header 2
𝘉𝘭𝘰𝘨 𝘪𝘯𝘪 𝘩𝘢𝘯𝘺𝘢 𝘱𝘦𝘯𝘥𝘢𝘱𝘢𝘵 𝘱𝘳𝘪𝘣𝘢𝘥𝘪 𝘶𝘯𝘵𝘶𝘬 𝘮𝘦𝘯𝘥𝘶𝘬𝘶𝘯𝘨 𝘬𝘦𝘮𝘢𝘫𝘶𝘢𝘯 𝘐𝘯𝘥𝘰𝘯𝘦𝘴𝘪𝘢 𝘮𝘦𝘭𝘢𝘭𝘶𝘪 𝘱𝘦𝘯𝘨𝘢𝘥𝘢𝘢𝘯 𝘺𝘢𝘯𝘨 𝘮𝘶𝘥𝘢𝘩 , 𝘦𝘧𝘪𝘴𝘪𝘦𝘯,𝘦𝘧𝘦𝘬𝘵𝘪𝘧,𝘵𝘳𝘢𝘯𝘴𝘱𝘢𝘳𝘢𝘯,𝘣𝘦𝘳𝘴𝘢𝘪𝘯𝘨, 𝘢𝘥𝘪𝘭/𝘵𝘪𝘥𝘢𝘬 𝘥𝘪𝘴𝘬𝘳𝘪𝘮𝘪𝘯𝘢𝘵𝘪𝘧 𝘥𝘢𝘯 𝘢𝘬𝘶𝘯𝘵𝘢𝘣𝘦𝘭.
Disclaimer
Bila penggunaan artikel atau data dalam blog ini menyebabkan kerugian materi maupun non materi, maka diluar tanggung jawab penulis blog
Hit Counter
Visitor :
Group Diskusi Telegram
Popular Posts
KONSOLIDASI PENGADAAN
March 17, 2018
Pajak atas Jasa Konstruksi
November 04, 2012
Engineering Estimate (EE) dan Owner Estimate (HPS)
March 07, 2013
Youtube Mudjisantosa
Portofolio
Mudjisantosa SE MM
- Narasumber & Konsultan 2020 - sekarang
- Kasubdit permasalahan kontrak 2015 - 2019
- Kepala Sub Dit Advokasi LKPP (setara Es IIIa) 2012- 2015
- Kepala Sub Dit Pelatihan LKPP 2008-2011
- Kasi Market Dalam Negeri Kemenkeu
- Kasi Pinjaman LN Kemenkeu
- Kasi Bendahara Umum Kemenkeu
- Penulis 15 buku tentang pengadaan
- Saksi Ahli LKPP Pendampingan Pengadaan di berbagai Kementerian, Lembaga, Pemda, BUMN dan BUMD
- Pengajar di lebih 100 even pelatihan pengadaan
- Tim Perancang Modul Pelatihan
- Tim Revisi Soal Ujian
- Penggerak Diskusi Jumat Mengenai PBJ
- Juru Kunci Milis ToT PBJ
- Sertifikat Lulus dan Pelatihan Pengadaan Dalam Negeri dan LN mengenai Pengadaan
Kategori Blog
Random Posts
3/random/post-list
Crafted with by TemplatesYard | Distributed by Gooyaabi Templates
2 Comments
Menurutku tidak boleh karena Pasti KKN
ReplyDeletejuga terjadi perekayaan Biaya, seandainya penyedia Jasa PNS bisa lebih hemat dan murni dana dikembalikan ya ada manfaatnya, tetapi kebanyakan hanya mencari Rabat oleh Panitia, karena PNS biasanya mau dibayar Kecil sedang anggaran tetap maka Panitia masih banyak untung untuk dikorupsi.
ReplyDelete