Friday, December 16, 2016

8 Perintah Presiden Jokowi di Depan Kajati dan Kapolda se-Indonesia

1 Kebijakan dan diskresi pemerintah daerah tidak boleh dipidanakan
2 Tindakan administrasi harus dibedakan dengan yang memang berniat korupsi. Aturan BPK jelas, mana pengembalian dan yang bukan
3 Temuan BPK masih diberi peluang perbaikan 60 hari. Sebelum waktu itu habis, penegak hukum tidak boleh masuk dulu
4 Kerugian negara harus konkret, tidak mengada-ada
5 Kasus dugaan korupsi tidak boleh diekspos di media secara berlebihan sebelum tahap penuntutan
6 Pemda tidak boleh ragu mengambil terobosan untuk membangun daerah
7 Perintah ada pengecualian untuk kasus dugaan korupsi yang berawal dari operasi tangkap tangan (OTT)
8 Setelah perintah itu, jika masih ada kriminalisasi kebijakan, Kapolda-Kapolres dan Kajati-Kajari akan dicopot

**Sumber: Pidato Presiden dalam rapat dengan Kajati dan Kapolda se-Indonesia, Selasa (19/7/2016)

No comments:

Post a Comment