8 Perintah Presiden Jokowi di Depan Kajati dan Kapolda se-Indonesia

1 Kebijakan dan diskresi pemerintah daerah tidak boleh dipidanakan

2 Tindakan administrasi harus dibedakan dengan yang memang berniat korupsi. Aturan BPK jelas, mana pengembalian dan yang bukan

3 Temuan BPK masih diberi peluang perbaikan 60 hari. Sebelum waktu itu habis, penegak hukum tidak boleh masuk dulu

4 Kerugian negara harus konkret, tidak mengada-ada

5 Kasus dugaan korupsi tidak boleh diekspos di media secara berlebihan sebelum tahap penuntutan

6 Pemda tidak boleh ragu mengambil terobosan untuk membangun daerah

7 Perintah ada pengecualian untuk kasus dugaan korupsi yang berawal dari operasi tangkap tangan (OTT)

8 Setelah perintah itu, jika masih ada kriminalisasi kebijakan, Kapolda-Kapolres dan Kajati-Kajari akan dicopot

**Sumber: Pidato Presiden dalam rapat dengan Kajati dan Kapolda se-Indonesia, Selasa (19/7/2016)