INDIKASI PERSEKONGKOLAN

Dalam pasal 83 disebutkan bahwa  ...Kelompok Kerja ULP menyatakan Pelelangan/Pemilihan Langsung gagal apabila :

e.   dalam evaluasi penawaran ditemukan bukti/indikasi terjadi persaingan tidak sehat;

Penjelasan: Indikasi persekongkolan antar Penyedia Barang/ Jasa harus dipenuhi sekurang-kurangnya 2 (dua) indikasi di bawah ini :

1. Terdapat kesamaan dokumen teknis, antara lain: metode kerja, bahan, alat, analisa pendekatan teknis, harga satuan, dan/atau spesifkasi barang yang ditawarkan (merk/tipe/jenis) dan/atau dukungan teknis;

2. seluruh penawaran dari Penyedia mendekati HPS;

3. adanya keikutsertaan beberapa Penyedia Barang /Jasa yang berada dalam 1 (satu) kendali;

4. adanya kesamaan/kesalahan isi dokumen penawaran, antara lain kesamaan/kesalahan pengetikan, susunan, dan format penulisan;

5. jaminan penawaran dikeluarkan dari penjamin yang sama dengan nomor seri yang berurutan.

Dalam pelelangan paket A diikuti oleh 5 penyedia. Ditetapkan penyedianya adalah PT ABC.

Kemudian setelah pekerjaan dilaksanakan diketemukan hasil pemeriksaan ada 2 penyedia yang terindikasi dalam satu kendali (pemilik yang sama).

Bagaimana mengenai hal ini ?

Kita harus mencermati

-          Bahwa tidak semua penyedia terlibat dalam pengaturan, apalagi bila pelelangan menggunakan SPSE, yang menjadikan pelelangan akan menjadi lebih terbuka.Dengan demikian prinsip pengadaan yaitu prinsip terbuka dan prinsip bersaing masih terjadi.

-          Apakah  pokja ULP menemukan, bila menemukan maka kedua penyedia akan digugurkan. Bila tidak menemukan, apalagi tidak semua penyedia terlibat maka tidak menjadi masalah untuk pokja ULP.

-          Apakah pokja ULP terlibat, bila tidak terlibat ya tidak masalah.

-          Bila yang telah melaksanakan kontrak adalah penyedia yang bersengkokol maka penyedia tersebut tidak boleh menerima keuntungan.

Bagaimana kalau pokja ULP terlibat dalam pengaturan lelang ?

Dilihat dari hasil kontrak dari penyedia yang terpilih bahwa apakah nilai pembayaran kontrak dengan prestasi pekerjaan telah sesuai dengan harga pasarnya pada level penyedia yang sama.

Bila ada kerugian negara maka pokja ULP dikenakan sanksi atas persengkokolan lelang. Bila tidak ada kerugian negara maka pokja ULP agar diganti, karena telah melakukan persengkokolan.

Dalam prakteknya membuktikan adanya persengkokolan adalah hal yang tidak mudah.  Sehingga kata diatas ditulis indikasi persengkokolan. Ketika tidak ditemukan bukti yang meyakinkan, tidak bisa serta merta dinilai sebagai persengkokolan. Pokja ULP dapat meneruskan proses lelang, dalam hal tidak ditemukan bukti. Selanjutnya agar dicermati kembali bahwa HPS telah dibuat dengan benar, proses lelang telah menggunakan SPSE dan TIDAK MENERIMA APAPUN dari penyedia.