TUGAS PPK BERDASAR PERPRES 16 TAHUN 2018

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

Pasal 11

(1) PPK dalam Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana  dimaksud dalam Pasal 8 huruf c memiliki tugas:

a. menyusun perencanaan pengadaan;

b. menetapkan spesifikasi teknis/Kerangka Acuan Kerja  (KAK);

c. menetapkan rancangan kontrak;

d. menetapkan HPS;

e. menetapkan besaran uang muka yang akan  dibayarkan kepada Penyedia;

f. mengusulkan perubahan jadwal kegiatan;

g. menetapkan tim pendukung;

h. menetapkan tim atau tenaga ahli;

i. melaksanakan E-purchasing untuk nilai paling sedikit di atas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);

J menetapkan Surat Penunjukan Penyedia  Barang/Jasa;

k. mengendalikan Kontrak;

1. melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan kepada PA/ KPA;

m. menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan  kepada PA/ KPA dengan berita acara  penyerahan;

n. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen  pelaksanaan kegiatan; dan

o. menilai kinerja Penyedia.

(2) Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada  ayat (1), PPK melaksanakan tugas pelimpahan  kewenangan dari PA/ KPA, meliputi:

a. melakukan tindakan yang mengakibatkan  pengeluaran anggaran belanja; dan

b. mengadakan dan menetapkan perjanjian dengan  pihak lain dalam batas anggaran belanja yang telah  ditetapkan.

(3) PPK dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud  pada ayat (1) dapat dibantu oleh Pengelola Pengadaan  Barang/Jasa.

Beberapa PEMBAHASAN  tugas PPK sebagai berikut ;

1.       Menyusun Perencanaan pengadaan = menyusun spek, HPS dan rancangan kontrak

2.       Menetapkan tim pendukung seperti  tenaga administrasi, direksi lapangan, direksi teknis

3.       menetapkan tim atau tenaga ahli  yaitu tim atau orang yang kompeten

4.       melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan kepada PA/ KPA,  untuk p1618 serah terima dengan penyedia dilakukan oleh PPK ( bukan oleh PPHP lagi), maka PPK dapat melakukan sendiri, atau dibantu tim pendukung ,  atau oleh  tim atau tenaga ahli  dan atau konsultan pengawas

5.       melaksanakan E-purchasing = PPK dapat langsung bertransaksi produk-produk katalaog. PPK bisa melakukan sendiri epurchasing. Sedangkan nilai s.d Rp 200jt  oleh pejabat pengadaan.

6.       menilai kinerja Penyedia yaitu menilai pelaksanaan kontrak oleh penyedia
 Ini menunggu aturannya dan aplikasinya.

7.       PPK  dapat dibantu oleh Pengelola pengadaan barang / jasa = dibantu oleh jabatan fungsional pengadaan

Pasal 1 angka 18

Pengelola Pengadaan Barang/Jasa adalah Pejabat  Fungsional yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang,  dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk  melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa.

Demikian semoga membantu