PENUNJUKAN LANGSUNG BERDASAR PERPRES 16 TAHUN 2018

Pengadaan dimulai dengan identifikasi kebutuhan.  Selanjutnya ketika kebutuhan telah jelas maka dilakukan identifikasi penyedia.  Dalam hal penyedianya ter identifikasi  hanya satu maka dilakukan penunjukan langsung.

PENUNJUKAN LANGSUNG dengan mitigasi sebagai berikut

        1.       alasan / dasar hukum penunjukan langsung ? 

        2.       kepada penyedia yang kompeten / penyedia sebenarnya ? 
               Bukan untuk tujuan kolusi atau nepotisme

        3.       dengan negosiasi harga ?

        4.       harga tidak mark up ?

        5.       tidak ada aliran kepatutan dana ?

Dasar hukum Perpres 16 tahun 2018 sebagai berikut :  

Pasal 1 angka  39.

Penunjukan Langsung adalah metode pemilihan untuk  mendapatkan  Penyedia  Barang/Pekerjaan

Konstruksi/Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya dalam  keadaan tertentu.

Pasal 38

(1) Metode  pemilihan  Penyedia  Barang/ Pekerjaan  Konstruksi/Jasa Lainnya terdiri atas:

a. E-purchasing;

b. Pengadaan Langsung;

c. Penunjukan Langsung;

d. Tender Cepat; dan

e. Tender.

(4) Penunjukan Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat  (1) huruf c dilaksanakan untuk  Barang/Pekerjaan  Konstruksi/Jasa Lainnya dalam keadaan tertentu.

(5) Kriteria Barang/ Pekerj aan Konstruksi/Jasa Lainnya  untuk keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat  (4) meliputi:

a. penyelenggaraan penyiapan kegiatan yang mendadak  untuk menindaklanjuti komitmen internasional yang  dihadiri oleh Presiden/Wakil Presiden;

b. barang/jasa yang bersifat rahasia untuk kepentingan  Negara meliputi intelijen, perlindungan saksi,  pengamanan Presiden dan Wakil Presiden, Mantan  Presiden dan Mantan Wakil Presiden beserta  keluarganya serta tamu negara setingkat kepala  negara/ kepala pemerintahan, atau barang/jasa lain  bersifat rahasia sesuai dengan ketentuan peraturan  perundang-undangan;

c. Pekerjaan Konstruksi bangunan yang merupakan  satu kesatuan sistem konstruksi dan satu kesatuan tanggung jawab atas risiko kegagalan bangunan yang secara  keseluruhan  tidak  dapat  direncanakan/diperhitungkan sebelumnya;

d. Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang  hanya dapat disediakan oleh 1 (satu) Pelaku Usaha  yang mampu;

e. pengadaan dan penyaluran benih unggul yang  meliputi benih padi, jagung, dan kedelai, serta pupuk  yang meliputi Urea, NPK, dan ZA kepada petani dalam  rangka menjamin ketersediaan benih dan pupuk  secara tepat dan cepat untuk pelaksanaan  peningkatan ketahanan pangan;

f. pekerjaan prasarana, sarana, dan utilitas umum di lingkungan perumahan bagi Masyarakat  Berpenghasilan Rendah yang dilaksanakan oleh  pengembang yang bersangkutan;

g. Barang/ Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang  spesifik dan hanya dapat dilaksanakan oleh  pemegang hak paten, atau pihak yang telah  mendapat izin dari pemegang hak paten, atau pihak yang menjadi pemenang tender untuk mendapatkan  izin dari pemerintah; atau

h. Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang  setelah dilakukan Tender ulang mengalami  kegagalan.

Pasal 41

(4) Penunjukan Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat  (1) huruf c dilaksanakan untuk Jasa Konsultansi dalam  keadaan tertentu.

 (5) Kriteria Jasa Konsultansi dalam keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi:

a. Jasa Konsultansi yang hanya dapat dilakukan oleh 1  (satu) Pelaku Usaha yang mampu;

b. Jasa Konsultansi yang hanya dapat dilakukan oleh 1  (satu) pemegang hak cipta yang telah terdaftar atau pihak yang telah mendapat izin pemegang hak cipta;

c. Jasa Konsultansi di bidang hukum meliputi  konsultan hukum/advokasi atau pengadaan arbiter yang tidak direncanakan sebelumnya, untuk  menghadapi gugatan dan/atau tuntutan hukum dari  pihak tertentu, yang sifat pelaksanaan pekerjaan  dan/atau pembelaannya harus segera dan tidak  dapat ditunda; atau  

d. Permintaan berulang (repeat order) untuk Penyedia  Jasa Konsultansi yang sama.

(6) Dalam hal dilakukan Penunjukan Langsung untuk  Penyedia Jasa Konsultansi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf d, diberikan batasan paling banyak 2 (dua)  kali.

Pasal  50

(6) Pelaksanaan Penunjukan Langsung dilakukan dengan  mengundang 1 (satu) Pelaku Usaha yang dipilih, dengan disertai negosiasi teknis maupun harga.

Pasal 51 ayat 6

(5) Tindak lanjut dari prakualifikasi gagal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pokja Pemilihan segera melakukan prakualifikasi ulang dengan ketentuan:

a. setelah prakualifikasi ulang jumlah peserta yang  lulus 2 (dua) peserta, proses Tender/ Seleksi

dilanjutkan; atau

b. setelah prakualifikasi ulang jumlah peserta yang  lulus 1 (satu) peserta, dilanjutkan dengan proses Penunjukan Langsung.

Pasal 51 ayat 10

(10) Dalam hal Tender/ Seleksi ulang sebagaimana dimaksud  pada ayat (9) gagal, Pokja Pemilihan dengan persetujuan PA/ KPA melakukan Penunjukan Langsung dengan  kriteria:

a. kebutuhan tidak dapat ditunda; dan

b. tidak cukup waktu untuk melaksanakan  Tender/ Seleksi.

SIAPA YANG MEMPROSES PENUNJUKAN LANGSUNG

è PENGGUNA  ANGGARAN

n. menetapkan pemenang pemilihan/Penyedia untuk  metode pemilihan:

1. Tender/ Penunjukan  Langsung/ E-purchasing  untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan

Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai Pagu Anggaran  paling  sedikit  di  atas  Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); atau

2. Seleksi/Penunjukan Langsung untuk paket  Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai Pagu

Anggaran  paling  sedikit  di  atas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

è PEJABAT PENGADAAN

b. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Penunjukan  Langsung untuk pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling banyak  Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);

c. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Penunjukan  Langsung untuk pengadaan Jasa Konsultansi yang  bernilai paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta  rupiah

ð POKJA PEMILIHAN

Pasal  13 ayat 1 c

c. menetapkan pemenang pemilihan/Penyedia untuk  metode pemilihan:

1. Tender/Penu.njukan Langsung untuk paket  Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa

Lainnya dengan nilai Pagu Anggaran  banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus  rupiah); dan

2. Seleksi/ Penunjukan Langsung untuk paling miliar paket  Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai Pagu  Anggaran paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

PENYEDIA

Untuk penyedia  jasa konstruksi, jasa konsultan dan jasa lainnya kepada penyedia yang kompeten.

Untuk pengadaan barang ditujukan kepada penyedia yang sebenarnya ( diutamakan  ke level produsen atau distributor tunggal ) dengan yang pasar yang wajar

PEMUTUSAN KONTRAK BERLANJUT PENUNJUKAN LANGSUNG ( Peraturan LKPP No. 9 tahun 2018 )

Dalam hal dilakukan pemutusan Kontrak secara sepihak oleh Pejabat Penandatangan Kontrak karena kesalahan Penyedia, maka Pokja Pemilihan dapat menunjuk pemenang cadangan berikutnya pada paket pekerjaan yang sama atau Penyedia yang mampu dan memenuhi syarat.