header 2

𝘉𝘭𝘰𝘨 𝘪𝘯𝘪 𝘩𝘢𝘯𝘺𝘢 𝘱𝘦𝘯𝘥𝘢𝘱𝘢𝘵 𝘱𝘳𝘪𝘣𝘢𝘥𝘪 𝘶𝘯𝘵𝘶𝘬 𝘮𝘦𝘯𝘥𝘶𝘬𝘶𝘯𝘨 𝘬𝘦𝘮𝘢𝘫𝘶𝘢𝘯 𝘐𝘯𝘥𝘰𝘯𝘦𝘴𝘪𝘢 𝘮𝘦𝘭𝘢𝘭𝘶𝘪 𝘱𝘦𝘯𝘨𝘢𝘥𝘢𝘢𝘯 𝘺𝘢𝘯𝘨 𝘮𝘶𝘥𝘢𝘩 , 𝘦𝘧𝘪𝘴𝘪𝘦𝘯,𝘦𝘧𝘦𝘬𝘵𝘪𝘧,𝘵𝘳𝘢𝘯𝘴𝘱𝘢𝘳𝘢𝘯,𝘣𝘦𝘳𝘴𝘢𝘪𝘯𝘨, 𝘢𝘥𝘪𝘭/𝘵𝘪𝘥𝘢𝘬 𝘥𝘪𝘴𝘬𝘳𝘪𝘮𝘪𝘯𝘢𝘵𝘪𝘧 𝘥𝘢𝘯 𝘢𝘬𝘶𝘯𝘵𝘢𝘣𝘦𝘭.

Pemutusan kontrak karena pemotongan anggaran ?

Artikel lain yang perlu dibaca
silakan klik di 
http://www.mudjisantosa.net/2016/11/pemotongan-anggaran-bagaimana-dengan.html


Pembangunan sekolah bersumber dari dau.tapi karena dana dau ditangguhkan maka pembyaranya pun blum bisa dibayarkan.bagaimana kalau 
1.pekerjaan dihentikan dan pembyaran dibyar sebesar persentase pekerjaan.bagaimana untuk lanjutannya apakah di lelang kembali atau tetap oleh penyedia itu kalau kgiatan itu dilanjtkan pada tahun brikutnya karena bukan kesalahan penyedia?
2,bgaimana kalau pekerjaan tetap dilanjtkan tapi dibayar tahun berikutnya
3,bgaimana kalau skpd yg brtangung jawbnya di lebur kpd skpd bru bgaiman a lanjutanya karena perubahan kelembagaan.
Respon :
1. pekerjaan konstruksi dihentikan atau diteruskan agar memperhatikan aspek kerugian yang akan dialami sehingga pilihannya bisa dihentikan atau diteruskan
2. bila dihentikan maka kelanjutan di tahun berikutnya agar memperhatikan aspek satu kesatuan konstruksi.
Agar dimintakan pendapat kepada instansi yang kompeten untuk menilai apakah ini pekerjaan satu kesatuan konstruksi. Dalam hal ada rekomendasi bahwa pekerjaan ini satu kesatuan konstruksi maka dilakukan penunjukan langsung kepada penyedia yang mengerjakan sebelumnya dengan kewajaran harga kontrak.
3. kalau pekerjaan tetap dilanjutkan tapi dibayar tahun berikutnya, agar dilakukan pertemuan untuk kepastian anggaran dengan pengguna anggaran, bagian keuangan dan inspektorat
4. perubahan skpd untuk pekerjaan yang berjalan agar dibuat berita acara, sehingga jelas pertanggungjawaban kegiatan yang telah dilakukan 


MENGENAI PEMUTUSAN KONTRAK SEHUBUNGAN PEMOTONGAN ANGGARAN ( akan dibuat petunjukknya oleh LKPP ) 7-9-2016

Pemutusan Kontrak

Pasal  93**)

(1)      PPK dapat memutuskan Kontrak secara sepihak apabila:
a.           kebutuhan barang/jasa tidak dapat ditunda melebihi batas berakhirnya kontrak;
a.1.    berdasarkan penelitian PPK, Penyedia Barang/Jasa tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan kesempatan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan untuk menyelesaikan pekerjaan;
a.2.    setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan, Penyedia Barang/Jasa tidak dapat menyelesaikan pekerjaan;
Penjelasan : Masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan untuk Pekerjaan Konstruksi disebut juga Provisional Hand Over. (Perpres 4 tahun 2015)
b.           Penyedia Barang/Jasa lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
Penjelasan: Adendum bukti perjanjian dalam hal ini hanya dapat dilakukan untuk mencantumkan sumber dana dari dokumen anggaran Tahun Anggaran berikutnya atas sisa pekerjaan yang akan diselesaikan (apabila dibutuhkan). Masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan untuk Pekerjaan Konstruksi disebut juga Provisional Hand Over.
c.            Penyedia Barang/Jasa terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang; dan/atau
d.           pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggararan persaingan sehat dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang.
(1a) Pemberian kesempatan kepada Penyedia Barang/Jasa menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender, sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.1. dan huruf a.2., dapat melampaui Tahun Anggaran. (Perpres 4 tahun 2015)
Penjelasan : Dalam hal pemberian kesempatan kepada Penyedia Barang/Jasa melampaui Tahun Anggaran, maka dilakukan adendum Kontrak atas sumber pembiayaan dari DIPA Tahun Anggaran berikutnya atas sisa pekerjaan yang akan diselesaikan. (Perpres 4 tahun 2015)
(2)      Dalam hal pemutusan Kontrak dilakukan karena kesalahan Penyedia Barang/Jasa:
a.           Jaminan Pelaksanaan dicairkan;
b.           sisa Uang Muka harus dilunasi oleh Penyedia Barang/Jasa atau Jaminan Uang Muka dicairkan;
c.            Penyedia Barang/Jasa membayar denda keterlambatan; dan
d.           Penyedia Barang/Jasa dimasukkan dalam Daftar Hitam.
(3)      Dalam hal dilakukan pemutusan Kontrak secara sepihak oleh PPK karena kesalahan Penyedia Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kelompok Kerja ULP dapat melakukan Penunjukan Langsung kepada pemenang cadangan berikutnya pada paket pekerjaan yang sama atau Penyedia Barang/Jasa yang mampu dan memenuhi syarat.  
(Perpres 4 tahun 2015)

Post a Comment

0 Comments