Sunday, July 1, 2018

Penyelesaian sengketa kontrak pbj pemerintah

Layanan Penyelesaian Sengketa Kontrak

Sengketa kontrak di negara-negara modern tidak ke pengadilan
Tetapi diselesaikan ke lembaga arbitrase.

Di dunia, penyelesaian melalui Arbitrase pun juga dihindari, lebih dipilih secara melalui *mediasi.*

Penyelesaian secara Mediasi dinilai lebih murah, cepat dan menghasilkan keputusan  yg lebih ikhlas untuk dijalani bagi pihak yang bersengketa.

Uu 2 2017 tentang jasa konstruksi, menyarankan penyelesaian sengketa diluar pengadilan.
Penyelesaian secara bertahap dengan musyawarah, mediasi, konsiliasi dan arbitrase. Bahkan dikenal di uu ini adanya dewan sengketa.

Sekarangpun pengadilan perdata dan pengadilan agama juga mempopulerkan *mediasi*.

Sesungguhnya sengketa kontrak pbj lebih banyak karena kurangnya pemahaman para pihak tentang hak dan kewajiban para pihak berdasar berbagai peraturan pemerintah.

Semoga dengan diselesaikan secara konsultasi saja, dapat dipahami para pihak dan selesai,  sehingga tidak perlu bersengketa.

Bagaimana Perlem lkpp no 18 tahun 2018 tentang penyelesaian sengketa kontrak ?


1 comment:

  1. Ass.wr.wb

    saya mau konsultasi mengenai peserta lelang dari salah satu pengawai/ honorer (ppnpn/pegawai pemerintah non pegawai negeri) di instansi satker yang sedang melakukan lelang.

    Pertanyaannya :

    Bolehkan PPNPN mengikuti lelang paket pekerjaan pada intansi dia bekerja,,,? dengan perusahaan yang secara akte notaris, yang bersangkutan atau istrinya posisi sebagai direktur/direktris mohon referensi dan arahan dasar hukumnya.

    dan bagaimana dengan pegawai negeri sipil…?

    Adakah Etika atau pelanggaran hukum PNS/ASN dan PPNPM mengikuti lelang pada instansi mereka bekerja…?


    ReplyDelete