Mohon penjelasannya...
Pekerjaan jasa konsultansi seperti apa yg bisa dilakukan repeat order sebagaimana ketentuan pasal 41 perpres 16/18?
Apakah boleh melaksanakan repeat order untuk pekerjaan yg sama tapi lokasinya berbeda?
Pekerjaan *yg berhubungan dgn pekerjaan sebelumnya.*
Contoh 2017 ada pekerjaan jasa konsultan pembuatan aplikasi
Di tahun 2018 ada pengembangan aplikasi.
Pekerjaan ini ( 2018 ) berhubungan dgn pekerjaan sebelumnya.
Sehingga bila dilakukan oleh *penyedia baru* ....penyedia harus mempelajari aplikasi sebelumnya dst sehingga kurang efektif n efisien. Lebih efektif atau efisien jika ditunjuk langsung penyedia sebelumnya ( repeat order ).
Contoh yang dapat repeat order pekerjaan jasa konsultan yaitu pengadaan jasa konsultan audit seperti KAP ( kantor akuntan publik ) untuk BPK RI
Pelaksanaan repeat order dilakukan secara penunjukan langsung dengan negosiasi kewajaran harga.
Repeat order untuk konsultan perencana yang melakukan design berulang sehingga pekerjaan bisa cepat dan harga bisa lebih murah
Petunjuk lebih lanjut mengenai repeat order akan di atur oleh peraturan LKPP
header 2
𝘉𝘭𝘰𝘨 𝘪𝘯𝘪 𝘩𝘢𝘯𝘺𝘢 𝘱𝘦𝘯𝘥𝘢𝘱𝘢𝘵 𝘱𝘳𝘪𝘣𝘢𝘥𝘪 𝘶𝘯𝘵𝘶𝘬 𝘮𝘦𝘯𝘥𝘶𝘬𝘶𝘯𝘨 𝘬𝘦𝘮𝘢𝘫𝘶𝘢𝘯 𝘐𝘯𝘥𝘰𝘯𝘦𝘴𝘪𝘢 𝘮𝘦𝘭𝘢𝘭𝘶𝘪 𝘱𝘦𝘯𝘨𝘢𝘥𝘢𝘢𝘯 𝘺𝘢𝘯𝘨 𝘮𝘶𝘥𝘢𝘩 , 𝘦𝘧𝘪𝘴𝘪𝘦𝘯,𝘦𝘧𝘦𝘬𝘵𝘪𝘧,𝘵𝘳𝘢𝘯𝘴𝘱𝘢𝘳𝘢𝘯,𝘣𝘦𝘳𝘴𝘢𝘪𝘯𝘨, 𝘢𝘥𝘪𝘭/𝘵𝘪𝘥𝘢𝘬 𝘥𝘪𝘴𝘬𝘳𝘪𝘮𝘪𝘯𝘢𝘵𝘪𝘧 𝘥𝘢𝘯 𝘢𝘬𝘶𝘯𝘵𝘢𝘣𝘦𝘭.
Disclaimer
Bila penggunaan artikel atau data dalam blog ini menyebabkan kerugian materi maupun non materi, maka diluar tanggung jawab penulis blog
Hit Counter
Visitor :
Group Diskusi Telegram
Popular Posts
KONSOLIDASI PENGADAAN
March 17, 2018
Pajak atas Jasa Konstruksi
November 04, 2012
Engineering Estimate (EE) dan Owner Estimate (HPS)
March 07, 2013
Youtube Mudjisantosa
Portofolio
Mudjisantosa SE MM
- Narasumber & Konsultan 2020 - sekarang
- Kasubdit permasalahan kontrak 2015 - 2019
- Kepala Sub Dit Advokasi LKPP (setara Es IIIa) 2012- 2015
- Kepala Sub Dit Pelatihan LKPP 2008-2011
- Kasi Market Dalam Negeri Kemenkeu
- Kasi Pinjaman LN Kemenkeu
- Kasi Bendahara Umum Kemenkeu
- Penulis 15 buku tentang pengadaan
- Saksi Ahli LKPP Pendampingan Pengadaan di berbagai Kementerian, Lembaga, Pemda, BUMN dan BUMD
- Pengajar di lebih 100 even pelatihan pengadaan
- Tim Perancang Modul Pelatihan
- Tim Revisi Soal Ujian
- Penggerak Diskusi Jumat Mengenai PBJ
- Juru Kunci Milis ToT PBJ
- Sertifikat Lulus dan Pelatihan Pengadaan Dalam Negeri dan LN mengenai Pengadaan
Kategori Blog
Random Posts
3/random/post-list
Crafted with by TemplatesYard | Distributed by Gooyaabi Templates
3 Comments
This comment has been removed by a blog administrator.
ReplyDeletemohon pencerahan pak mudji di dalam repet order siapakah sebagai pelaksana penunjukan langsung tersebut apakah PPK ataukah Pejabat Pengadaan atau pokja karena disana terdapat negosiasi dilaksanakan oleh K/L/PD melakukan negosiasi untuk pengulangan pemesanan/pekerjaan dengan ketentuan penyedia yang sama sepanjang harga yang ditawarkan menguntungkan dengan tidak mengorbankan kualitas, terima kasih pak
ReplyDeletePerpres 16 Tahun 2018 Pasal 12 ( b ). Pejabat Pengadaan melaksanakan penunjukan langsung yang bernilai paling banyak 200 juta. Jadi jika di atas 200 jt dilakukan oleh PPK. Trimakasih
ReplyDelete