PPK DARI SATUAN KERJA YANG MEMILIKI ANGGARAN ( bukan dari satuan kerja yang lain )

Dalam hal tidak ada personel yang dapat ditunjuk sebagai PPK, KPA dapat merangkap sebagai PPK

( Perpres 16 tahun 2018 )

Perpres 54  tahun 2010 dan perubahannya :

Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disebut PPK adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa

Kepala ULP dan Anggota Kelompok Kerja ULP dilarang duduk sebagai:

a.     PPK;

b.     Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar (PPSPM);

c.     Bendahara; dan

d.     APIP, terkecuali menjadi Pejabat Pengadaan/anggota ULP untuk Pengadaan Barang/Jasa yang dibutuhkan instansinya.

Perpres  54 tahun 2010 dan perubahannya telah diganti dengan Perpres 16 tahun 2018

Perpres 16 tahun 2018

Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara/anggaran belanja daerah

Pejabat Pembuat Komitmen 

(1) PPK dalam Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c memiliki tugas:

a. menyusun perencanaan pengadaan;

b. menetapkan spesifikasi teknis/Kerangka Acuan Kerja (KAK);

c. menetapkan rancangan kontrak; 

d. menetapkan HPS;

e. menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada Penyedia;

f. mengusulkan perubahan jadwal kegiatan;

g. menetapkan tim pendukung;

h. menetapkan tim atau tenaga ahli;

i. melaksanakan e-purchasing untuk nilai di atas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);

j. menetapkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;

k. mengendalikan kontrak/perjanjian;

l. melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan kepada PA/KPA;

m. menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada PA/KPA dengan Berita Acara Penyerahan;

n. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan; dan

o. menilai kinerja Penyedia.

 (2) Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPK melaksanakan tugas pelimpahan kewenangan dari PA/KPA, meliputi:

a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja; dan

b. mengadakan dan menetapkan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan.

(3) PPK dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibantu oleh Pengelola Pengadaan Barang/Jasa. 

Menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang berakibat persaingan usaha tidak sehat dalam Pengadaan Barang/Jasa;

Dalam hal tidak ada personel yang dapat ditunjuk sebagai PPK, KPA dapat merangkap sebagai PPK

Tidak ada anjuran dalam Perpres 54 tahun 2010 dan perubahannya serta dalam Perpres  16 tahun 2018 bahwa PPK dapat diambil dari luar  satuan kerja.

Sebagai pemilik anggaran maka PPK harusnya dari satuan kerja pemilik anggaran, bukan dari satuan kerja lain.

Anggaran harusnya dieksekusi sendiri, bukan diserahkan kepada orang lain diluar satuan kerja. Pemilik angggaran adalah yang mengusulkan anggaran dan yang akan membuktikan tercapainya kegiatan atau pemilik anggaran membuktikan bagaimana mencapai out put kegiatan.

Menurut saya, PPK ditunjuk kepada pejabat (eselon) yang memiliki sertifikasi pengadaan, bukan kepada pegawai biasa. 
Diharapkan pejabat memiliki kewenangan pengendalian pekerjaan dan fungsi koordinasi.
Dalam hal tidak ada pejabat yang bersertifikasi pengadaan maka ditugaskan kepada KPA atau PA untuk bertindak sebagai PPK

Bagaimana bila suatu satuan kerja tidak memiliki kompetensi misal dalam konstruksi , misal suatu dinas pendidikan ?
Dapat dibentuk tim teknis yang kompeten atau dapat dialihkan anggarannya ke dinas cipta karya ( dinas PU ).

Bisakah PPK disuatu satuan kerja A , ditunjuk sebagai pokja pemilihan untuk suatu tender di satuan kerja B ? 
Bisa saja, bila tidak ada atau kurang yang bersertifikat pengadaan di satuan kerja B.  Tidak ada pertentangan kepentingan dan pemilihan belum mengakibatkan tindakan pengeluaran anggaran.