JASA KONSULTAN DAN JAMINAN

 Perpres 16

Pasal 1 angka 31.

Jasa Konsultansi adalah jasa layanan profesional yang membutuhkan keahlian tertentu diberbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya olah pikir.

Pasal 1 angka 48

Surat Jaminan yang selanjutnya disebut Jaminan adalah jaminan tertulis yang dikeluarkan oleh Bank Umum/ Perusahaan Penjaminan/ Perusahaan Asuransi/ lembaga keuangan khusus yang menjalankan usaha di bidang pembiayaan, penjaminan, dan asuransi untuk mendorong ekspor Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lembaga pembiayaan ekspor Indonesia.

Pasal 30 ayat (5)

“Pengadaan Jasa Konsultansi tidak diperlukan Jaminan Penawaran, Jaminan Sanggah Banding, Jaminan Pelaksanaan, dan Jaminan Pemeliharaan.”

PERTANYAAN :

1.       Bagaimana dengan Jaminan Pembayaran sebagaimana dalam langkah –langkah akhir tahun  untuk dana APBN sesuai PerdirjenPerbendaharaan No. 13 tahun 2018 ?

Untuk jasa konsultan tidak diatur sendiri, maka mengikuti prosedur umumnya yaitu kalau ada pekerjaan dengan sisa pekerjaannya yang akan diselesaikan di akhir tahun anggaran ( tanggal 22 s.d 31 Des 2018) dengan nilai s.d. Rp. 50 juta dibuatkan SPTJM ( Surat Tanggung Jawab Mutlak), sedangkan untuk nilai di atas Rp. 50 juta dengan jaminan pembayaran dari bank sekota dengan KPPN.  ( untuk APBD apakah punya Peraturan Gubernur/Walikota/Bupati ?)

2.       Bagaimana dalam hal pemberian kesempatan menyelesaikan kontrak ?

Tidak diperlukan jaminan

3.       Bagaimana konsultan perencana yang masih memerlukan proses tender pekerjaan konstruksi atau pengawasan berkala ?

Tidak diperlukan jaminan

Perlu dipertegas dalam kontraknya mengenai kewajiban ini, bila tidak melakukan peran dalam proses tender pekerjaan konstruksi atau pengawasan berkala, akan dikenakan sanksi seperti sanksi wan prestasi yaitu diproses daftar hitam.

4.       Bagaimana konsultan pengawas atau konsultan MK, ketika pengawasan dalam masa pemeliharaan berbeda tahun ?

Tidak diperlukan jaminan

Perlu dipertegas dalam kontraknya mengenai kewajiban ini, bila tidak melakukan peran dalam pengawasan dalam masa pemeliharaan, akan dikenakan sanksi seperti sanksi wan prestasi yaitu diproses daftar hitam.

5.       Bagaimana kalau nomor 2 s.d 4 diminta jaminan ?

Karena tidak merugikan negara, bisa diminta adanya jaminan.