header 2

𝘉𝘭𝘰𝘨 𝘪𝘯𝘪 𝘩𝘢𝘯𝘺𝘢 𝘱𝘦𝘯𝘥𝘢𝘱𝘢𝘵 𝘱𝘳𝘪𝘣𝘢𝘥𝘪 𝘶𝘯𝘵𝘶𝘬 𝘮𝘦𝘯𝘥𝘶𝘬𝘶𝘯𝘨 𝘬𝘦𝘮𝘢𝘫𝘶𝘢𝘯 𝘐𝘯𝘥𝘰𝘯𝘦𝘴𝘪𝘢 𝘮𝘦𝘭𝘢𝘭𝘶𝘪 𝘱𝘦𝘯𝘨𝘢𝘥𝘢𝘢𝘯 𝘺𝘢𝘯𝘨 𝘮𝘶𝘥𝘢𝘩 , 𝘦𝘧𝘪𝘴𝘪𝘦𝘯,𝘦𝘧𝘦𝘬𝘵𝘪𝘧,𝘵𝘳𝘢𝘯𝘴𝘱𝘢𝘳𝘢𝘯,𝘣𝘦𝘳𝘴𝘢𝘪𝘯𝘨, 𝘢𝘥𝘪𝘭/𝘵𝘪𝘥𝘢𝘬 𝘥𝘪𝘴𝘬𝘳𝘪𝘮𝘪𝘯𝘢𝘵𝘪𝘧 𝘥𝘢𝘯 𝘢𝘬𝘶𝘯𝘵𝘢𝘣𝘦𝘭.

PPK DARI SATUAN KERJA YANG MEMILIKI ANGGARAN ( bukan dari satuan kerja yang lain )

Dalam hal tidak ada personel yang dapat ditunjuk sebagai PPK, KPA dapat merangkap sebagai PPK
( Perpres 16 tahun 2018 )
Perpres 54  tahun 2010 dan perubahannya :
Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disebut PPK adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa
Kepala ULP dan Anggota Kelompok Kerja ULP dilarang duduk sebagai:
a.     PPK;
b.     Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar (PPSPM);
c.     Bendahara; dan
d.     APIP, terkecuali menjadi Pejabat Pengadaan/anggota ULP untuk Pengadaan Barang/Jasa yang dibutuhkan instansinya.

Perpres  54 tahun 2010 dan perubahannya telah diganti dengan Perpres 16 tahun 2018
Perpres 16 tahun 2018
Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara/anggaran belanja daerah
Pejabat Pembuat Komitmen 
(1) PPK dalam Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c memiliki tugas:
a. menyusun perencanaan pengadaan;
b. menetapkan spesifikasi teknis/Kerangka Acuan Kerja (KAK);
c. menetapkan rancangan kontrak; 
d. menetapkan HPS;
e. menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada Penyedia;
f. mengusulkan perubahan jadwal kegiatan;
g. menetapkan tim pendukung;
h. menetapkan tim atau tenaga ahli;
i. melaksanakan e-purchasing untuk nilai di atas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
j. menetapkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;
k. mengendalikan kontrak/perjanjian;
l. melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan kepada PA/KPA;
m. menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada PA/KPA dengan Berita Acara Penyerahan;
n. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan; dan
o. menilai kinerja Penyedia.

 (2) Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPK melaksanakan tugas pelimpahan kewenangan dari PA/KPA, meliputi:
a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja; dan
b. mengadakan dan menetapkan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan.
(3) PPK dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibantu oleh Pengelola Pengadaan Barang/Jasa. 
Menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang berakibat persaingan usaha tidak sehat dalam Pengadaan Barang/Jasa;
Dalam hal tidak ada personel yang dapat ditunjuk sebagai PPK, KPA dapat merangkap sebagai PPK

Tidak ada anjuran dalam Perpres 54 tahun 2010 dan perubahannya serta dalam Perpres  16 tahun 2018 bahwa PPK dapat diambil dari luar  satuan kerja.
Sebagai pemilik anggaran maka PPK harusnya dari satuan kerja pemilik anggaran, bukan dari satuan kerja lain.

Anggaran harusnya dieksekusi sendiri, bukan diserahkan kepada orang lain diluar satuan kerja. Pemilik angggaran adalah yang mengusulkan anggaran dan yang akan membuktikan tercapainya kegiatan atau pemilik anggaran membuktikan bagaimana mencapai out put kegiatan.

Menurut saya, PPK ditunjuk kepada pejabat (eselon) yang memiliki sertifikasi pengadaan, bukan kepada pegawai biasa. 
Diharapkan pejabat memiliki kewenangan pengendalian pekerjaan dan fungsi koordinasi.
Dalam hal tidak ada pejabat yang bersertifikasi pengadaan maka ditugaskan kepada KPA atau PA untuk bertindak sebagai PPK

Bagaimana bila suatu satuan kerja tidak memiliki kompetensi misal dalam konstruksi , misal suatu dinas pendidikan ?
Dapat dibentuk tim teknis yang kompeten atau dapat dialihkan anggarannya ke dinas cipta karya ( dinas PU ).

Bisakah PPK disuatu satuan kerja A , ditunjuk sebagai pokja pemilihan untuk suatu tender di satuan kerja B ? 
Bisa saja, bila tidak ada atau kurang yang bersertifikat pengadaan di satuan kerja B.  Tidak ada pertentangan kepentingan dan pemilihan belum mengakibatkan tindakan pengeluaran anggaran.


Post a Comment

8 Comments

  1. ASS..WR.WB.SAYA PAK RESKY TKI BRUNAY DARUSALAM INGIN BERTERIMA KASIH BANYAK KEPADA EYANG WORO MANGGOLO,YANG SUDAH MEMBANTU ORANG TUA SAYA KARNA SELAMA INI ORANG TUA SAYA SEDANG TERLILIT HUTANG YANG BANYAK,BERKAT BANTUAN AKI SEKARAN ORANG TUA SAYA SUDAH BISA MELUNASI SEMUA HUTAN2NYA,DAN SAWAH YANG DULUNYA SEMPAT DI GADAIKAN SEKARAN ALHAMDULILLAH SUDAH BISA DI TEBUS KEMBALI,ITU SEMUA ATAS BANTUAN EYANG WORO MANGGOLO MEMBERIKAN ANGKA RITUALNYA KEPADA KAMI DAN TIDAK DI SANGKA SANGKA TERNYATA BERHASIL,BAGI ANDA YANG INGIN DIBANTU SAMA SEPERTI KAMI SILAHKAN HUBUNGI NO HP EYANG WORO MANGGOLO (0823-9177-2208) JANGAN ANDA RAGU ANGKA RITUAL EYANG WORO MANGGOLO SELALU TEPAT DAN TERBUKTI INI BUKAN REKAYASA SAYA SUDAH MEMBUKTIKAN NYA TERIMAH KASIH
    NO HP EYANG WORO MANGGOLO (0823-9177-2208)
    BUTUH ANGKA GHOIB HASIL RTUAL EYANG WORO MANGGOLO
    DIJAMIN TIDAK MENGECEWAKAN ANDA APAPUN ANDA MINTA INSYA ALLAH PASTI DIKABULKAN BERGAUNLAH SECEPATNYA BERSAMA KAMI JANGAN SAMPAI ANDA MENYESAL
    angka;GHOIB: singapura
    angka;GHOIB: hongkong
    angka;GHOIB; malaysia
    angka;GHOIB; toto magnum
    angka”GHOIB; laos…
    angka”GHOIB; macau
    angka”GHOIB; sidney
    angka”GHOIB: vietnam
    angka”GHOIB: korea
    angka”GHOIB: brunei
    angka”GHOIB: china
    angka”GHOIB: thailand

    ReplyDelete
    Replies
    1. Ass.wr.wt.saya IBU NUR INTAN  tki singapore sangat berterima kasih kepada AKI SOLEH, berkat bantuan angka jitu yang di berikan AKI SOLEH, saya bisah menang togel 4D yaitu (1924)? dan alhamdulillah saya menang (359,juta)sekarang saya sudah bisah melunasi hutang-hutang saya dan menyekolahkan anak-anak saya. sekarang saya sudah bisah hidup tenang berkat bantuan AKI SOLEH. bagi anda yang termasuk dalam kategori di bawah ini;
      1.di lilit hutang
      2.selalu kalah dalam bermain togel
      3.barang-barang berharga sudah habis buat judi togel
      4.hidup sehari-hari anda serba kekurangan
      5.anda sudah kemana-mana tapi belum dapat solusi yang tepat
      6.pesugihan tuyul
      7.pesugihan bank gaib
      8.pesugihan uang balik
      9.pesugihan dana gaib, dan dll
      dan anda ingin mengubah nasib melalui jalan togel seperti saya hub AKI SOLEH di no; 082-313-336-747.
      atau anda bisah kunjungi blog AKI "K L I K  D I S I N I"

      Atau Chat/Tlpn di WhatsApp (WA) 
      No WA Aki : 082313336747

      "A T A U  K L I K  S I T U S  K A M I"

      UNTUK JENIS PUTARAN; SGP, HK, MACAU, MALAYSIA, SYDNEY, TOTO MAGNUM, TAIPE, THAILAND, LAOS, CHINA, KOREA, KAMBODIA, KUDA LARI, ARAB SAUDI,

      AKI SOLEH dengan senang hati membantu anda memperbaiki nasib anda melalui jalan togel karna angka gaib/jitu yang di berikan AKI SOLEH tidak perlu di ragukan lagi.sudah terbukti 100% akan tembus. karna saya sudah membuktikan sendiri.buat anda yang masih ragu, silahkan anda membuktikan nya sendiri.
      SALAM KOMPAK SELALU.DAN SELAMAT BUAT YANG JUPE HARI INI













      ..(`’•.¸(` ‘•. ¸* ¸.•’´)¸.•’´).. 
      «082-313-336-747»
      ..(¸. •’´(¸.•’´ * `’•.¸)`’•.¸ )..

      Delete
  2. Pak, mohon bimbingannya.
    Bila suatu Satker menunjuk PPK dari Satker lain dg alasan tidak ada pegawai yg memenuhi syarat di Satker tsb, apakah salah?

    ReplyDelete
    Replies
    1. menurut perpres 16/2018, penandatanganan kontrak dilakukan oleh PA/KPA/PPK

      Delete
  3. Selamat Malam Bapak cuma nanya, apakah ada pembatasan masa jabatan PPK pada Perpres Nomor 16 Tahun 2018, kalau menurut Perpres 70 Tahun 2012 pasal 7 ayat (2a) tidak ada batasan dan tidak terikat tahun anggaran sebab saya belum menemukan pasal yang jelas untuk masa jabatan Pejabat Pengadaan, PjPHP, PPHP dan PPK pada Perpres Nomor 16 Tahun 2018 dan Peraturan Lembaga, tks

    ReplyDelete
  4. Apakah tugas tim teknis pembantu PPKom mengingat PPK di Perpres 16 tahun 2018 sangat banyak kewenangannya dan untuk pengadaan konstruksi misalnya harus dibantu tim teknis.

    ReplyDelete
  5. apabila untuk 1 pekerjaan pengadaan barjas yg sama, bagaimana posisinya untuk BA Penyelesaian pekerjaan apabila KPA dan PPK adalah orang yang sama

    ReplyDelete
  6. Mohon bimbingan...
    Kantor kami (Kemenag Kab.Wonosobo) mempunyai 6 DIPA dengan Kode satker 417281,417283, 417284, 417285, 417286 dan 417287, dengan Bendahara 3 Orang.
    Pertanyaannya, Bendahara satker 417283 apakah bisa ditunjuk sebagai PPK satker 417287 dengan bendahara satker 417287 orang yang berbeda ? Terima kasih. Salam.

    ReplyDelete