Monday, April 2, 2018

BEBERAPA HAL MENGENAI PENGADAAN LANGSUNG BERDASAR PERPRES 16 TAHUN 2018

Pasal  1 angka

13. Pejabat Pengadaan adalah pejabat administrasi/pejabat fungsional/personel yang bertugas melaksanakan Pengadaan Langsung, Penunjukan Langsung, dan/atau  E-purchasing.

40. Pengadaan Langsung Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa  Lainnya adalah metode pemilihan untuk mendapatkan  Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya  yang bernilai paling banyak Rp200.000.000,00 (dua rates juta rupiah).

41. Pengadaan Langsung Jasa Konsultansi adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Jasa Konsultansi  yang bernilai paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus  juta rupiah)

Pasal 43
(1)      Metode penyampaian dokumen penawaran pada  pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi melalui Pengadaan  Langsung dan Penunjukan Langsung menggunakan  metode satu file.
 
Pasal 50 ayat (7) Pelaksanaan Pengadaan Langsung dilakukan sebagai berikut:

a. pembelian/pembayaran langsung kepada Penyedia  untuk Pengadaan Barang/Jasa Lainnya yang  menggunakan bukti pembelian atau kuitansi; atau

b. permintaan penawaran yang disertai dengan  klarifikasi serta negosiasi teknis dan harga kepada  Pelaku Usaha untuk Pengadaan Langsung yang  menggunakan SPK.



1 comment:

  1. Selamat pagi pak... Mohon bantuan cermati
    Perpres 16 Tahun 2018, pada Bagian Kelima Pasal 12 ayat b dan ayat c. Penggunaan istilah dalam wewenang Pejabat Pengadaan ; tertulis
    Penunjukan Langsung sd 200 juta. Apa seharusnya tertulis Pengadaan Langsung pak? Trm ksh

    ReplyDelete