya ini.

Pengelola pengadaan terima sesuatu ( uang / barang dsb ) sehubungan dengan kesengajaan mark up ( inilah yang harus dibuktikan oleh aparat penegak hukum).

Pemberantasan korupsi adalah memberantas perbuatan korupsi.

Bukan memberantas kesalahan pengadaan, menemukan buruknya manajemen kontrak dan adanya kerugian negara.

Di dunia kayaknya memberantas korupsi dengan adanya kesalahan prosedur pengadaan dan adanya kerugian negara tanpa terbukti adanya perbuatan kolusi, suap dsb HANYA DI INDONESIA.

Jangan sampai kita tersesat di jalan yang terang.

Rudy Harahap BPKP berpendapat ( telah saya edit) lebih kurang sebagai berikut :

Bagaimana definisi mark-up dulu secara ekonomi atau bisnis?  Mark-up itu sebenarnya bahasa positif. Ketika masuk ke Indonesia menjadi negatif. Mungkin ini bisa direfer https://www.accountingcoach.com/blog/gross-margin-markup

Karenanya, cukup aneh definisi di Indonesia yaitu : "Mark up adalah menaikkan harga melebihi harga pasar."

Mungkin bisa dijelaskan bahwa itu adalah definisi mark-up saat ini dalam konteks di Indonesia

Seharusnya dimengerti bahwa mark-up pada dasarnya adalah margin. bedanya, "the markup percentage is often expressed as a percentage of cost."

 "The gross profit ratio or the gross margin ratio expresses the gross profit or gross margin amount as a percentage of sales"

Jadi cara menghitungnya saja yang berbeda antara margin dan markup. Yang membedakan adalah basis perhitungannya. Padahal konsepnya sama.

Idealnya yaitu è cost + markup = market price

Untuk konteks Indonesia, karena market itu tidak perfect (mudah dimanipulasi) dalam konteks Indonesia, rumus cost + markup = market price, menjadi tidak teraktualisasi. Selanjutnya perlunya corrective action dari state. Sialnya corrective action ini malah lebih banyak terkait dengan criminal laws, atau diproses hukum sebagai tipikor. Seharusnya ke business laws.  Semestinya, corrective action bisa didekati dengan business laws. Masih banyak proses hukum secara business laws tidak jalan seperti tidak berfungsinya actors business laws antara lain proses mediasi, arbitrase dsb.  Sedangkan yang dominan adalah aspek hukum tindak pidana korupsi,  contoh, polisi hanya mengenal criminal laws.

https://www.accountingcoach.com/blog/gross-margin-markup

What is the difference between gross margin and markup?

Gross margin or gross profit is defined as sales minus cost of goods sold. If a retailer sells a product for $10 which had a cost of $8, the gross profit or gross margin is $2. The gross profit ratio or the gross margin ratio expresses the gross profit or gross margin amount as a percentage of sales. In our example the gross margin ratio is 20% ($2 divided by $10).

Markup is used several ways. Some retailers use markup to mean the difference between a product's cost and its selling price. In our example, the product had a cost of $8 and it had a markup of $2 resulting in a selling price of $10. The $2 markup is the same as the $2 gross profit. However, the markup percentage is often expressed as a percentage of cost. In our example the $2 markup is divided by the cost of $8 resulting in a markup of 25%. (Some retailers may use the term markup to mean the increase in the original selling. For example, if the $10 selling price was increased to $11 because of high demand and limited supply, they would say the markup was $1.)