BUKTI TIDAK DALAM PENGAWASAN PENGADILAN

Apa bukti atau dasar menetapkan perusahaan, manajemennya atau peserta penyedia/perorangan tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak bangkrut, dan tidak  sedang dihentikan kegiatan usahanya?

   Menurut Perpres No.54 Tahun 2010 Pasal 19 ayat (1), Penyedia Barang/Jasa dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa wajib memenuhi persyaratan tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan dan/atau direksi yang bertindak untuk dan atas nama perusahaan tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana. Surat Pernyataan tersebut cukup dituangkan dalam Formulir Isian Kualifikasi yang ditandatangani oleh Penyedia Barang/Jasa (Pasal 19 ayat (1) j.

Dalam hal menggunakan SPSE, pernyataan tersebut ada dalam sistem dan dalam SPSE untuk hal ini tidak perlu tandatangan.