PEMBAYARAN KONTRAK

1.     Pahami aturan pembayaran dan ketentuan pembayaran di kontrak, termasuk eskalasi harga sesuai peraturan dan ketentuan kontrak, adanya syarat pembayaran ke sub kontrak dsb

2.     Memastikan kebenaran addendum kontrak yang diperbolehkan atau berakibat perubahan nilai pembayaran

3.     Berdasar prestasi kerja / material on site / jaminan bernilai uang

4.     Dokumen yang disyaratkan sesuai ( misal berita acara kemajuan pekerjaan/termin, berita  acara serah terima, kuitansi dsb)

5.     tandatangan/paraf pihak terkait di dokumen yang disyaratkan

6.     Pemotongan PPN / PPh / Denda

7.     Mitigasi kerugian negara, bila ragu dilakukan audit teknis /keuangan ( audit sebelum pembayaran )

8.     Rekening penyedia yang benar sesuai kontrak

Peraturan yang perlu di perhatikan :

UU No. 1 tahun 2004 mengenai Perbendaharaan Negara

Peraturan Pemerintah No.  45 tahun 2013 mengenai Tata Cara Pelaksanaan APBN

Permenkeu  No. 190/PMK.5/2012  tahun 2012 mengenai  Tatacara Pembayaran dalam rangka APBN

Serta Permenkeu-permenkeu yang terkait seperti mengenai multi years, pembayaran dalam langkah-langkah akhir tahun, perpanjangan waktu 50 hari/90 hari dsb

Untuk Pemerintah Daerah silahkan lihat Peraturan Pemerintah No. 58 tahun 2005, Permendagri terkait ( No. 13 tahun 2006, dan perubahannya yaitu No. 59 tahun 2007, No. 21 tahun 2011) dan peraturan Gubernur/Bupati/Walikota (peraturan kepala daerah untuk masing-masing daerah bisa berbeda).

Untuk  menilai MOS (materian on site) bisa melihat Peraturan Kepala LKPP No.  19 tahun 2014