Monday, July 16, 2018

PROSES PENGADAAN LEWAT CATALOG ( EPURCHASING ) WAJIB DIGUNAKAN ?

Dalam Perpres 54 tahun 2010 dan perubahannya dalam pasal 110 disebutkan keharusan/kewajiban pengadaan dengan menggunakan catalog LKPP / epurchasing 

Selanjutnya TIDAK DIWAJIBKAN lagi berdasar pasal 50 ayat 5 Perpres 16 tahun 2018
"Pelaksanaan E-purchasing wajib dilakukan untuk barang/jasa yang menyangkut pemenuhan kebutuhan nasional dan/atau strategis yang ditetapkan oleh menteri,  kepala lembaga, atau kepala daerah." 

Sepanjang belum ada penetapan maka tidak wajib.

Meskipun tidak diwajibkan namun bila ada di catalog agar menggunakan catalog saja, karena

1. tidak perlu membuat HPS, bila aplikasi e-purchasing minta nego kita lakukan negosiasi
2. spek sudah tersedia
3. boleh menyebut merek
4. tidak harus produk yang paling murah, kecuali bila suatu produk disediakan oleh banyak penyedia ( online shop)


5 comments:

  1. Mengapa masih ada saran tetap beli di ekatalog ? Kami pengusaha lokal mampu bersaing harga...sekalipun astra....lihat harga2 it mahal ongkos kirim mahal...masa harga 650 ribu saja wajib beli di ekatalog untuk produk IT....harga kirim setengah dari harga barang....harusnya ada pembatas...proyek kecil beri ke daerah kami tidak minta fasilitas apapun...kami mampu bersaing harga dengan spek merk dan distribusi yang sama....banyak mark up harga di ekatalog di biarkan....bermain di kode model barang yang speknya sama....jutaan tenaga ukm mati gara2 ekatalog...walau harga kami lebih murah tapi dinas ketakutan di periksa kpk ...apa ini adil ? Tidaklah wajar dana puluhan trilyun hanya untuk segelintir orang rekanan lkpp di IT....bebaskan harga pasar asal tidak lebih dari harga ekatalog...mereka cuman tenaga nya sedikit...bayang 500.000 toko IT jika ada 3 pegawai sudah 1.5 jt tenaga kerja terserap....4 tahun ini kami susah...karena dinas hanya mau beli lewat ekatalog IT walau harga nya mahal dan ongkir selangit...mereka takut di periksa kpk....tapi penyedia rekanan LKPP berpesta pora hanya dengan segelintir pegawai dapat puluhan milyar bahkan trilyunan ...ukm di matikan walau barang dan merk sama

    ReplyDelete
    Replies
    1. Perlem LKPP No. 9 THN 2018

      5.1 E-purchasing
      5.1.1 Persiapan Pengadaan
      Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 dalam pasal
      50 ayat (5), bahwa pelaksanaan E-purchasing wajib dilakukan untuk
      barang/jasa yang menyangkut pemenuhan kebutuhan nasional
      dan/atau strategis yang ditetapkan oleh menteri, kepala lembaga, atau
      kepala daerah.
      Oleh karena itu, untuk barang/jasa yang diluar kriteria pemenuhan
      kebutuhan nasional dan/atau strategis, pengadaan barang/jasanya
      tidak wajib dilakukan melalui metode E-purchasing.
      Dalam hal barang/jasa yang dibutuhkan tidak termasuk kriteria wajib
      namun terdapat dalam Katalog Elektronik, keputusan pembelian
      melalui E-purchasing harus mempertimbangkan pemerataan ekonomi
      dengan memberikan kesempatan pada usaha mikro, kecil dan
      menengah serta Pelaku Usaha lokal. E-Purchasing mengutamakan
      pembelian barang/jasa Produk Dalam Negeri sesuai kebutuhan
      K/L/PD.
      Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 dalam pasal
      65 ayat (4), nilai paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa
      Lainnya paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta
      rupiah), dicadangkan dan peruntukannya bagi usaha kecil, kecuali
      untuk paket pekerjaan yang menuntut kemampuan teknis yang tidak
      dapat dipenuhi oleh usaha kecil.
      Memperhatikan hal tersebut di atas, untuk paket pengadaan paling
      banyak Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) yang
      kompetensinya dapat dipenuhi oleh Usaha Kecil dan/atau Pelaku
      Usaha Lokal, maka paket tersebut diprioritaskan untuk Usaha Kecil
      dan/atau Pelaku Usaha Lokal.

      Delete
  2. Sedih membaca komentar diatas, semoga Tuhan mengampuni dosa2 kita smuax

    ReplyDelete
  3. jika dilihat jumlah transaksi ekatalog pertahun sangat fantastis,menurut saya sudah saatnya dianalisa perlunya ketentuan bahwa vendor harus bekerjasama dengan perusahaan kecil diwilayah pelayanan, untuk membina perusahaan kecil

    ReplyDelete
  4. Jika pembelian barang dengan harga diatas 200 juta tidak tersedia di ecatalog, apakah bisa ppk melakukan pengadaan langsung?

    ReplyDelete