Pengadaan secara kontrak tahun jamak ( multi years ) Permenkeu 60 tahun 2018

Peng-anggaran untuk APBN dilakukan oleh Pengguna Anggaran sendiri kecuali yang menjadi kewenangan Menkeu sbb :

Persetujuan Kontrak Tahun Jamak oleh Menteri Keuangan

diberikan untuk:
a. pekerjaan konstruksi dengan nilai di atas Rp200 M ; atau
b. pekerjaan nonkonstruksi dengan nilai di atas Rp20M.

Kontrak Tahun Jamak yang sebagian atau seluruhnya
dibiayai dengan pinjaman/hibah luar negeri dan/atau
pinjaman/hibah dalam negeri

Kontrak Tahun Jamak yang dibiayai dengan surat berharga syariah negara, termasuk untuk lanjutan kegiatan di tahun berikutnya, dilakukan setelah mendapat persetujuan dad Menteri Keuangan.

Permenkeu 60 / 2018

Untuk APBD

Silakan lihat Peraturan Pemerintah 

PP 12 tahun 2019

Pasal 92

(1) Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (4) huruf b dapat dianggarkan:

a. untuk 1 (satu) tahun anggaran; atau

b. lebih dari 1 (satu) tahun anggaran dalam bentuk Kegiatan Tahun Jamak.

(2) Kegiatan Tahun Jamak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus memenuhi kriteria paling sedikit:

a. pekerjaan konstruksi atas pelaksanaan Kegiatan yang secara teknis merupakan satu kesatuan untuk menghasilkan 1 (satu) Keluaran yang memerlukan waktu penyelesaian lebih dari 12 (dua belas) bulan; atau

b. pekerjaan atas pelaksanaan Kegiatan yang menurut sifatnya harus tetap berlangsung pada pergantian tahun anggaran.

(3) Penganggaran Kegiatan Tahun Jamak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan atas persetujuan bersama antara Kepala Daerah dan DPRD.

(4) Persetujuan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditandatangani bersamaan dengan penandatanganan KUA dan PPAS.

(5) Persetujuan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat:

a. nama Kegiatan;

b. jangka waktu pelaksanaan Kegiatan;

c. jumlah anggaran; dan

d. alokasi anggaran per tahun.

(6) Jangka waktu penganggaran pelaksanaan Kegiatan Tahun Jamak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak melampaui akhir tahun masa jabatan Kepala Daerah berakhir, kecuali Kegiatan Tahun Jamak dimaksud merupakan prioritas nasional dan/atau kepentingan strategis nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.