Pemilihan jasa hotel untuk perjalanan dinas

Jasa hotel untuk perjalanan dinas dapat dilakukan  kepada hotel mana saja asal tarif hotel tersebut

masih sama atau dibawah standar biaya yang berlaku. dan sesuai jenjang jabatan,

Standar biaya untuk kementerian /Lembaga mengikuti ketentuan Menteri Keuangan.

Sedangkan bagi daerah mengikuti ketentuan peraturan kepala daerah.

Penggunaan jasa hotel agar dilakukan dengan kewajran harga bahkan disarankan Dapat dilakukan negosiasi harga untuk tarif pegawai pemerintah.

Ketentuan Perjalanan Dinas bagi Kementerian Lembaga mengikuti  Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 113 /Pmk.05 /2012 Tentang Perjalanan  Dinas Dalam Negeri  Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, Dan Pegawai Tidak Tetap.

Sedangkan bagi pemerintah daerah mengikuti Permendagri no 16 tahun 2013.
 Ada yang menarik mengenai perjalanan dinas pemda, sekarang pemdadiwajibkan melakukan at cost sebagaimana yang telah dilakukan oleh kementerian lembaga