PENYEDIA MELAKUKAN SANGGAHAN

Penyedia dalam menyanggah agar memperhatikan sebagai berikut :

Sanggah ke ulp atau pengaduan ke inspektorat dan terakhir ke PTUN..
pertama apakah menurut dokumen pengadaan anda seharusnya tdk gugur
kedua apakah anda adalah penawar yang menawar paling murah

Sanggahan

Pasal 81**⁾

(1)      Peserta pemilihan yang memasukan dokumen kualifikasi atau penawaran yang merasa dirugikan, baik secara sendiri maupun bersama-sama dengan peserta lainnya dapat mengajukan sanggahan secara tertulis apabila  menemukan:

a.           penyimpangan terhadap ketentuan dan prosedur yang diatur dalam Peraturan Presiden ini dan yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan Barang/Jasa;

Penjelasan: Yang dimaksud dengan penyimpangan terhadap ketentuan dan prosedur adalah:

a. tidak memenuhi persyaratan; dan

b. tidak mengikuti prosedur tata urut proses.

b.           adanya rekayasa yang mengakibatkan terjadinya persaingan yang tidak sehat; dan/atau

Penjelasan: Yang dimaksud rekayasa tertentu adalah upaya yang dilakukan sehingga dapat mengakibatkan persaingan tidak sehat, misalkan:

a. penyusunan spesifikasi yang mengarah kepada produk tertentu, kecuali untuk suku cadang;

b. kriteria penilaian evaluasi yang tidak rinci (detail) sehingga dapat mengakibatkan penilaian yang tidak adil dan transparan; dan

c. penambahan persyaratan lainnya yang diluar ketentuan yang diatur dalam Peraturan Presiden.

c.            adanya penyalahgunaan wewenang oleh Kelompok Kerja ULP dan/atau Pejabat yang berwenang lainnya.

Penjelasan: Yang dimaksud dengan adanya penyalahgunaan wewenang adalah tindakan yang sengaja dilakukan diluar kewenangan terkait proses pengadaan. Yang dimaksud dengan pejabat berwenang lainnya adalah PA/KPA, Kepala Daerah, PPK, Tim Pendukung, dan Tim Teknis.

(2)      Surat sanggahan disampaikan kepada Kelompok Kerja ULP dan ditembuskan kepada PPK, PA/KPA, dan APIP Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/Institusi yang bersangkutan paling lambat paling lambat 3 (tiga) hari kerja untuk Pelelangan/Seleksi Sederhana dan Pemilihan Langsung, sedangkan untuk Pelelangan/Seleksi Umum paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah pengumuman pemenang.

(3)      Kelompok Kerja ULP wajib memberikan jawaban tertulis atas semua sanggahan paling lambat 3 (tiga) hari kerja untuk Pelelangan/Seleksi Sederhana dan Pemilihan Langsung, sedangkan untuk Pelelangan/Seleksi Umum paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah surat sanggahan diterima.

Pasal 82**⁾

(1)      Peserta yang tidak puas dengan jawaban sanggahan dari Kelompok Kerja ULP dapat mengajukan sanggahan banding kepada Menteri/Pimpinan Lembaga/Kepala Daerah/ Pimpinan Institusi atau kepada Pejabat yang menerima penugasan untuk menjawab sanggahan banding paling lambat 5 (lima) hari kerja untuk Pelelangan Umum/Seleksi Umum/Pelelangan Terbatas, dan paling lambat 3 (tiga) hari kerja untuk Pelelangan Sederhana/Seleksi Sederhana/ Pemilihan Langsung setelah diterimanya jawaban sanggahan.

(2)      Peserta yang mengajukan Sanggahan Banding wajib menyerahkan Jaminan Sanggahan Banding yang berlaku 15 (lima belas) hari kerja sejak pengajuan Sanggahan Banding untuk Pelelangan Umum/Seleksi Umum/Pelelangan Terbatas, dan 5 (lima) hari kerja untuk Pelelangan Sederhana/Seleksi SederhanaPemilihan Langsung.

(3)      Jaminan Sanggahan Banding ditetapkan sebesar 1% (satu perseratus) dari nilai total HPS.

(4)      Sanggahan Banding menghentikan proses Pelelangan/Seleksi.

(5)      LKPP dapat memberikan saran, pendapat dan rekomendasi untuk penyelesaian sanggahan banding atas permintaan Menteri/ Pimpinan Lembaga/Kepala Daerah/Pimpinan Institusi.

Penjelasan: Saran, pendapat dan rekomendasi penyelesaian Sanggahan Banding dari LKPP ditembuskan kepada pihak terkait.

(6)      Menteri/Pimpinan Lembaga/Kepala Daerah/Pimpinan Institusi memberikan jawaban atas semua sanggahan banding kepada penyanggah banding paling lambat 15 (lima belas) hari kerja setelah surat sanggahan banding diterima untuk Pelelangan Umum/Seleksi Umum/ Pelelangan Terbatas serta 5 (lima) hari kerja untuk Pelelangan Sederhana/Seleksi Sederhana/Pemilihan Langsung.

Penjelasan: Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah/Pimpinan Institusi dalam memberikan tanggapan atas Sanggahan Banding dapat meminta saran dan pendapat dari APIP K/L/D/I yang bersangkutan atau unit kerja yang tidak menimbulkan pertentangan kepentingan.

(7)      Dalam hal sanggahan banding dinyatakan benar, Menteri/Pimpinan Lembaga/Kepala Daerah/Pimpinan Institusi memerintahkan Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan melakukan evaluasi ulang atau Pengadaan Barang/Jasa ulang.

(7a)  Pimpinan Kementerian/Lembaga/Institusi dapat menugaskan Pejabat Eselon I atau Pejabat Eselon II untuk menjawab Sanggahan Banding.

(7b) Kepala Daerah dapat menugaskan Sekretaris Daerah atau PA untuk menjawab Sanggahan Banding.

(7c) Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (7a) dan ayat (7b) tidak berlaku, dalam hal Pejabat dimaksud merangkap sebagai PPK atau Kepala ULP untuk paket kegiatan yang disanggah.

(8)      Dalam hal sanggahan banding dinyatakan salah, Menteri/ Pimpinan Lembaga/Kepala Daerah/Pimpinan Institusi memerintahkan agar Kelompok Kerja ULP melanjutkan proses Pengadaan Barang/Jasa.

(9)      Dalam hal sanggahan banding dinyatakan benar, Jaminan Sanggahan Banding dikembalikan kepada penyanggah.

(10)   Dalam hal sanggahan banding pada Pelelangan/Seleksi dinyatakan salah, Jaminan Sanggahan Banding dicairkan dan disetorkan ke kas Negara/Daerah, kecuali jawaban Sanggahan Banding melampaui batas akhir menjawab Sanggahan Banding.

Penjelasan: Dengan ketentuan ini dalam hal jawaban sanggahan banding melampui batas akhir yang telah  ditentukan. Jaminan sanggah banding dikembalikan kepada penyanggah banding.