PENANGANAN KEADAAN DARURAT BERDASAR PERPRES 16 TAHUN 2018

                 

Pasal 59

(1) Penanganan keadaan darurat dilakukan untuk keselamatan/perlindungan masyarakat atau warga negara Indonesia yang berada di dalam negeri dan/atau luar negeri yang pelaksanaannya tidak dapat ditunda dan  harus dilakukan segera.

(2) Keadaan darurat meliputi:

a. bencana alam, bencana non-alam, dan/atau bencana sosial;

b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan;

c. kerusakan  sarana/ prasarana  yang  dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik;

d. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial, perkembangan situasi politik dan keamanan di luar negeri, dan/atau pemberlakuan kebijakan pemerintah asing yang memiliki dampak langsung terhadap keselamatan dan ketertiban warga negara Indonesia di luar negeri; dan/atau

e. pemberian bantuan kemanusiaan kepada negara lain yang terkena bencana.

(3) Penetapan keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

 (4) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi siaga darurat, tanggap darurat, dan transisi darurat ke pemulihan.

(5) Untuk penanganan keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PPK menunjuk Penyedia terdekat yang sedang melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa sejenis atau Pelaku Usaha lain yang dinilai mampu dan memenuhi kualifikasi untuk melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa sejenis.

(6) Penanganan keadaan darurat dapat dilakukan dengan penggunaan konstruksi permanen, dalam hal penyerahan pekerjaan permanen masih dalam kurun waktu keadaan darurat.

(7) Penanganan keadaan darurat yang hanya bisa diatasi dengan konstruksi permanen, penyelesaian pekerjaan dapat melewati masa keadaan darurat

HAL-HAL BARU

ð  transisi darurat ke pemulihan

ð  dapat dilakukan dengan penggunaan konstruksi permanen

ð  konstruksi permanen, dapat melewati masa keadaan darurat

      Mitigasi risiko ==> pekerjaan sesuai spek dan kewajaran harga