KONTRAK UNTUK KEADAAN DARURAT

                 

Ketentuan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa dalam penanganan keadaan darurat meliputi:

a. Jenis Kontrak Pengadaan Barang/Jasa dalam penanganan keadaan darurat adalah:

1) harga Satuan;

2) lumsum;

3) gabungan Lumsum dan Harga Satuan;

4) waktu Penugasan; atau

5) biaya Plus Jasa (Cost Plus Fee).

b. Jenis kontrak Biaya Plus Jasa (Cost Plus Fee) yang dimaksud adalah nilai kontrak merupakan perhitungan dari biaya aktual ditambah jasa dengan persentase tetap atas biaya aktual (Cost Plus Percentage Fee) dimana biaya aktual sesuai dengan pengeluaran sebenarnya;

c. Biaya aktual terdiri dari komponen biaya bahan/material, upah, sewa peralatan. Jasa terdiri dari komponen keuntungan dan overhead;Dalam hal kontrak ditetapkan dengan Biaya Plus Jasa (Cost Plus Fee), Penyedia harus menyediakan dokumen pendukung biaya aktual dan bersedia untuk dilakukan pemeriksaan keuangan atas paket pekerjaan yang dilaksanakan;

d. Nilai kontrak Biaya Plus Jasa (Cost Plus Fee) ditetapkan berdasarkan hasil negosiasi yang disertai dengan bukti pengeluaran/arus kas selama pelaksanan pekerjaan;

e. Jenis Kontrak Biaya Plus Jasa (Cost Plus Fee) dapat digunakan bilamana lingkup pekerjaan tidak dapat teridentifikasi dan/atau penggunaan jenis kontrak lain menimbulkan risiko terhadap keberhasilan penyelesaian pekerjaan;

 f. Pada Pengadaan Barang/Jasa dalam Penanganan Keadaan Darurat, Penyedia dapat diberikan uang muka berdasarkan SPMK; g. Ketentuan tentang sanksi kepada Penyedia (apabila diperlukan); dan

h. Penandatanganan kontrak dapat dilakukan sebelum anggaran tersedia. 

Selanjutnya silahkan baca Peraturan LKPP No. 13 tahun 2018

Jangan lupa pengadaaan sesuai kebutuhan darurat, harga wajar, bukti-bukti transaksi disimpan de ngan baik dan  bukti penerima didukung foto KTP dan yang bersamgkutan.

Kalau apbd untuk penanganan darurat ,pakai rujukan Permendagri 13/2006 junto 21/2011, pasal 162