Evaluasi Penawaran Pengadaan Jasa Konstruksi

Metode Evaluasi Penawaran

Kriteria dan Tata Cara Evaluasi

1) Kriteria dan tata cara evaluasi harus ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan dan dijelaskan pada waktu pemberian penjelasan. Perubahan kriteria dan tata cara evaluasi dapat dilakukan dan disampaikan secara tertulis kepada seluruh peserta dalam waktu memadai sebelum pemasukan penawaran.

2) Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan tidak diperbolehkan menambah, mengurangi atau mengubah isi Dokumen Pengadaan setelah batas akhir pemasukan penawaran (post bidding).

3) Peserta tidak diperbolehkan menambah, mengurangi, atau mengubah penawaran setelah batas akhir pemasukan penawaran (post bidding).

4) Dalam mengevaluasi penawaran, Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan berpedoman pada kriteria dan tata cara evaluasi yang ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan. Bila terdapat hal-hal yang kurang jelas dalam suatu penawaran, Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan dapat melakukan klarifikasi dengan peserta yang bersangkutan.

5) Dalam klarifikasi, peserta hanya diminta untuk menjelaskan halhal yang menurut Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan kurang jelas, namun tidak diperkenankan mengubah substansi penawaran.

6) Pengertian/batasan tentang substansi penawaran harus dicantumkan dengan jelas dalam Dokumen Pengadaan dan dijelaskan kepada peserta pada waktu pemberian penjelasan.

7) Untuk hal-hal tertentu, peserta dapat diminta konfirmasi untuk membuat pernyataan kesanggupan untuk menyelesaikan pekerjaan (misalnya: apabila masa berlaku surat penawaran telah habis, peserta diminta konfirmasi mengenai kesanggupannya untuk melaksanakan pekerjaan tersebut berdasarkan harga yang ditawarkan).

8) Dalam evaluasi penawaran harga:

a) HPS merupakan acuan untuk menilai kewajaran harga terhadap penawaran yang masuk;

b) nilai total HPS merupakan batas tertinggi penawaran yang sah; dan

c) penerapan preferensi harga penggunaan produksi dalam negeri dilakukan untuk menentukan Harga Evaluasi Akhir guna menetapkan urutan calon pemenang.

d) Preferensi Harga untuk Barang/Jasa dalam negeri diberlakukan untuk Pengadaan Barang/Jasa yang dibiayai rupiah murni, yang bernilai diatas Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Dalam hal Kelompok Kerja ULP menetapkan metode evaluasi Sistem Gugur, evaluasi dilakukan sebagai berikut :

a) Evaluasi Administrasi

(1) Dilakukan terhadap penawaran yang tidak terlambat.

(2) Dilakukan terhadap kelengkapan dan keabsahan syarat administrasi yang ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan (tidak dikurangi, ditambah dan/atau diubah).

·  Jangka waktu berlakunya surat penawaran

·  Surat penawaran ditandatangani (bila sistem bukan SPSE)

·  Jaminan penawaran sesuai dengan yang disyaratkan dan dapat dicairkan

(3) Menghasilkan dua kesimpulan, yaitu memenuhi syarat administrasi atau tidak memenuhi syarat administrasi.

b) Evaluasi Teknis

(1) Dilakukan terhadap penawaran yang dinyatakan memenuhi persyaratan administrasi.

(2) Dilakukan terhadap pemenuhan syarat teknis yang ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan (tidak dikurangi, ditambah dan/atau diubah).

    Contoh (tergantung dokumen pemilihannya) sebagai berikut :

·  Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan tidak melebihi waktunya dari yang kita syaratkan

·  metode pelaksanaan

·  jadwal pelaksanaan

·  spesifikasi teknis

·  tenaga teknis yang akan ditugaskan

·  peralatan yang dibutuhkan

·  pekerjaan yang akan disub kontrakkan (jika ada)

·  syarat teknis lainnya yang disyaratkan sesuai dokumen pemilihannya

(3) Bila menggunakan nilai ambang batas lulus, dilakukan dengan memberikan penilaian (skor) terhadap unsurunsur teknis sesuai dengan kriteria yang ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan.

(4) Menghasilkan dua kesimpulan, yaitu memenuhi syarat teknis atau tidak memenuhi syarat teknis.

c) Evaluasi Harga

(1) Hanya dilakukan terhadap penawaran yang dinyatakan memenuhi syarat administrasi dan teknis.

Yang perlu menjadi perhatian sebagai berikut :

• Diklarifikasi harga satuan penawaran timpang (> 110%  dari HPS), Harga satuannya ditulis nol (0) , Item yang tidak disampaikan harus dikerjakan, bila total penawaran < 80 % dari HPS

• Menghitung Preferensi harga atas penggunaan Produksi Dalam Negeri

• Total penawaran tidak dapat melebihi total HPS

• Perbedaan penulisan nilai dalam angka dan huruf, dipilih mana yang paling jelas.

 (2) Berdasarkan hasil evaluasi harga, Kelompok Kerja ULP membuat daftar urutan penawaran yang dimulai dari urutan harga penawaran terendah dan mengusulkan penawar terendah yang responsif sebagai calon pemenang

Selanjutnya silahkan dibaca buku tulisan Mudjisantosa dengan judul "Pengantar Pengadaan dan Kontrak Jasa Konstruksi"

Dalam hal ada pertanyaan agar disampaikan ke www.konsultasi.lkpp.go.id