buku pengadaan barang dan jasa pemerintah jilid 2

Tulisan-tulisan dalam blog ini, selanjutnya diedit lagi untuk kemudian dijadikan buku. Direncanakan dapat dibuat dalam 5 jilid dalam tahun 2012-2013


Saat ini telah tersedia jilid satu dan jilid dua.

Berikut ini adalah cover jilid 2 nya
Penulis Mudjisantosa

Bila Saudara berminat terhadap buku ini dapat memesan ke SMS 087 88 55 89 333
Harga Rp. 60.ooo belum termasuk ongkos kirim. 

Daftar isi buku tersebut sebagai berikut

Bagian I 

PERSIAPAN PENGADAAN

(1)   Jumlah KPA, PPK dan Pejabat Pengadaan di Suatu Satker

(2)   Honorarium PPK dan PPHP

(3)   Honorarium Pokja ULP, Panitia Pengadaan dan Pejabat Pengadaan

(4)   Kapan RUP dan Pelelangan Seleksi Paling Cepat Bisa Dimulai?

(5)   Biaya Perjalanan Dinas 
(6)   Perpres Pembangunan Bangunan Gedung  Negara 
(7)   Pengadaan di Luar Negeri

(8)   OPTIMALISASI ANGGARAN 
(9)   BELANJA BANTUAN SOSIAL

(10)     Kepegawai negerian ULP/PP ?

(11)     Daftar Ahli Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Bagian II

HARGA PERKIRAAN SENDIRI (HPS)

(12)     HPS Mulai Dibuat untuk Nilai Berapa?

(13)     Bagaimana HPS Yang Pagu Anggarannya Sudah Rinci

Bagian III

PROSES PELELANGAN

(14)     Kapan Penunjukan Langsung ?

(15)     Pengadaan Langsung oleh Pejabat Pengadaan 
(16)     Apakah Penunjukan Langsung Dan Pengadaan Langsung Perlu Adanya Jaminan Penawaran  ? 
(17)     Penunjukkan Langsung Karena  adanya MOU 
(18)     IZIN USAHA

(19)     SIUJK (Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi) 
(20)     Penyedia Tunggal Pameran Dan Promosi 
(21)     Peluang Menggunakan Sistem Nilai atau  Evaluasi Sistem Penilaian Biaya Selama Umur Ekonomis

(22)     Kepemilikan Alat Oleh Penyedia

(23)     Dokumen Pengadaan Tidak Memenuhi 
(24)     Meterai Tidak Ada, Tidak Menggugurkan  Penawaran

(25)     Pembuktian Kualifikasi
 (26)     Yang Harus Hadir Dalam Pembuktian Kualifikasi

(27)     Spesifikasi Teknis Menyebut Merek 
(28)     Sistem Penilaian Terhadap Perusahaan Yang Baru Didirikan

(29)     Dukungan Pabrikan/Produsen

(30)     Penyetaraan Teknis dalam Perpres 70 Tahun 2012

(31)     Bolehkan Penyedia (PT X) dan PPK Melakukan Perubahan Dokumen Pengadaan, termasuk  Draft  Dokumen Kontrak

(32)     Dukungan Pabrikan yang Sama dari Satu Distributor

(33)     Penunjukan Langsung Pekerjaan Konstruksi Karena Adanya Hak Paten

(34)     Bagaimana Dengan Pembuatan Mebeler atau Perahu, Termasuk Pekerjaan Konstruksi ?

(35)     Penilaian Metodologi Dalam Pekerjaan Konstruksi

(36)     Jaminan Sanggah Banding Disampaikan Terlambat

(37)     Sanggahan Banding Tidak Dijawab

(38)     Sanggahan Banding ke Kepala Daerah/Menteri atau ke Penerima Penugasan 
(39)     Metode Evaluasi Biaya Selama Umur Ekonomis

(40)     Klarifikasi Dalam Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah 
(41)     Sisa Kemampuan Paket (SKP)

(42)     Pelelangan Sederhana / Pemilihan Langsung  Secara Pascakualifikasi Metode Satu Sampul Dengan Evaluasi Sistem Gugur

Bagian IV

SELEKSI JASA KONSULTAN

(43)     Masa Kerja Pengalaman Tenaga Ahli Untuk Jasa Konsultan

(44)     Bagaimana Pembayaran Konsultan Perencana

(45)     Negosiasi Biaya Personil Di Jasa Konsultan

(46)     Negosiasi Dalam Pekerjaan Konsultan Yang Menggunakan Kontrak Lump Sum

(47)     Jasa Konsultansi Dengan Kontrak Harga Satuan Atau Kontrak Lumpsum

Bagian V

PENGADAAN DENGAN SWAKELOLA

(48)     Swakelola Pekerjaan Konstruksi Kepada Kelompok Masyarakat

Bagian VI

KONTRAK

(49)     Urutan Hirarki Bagian-Bagian Dokumen Kontrak

(50)     Bagian yang Akan Disubkontrakkan

(51)     Syarat Sahnya Perikatan

(52)     Kontrak Kritis

(53)     PERUBAHAN KONTRAK, Beda Kontrak Lumpsum Dan Kontrak Harga Satuan

(54)     Denda Kontrak

(55)     Denda Keterlambatan Pekerjaan 
(56)     Kesempatan Menyelesaikan Kontrak

(57)     Pemutusan Kontrak

(58)     Jaminan Pembayaran Untuk Pembayaran Kontrak

(59)     Dokumen Pengadaan Untuk Nilai Kecil Dan Bukan SPK

(60)     Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)

Bagian VII

MASALAH HUKUM DAN KERUGIAN NEGARA

(61)     Keppres dan Perpres mengenai Pengadaan Barang dan Jasa

(62)      “Saksi Ahli” berbeda dengan “Keterangan Ahli”.

(63)     Bantuan Keterangan Ahli

(64)     Penghargaan Whistleblower

(65)     Kesalahan  Prosedur dan Implikasinya

(66)     Perhitungan Kerugian Negara

(67)     Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Dalam Rangka

Bagian VIII

PEMBAYARAN DAN PERPAJAKAN DALAM PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

(68)     Penggunaan Anggaran dari Sisa Pengadaan

(69)     Penyelesaian Tagihan APBN

(70)     Pengadaan Buku Pelajaran dan PPN

(71)     Pajak Pengadaan Barang/Jasa yang bernilai sampai dengan Rp10.000.000,-

(72)     Surat Keterangan Fiskal (SKF) untuk Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah

(73)     Pajak atas Jasa Konstruksi

Bagian IX

PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK

(74)     Hari Kalender Atau Hari Kerja Dalam Pelelangan Atau Seleksi

(75)     FILE PENAWARAN DALAM E-PROC TIDAK BISA DIBUKA OLEH POKJA ULP

(76)     JAMINAN PENAWARAN DIKIRIM LANGSUNG KE POKJA ULP

(77)     Tanda Tangan Dalam Sistem Eproc (SPSE LKPP)

(78)     Data-data Pengadaan

(79)     E-Proc Di Kementerian Agama

Bagian X

LAIN-LAIN

(80)     Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur

(81)     KEBIJAKAN PENGADAAN GABAH/BERAS DAN PENYALURAN BERAS OLEH PEMERINTAH

(82)     Pengadaan Soal Ujian Tes  Penerimaan CPNS

(83)     Pengadaan Bahan Bakar Minyak

(84)     Paket Meeting Hotel

(85)     Pengadaan Makan-minum di Hotel

(86)     PENGADAAN TANAH

(87)     Tes Kesehatan untuk (Calon) Pejabat/Pemimpin di Kementerian/Lembaga/Pemda

(88)     Pengadaan Buku dari Dana DAK

(89)     Bagaimana Proses Pengadaan Kendaraan Dinas ?

(90)     Pengadaan Blangko Kependudukan

(91)     Pelelangan Kertas Suara Pilkada

(92)     Pola Statistik Pengadaan Untuk Tahun 2012

(93)     Realisasi APBD 2012: Jatim Tertinggi Belanja Modal, Kepri Terendah