Friday, September 5, 2014

Terkena sanksi pidana



Bagaimana  bila salah satu direktur atau komisaris, terkena sanksi pidana yang berkekuatan hukum tetap ?
Dalam syarat penyedia sesuai pasal 19 ayat 1  k
tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan dan/atau direksi yang bertindak untuk dan atas nama perusahaan tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana, yang dibuktikan dengan surat pernyataan yang ditandatangani Penyedia Barang/Jasa;

Dalam syarat penyedia sesuai pasal 19 ayat 1  k
tidak masuk dalam Daftar Hitam
Dengan demikian sepanjang yang melakukan penawaran (dan nanti yang tanda tangan kontrak) namanya dan perusahaannya tidak dikenakan daftar hitam maka penyedia tersebut dapat ditunjuk sebagai penyedia.
Selanjutnya agar lebih teliti dalam melakukan evaluasi, apakah diperlukan klarifikasi ke pemberi pekerjaan sebelumnya dan apakah diperlukan kunjungan lapangan.

Selanjutnya bila ada pertanyaan agar di www.konsultasi.lkpp.go.id

No comments:

Post a Comment