Sedang BERKONTRAK DIKENAKAN DAFTAR HITAM ?

Pasal 19 ayat 1, huruf n.

tidak masuk dalam Daftar Hitam;

Penjelasan: Yang dimaksud Daftar Hitam adalah daftar yang memuat identitas Penyedia Barang/Jasa yang dikenakan sanksi oleh K/L/D/I, BUMN/BUMD, lembaga donor, dan/atau Pemerintah negara lain.

Dapat ditegaskan disini bahwa pengenaan daftar hitam tidak dibatasi hanya yang tertayang di web LKPP.

Bagaimana kalau sudah berkontrak diketahui, penyedianya dikenakan daftar hitam ?

Dalam penjelasan Pasal 124 disebutkan

Pengenaan sanksi daftar hitam tidak berlaku surut (nonretroaktif). Penyedia yang terkena sanksi daftar hitam dapat menyelesaikan pekerjaan lain, jika kontrak pekerjaan tersebut ditandatangani sebelum pengenaan sanksi....

Misal kontrak antara PPK dengan penyedia ABC dilakukan tanda tangan kontrak pada tanggal 1 September 2016.

Bagaimana kalau penyedia ABC kena daftar hitam :

a.     sebelum 1 September 2016

b.     sesudah 1 september 2016

Kalau kejadiannya a, yaitu sebelum 1 September 2016, maka kontrak diputus. Sedangkan kalau kejadiannya b (yaitu penetapan daftar hitam setelah tanda tangan), maka kontrak diteruskan saja, sesuai penjelasan pasal 124 tersebut.

Bagaimana kalau kejadiannya seperti kejadian a, bila diputus akan malah merugikan negara ? Ini perlu dibicarakan dengan banyak pihak seperti APIP.  Agar negara memperoleh manfaat dan tidak terjadi kerugian negara.

PERATURAN DAFTAR HITAM

Tulisan sebelumnya :

http://www.mudjisantosa.net/2013/12/sedang-kontrak-ternyata-kena-daftar.html