Pengadaan Barang/Jasa pada Badan Layanan Umum termasuk yang dikecualikan dalam P1618.

Pengadaan Barang/Jasa pada Badan Layanan Umum diatur tersendiri dengan peraturan pimpinan Badan Layanan Umum.

Tidak ada hal yang menghambat penggunaan perpres pengadaan termasuk P1618 dalam pelaksanaan BLU.  Pembahasan yang sering terjadi adalah batasan nilai pengadaan langsung. Banyak yang berpikir bahwa perlu ada kelonggaran atau fleksibilitas bagi BLU, terutama untuk pengadaan langsung. Banyak pemikiran batasan nilai pengadaan langsung perlu diperlonggar.

Perlunya sampai dimana ? 

Harus ada justifikasi kewajaran batasan nilai pengadaan langsung.  Perhitungan kewajaran batasan nilai pengadaan langsung pada angka berapa rupiah ?

Setiap BLU dalam pengelolaan operasinya akan  mempunyai angka yang berbeda beda dalam kebutuhan operasionalnya.

Jadi berapa batasan nilai rupiah itu ?

Itu yang perlu dibuatm bahwa perlu ada perhitungan kebutuhan, kebutuhan yang diperlukan untuk memenuhi pelayanan cepat dengan pengadaan langsung.
Tidak perlu besar-besar untuk membuat nilai pengadaan langsung, kalau kita bisa memahami kontrak payung, kontrak harga satuan, kontrak tak terikat dsb.

Misal pengadaan obat yang segera, misal kalau melalui katalog (epurchasing ) atau tender cepat dan kontraknya perlu waktu dua minggu sehingga selama dua minggu ini harus tersedia obat, karena obat melalui epurchasing/tender cepat masih menunggu dua minggu lagi.

Berapa kebutuhan obat selama  dua minggu secara rupiah ? è itulah nilai batasan pengadaan langsung yang perlu dibuat sehingga dapat melebihi nilai pengadaan langsung di P1618 yang sebesar Rp. 200 juta

Pasal 61

(1) Dikecualikan dari ketentuan dalam Peraturan Presiden ini adalah:

a. Pengadaan Barang/Jasa pada Badan Layanan Umum;

b. Pengadaan Barang/Jasa yang dilaksanakan berdasarkan tarif yang dipublikasikan secara luas kepada masyarakat;

c. Pengadaan Barang/Jasa yang dilaksanakan sesuai dengan praktik bisnis yang sudah mapan; dan/atau

d. Pengadaan Barang/Jasa yang diatur dengan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

(2) Pengadaan Barang/Jasa pada Badan Layanan Umum diatur tersendiri dengan peraturan pimpinan Badan Layanan Umum.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengecualian dalam Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, ayat (1) huruf c, dan ayat (1) huruf d diatur dengan Peraturan Kepala Lembaga.

ATURAN TERKAIT
1. Permenkeu 08/PMK.02/2006
2. Permendagri 61/2007